Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 5 July 2015

Makalah Klirink Bank Indonesia

Kliring Bank Indonesia  - Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang makin meningkat dengan pesat dewasa ini, penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral (uang giral) seperti cek, bilyet giro, nota kredit, dan lain-lain sebagai alternatif pembayaran di samping uang kartal dalam transaksi perdagangan dan jasa makin lazim digunakan di Indonesia. 


Kecenderungan para pelaku ekonomi dalam melakukan penyelesaian transaksi perekonomian menggunakan dana yang tersimpan di rekening bank melalui proses kliring  dan penyelesaian akhir (settlement) di bank sentral (Bank Indonesia) antara lain disebabkan oleh adanya beberapa keunggulan pembayaran dengan menggunakan alat lalu lintas giral dibandingkan dengan uang tunai, antara lain faktor efektivitas, efisiensi, dan keamanan. 

Sebagaimana diketahui dalam UU No. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 8 UU Bank Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tersebut Bank Indonesia berwenang untuk : 

  1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin  atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 
  2. Mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, dan 
  3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 

Baca: Pengertian Kliring Bank Menurut Definisi Para Ahli

Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang terkait  dengan sistem pembayaran dengan adanya penyelenggaraan kliring untuk transaksi antar bank dimaksud adalah : 
  1. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran (transfer of value) yang efektif, efisien, dan aman. 
  2. Bagi bank, merupakan salah satu  advantage service  kepada nasabah, menjadi  feebased income,  juga dapat menjadi salah satu upaya menggalang dana. 
  3. Bagi nasabah untuk kepentingan portfolio fund. 
  4. Bagi bank sentral sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan akurat mengetahui kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat, baik antar nasabah bank maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakannya secara lebih akurat dan tepat 

Bank Peserta Kliring 

Menurut Irsyad (2011:61), bank yang menjadi peserta kliring adalah bank-bank yang memenuhi syarat-syarat penyertaan. Bank Indonesia telah menetapkan berbagai syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi para bank sehingga memungkinkan bank tersebut diikutkan dalam proses kliring. Syarat-syarat tersebut antara lain : 
  1. Bank tersebut telah beroperasi minimal 3 bulan atas izin Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
  2. Bank-bank yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu. 
  3. Bank tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat. Penilaian sehat dalam hal ini antara lain ditinjau dari segi keuangan, administrasi maupun pihak pimpinan bank yang bersangkutan. 
  4. Bank peserta kliring diwajibkan membuka rekening koran di Bank Indonesia. 
  5. Simpanan masyarakat yang berbentuk simpanan giro dan kelonggaran kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah tersebut. 
  6. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir.  Namun ketentuan ini tidak dibebankan kepada semua bank yang menjadi peserta kliring. Bank yang harus memenuhi syarat ini hanyalah kantor bank yang baru  menjadi peserta kliring atau baru direhabilitasi. 
  7. Setiap bank peserta wajib menunjuk wakil tetapnya pada lembaga kliring dan bank peserta harus menginformasikan hal tersebut secara tertulis kepada Bank Indonesia termasuk spesimen tanda tangan dan paraf mereka. 
  8. Bank lain yang tidak terdaftar sebagai peserta kliring masih memungkinkan untuk ikut kliring secara tidak langsung melalui pengikutsertaannya dengan bank lain menjadi peserta resmi. Penyertaan secara tidak langsung ini bisa terjadi karena bank yang bersangkutan menghadapi masalah keuangan atau mungkin juga terjadi karena masalah jarak bank yang bersangkutan dengan lembaga penyelenggara kliring.     

Baca: Jenis Sistem Kliring dan Warkat Kliring Bank

Menurut Sigit dan Totok (2006:136), ada dua macam penyertaan dalam kliring, yaitu : 
  1. Penyertaan langsung, yaitu  memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu ialah Kantor Bank Indonesia, Kantor Pusat Bank Umum dan Bank Pembangunan serta kantor cabang kedua bank itu. 
  2. Penyertaan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan kliring melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kliring. Yang ikut dalam penyertaan tidak langsung ini ialah kantor cabang dan kantor cabang pembantu.  
Maklaah Kliring Bank

Wakil Peserta Kliring 

Setiap  bank peserta langsung menunjuk sekurang-kurangnya dua orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut. 

Menurut Irsyad (2010:62), wakil-wakil ini dibedakan atas dua golongan : 

a.  Golongan A 
Golongan ini hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca, dan bilyet saldo kliring. 

b.  Golongan B 
Disamping melaksanakan apa yang dilakukan golongan A, golongan ini juga berwenang untuk mengubah, menambah dan menandatangani surat penolakan tersebut. 

Penyelenggara Kliring 

Berdasarkan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa penyelenggaraan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valas dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 disebutkan bahwa penyelenggara di wilayah kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia. Sedangkan penyelenggara di wilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan hokum baik bank maupun bukan bank, yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kliring. Untuk sementara, pihak lain yang diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kliring sebagaimana dimaksud dalam Bank Indonesia hanya member kesempatan pada bank untuk mengajukan permohonan menjadi penyelenggara kliring diwilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia. 

Jadwal Kliring 

Penyelenggaraan kegiatan kliring di masing-masing wilayah kliring  dilaksanakan sesuai jadwal kliring yang berlaku di wilayah tersebut. Jadwal kliring ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara di mana dalam penetapannya tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang jadwal kliring. Penyelenggaraan kliring dapat dilakukan di luar jadwal kliring yang berlaku dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, tutup buku, dan lain-lain. Khusus untuk penyelenggaraan kliring selain Bank Indonesia, jadwal kliring yang ditetapkan penyelenggara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh dari kantor Bank Indonesia setempat. Dengan ditetapkannya SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia), penetapan jadwal kliring oleh penyelenggara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penyelenggara Kliring Nasional. 

Istilah-Istilah yang Perlu di Perhatikan dalam Prosedur Kliring 

Ada beberapa istilah yang perlu diperhatikan dalam prosedur kliring : 
a.  Tolakan Kliring 
Tolakan kliring terjadi karena adanya warkat yang dikembalikan dengan alasan dana tidak cukup dan atau ada kelainan pada warkat, seperti tanda tangan tidak cocok dengan spesimen, angka tidak cocok dengan tulisan huruf, dan lain-lain. 

b.  Postdated Cheque 
Cek atau bilyet giro dengan tanggal efektif yang belum jatuh tempo dititipkan kepada bank untuk dikliringkan pada hari jatuh tempo. 

c.  Cross Clearing (kliring silang) 
Penarikan cek melalui kliring atas beban dana yang diharapkan akan diterima penarik dari setoran-setoran cek bank lain melalui kliring pada hari yang sama. Pemberian fasilitas ini dilarang oleh Bank Indonesia. 

d.  Call Money 
Bank yang memberi pinjaman kepada bank lain melalui penerbitan bilyet giro Bank Indonesia. Untuk itu bank yang menerima pinjaman menyerahkan promes sebagai jaminannya. Pinjaman diberikan untuk jangka waktu yang pendek (paling lama 7 hari). Tujuannya adalah untuk memperbaiki likuiditas bank yang goyah karena kalah dalam kliring. 

Daftar Pustaka Makalh Kliring:
Lubis, Irsyad. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Medan: USU Pers 

Triandanu, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat 

Makalah Klirink Bank Indonesia Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment