Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 27 May 2016

Pengertian Asuransi Syariah Definisi Menurut Ahli dan Peraturan Undang Undang Pengaturan KUHD

Pengertian Asuransi adalah - Hukum Asuransi mengenal bermacam-macam istilah. Ada yang mempergunakan istilah hukum Pertanggungan, hukum Asuransi. Dalam bahasa Belanda disebut Verzekering Recht, dan dalam istilah bahasa Inggris disebut Insurance Law. Sedangkan dalam praktek sejak zaman hindia belanda sampai sekarang banyak dipakai orang istilah Asuransi. (Abdul Muis, Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hlm.1)


Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. (Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 5)

Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu : (Ibid.)

  • Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance business). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi (insurance company). 
  • Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (complementary insurance) 


Definisi Asuransi Menurut Pendapat Beberapa Ahli

Terdapat beberapa batasan dan perbedaan dari pengertian asuransi dari para ahli. hal ini disebabkan dari sudut pandang mana para ahli yang mendefenisikan asuransi itu. Dari sudut pandang yuridis, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mendefenisikan asuransi atau verzekering sebagai suatu pertanggungan yang melibatkan dua pihak, satu pihak sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan  terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. (Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1996, hlm.12)

Menurut  Muhammad  Muslehuddin  dalam  bukunya  Insurance  and  Islamic  Law mengadopsi pengertian asuransi dari Encyclopedia Britanica sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak jelas diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok. (Muhammad Muslehuddin, Insurance Law and Islamic Law,(Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata),)

Dalam pandangan Abbas Salim, asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian- kerugian yang belum pasti. (Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 1.)

Pengertian Asuransi dalam Peraturan Perundang-undangan

Selain pendapat di atas terdapat juga pengertian asuransi yang sudah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang – undangan antara lain :

Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Dagang  disebutkan  dalam  Pasal  246  KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertangung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu

Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Prespektif Hukum Islam, Cetakan ke-I, Lentera, Jakarta, 1999, hlm.3. peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.(Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dalam pasal 1 ayat (1))

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat 4 (empat) unsur yang harus ada, yaitu : (A.Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga- Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), Cetakan ke-1, September 2002, Bab IV, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.119-120.)

  1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan; 
  2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung; 
  3. Adanya ganti kerugian dari penaggung kepada tertanggung jika terjadi klain atau masa perjanjian selesai; 
  4. Adanya suatu peristiwa (envenemen/accident) yang belum tentu terjadi, yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin dating atau tidak dialami. 


Apabila diperhatikan pengertian asuransi berdasarkan kedua aturan di atas, yaitu Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 ayat (1) UU No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa, asuransi adalah perjanjian.*(Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 32) Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah  Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. *Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.161 

Ada defenisi yang lebih luas daripada defenisi pasal 246 KUHD dan boleh dikatakan sama dengan defenisi dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992, yaitu defenisi dalam pasal 41 New York Insurance Law:

“The Insurance contract is any agreement or other transaction where by one party herein called the insurer, is obligated to confer benefit of precuniary value upon another party, herein called the isured of beneficiary, dependent up on the happening of a fortuitous event in which the insured or beneficiary has, or expected to have the time of such happening a material interest which will be adversely affected by the happening of such event. A lortuitous event is any occurance or failure to occur which is, or is assumed by the parties to be a substantial extended beyond the control of either party”.*Pasal 41 New York Insurance Law 

Bila diperhatikan definisi tersebut, menggunakan kata-kata to confer benefit of precuniary value, tidak digunakan kata – kata confer indemnity of precuniary value.

Pengertian benefit tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian “yang ada manfaatnya” bagi tertanggung. Jadi, termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa. Defenisi dalam Pasal 41 New York Insurance Law meliputi asuransi kerugian (Schade Verzekering) dan asuransi sejumlah uang (Sommen Verzekering). Rumusan tersebut juga lebih luas daripada rumusan Pasal 246 KUHD. *Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm.10 

Pengaturan Asuransi

a. Pengaturan dalam KUHD

Ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi dalam KUHD, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I bab 9 Pasal 246-Pasal 256 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah di atur dalam KUHD maupun di atur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 pasal 287 – pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592 – Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut : *Ibid. hlm.18 

  1. Asuransi kebakaran pasal 287 – pasal 298 KUHD 
  2. Asuransi hasil pertanian Pasal 299 – Pasal 301 KUHD 
  3. Asuransi Jiwa Pasal 302 – Pasal 308 KUHD 
  4. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592 – Pasal 685 KUHD 
  5. Asuransi pengangkutan darat dan sungai Pasal 686 – Pasal 695 KUHD. b. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 
Pengertian Asuransi Syariah

Terdapat perbedaan antara pengaturan asuransi yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Ussaha Perasuransian. Dalam KUHD pengaturan tentang asuransi mengutamakan dari segi keperdataan sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian lebih mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif. *Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 63 

Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum perasuransian yang berlaku. Dari segi publik administratif artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana dan administratif. *Ibid, hlm. 19

Pengaturan dalam Perundang-Undangan Lainnya

Selain dari KUHD dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pemerintah Indonesia telah mengundangkan perundang-undangan mengenai pertanggungan (asuransi), satu undang-undang mengenai usaha perasuransian, dan beberapa lainnya mengenai berbagai jenis pertanggungan khusus, Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut : *Abdul Muis, Op.Cit, hlm.6.



  1. Asuransi wajib kecelakaan penumpang yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 1964 
  2. Asuransi atas kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 1964 
  3. Asuransi Kredit yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 sebagai Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 Tahun 1964 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 sebagai Peraturan Pelaksana UU Nomor 34 Tahun 1964 
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek), dengan berbagai peraturan pelaksananya 
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Angkatan Berrsenjata Republik Indonesia (Asabri) 
  10. Surat Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Asuransi Kesehatan (Askes) untuk Pegawai Negeri dan Pensiunan beseta keluarganya. 

Pengertian Asuransi Syariah

Pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru (sumbangan) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Jakarta, 17 Oktober 2001.,hlm. 24

Daftar Pustaka Makalah Asuransi Syariah

Pengertian Asuransi Syariah Definisi Menurut Ahli dan Peraturan Undang Undang Pengaturan KUHD Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment