Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 7 July 2015

Pengertian Keuangan Daerah dan Definisi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

Pengertian Keuangan Daerah Menurut Halim (2004:15-16) Definisi APBD adalah suatu anggaran daerah, dimana memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

  1. Rencana  kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci 
  2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang akan dilaksanakan. 
  3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk   angka. 
  4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 tahun. 


Menurut Halim dan Nasir (2006:44) Pengertian APBD adalah “Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah  daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. 

Menurut  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, APBD terdiri atas 3 bagian, yakni: “Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.”

Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggung jawaban APBD. Pertanggung jawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada menteri dalam negeri untuk pemerintah daerah tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah Tingkat II, jadi pertanggungjawaban bersifat vert ikal.

Keuangan Daerah

Ketentuan mengenai keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Bab III Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 33 Tahun 2004, ditegaskan bahwa “Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Artinya, dana APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerinta yang sudah dilimpahkan atau yang sudah didesentralisasikan pusat ke daerah. Penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Sebaiknya, pengurangan wewenang akan mengurangi anggaran untuk itu. Selama ini pelaksanaan pemerintah didaerah sebagian besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom. 
Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan  biaya. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk menyelenggrakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga cirri pokok dan mendasar dari suatu daerah  otonom menjadi hilang. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. 

Menurut Mamesh dalam Halim (2004:18), “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang”, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik  daerah.  Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).  

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Jadi manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatau daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut.  Manajemen keuangan daerah pengelolaannya terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, dan kepengurusan khusus berkaitan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah juga dapat pula dilihat dari segi tata usaha atau administrasi keuangan daerah.  

Keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahan milik daerah, dan lain-lain, ataupun hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain.  
Hak-hak tersebut akan meningkatkan keuangan daerah. Kewajiban dari keuangan daerah yakni semua kewajiban mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.  

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah yang lain terdiri dari : 

a.  Dana Perimbangan 
Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanan kewenangan pemerintah daerah dalam menacapai tujuan pemberian otonom kepada daerah. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi  yang dialokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.  

Dalam Pasal 10 UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan terdiri dari: 
  1. Dana Bagi Hasil 
  2. Dana Alokasi Umum 
  3. Dana Alokasi Khusus 


b.  Pinjaman Daerah 
Selama tiga dekade lebih pemerintahan orde baru, sumber utama pinjaman daerah berasal dari pinjaman dalam negeri. Jumlah pinjaman daerah selama ini rata-rata dibawah satu persen ( 1% ) dari APBD, itu pun pinjaman yang dilakukan sebagian besar untuk mendukung kegiatan atau operasional perusahan daerah (Badan Usaha Milik Daerah). Pemerintah daerah pada masa lalu tidak dibenarkan melakukan pinjaman luar negeri. 

c.   Lain-lain penerimaan yang sah 
Pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang didapat berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan. 

Daftar Pustaka

Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. 

Pengertian Keuangan Daerah dan Definisi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment