Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 7 July 2015

Pengertian Pajak Daerah Jenis Fungsi Klasifikasi Makalah

Pengertian Pajak Daerah adalah - Hubungan Antara Pajak dengan Pendapatan. Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional, pajak progresif, dan pajak regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika mengenakan tarif persentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang, sehingga setiap pembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proporsi yang sama dari pendapatannya, sedangkan untuk pajak progresif berbeda sama sekali dengan pajak proporsional. 


Pajak progresif adalah pajak yang mengenakan tarif dalam persentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang, sedangkan pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif persentase yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi. Istilah progresif dan regresif mungkin akan menimbulkan kekacauan pengertian. Kata-kata itu merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan proporsi pajak terhadap berbagai pendapatan. 

Pengklasifikasian Pajak  

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemugutnya. 

a. Menurut golongan  
Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. 
  1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung  sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.  Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.  
    Contoh: Pajak Penghasilan  
  2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan,  peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.
    Contoh: Pajak Pertambahan nilai 


b. Menurut sifat  
Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.  
  1. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.  
    Contoh: pajak penghasilan 
  2. Pajak obyektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.  
    Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.  


c.   Menurut Lembaga Pemungut  
  1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
  2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
    Contoh: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor 

Fungsi Pajak 

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 

a)  Fungsi Budgetary 
Dalam  fungsinya sebagai Budgetary, pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin.

b)  Fungsi Regulatory 
Sebagai fungsi  Regulatory, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.  

c)  Fungsi sosial  
Dalam fungsi ini hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi yang mutlak untuk kebutuhan primer.  

Pajak Daerah 

a.  Definisi Pajak Daerah 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah restribusi daerah. Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah “iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”. 

Siahaan (2005:7) memberikan defenisi pajak daerah sebagai berikut: 

Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak  mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.  Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kr iteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Jenis Pajak Daerah 

Jenis pajak propinsi menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 antara lain : 
  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, 
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraaan di atas Air, 
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraaan Bermotor, 
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 


Kabupaten/kota memungut pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
  1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. 
  2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. 
  3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. 
  4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 
  5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah derah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. 
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
  7. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 

Selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat menggali potensi sumber keuangan lainnya yang dapat dikenai pajak dengan kriteria sebagai berikut : 
  1. bersifat pajak dan bukan retribusi, 
  2. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, 
  3. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 
  4. objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat, 
  5. potensinya memadai, 
  6. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, 
  7. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, 
  8. menjaga kelestarian lingkungan. 

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 

Adapun bagian dari subjek pajak dan wajib pajak adalah: 
  1. Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 
  2. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 
  3. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor. 
  4. Subjek Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. 
  5. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. 
  6. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran. 
  7. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 
  8. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi. 
  9. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. 
  10. Subjek Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. 
  11. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempet parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 

Objek Pajak Daerah 

  1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 
  2. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah penyerahaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. 
  3. Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
  4. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
    • Pengambilah air bawah tanah dan/atau air permukaan 
    • Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan 
    • Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan 
  5. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :
    • Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 
    • Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. 
    • Jasa persewaan  ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 
  6. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. 
  7. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 
  8. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 
  9. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 
  10. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. 
  11. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 

Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah 

  1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu : 
    • Nilai Jual Kendaraan Bermotor 
    • Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

      Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar. 
  2. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air.  Tarif ditetapkan sebesar 1,5%. 
  3. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan bermotor.  Tarifnya ditetapkan sebagai berikut : 
    • Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum, dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. 
    • Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya : 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. 
    • Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan : 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

      Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan 5% untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%, dan untuk penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1%.
    • Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.  Tarifnya ditetapkan sebesar 5%. 
    • Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10% 
    • Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.  Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%. 
    • Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. 
    • Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. 
    • Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.  Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. 
    • Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. 
    • Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. 

Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan 

1)  Pajak Reklame 
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 
  • Objek Pajak Reklame
    Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 
  • Subjek dan Wajib Pajak Reklame serta Tarif Pajak
    Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya adalah orang pribadi dengan asar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. 

2)  Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 
  • Objek Pajak Penerangan Jalan
    Objek Pajak  Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 
  • Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan serta Tarif Pajak
    Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik dengan dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. 

Daftar Pustaka untuk Makalah Pajak Daerah 

Siahaan, Marihot P, 2005.  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Bambang Prakoso, Kesit. 2003.  Pajak dan Retribusi Daerah, Cetakan  Pertama, UII Press, Yogyakarta. 

Pengertian Pajak Daerah Jenis Fungsi Klasifikasi Makalah Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment