Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 7 July 2015

Pengertian Pendapatan Asli Daerah dan Definisi Klasifikasi nya

Pengertian Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping  penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisaanggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut stiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.  

Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. 

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. 

Klasifikasi  Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 
  • Pajak Daerah
    Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
  • Retribusi Daerah
    Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
  • Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah
    Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.  

Baca: Pengertian Keuangan Daerah dan Definisi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hasil pengelolaan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah baik perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah seperti perusahaan air minum bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD),  hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sebagai sumber-sumber PAD.

  • Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
    Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. 


Daftar Pustaka

Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta.


Update

Defenisi Pendapatan Asli Daerah 

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan  asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah. 

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah diharapkan  lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-ungangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyakanya kewenagan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. 

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. 

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Mardiasmo (2002:132), “ pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah”. 

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:  
1)  pajak daerah 
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah restribusi daerah. 

2)  retribusi daerah 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

3)  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : 
  • bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD 
  • bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN 
  • bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok 

4) lain-lain pendapatan yang sah 
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : 
  • hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan 
  • jasa giro 
  • pendapatan bunga 
  • penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 
  • penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain  sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah 
  • penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 
  • Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 
  • Pendapatan denda pajak 
  • Pendapatan denda retribusi 
  • Pendapatan eksekusi atas jaminan 
  • Pendapatan dari pengembalian 
  • Fasilitas sosial dan umum 
  • Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
  • Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan. 
Daftar Pustaka:

Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah, Fokusmedia, Bandung. 

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta. 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah dan Definisi Klasifikasi nya Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

1 comments:

  1. dengan telah terbitnya UU 23 2014 tentang Pemda apakah ada perubahan terhadap sumber-sumber PAD

    ReplyDelete