Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 25 May 2016

Pengertian Pengawasan Intern Kas dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluarannya

Pengertian Pengawasan intern merupakan alat pengawasan yang sangat membantu manajemen dalam melaksanakan tugas. Sehingga mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Pada awalnya pengawasan intern dipandang sebagai permasalahan pengecekan internal yang hanya menyangkut segi teknik pembukuan yang dapat menjamin ketelitian dan kecermatan data perusahaan maupun pelaksanaannya dan jika ditemui maka dilakukan pemeriksaan atau prosedur-prosedur tambahan. 

Sistem pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.” (Mulyadi, 2001:163)

Definisi sistem pengawasan intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengawasan intern tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. 

Definisi Pengawasan intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa  semua ketentuan (peraturan) hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. (Hery, 2014:11)

Baca: Pengertian Kas Jenis dan Fungsi Menurut Definisi Para Ahli

Berdasarkan pengertian pengawasan intern kas yang diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan intern merupakan pengawasan akuntansi yang meliputi prosedur dan pencatatannya yang bertujuan untuk : 
  1. Menjaga kekayaan organisasi 
  2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
  3. Mendorong efisiensi 
  4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Pengawasan Intern Penerimaan Kas 

Sebagian besar penerimaan kas perusahaan tentu saja berasal dari hasil kegiatan normal bisnisnya, yaitu melalui penjualan tunai (baik untuk perusahaan dagang maupun perusahaan jasa), atau sebagai hasil penagihan piutang usaha dari pelanggan (dalam hal penjualan kredit). Adapun penerimaan kas lainnya timbul dari kegiatan non-operasional perusahaan. Contoh sumber penerimaan kas lainnya ini berasal dari pendapatan bunga, sewa, deviden, setoran pemilik, hasil pinjaman bank, hasil penjualan aset tetap yang tidak terpakai, hasil penerbitan, penjualan saham, obligasi dan sebagainya. 

Mengingat kas merupakan aset yang paling lancar disbanding aset lainnya, maka untuk mengamankan penerimaan kas diperlukan suatu sistem pengawasan internal yang sangat baik dan ekstra hati-hati. 

Secara garis besar, berikut ini beberapa penerapan prinsip pengawasan internal atas penerimaan kas : 
  1. Hanya karyawan tertentu yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas. 
  2. Adanya  pemisahan tugas antara individu yang menerima kas, mencatat/membukukan penerimaan kas dan yang menyimpan kas. 
  3. Setiap transaksi penerimaan kas harus didukung oleh dokumen (sebagai bukti transaksi), seperti slip berita pembayaran (pengiriman) uang/remittance advices (dalam kasus penerimaan uang lewat pos/mail receipts), struk/cash register records  (dalam kasus penerimaan uang lewat konter penjualan/counter receipts) dan salinan bukti setor uang tunai ke bank (deposit slips). 
  4. Uang kas hasil penerimaan penjualan harian atau hasil penagihan piutang dari pelanggan harus disetor ke bank setiap hari oleh departemen kasir. 
  5. Dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal. (Hery, 2014:29)


Untuk dapat mengawasi penerimaan kas perlu adanya pemisahan fungsi pencatat dan pengelola kas. Dalam pengawasan intern penerimaan kas, perusahaan ini telah melakukan pemisahan fungsi pencatatan dan pengelola serta membuat laporan penerimaan kas setiap harinya yang dilakukan oleh Bagian Anggaran dan Keuangan dan bagian Akuntansi. Untuk pengawasan  kas dan pemisahan tugas harus disesuaikan dengan keadaan khusus dari suatu perusahaan. Pada entitas yang besar pemisahan tugas dilakukan dalam unit terpisah. Utamanya harus ada kroscek dan kontrol dari pihak lain, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dihindari. 

Dengan diadakannya pemeriksaan intern kas dalam selang waktu yang tidak beraturan, dapat mendorong setiap pegawai melakukan pekerjaannya dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara analisa, penilaian rekomendasi dan komentar-komentar terhadap kinerja karyawan dan kegiatan operasi perusahaan. 

Pengertian Pengawasan Intern Kas

Prosedur-Prosedur Penerimaan Kas 

Pada setiap perusahaan, prosedur penerimaan kas merupakan peranan yang sangat penting karena kas merupakan salah satu faktor utama jalannya kegiatan perusahaan. Prosedur penerimaan kas melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan agar transaksi kas tidak terpusat pada satu bagian saja. Hal ini perlu agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengawasan intern kas. 

Dalam prosedur penerimaan kas ada dua kegiatan pokok yang harus diperhatikan, yaitu : 

1.  Pengurusan penerimaan fisik dan pengawasan terhadap : 
  • Penerimaan kas 
  • Penyimpanan dan penyetorannya ke bank 
  • Kontrol periodik dan penjagaan keamanan uang yang disimpan 


2.  Pengurusan administrasi seperti : 
  • Pembuatan bukti-bukti 
  • Pencatatan terperinci dari transaksi yang terjadi untuk menunjukkan kapan diterima, dari siapa diterima, berapa jumlahnya dan untuk apa penerimaan itu 
  • Posting ke buku besar dan buku pembantu


Pengawasan Intern Pengeluaran Kas 

Kas mungkin dikeluarkan untuk berbagai tujuan (alasan), misalnya untuk membayar beban tertentu (baik sebagai pengeluaran operasional maupun non-operasional), untuk membayar utang kepada pemasok, bankir atau pihak kreditur lainnya, serta bisa jugakas dikeluarkan untuk membeli aset. Pada umumnya, pengawasan internal atas pengeluaran kas akan lebih efektif ketika pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau transfer lewat rekening bank, daripada melibatkan uang kas secara langsung. Pengecualian dibuat untuk pengeluaran tertentu yang jumlahnya relatif kecil, dimana pengeluaran ini mungkin dapat dibiayai dari dana kas kecil (petty cash fund). 

Pengawasan internal atas pembayaran kas seharusnya memberikan jaminan yang memadai bahwa pembayaran hanya dilakukan untuk transaksi yang benar-benar telah diotorisasi dengan semestinya. Di samping itu, budgeting juga dapat menjadi sebagai salah satu alat control untuk memastikan bahwa uang kas telah digunakan secara efisien. Biasanya, manajer keuangan perusahaan secara berkala akan menyusun anggaran pengeluaran kas dengan penuh  hati-hati dan nantinya pada setiap akhir periode kinerja dari anggaran pengeluaran kas ini akan dievaluasi secara cermat untuk mengetahui lebih lanjut faktor penyebab terjadinya pengeluaran kas yang menyimpang jauh dari atau di luar anggaran. 

Pengawasan internal sesungguhnya juga harus dapat menjamin bahwa setiap kejadian ekonomi yang sifatnya menghemat pengeluaran kas benar-benar telah dimanfaatkan dengan semestinya untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi oknum karyawan tertentu. 

Secara garis besar, berikut ini beberapa penerapan prinsip pengawasan internal atas pengeluaran kas dengan menggunakan cek (Hery 2014:38) : 
  1. Hanya pejabat tertentu yang memiliki otoritas untuk menandatangani cek (biasanya manajer keuangan). 
  2. Adanya pemisahan tugas antara individu yang menyetujui pembayaran kas, melakukan pembayaran kas dan yang mencatat/membukukan pengeluaran kas. 
  3. Menggunakan cek yang telah bernomor urut tercetak, setiap cek harus dilampiri bukti tagihan. 
  4. Simpanlah blangko cek yang belum terpakai  (yang telah bernomor urut cetak tadi) dalam safe deposit box, dan hanya satu orang tertentu yang ditunjuk atau memiliki kode akses untuk membukanya, cetak jumlah (nilai) cek yang akan dibayarkan dan tujuan serta si penerima pembayaran dengan menggunakan mesin cetak. 
  5. Dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal. 
  6. Faktur tagihan yang telah dibayar lunas harus segera diberi stempel “Lunas”. 

Prosedur-Prosedur Pengeluaran Kas 

Selain penerimaan kas, hal lain yang sangat perlu diperhatikan adalah pengeluaran kas. Setiap perusahaan harus teliti  dan akurat dalam menulis atau mencatat pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini diperlukan agar sewaktu tutup buku di akhir bulan atau tahun nanti tidak berantakan laporan keuangannya. Semuanya terlihat dalam penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan.  

Adapun prosedur pengeluaran kas  yaitu : 
  1. Menerima berkas tagihan pembayaran 
  2. Melampirkan dokumen pendukung pengeluaran uang 
  3. Memverifikasi dokumen pendukung pengeluaran kas/bank 
  4. Membuat bukti pengeluaran kas/bank imprest dan mencetaknya 
  5. Meminta paraf/tanda tangan pengesahan persetujuan pembayaran di bukti pengeluaran kas/bank sesuai kewenangan 
  6. Untuk pembayaran melalui bank dibuatkan cek/giro 
  7. Menandatangani/meminta tanda tangan pejabat yang berhak setuju bayar pada cek/giro
Daftar Pustaka Makalah Pengawasan Intern Kas
Hery, 2014. Pengendalian Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta. 

Mulyadi, 2001.  Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Salemba  Empat, Jakarta. 

Pengertian Pengawasan Intern Kas dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluarannya Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment