Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 7 July 2015

Pengertian Retribusi Daerah Makalah dan Definisi Ciri Tujuan Jenis

Pengertian Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/  kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 


Defenisi Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Menurut Ahmad Yani (2002:55) “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”. 

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.  

Ciri-Ciri Retribusi Daerah 

Adapun ciri-ciri retribusi daerah : 
  • Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah 
  • Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis 
  • Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk 
  • Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan jasa-jasa   yang disiapkan negara. 


Tujuan Retribusi Daerah 

Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah.  

Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah: 
  • Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya. 
  • Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masayarakat.


Sifat-sifat Retribusi Daerah 

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat yaitu : 
  • Retribusi yang sifatnya umum 
    Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi. 
  • Retribusi yang pungutannya bertujuan 
    Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran. 


Objek Retribusi Daerah 

Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenisjenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.  

Adapun yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa yang dihasilkan, yang terdiri dari : 
  • Jasa Umum 
    Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliput i pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah. 
  • Jasa Usaha 
    Jasa usaha adalah yang disediakan oeh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
  • Perizinan Tertentu 
    Perizinan tertentu pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak dipungut retribusi, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi. 


Subjek Retribusi Daerah 

Subjek retribusi daerah terdiri dari : 
  • Subjek Retribusi Jasa Umum 
    Subjek retribusi jasa  umum adalalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi jasa umum ini dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum. 
  • Subjek Retribusi Jasa Usaha 
    Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha. 
  • Subjek Retribusi Perizinan Tertentu 
    Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu. 


Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daeah dan retribusi daerah yang telah diubah terakhir dengan UU No 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 yaitu :  

a.  Retribusi Jasa Umum 
Retribusi Jasa Umum  adalah retribusi atas jasa yang  disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

Sesuai dengan UU No 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan beradasarkan kriteria berikut ini : 
  1. Jasa tersebut dengan Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu. 
  2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. 
  3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 
  4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 
  5. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. 
  6. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 
  7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan  tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 


Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari : 
  1. Retribusi pelayanan kesehatan 
  2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 
  3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil 
  4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 
  5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.  
  6. Retribusi pelayanan pasar 
  7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 
  8. Retribusi pemeriksaan alat Pemadam kebakaran 
  9. Retribusi penggantian biaya cetak peta 
  10. Retribusi pengujian kapal perikanan 


b.  Retribusi Jasa Usaha 
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini : 
  1. Retribusi  jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu 
  2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.  


Jenis-jenis retribuĂ­s jasa usaha terdiri dari : 
  1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 
  2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan 
  3. Retribusi tempat pelelangan
  4. Retribusi terminal 
  5. Retribusi tempat khusus parkir 
  6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa 
  7. Retribusi penyedotan kakus 
  8. Retribusi rumah potong hewan 
  9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal 
  10. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 
  11. Retribusi penyeberangan di atas air 
  12. Retribusi pengolahan limbah cair 
  13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah. 

c.  Retribusi Perizinan Tertentu 
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini : 
  1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 
  2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. 
  3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi  dampak negatif dari pemberian  izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. 


Jenis- jenis retribusi perizinan tertentu, terdiri dari : 
  1. Retribusi izin mendirikan bangunan 
  2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 
  3. Retribusi izin gangguan 
  4. Retribusi izin trayek. 


Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam UU No 34 Tahun 2000, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai untuk daerahnya. UU No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 4 menentukan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi daerah lainnya sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah, tetapi tetap memperhatikan kesederhanaan jenis retribusi daerah dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.  

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah 

Sesuai dengan UU No 18 tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Proses pemungutan retribusi daerah dilakukan dengan sangat selektif, Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secar lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.  

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.  Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, maka ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan  dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah

Perhitungan Retribusi Daerah 

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat pengguna jasa. 

a.  Tingkat Penggunaan Jasa 
Tingkat pengguna jasa dapat dinyatakan  sebagai kuantitas pengguna jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/ berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Tetapi ada pula pengguna jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat pengguna jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir dengan rumus yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan. 

b.  Tarif Retribusi Daerah 
Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak-anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil.  Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat pengguna jasa.  

Tarif Retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Daerah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan berjangka waktu, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Hal ini diatur  dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. 

c.  Prinsip dan Sasaran Penetapan tarif Retribusi Daerah 
Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakasanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan didasarkan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Dimana prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.  

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, seperti keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh pemrintah daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta. 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penengahan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.  

d.  Cara Perhitungan Retribusi 
Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut : 

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa 

Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Daerah 

UU No 34 Tahun 2000 yang merupakan revisi dari UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah RI No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah, dalam peraturan ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan retribusi daerah. Seperti jenis-jenis retribusi daerah, tata cara dan sarana pemungutan retribusi, perhitungan besarnya retribusi terutang serta beberapa ketentuan lainnya.  

UU Nomor  34 Tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk  dapat dipungut  pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat diterapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota, harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi daerah tersebut. Peraturan daerah tentang suatu retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Daftar Pustaka:

Yani, Ahmad, 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.   

Siahaan, P, Marihot, 2005. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Republik  Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

________, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang APBD.

Pengertian Retribusi Daerah Makalah dan Definisi Ciri Tujuan Jenis Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment