Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 7 July 2015

Pengertian Sistem Pengawasan Kredit dan Prosedur Pemberian dan Pencatatan

Pengertian Pengawasan Kredit dan Tujuan Sistem 

Menurut  Mcleod  (2004:9) menyebutkan, ”sistem adalah sekelompok elemen-elemen  yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan”.

Sistem merupakan jaringan proses yang saling berhubungan dan dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan utama perusahaan. Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pendapatan dan biaya, maka diperlukan sistem pengawasan kredit. Sistem pengawasan ini berisikan prosedur yang harus dilalui dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk melindungi hak perusahaan dari penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan. 

Definisi Pengawasan kredit  merupakan proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis kredit dan merupakan suatu upaya untuk menjaga agar apa yang yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit. Tjoekam (1999:220) menyatakan bahwa ”pengawasan kredit adalah usaha  untuk mengetahui dan menyusun strategi perbaikan secara dini indikasi-indikasi penyimpangan (deviation) dari kesepakatan bank dan debitur dalam proses kegiatan perkreditan, yang kemudian menjadi penyebab kredit bermasalah dan mendatangkan kerugian bagi bank dan debitur”. 
Pengawasan kredit ini lebih merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit yang bersifat preventif. Pengawasan kredit ini juga merupakan suatu sistem dalam pengelolahan kredit yang berfungsi sebagai penutup kelemahan dalam proses perkreditan. Oleh karena itu, pengawasan kredit harus mampu memberikan  feedback agar  tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan. 

Menurut Abdullah (2005:95) menyatakan bahwa pengawasan kredit adalah: 
Suatu  proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan/ penyimpangan debitur khususnya dalam menggunakan kredit. Melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit, selain itu bahwa proses pengawasan kredit telah dimulai sejak dini (saat penilaian jaminan). 

Menurut Abdullah(2005:95): 
Berdasarkan tujuannya, pengawasan kredit dapat dibagi menjadi dua yaitu:(1)  prefentif Control; merupakan pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit dengan bertujuan untuk  mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan penggunaan kredit. ( 2)  Represif Control; merupakan pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan pada saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengawasi setiap penyimpangan yang terjadi. 

Proses Pengawasan Kredit 

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang mencapai urutan paling akhir dalam tujuan manajemen. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan suatu program telah dilaksanakan dengan efektif atau tidak. 

Dalam pelaksanaan pengawasan kredit ini, akan melalui beberapa tahapan yang membentuk suatu proses pengawasan kredit. Proses pengawasan berikut ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Pengertian Sistem Pengawasan Kredit
Proses pengawasan kredit Sumber: Moh. Tjoekam (1999:226) 
Uraian dari mekanisme proses pengawasan kredit tersebut adalah: Dari kredit yang diberikan, dilakukan pemeriksaan, apakah terjadi penyimpangan dari perjanjian antara pihak debitur dengan bank. Pada tahap ini, penyimpangan-penyimpangan tersebut diidentifikasikan dan dicari tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Penyebab penyimpangan ini bisa dari pihak bank maupun dari pihak debitur. Penyebab dari pihak bank misalnya struktur organisasi yang lemah dari pihak bank, kurang akurat dalam melakukan penelitian sebelum memberikan kredit, dan sebagainya. Dan dari pihak debitur biasanya penyebabnya adalah menurunnya kondisi keuangan perusahaan. 
Setelah dilakukan analisa terhadap penyebab penyimpangan tersebut,  maka disusunlah suatu program untuk memperbaikinya. Dan dari pelaksanaan program itu nantinya akan dibandingkan dengan suatu standar yang baku dalam menentukan kolektibilitas kredit. Dalam tahap ini, kredit akan dikelompokkan dalam kelompok lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Hasil pengelompokan ini nantinya akan dapat menggambarkan actual performance. Dan setelah melihat  actual performance  lagi dan begitulah selanjutnya. 

Prosedur Pemberian Kredit

Untuk mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya kegiatan perkreditan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan rangkaian peraturan–peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan perkreditan itu sendiri berlangsung. Rangkaian peraturan itu disebut dengan kebijakan  kredit.ini akan merupakan pedoman kerja dibidang perkreditan maka kebijakan tersebut harus mengandung keputusan yang bersifat teknis operasional. Pada kebijakan kredit perbankan, dibuatlah prosedur di dalam pemberian kredit oleh bank. 

Prosedur pemberian kredit tersebut dibagi atas beberapa tahap sebagai berikut: 

a.  Tahap Permohonan Kredit 
Tahap ini merupakan pernyataan awal yang harus dipenuhi oleh nasabah apabila hendak mengajukan kredit, yaitu dengan mengajukan terlebih dahulu surat permohonan dan mengisi daftar isian yang disediakan oleh bank. Pada tahap ini nasabah melengkapi persyaratan berupa data atau informasi berikut: 
  1. Ident itas diri 
  2. Pribadi atau perseorangan: keterangan mengenai diri pemohon kredit. 
  3. Badan usaha atau profesi terdiri dari: berbentuk badan usaha, susunan pengurus dan alamatnya, bidang usaha dan kegiatannya, dan susunan permodalan. 
  4. Informasi mengenai posisi keuangan perusahaan  
  5. Praspek dari nasabah yang bersangkutan untuk waktu yang akan datang. 
  6. Informasi sosial ekonomi. 
  7. Jumlah dan perincian penggunaan kredit. 
  8. Rencana kapan penarikan dan pengembalian kredit. 
  9. Informasi mengenai jaminan yang akan diberikan nasabah. 
  10. Membuka rekening di bank bersangkutan. 

Baca: Pengertian Restrukturisasi Kredit Bermasalah NPL (Non Performing Loan)

b.   Tahap Analisa Kredit  
Permohonan kredit yang sehat harus didasarkan pada suatu analisa yang cermat atas permohonan kredit yang dimaksud. Biasanya kriteri penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk diberikan, dilakukan dengan 5C. Penilaian dengan 5C ini berisi penilaian mengenai: 
  1. Character,  merupakan keadaan watak/sifat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Ini dapat dilihat dengan meneliti riwayat hidup nasabah, reputasi  calon nasabah tersebut dilingkungan usaha, dan meminta bank to bank information.  Hal ini merupakan ukuran kemauan untuk membayar. 
  2. Capital,  adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Ini dapat melihat apakah penggunaan modal yang efekt if dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, rentabilitas, dan solvablitas. 
  3. Capacity, adalah kemampuan yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Ini digunakan mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperoleh. 
  4. Collateral,  adalah barang-barang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya, ini digunakan untuk menilai sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. 
  5. Condition,  adalah situasi politik, ekonomi, sosial, budaya yang mempengarui kelancaran perusahaan calon nasabah. 


Selain dengan menggunakan prinsip 5C ini, pihak perbankan juga akan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi dalam pemberian kredit, diantaranya: 
  1. Aspek hukum,  menurut Sutarno menyatakan bahwa ”yang dinilai dalam aspek hukum adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit”. Penilain ini akan meneliti akte pendirian perusahaan, Surat Izin Usaha, Tanda daftar perusahaan, npwp dan keabsahan surat yang dijaminkan. Aspek hukum sangat penting karena walaupun semua aspek yang ada cukup layak, tetapi apabila secara hukum dokumen yang diberikan tidak sah, maka semua perjanjian diangggap batal. 
  2. Aspek pemasaran, yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bangaimana, misalnya pemasaran produknya minimal 3 tahun yang lalu rencana penjualan dari produksi untuk 3 tahun yang akan datang, peta kekuatan penting, dan prospek produk secara keseluruhan. 
  3. Aspek keuangan, yang dimiliki adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bangaimana penggunaan data tersebut. Penilaian ini dilihat dari  cash flow, payback, dan break even point. 
  4. Aspek teknis, yang dinilai adalah  masalah yang berkaitan dengan produksi, seperti lokasi dan mesin yang digunakan. 
  5. Aspek manajemen, yang dinilai adalah struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya dan pengalaman perusahaan dalam mengelolah berbagai proyek yang ada. 
  6. Aspek sosial ekonomi, menganalisis dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan ekspor dan lain-lain. 
  7. Aspek amdal, menyangkut analisis apakah kredit yang diberikan tersebut nantinya akan digunakan untuk proyek yang dapat mengalami pencemaran lingkungan atau tidak. 

Setelah pihak bank melakukan analisis seperti yang tersebut diatas, maka selanjutnya mereka akan melakukan wawancara. Wawancara ini akan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, bertujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh  pihak bank, sekaligus untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Sebelum dilakukannya wawancara tahap kedua, maka akan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan lapangan. 

Pada tahap ini pihak bank akan melakukan pemeriksaan langsung kelapangan dengan meninjau berbagai aspek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Data yang diperoleh dari pemeriksaan lapangan nantinya akan dicocokan dengan hasil dari wawancara tahap pertama. Biasanya, dalam melakukan pemeriksaan lapangan, calon nasabah tidak akan diberi tahu sebelumnya agar dapat dilihat langsung kondisi yang sebenarnya. Setelah itu, akan dilakukan wawancara tahap kedua. Pada tahap ini dilihat apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran antara  wawancara tahap pertama dengan pemeriksaan lapangan. 

c.  Tahap Keputusan kredit 
Setelah melalui tahapan tersebut dan melalui proses rekomendasi dari pejabat bank yang terkait, maka akan ada keputusan kredit  yang  disetujui atau ditolak. Jika permohonan ditolak, maka akan dikirimkan surat penolakan yang disertai alasannya. Dan jika kredit disetujui, maka akan dibuat persetujuan kredit yang berisi jenis kredit, jumlah kredit yang diterima, jangka waktu, biaya-biaya yang harus dibayar, suku bunga, jaminan kredit dan ketentuan lainnya. 

Setelah dilakukan penandatanganan surat-surat yang diperlukan, maka kredit dapat direalisasikan. Realisasi kredit ini dapat dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus, sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit. 

Pada saat dilakukannya penarikan kredit oleh debitur ini, maka pihak bank akan mengakui kredit ini sebesar pokok kredit. Pokok kredit merupakan saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur. Pokok kredit ini sering juga disebut dengan baki kredit. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001:III.8A.2) yang menyatakan ”kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan”. 

Direktorat  Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001: III.8A.8) juga menyatakan bahwa: 
Pada saat penandatangan perjanjian kredit, pihak bank akan menerima provisi kredit, yang merupakan biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur pada saat kredit telah disetujui. Pihak bank akan membukukannya sebesar jumlah yang ditentukan sebagai provisi kredit dengan mendebitkannya pada kas/rekening nasabah. Bersamaan dengan itu juga akan dilakukan jumlah untuk mengurangi kewajiban fasilitas kredit yang belum digunakan debitur.

Misalkan, seorang nasabah mendapatkan kredit modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000, dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga 15%. Provisi kredit 1% dari jumlah kredit. Penalty tunggakan pokok/ bunga sebesar 50% dari kewajiban bunga sebulan. Pihak bank akan mengakui kredit ini pada saat dilakukannya penarikan oleh debitur. Misalkan pihak debitur melakukan penarikan sebesar                     Rp. 750.000.000, maka pihak bank akan melakukan pencatatan sebagai berikut: 

1.  Pencatatan provisi kredit 
Provisi kredit ini akan dicatat sebesar  
= 1% X Rp. 1 .000.000.000 
= Rp. 10.000.000,- 
Provisi kredit ini akan dicatat dengan jurnal :  
Kas/rekening nasabah.....................................Rp. 10.000.000,- 
Pendapatan provisi kredit diterima dimuka....Rp. 10.000.000,- 

2.  Pencatatan kredit yang diberikan 
Kredit yang diberikan ini akan dicatat pada saat debitur melakukan penarikan, yaitu sebesar  Rp. 750.000.000. pihak bank akan mencatat dengan jurnal:   
Kredit yang diberikan ....................................Rp. 750.000.000,-         
Kredit/rekening nasabah...............................Rp. 750.000.000,- 

Dan bersamaan dengan itu, akan dilakukan pencatatan untuk mengurangi kewajiban fasilitas kredit yang belum digunakan, dengan mendebitkannya sebesar Rp.  250.000.000, pada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah dan mengkreditkannya pada kontra fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah. 

Menurut  Ikatan Akuntan Indonesia (2004:23.6), ”pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal”. 

Menurut Stice (2004:297) berpendapat bahwa pengakuan pendapatan adalah: 

Saat dimana akuntan menggunakan catatan penjualan melalui jurnal entri dalam catatan akuntansi formal. Pendapatan selalu diakui pada saat dua kriteria penting berikut dapat dipenuhi: 
  • Pekerjaan sudah diselesaikan (perusahaan sudah melakukan sesuatu) 
  • Kas atau keabsahan janji untuk pembayaran dimasa datang sudah diterima (perusahaan sudah menerima sesuatu sebagai pengembalian). 

Baca: Pengertian Penjualan Tunai dan Kredit Menurut Definisi Para Ahli Serta Prosedur Sistem Akuntasi Penjualan

Maksudnya pendapatan tersebut dapat diakui dalam keadaan setelah perusahaan tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya ataupun pada saat perusahaaan belum melakukan pekerjaannya tetapi sudah menerima kas dengan perjanjian bahwa pekerjaannya akan diselesaikan di masa yang akan datang. 

Prinsip pendapatan menyatakan bahwa pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan ketika: 
  • Pendapatan dihasilkan, yaitu bila perusahaan telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan yang harus dilakukannya asalkan berhak atas manfaat yang diberikan oleh    pendapatan yang terkait. 
  • Pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi, pendapatan direalisasi ketika kas atau klaim (piutang) atau kas diterima untuk barang atau jasa yang dipertukarkan. Pendapatan dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonversikan ke dalam jumlah yang diketahui. 


Secara umum, metode pengakuan pendapatan ada dua yaitu: 
a.  Dasar akrual 
Menurut dasar akrual ini, pendapatan diakui pada saat barang dijual atau jasa dilaksanakan tanpa memandang saat penerimaan kas. 

b.  Dasar Kas 
Pengakuan dilakukan dengan dasar tunai adalah jika pendapatan dan beban hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Ini berarti, pendapatan dari penjualan barang atau jasa hanya diakui dalam periode ketika kas diterima dari pelanggan. 

Bunga kredit merupakan sumber pendapatan bank. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001:III.8A.4) menyatakan bahwa ”bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya dan biasanya dinyatakan dalam persentase ”. 

Pada perusahaan perbankan yang terdapat penyisihan terhadap kerugian kredit. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001:III.8D.1) menyatakan bahwa ”penyisihan kerugian kredit adalah penyisihan yang dibentuk, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit”. 

Penyisihan Penghapusan Akt iva Produktif (PPAP) yang dibentuk disajikan sebagai pos pengurang (offesting account) dari masing-masing jenis aktiva produktif yang bersangkutan. Dalam pembentukan PPAP ini, dipisahkan antara PPAP umum dan khusus. PPAP umum merupakan PPAP bagi kredit lancar, sedangkan PPAP khusus ditujukan bagi kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.  Pembentukan PPAP bagi kredit yang direstrukturisasi juga dibedakan dengan kredit yang tidak direstrukturisai. PPAP kredit yang direstruktur isasi dihitung berdasarkan dari nilai buku kredit setelah direstrukturisasi. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR menyatakan bahwa pembentukan PPAP minimal adalah sebagai berikut: 
a.  Cadangan umum sebesar 1% x Akiva Produktif Lancar 
b.  Cadangan Khusus sebesar: 
  • 5%x Aktiva Produktif Dalam Perhatian Khusus         +           
  • 15%x(Akt ivaProduktif KurangLancar–NilaiAgunan)  + 
  • 50%x (Aktiva Produktif Diragukan – Nilai Agunan)   +        
  • 100%x ( Aktiva Produktif Macet- Nilai Agunan)      


Agunan yang dapat dijadikan pengurangan dalam pembentukan PPAP ini terdiri dari: 
  • Giro, deposito, tabungan dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencarian. 
  • Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah. 
  • Surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal. 
  • Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik. 

Besarnya agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurangan dalam pembentukan PPAP ini ditentukan oleh masing– masing bank. 


Daftar Pustaka:

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, 2001. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), Revisi 2001, Jakarta.

Stice, Earl K., James D. Stice, Fred Skousen, 2004.  Akuntansi Keuangan  Menengah, Edisi Ketiga Belas, Terjemahan PT.  Dian Mas Cemerlang, Salemba Empat, Buku 1, Jakarta.

Mcleod, Raymond Jr dan George Scheel, 2004.  Sistem Informasi Manajemen, Edisi Kedelapan, Terjemahan Hendra Teguh, PT. Itermasa, Jakarta Pusat.

Tjoekam, Moh., 1999. Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersil: Konsep, Teknik & Kasus, PY. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Abdullah, Faisal. 2005.  Manajemen Perbankan,  Cetakan Ketiga, UUM Press, Malang.

Pengertian Sistem Pengawasan Kredit dan Prosedur Pemberian dan Pencatatan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment