Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 28 May 2016

Hak Anak Pendidikan Perlindungan Tumbuh Kembang Kelangsungan Hidup

Hak Anak - Sebagai manusia, anak mempunyai hak hidup yang sama dengan manusia lainnya. Bahkan seorang anak juga mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Oleh karena itu, semua elemen amupun keadaan harus berpihak kepada kepentingan anak. Seorang anak haruslah dipandang sebagai makhluk yang harus dilindungi, dikembangkan, dan dijamin kelangsungan hidupnya. Perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan memperhatikan dan memberikan hak-haknya sebagai anak yaitu: dengan memperhatikan dan memberikan hak-haknya sebagai anak yaitu: kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga dapat melakukan cita-cita bangsa. Hak-hak anak perlu diperlakukan dan diperhatikan secara khusus karena Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.  


Secara Internasional diakui tentang adanya hak anak. Hak-hak anak dituangkan dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44 yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi Hak anak ini merupakan hokum internasional yang mengikat negara peserta (state parties), termasuk Indonesia (Joni, 1999:33). 

Konvensi Hak Anak terdiri atas  54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak.  Konvensi anak merupakan komitmen dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh secara wajar(Joni, 1999:34).  

Materi Hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu: 

Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights) 

Hak terhadap kelangsungan hidup  yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak anak yang meliput i hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (The rights of life) dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (the rights to the higest standard of health and medical care attainable) (Joni, 1999:35).  

Mengenai Hak terhadap kelangsungan hidup di dalam Konvensi anak terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak Anak. Dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak tercantum ketentuan yang mewajibkan kepada setiap Negara peserta untuk menjamin kelangsungan hak hidup  (rights to life), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (the survival and development of to child). Pasal 6 Konvensi 

Hak Anak selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
  1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupan kodrat hidup. 
  2. Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.  

Baca: Pengertian Kemiskinan Jenis Faktor Penyebab

Pasal 24 Konvensi Hak Anak mengatur mengenai kewajiban Negara-negara Peserta  untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (rights of the child to the enjoyment oh the hightest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation health) (Joni, 1999:36)  . 

Pasal 24 Konvensi Hak Anak berbunyi: 
“Negara-negara mengakui hak anak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi yang bisa dicapai serta atas fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Peserta akan berupaya menjamin agar tak seorangpun akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan seperti dimaksud” 
(Joni, 1999:36). 

Hak terhadap Perlindungan (protection rights),  

Hak terhadap Perlindungan dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dam lingkungan sosial mereka. yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliput i  hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi (Joni, 1999:39).  

Untuk mengenai Hak Anak terhadap Perlindungan  (Protection rights) dalam Konvensi Hak Anak, dikemukakan atas 3 kategori, yaitu:  
1. Pasal-pasal mengenai Larangan Diskriminasi Anak 

Untuk menjelaskan Hak terhadap Perlindungan atas diksriminasi anak terdapat dalam Pasal-pasal berikut:  
  • Pasal 2 tentang prinsip  non diskriminasi terhadap hak-hak anak. 
  • Pasal 7 tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan.  
  • Pasal 23 tentang hak-hak anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan, dan latihan khusus.  
  • Pasal 30 tentang hak anak-anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli
    (Joni, 1999:40). 


2. Pasal-pasal mengenai Larangan Eksploitas Anak 
Untuk menjelaskan hak-hak anak mengenai perlindungan atas eksploitasi anak dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut ini: 
  • Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul  kembali bersama orangtuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki Negara tertentu untuk maksud tersebut.  
  • Pasal 11 tentang kewajiban Negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak di Luar Negeri.  
  • Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindunga dan gangguan terhadp kehidupan pribadi.  
  • Pasal 19 tentang kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka.  
  • Pasal 20 tentang kewajiban Negara untuk memberikan perlindunga khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka.  
  • Pasal 21 tentang adopsi dimana pada Negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.  
  • Pasal 25 tentang peninjauan secara periodic terhadap anak-anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh Negara karena alas an perawatan, perlindungan atau penyembuhan.  
  • Pasal 32 tentang kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka. 
    (Joni, 1999:40). 

Baca: Pengertian Keluarga Definisi Ciri Bentuk Fungsi Menurut Para Ahli

3. Pasal-pasal mengenai Krisis dan Keadaan Darurat Anak.  
Untuk menjelaskan hak-hak anak atas perlindungan dari keadaan krisi (crisis) dan keadaan darurat (emergency) dapat dirujuk dalam pasal-pasal berikut: 
  • Pasal 10 tentang mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga.  
  • Pasal 22 tentang perlindungan terhadap anak-anak dalam pengungsian.  
  • Pasal 25 tentang peninjauan secara priodik mengenai penempatan anak.  (Joni, 1999:42). 


Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights).

Mengenai Hak untuk tumbuh kembang (development rights) dalam Konvensi Hak Anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (education rights) dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (the rights to standard of living). Hak untuk Tumbuh Kembang  (development rights).yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliput i segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) (Joni, 1999:43).  

Hak Anak atas pendidikan (the education rights) diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak.  

Menurut Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkret untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan. Secara lengkap Pasal Pasal 28 Ayat 1 berbunyi:

Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan intuk pencapaian hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang merata, mereka akan, pada khususnya: 

  • Mewajibkan pendidikan dasar dan menyediakannya secara Cuma-Cuma bagi semua,  
  • Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan menengah,, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, mengadakannya dan membuatnya mudah dijangkau oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan Cuma-Cuma dan menawarkan bantun keuangan jika diperlukan.  
  • Membuat pedidikan tinggi mudah dijangkau oleh semua berdasar kemampuan dengan semua cara yang tepat, 
  • Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan tersedia bagi dan dapat diperoleh oleh semua anak; 
  • Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah       (Joni, 1999:44). 

Baca: Pengertian Anak Menurut Definisi Ahli dan Undang Undang Kesejahteraan Anak

Pasal 28 Ayat 2 berbunyi: 
Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin agar disiplin sekolah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan konvensi ini (Joni, 1999:44). 

Pasal 28 Ayat 3 berbunyi: 
Negara-negara Peserta akan meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, terutama dimaksudkan untuk membantu menghapus kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia dan memudahkan pencapaian pengetahuan sains dan teknik serta metode-metode pengajaran modern. Dalam kaitan ini, perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan Negara-negara berkembang (Joni, 1999:44). 

Sementara Pasal 29 Konvensi Hak Anak menyebutkan arah dan tujuan pendidikan dalam Konvensi ini, dimana pendidikan harus diarahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Konvensi Hak Anak. Secara lengkap Pasal 29 ayat 1 berbunyi: 

Negara-negara Peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada: 
  • Pengembangan sepenuhnya potensi kepribadian, bakat serta kemampuan mental dan fisik anak, 
  • Pengembangan sikap hormat kepada orangtua anak, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nialnya, nilai-nilai-nilai nasional Negara di mana anak tinggal, Negara dimana anak mungkin berasal peradaban yang berbeda dari peradabannya.  
  • Penyiapan anak untuk kehidupan bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dengan semangat saling pengertian, perdamaian, saling menghargai, kesetaraan antara jenis kelamin, dan persahabatan antar bangsa,  kelompok etnis kewarganegaraan dan agama serta penduduk asli.  
  • Pengembangan sikap hormat terhadap lingkungan alam
    (Joni, 1999:44). 

Hak Anak Pendidikan Perlindungan

Pasal 29 ayat 2 berbunyi:  
Tidak ada bagian dari pasal ini atau Pasal 28 yang akan ditafsirkan begitu rupa sehingga menganggu kebebasan perorangan atau badan-badan untuk membentuk dan mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan, dengan syarat selalu tunduk pada prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan pada persyaratan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti itu akan memenuhi standar minimum sebagaimana mungkin ditetapkan oleh Negara (Joni, 1999:44). 

4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights). 
Hak untuk berpartisipasi (participation rights) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the rights of child to express her/his views in all metters affecting that child) (Joni, 1999:46).  . 

Hak Anak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanaknya, dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak berpartisipadi ini memberikan makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran, dan bukan hanya seorang penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatuy yang berkaitan dengan  perkembangannya Mengenai Hak untuk berpartisipasi (participation rights) dalam Konvensi Hak Anak diantaranya diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15 (Joni, 1999:44). 

Masalah Pendidikan  pada Anak

Kendati telah disadari dan diakui bahwa anak-anak berhak  untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogyanya, tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini tetapi tekanan kemiskinan maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting (Bagong, 2000:12).  

Menurut Johannes Muller dalam Bagong (hlm.12), kemiskinan dan ketimpangan struktur institusional adalah variabel utama yang menyebabkan kesempatan masyarakat khususnya anak-anak untuk memperoleh pendidikan menjadi terhambat. Anak-anak yang bekerja sembari sekolah akan memunculkan masalah-masalah pendidikan (Bagong, 2000:12). 
Masalah-masalah pendidikan tersebut, yaitu: 
1.  Waktu belajar sangat sedikit. 
Untuk meluangkan waktu untuk belajar atau mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) dari sekolah merupakan hal yang sulit. Anak yang bekerja sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja, sehingga hampir tidak punya waktu untuk belajar. Setelah mereka bekerja di jalanan, mereka berusaha untuk belajar namun mereka sering melupakannya karena mereka sudah terlalu capek dan ngantuk sehabis bekerja (Bagong, 2000:27).  

2.  Menomorduakan pendidikan 
Waktu yang hampir tak ada untuk belajar membuat anak tidak belajar di rumah dan tidak mengerjakan Pekerjaan rumah (PR) di rumah, hal inilah yang membuat anak menjadi malas untuk pergi sekolah karena mereka takut dimarahi oleh guru. Pekerjaan yang mendesak membuat mereka sering tidak masuk kelas dan memilih untuk membolos saja dan lebih mengutamakan pekerjaan dibandingkan pergi ke sekolah (Bagong, 2000:27). 

3.  Anak yang bekerja mengalami kesulitan belajar. 
Untuk sekali-dua kali kesempatan untuk membolos dan tidak mengikuti pelajaran secara penuh barangkali bagi anak sekolah tidak terlalu menjadi masalah. Asal tidak keterusan. Tetapi karena kejadian berlangsung secara terus-menerus dan guru pun tidak berbuat banyak, maka anak-anak dalam usia sekolah ini lambat-laun ketinggalan dalam pelajaran sampai akhirnya tinggal kelas. Kalaupun mereka masuk sekolah, mereka pun tidak bisa konsentrasi dalam belajar karena kondisi mereka sangat lelah dan ngantuk. Hal inilah yang membuat anak yang bekerja mengalami kesulitan dalam belajar             (Bagong, 2000:27). 

4.  Putus sekolah. 
Anak yang terpaksa atau dipaksa bekerja tersebut yang tinggal kelas karena tidak bisa mengikut i pelajaran di sekolah haruslah  mengulangi pelajarannya selaam setahun. Bahkan tidak mustahil karena malu atau malas karena tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah pada akhirnya mengabaikan pendidikannya  sehingga lebih memilih untuk berhenti atau putus sekolah ditengah jalan. Putus sekolah lebih disebabkan oleh berbagai masalah, diantaranya: 
  • Keadaan ekonomi yang lemah: keadaan ini memaksa anak keluar sekolah sebelum tamat, yakni disebabkan tidak mampu membiayai sekolah;  
  • Pengaruh lingkungan: lingkungan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan dan pendidikan anak. Dilingkungan yang memanfaatkan tenaga anak untuk  bekerja mencari nasfkah, maka hal itu dapat mendorong kearah kecenderungan putus sekoilah;  
  • Kurang adanya kesadaran arti pentingnya sekolah: walaupun keadaan ekonominya sudah cukup, namun ada juga hambatan lain yang mengakibatkan putus sekolah, yaitu kurang kesadaran akan pentingnya sekolah. 


Anak yang terpaksa dan dipaksa Orang tua menyebabkan mereka lebih mengutamakan pekerjaan dan menomorduakan pendidikan (Bagong, 2000:27). 

Daftar Pustaka Makalah Hak dan Perlindungan Pendidikan Anak
Joni, Muhammad. 1999. Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Penerbit PT. Citra Aditya Bakt i. Bandung. 

Bagong, Suyanto. 2000.  Pekerja anak, masalah, kebijakan, dan upaya penanganannya. Penerbit Lutfansah Mediatama. Surabaya. 

Hak Anak Pendidikan Perlindungan Tumbuh Kembang Kelangsungan Hidup Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment