Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 5 August 2015

Hak Asasi Manusia Menurut Universal Declaration Of Human Rights

Hak Asasi Manusia Menurut Universal Declaration Of Human Rights  - Seperti yang kita ketahui, Deklarasi Universal disahkan dalam  rangka mengatasi kegagalan para anggota PBB untuk mencapai kata sepakat mengenai dimasukkannya sebuah katalog tentang hak asasi manusia yang dapat dilindungi ke dalam Piagam itu sendiri. Deklarasi itu disetujui sebagai sebuah resolusi biasa dari Majelis Umum dan karenanya, dalam artian teknis tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 


Apalagi Byelorusia, Cekoslowakia, Polandia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Ukraina, Uni Soviet  dan Yugoslavia abstain, meskipun tidak ada suara yang menentang Deklarasi itu. Meskipun keabstainan itu terutama disebabkan oleh ideologi yang bertentangan dengan ideologi yang dinyatakan dalam kategori hak-hak individual yang tedapat dalam Deklarasi, Afrika Selatan maupun Arab Saudi juga menyatakan kekuatiran bahwa pada akhirnya Deklarasi itu dapat digunakan untuk menafsirkan Piagam. 

Namun, apa status hukum Deklarasi dewasa ini? Ada beberapa jawaban yang dapat diajukan untuk pertanyaan ini, yang secara berurutan mempunyai makna normatif yang makin besar. Pertama, boleh jadi Deklarasi  tetap berstatus sebagai resolusi yang tidak mengikat. Tetapi mengingat perkembangan-perkembangan dalam praktek PBB maupun negara di kemudian hari, posisi minimalis ini tidak mungkin benar.

Baca: Sejarah Hak Asasi Manusia Internasional di Inggris Prancis dan Amerika Serikat

Kedua, dapat diargumentasikan bahwa Deklarasi itu merupakan tafsiran resmi terhadap Piagam oleh salah satu organnya yang berwenang, yaitu Majelis Umum.  Argumen ini sangat masuk akal karena bahasa Mukadimah Deklarasi menunjukkan bahwa Deklarasi itu disetujui untuk mengefektifkan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 55 dan 56 Piagam itu. 

Ketiga, dapat dikatakan bahwa Deklarasi itu sekarang telah menjadi bagian dari prinsip-prinsip hukum yang umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dalam hal ini akan sukar dibantah, karena hampir semua undang-undang dasar dalam dunia modern memuat suatu komitmen untuk melindungi hak asasi manusia dan daftar mengenai hak-hak yang akan dilindungi. 

Keempat, setelah berusia lebih dari 40 tahun, Deklarasi itu dapat dikatakan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Ada banyak bukti yang mendukung pandangan ini. Banyak praktek negara mengindikasikan bahwa Deklarasi itu merupakan patokan untuk mengukur standar hak asasi manusia dalam negara-negara itu.

Termasuk dalam praktek negara adalah resolusi organisasi dan lembaga internasional, pernyataan lembaga eksekutif, keikutsertaan dalam berbagai traktat hak asasi manusia, seperti dinyatakan dengan jelas dalam Deklarasi, secara hukum mengikat. Tetapi, kesimpulan yang paling penting barangkali adalah bahwa Komisi Hak Asasi Manusia PBB diberi wewenang untuk menggunakan Deklarasi guna menetapkan apakah ada pelanggaran kasar terhadap hak asasi manusia dalam skala besar di negara-negara yang catatan hak asasinya sedang diteliti oleh Komisi tersebut. 

Beberapa pengamat akan mengajukan proposisi melampaui proposisi dasar bahwa Deklarasi mewakili hukum kebiasaan internasional dengan menyatakan bahwa deklarasi itu sekarang memiliki ciri-ciri  Jus cogens  yaitu norma-norma yang harus dipatuhi dan tidak boleh dikurangi. Meskipun hak-hak tertentu yang tercantum dalam Deklarasi, misalnya larangan terhadap perbudakan, memang mempunyai sifat Jus Cogens, namun tidak semua ketetapannya bersifat demikian, khususnya ketetapan yang mengizinkan pembatasan hak dalam kondisi tertentu. 

Seandainya argumen bahwa deklarasi mewakili hukum kebiasaan internasional diterima, maka semua negara secara hukum terikat untuk memberikan hak asasi yang disebutkan kepada individu-individu yang berada dalam yurisdiksinya.  Sekalipun hal ini merupakan posisi teoretis yang menyenangkan  untuk disetujui, namun ada sejumlah masalah praktis yang ditimbulkan.

Baca: Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia Sebelum Peran dan Sesudah

Pertama, hak-hak di dalam Deklarasi itu mencakup campuran hak-hak generasi pertama, kedua, dan ketiga. Semua jenis hak ini dirumuskan sebagai perintah yang pasti dan mendesak kepada negara-negara. Misalnya terdapat dalam Pasal 3 yaitu hanya menyatakan “Semua orang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.” Sebagai suatu pernyataan umum mengenai hak asasi, rumusan ini tidak dapat disanggah. 

Masalah kedua berkaitan erat dengan yang pertama. Tidak ada lembaga secara khusus diberi kewenangan untuk menafsirkan atau menerapkan Deklarasi. Terlepas dari masalah-masalah itu,  sejumlah organ PBB, badan internasional maupun pengadilan domestik tampaknya cukup diyakinkan bahwa beberapa hak yang dinyatakan dalam Deklarasi, betapapun sedikitnya pernyataan itu, cukup cermat untuk diterapkan secara umum.  

Potensi politis dan moral Deklarasi itu hendaknya juga tidak diabaikan. Deklarasi itu tidak hanya menjadi dasar penyusunan dua  kovenan internasional dan tiga traktat regional tentang hak asasi manusia, tetapi juga telah menjadi paradigma untuk menyusun ketetapan hak asasi manusia bagi lebih dari 25 konstitusi domestik.  Negara, lembaga internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat dan  juga individu sering kali memandang Deklarasi itu sebagai batu ujian bagi hak asasi manusia. Bahkan, John Humphrey pernah menyebut Deklarasi itu adalah “Magna Carta Umat Manusia” 

Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik (ICCPR) Tahun 1966 

Apabila Deklarasi Universal dirumuskan sebagai perintah yang harus dipatuhi kepada negara-negara untuk melindungi hak-hak tertentu, ICCPR disusun untuk menjawab masalah-masalah praktis dalam hal perlindungan hak asasi. Demikianlah, Kovenan ini menjabarkan secara lebih spesifik hak-hak yang dapat dilindungi dan menyatakan dengan cukup jelas pembatasan yang dapat dikenakan terhadap penggunaan hak-hak tertentu dalam keadaan tertentu. 

Selain itu, hak-hak yang tercantum dalam ICCPR tidak sepenuhnya sesuai dengan hak-hak yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal. Dalam Kovenan itu dicantumkan kewajiban negara untuk mengizinkan individu-individu yang merupakan anggota suatu minoritas etnis, agama atau  bahasa “untuk menikmati kebudayaan mereka, menyatakan dan mempraktekkan agama mereka atau menggunakan bahasa mereka sendiri” dalam komunitas bersama dengan anggota-anggota lain kelompok itu (Pasal 27). 

Hal lainnya yang dicantumkan adalah hak untuk bebas dari hukuman penjara karena gagal memenuhi kewajiban kontrak (Pasal 11); hak semua orang hukuman untuk diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat mereka sebagai manusia (Pasal 10 (1)); dan hak atas perlindungan istimewa untuk anak-anak (Pasal  24). Yang tidak dimasukkan dalam Kovenan ini adalah hak suaka, hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan, dan hak untuk memiliki kekayaan sendiri. 

Meskipun beberapa hak yang dilindungi oleh Kovenan itu tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun juga, namun Pasal 4 menetapkan bahwa “dalam masa darurat yang bersifat umum yang mengancam kehidupan bangsa itu” hak-hak yang lain dapat dibatasi asalkan pembatasan itu sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif. 

Pembatasan hak harus juga segara diinformasikan secara tertulis kepada negara-negara peserta kovenan yang lain melalui Sekretaris Jendral PBB, dengan disertai alasan mengapa hal itu dilakukan. Beberapa hak tertentu juga tunduk pada apa yang dinamakan oleh Profesor Rosalyn Higgins sebagai ketentuan “clawback”, yang mengizinkan dikenakannya pembatasan hak demi melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum atau hak serta kebebasan asasi orang-orang lain.(Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, PT. Temprint, Jakarta, 1994, hlm. 108)

Ketentuan ini memberikan kepada suatu negara batas keleluasaan yang lebih besar  –  suatu keleluasaan yang dapat disalahgunakan, namun hal ini diimbangi dengan Pasal 5 (1) yang memasukkan unsur keseimbangan. Pasal ini menetapkan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi “melebihi dari yang ditetapkan Kovenan ini”. 

Menurut Pasal 2 (1) Kovenan itu, negara0negara peserta diwajibkan untuk “menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam apapun. Apabila hak-hak semacam itu belum dihormati dan dijamin dalam yurisdiksi suatu negara, maka negara itu diharuskan berdasarkan Pasal 2 (2) untuk membuat perundang-undangan atau langkah-langkah lain yang perlu guna mengefektifkan hak-hak itu. 

Perlu dicatat bahwa kewajiban ini bersifat mutlak dan harus segera dijalankan. Perlu juga dicatat bahwa hak-hak itu harus diberikan kepada semua individu yang berada dibawah yurisdiksi negara itu, apapun kewarganegaraannya. Hal ini tidak hanya mencakup yurisdiksi teritorial negara itu, tetapi juga yurisdiksi negara terhadap pribadi warga negaranya yang berada di luar negeri. 

Hak Asasi Manusia Menurut Universal Declaration Of Human Rights Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment