Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 5 August 2015

Sejarah Hak Asasi Manusia Internasional di Inggris Prancis dan Amerika Serikat

Sejarah Hak Asasi Manusia - Beberapa pakar menyatakan  dapat meruntut  konsep hak asasi manusia yang sederhana sampai kepada filsafat Stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrati (natural law) Grotius dan  ius naturale  dari Undang-Undang Romawi, tampak jelas bahwa asal usul konsep hak asasi manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. 


Sejarah Hak Asasi Manusia - Pengalaman Inggris 

Sementara Magna Charta  (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris  –  piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan  kata-kata dalam piagam ini  – sebenarnya baru dalam Bill of Rights  (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. 

Tetapi perkembangan ini pun harus dilihat dalam konteksnya. Bill of Rights, sebagaimana diperikan dengan judulnya yang panjang “An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Setting the Succession of the Crown” (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tara Cara Suksesi Raja), merupakan hasil perjuangan Parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17. Disahkan setelah Raja James II di paksa turun tahta dan William III serta Mary II naik ke singgasana menyusul “Revolusi Gemilang” (Glorius Revolution) pada tahun 1688.

Baca: Hak Asasi Manusia Menurut Universal Declaration Of Human Rights

Bill of Rights, yang menyatakan dirinya sebagai deklarasi undang-undang yang ada dan bukan merupakan undang-undang baru, menundukkan monarki di bawah kekuasaan Parlemen, dengan menyatakan bahwa kekuasaan Raja membekukan dan memberlakukan seperti yang di klaim oleh Raja adalah ilegal.  

Undang-undang ini juga melarang pemungutan pajak dan pemeliharaan pasukan tetap pada masa damai oleh Raja tanpa persetujuan Parlemen. Dalam analisis Marxis, Revolusi Gemilang tahun 1688 dan Bill of Rights  yang melembagakannya adalah revolusi borjuis: revolusi ini hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang diatas monarki.(Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, PT. Temprint, Jakarta, 1994, hlm. 3)

Demikianlah, sebagian besar undang-undang ini merupakan pengaturan konstitusional yang melindungi kepentingan satu kelompok. Namun, para sejarahwan partai Whig menganggap Bill of Rights  sebagai kemenangan kebebasan atas despotisme dan sebagai perlindungan bagi kaum laki-laki Inggris (kaum wanita tak banyak bersuara dalam hal ini) terhadap pemerintahan absolut dan sewenang-wenang. (Ibid)

Kedua pandangan ini ada benarnya,  karena  Bill of Rights  tidak hanya menjamin  kepentingan kaum borjuis, tetapi juga mengatur hal-hal tertentu yang berciri “hak asasi manusia”, meskipun pada waktu itu tidak disebut demikian. Undang-undang ini secara khusus menetapkan bahwa “uang jaminan yang berlebih-lebihan tidak boleh disyaratkan; demikian pula denda yang berlebih-lebihan tidak boleh dikenakan; dan hukuman yang kejam dan tidak lazim tidak boleh dijatuhkan.”. Lebih lanjut undang-undang ini menetapkan bahwa “para anggota juru harus dipilih dan dilaporkan dengan cara yang benar” dan,  bahwa “semua pemberian dan perjanjian mengenai denda serta tebusan bagi orang-orang tertentu sebelum dijatuhi hukuman adalah ilegal dan batal.” 

Sementara unsur “hak asasi”dari Bill of Rights  itu tampak sedikit dan berat sebelah  karena menguntungkan kelas warga negara tertentu, namun seluruh konteks instrumen ini adalah sangat penting karena ia mencoba menggantikan tindakan yang tidak diduga-duga dan ekses absolutisme monarki yang sewenang-wenang dengan legitimasi konstitusional oleh parlemen. 

Revolusi Gemilang juga penting, karena revolusi ini merupakan suatu preseden yang menunjukkan bahwa para penguasa dapat disingkirkan atas kehendak rakyat jika mereka gagal mematuhi persyaratan legitimasi konstitusional. Dalam pandangan ini John Locke, filsuf politik Inggris abad ke-18, yang berusaha menemukan dasar teoritis bagi revolusi-revolusi konstitusional pada abad ke-17 dan 18, pemerintahan yang buruk melanggar kontrak sosial antara para penguasa dengan orang-orang yang diperintahnya, dan dengan demikian mendorong yang terakhir ini untuk menyingkirkan mereka.(Ibid, hlm 4)

Sejarah Hak Asasi Manusia - Pengalaman Amerika Serikat 


Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang memberontak pada paruh kedua abad 18 tidak melupakan pengalaman Revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan teoritis untuk membenarkan revolusi itu. Dalam upaya melepaskan koloni-koloni itu dari kekuasaan Inggris, menyusul ketidakpuasan akan tingginya pajak dan tiadanya wakil dalam Parlemen Inggris, para pendiri Amerika Serikat  ini mencari pembenaran dalam kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis. 

Sementara cita-cita luhur untuk melindungi kehidupan, kebebasan dan  usaha mengejar kebahagiaan memadai bagi suatu deklarasi kemerdekaan, namun jelas bahwa hal ini tidak memadai sebagai katalog hak-hak individu yang wajib dilindungi oleh negara. Deklarasi Hak Asasi Virginia, yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum Deklarasi Kemerdekaan, mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spesifik yang harus dilindungi dari campur tangan negara. Kebebasan ini mencakup, antara lain adalah kebebasan pers, kebebasan beribadat, dan ketentuan yang menjamin tidak dapat dicabut kebebasan seseorang kecuali berdasarkan hukum setempat atau berdasarkan pertimbangan warga sesamanya.( Ibid, hlm. 5 )
Para penyusun naskah Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, yang terpengaruh oleh Deklarasi Virginia rancangan Mason, memasukkan perlindungan hak-hak minimum ini. Tetapi barulah pada tahun 1791, Amerika Serikat mengadopsi Bill of Rights  yang memuat  daftar hak-hak individu yang dijaminnya. Hal ini terjadi melalui sejumlah amandemen terhadap konstitusi. 

Diantara amandemen-amandemen yang terkenal, adalah Amandemen Pertama, yang melindungi kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak berserikat; Amandemen Keempat, yang melindungi individu terhadap penggeledahan dan penangkapan yang tidak beralasan; dan Amandemen Kelima, yang menetapkan larangan memberatkan diri sendiri dan hak atas proses hukum yang benar. 

Amandemen-amandemen berikutnya terhadap Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu memperluas  Bill of Rights  (misalnya, Amandemen Ketiga belas, yang disahkan setelah Perang Saudara, melarang praktek perbudakan), sebaliknya, Kongres tidak pernah menghapus atau menyempitkan hak-hak yang telah tercantum. 

Penyelesaian konstitusional Amerika Serikat pada abad ke-18 pasca kemerdekaan, dalam berbagai cara, menjadi model yang akan digunakan dalam perjuangan revolusioner berikutnya. Yang paling jelas terlihat adalah Prancis, dimana Amerika Serikat secara langsung mempengaruhi revolusi mereka melawan ancien regine (orde lama). 

Sejarah Hak Asasi Manusia - Pengalaman Prancis 

Meskipun Revolusi Prancis dan perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat  mempunyai banyak ciri yang sama, ada satu perbedaan yang penting. Kalau koloni-koloni yang memberontak di Amerika semata-mata berusaha menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, kaum revolusioner Prancis bertujuan menghancurkan suatu sistem pemerintahan yang absolut dan sudah tua serta mendirikan suatu orde baru yang demokratis. 

Solusi teoretis terhadap masalah ini, yang ditemukan oleh orang Prancis dengan mengikuti konsep Amerika mengenai legitimasi rakyat, adalah penentuan nasib sendiri. Dalil sentral konsep ini: kedaulatan suatu negara terletak di tangan rakyat, dan setiap pemerintah yang tidak tanggap terhadap tuntutan warga negaranya dapat diubah dengan pernyataan kehendak rakyat. 

Penyelesaian yang terjadi menyusul Revolusi Prancis juga mencerminkan teori kontrak sosial serta hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis, Montesquieu dan J.J Rousseau. Deklarasa Hak Manusia dan Warga negara (1789) memperlihatkan dengan jelas sekali bahwa pemerintah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan yang diperlukan, dan diinginkan sesedikit mungkin.  

Menurut Deklarasi itu, kebahagiaan yang sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari “hak-hak manusia yang suci,  tak dapat dicabut, dan kodrati”.  Jadi, sementara menyatakan dilindunginya hak-hak individu tertentu – hak atas protes pengadilan yang benar, praduga tak bersalah (presumption of innocence), kebebasan menganut pendapat dan menganut kepercayaan agama, serta kebebasan menyampaikan gagasan dan pendapat  –  deklarasi ini mengantarkan hak-hak ini dengan filsafat kebebasan yang jelas. 

Pasal 2 Deklarasi menyatakan, bahwa “sasaran setiap asosiasi politik adalah pelestarian hak-hak manusia yang kodrati dam tidak dapat dicabut. Hak-hak ini adalah (hak atas) Kebebasan (Liberty), Harta (Property), Keamanan (Safety), dan Perlawanan terhadap Penindasan (Resistance to Oppression). 

Sejumlah tema dan konsep yang berulang kali muncul dalam undang-undang hak asasi manusia berasal dari Revolusi Amerika dan Prancis. Yang paling penting diantaranya adalah, bahwa hak-hak itu secara kodrati inheren, universal dan tidak dapat dicabut; hak-hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia dan bukan karena mereka adalah kawula hukum suatu negara.  

Kedua, perlindungan terbaik terhadap hak-hak itu terdapat di dalam kerangka yang demokratis. Konsep penentuan nasib sendiri yang bersifat politis  yang dirumuskan oleh para penyusun Deklarasi Prancis menegaskan bahwa perlindungan hak yang efektif hanya akan dijumpai di dalam batas-batas legitimasi yang demokratis. Ketiga, bahwa batas-batas pelaksanaan hak hanya dapat ditetapkan atau dicabut oleh undang-undang, dan bahwa ketika mencabut atau mengurangi hak-hak individu, pemerintah wajib mematuhi persyaratan hukum yang konstitusional. 

Konsep ini juga mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang yang dijadikan dasar tindakan pemerintah itu tidak bersifat menindas, sewenang-wenang, atau diskriminatif. Tentu saja, kita tidak boleh melupakan bahwa revolusi yang melahirkan cita-cita dan asas-asas yang luhur ini juga melahirkan masa teror.  

Sejarah Hak Asasi Manusia Internasional di Inggris Prancis dan Amerika Serikat Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment