Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Aspek Historis dari Keberadaan Pemberontak Sebagai Salah Satu Subjek Hukum Internasional

Aspek Historis dari Keberadaan Pemberontak Sebagai Salah Satu Subjek Hukum Internasional
Keberadaan pemberontak muncul sebagai akibat adanya suatu masalah atau pertentangan dalam negeri suatu negara berdaulat. Bentuk perlawanan, pertikaian, ketimpangan kesepahaman maupun hal-hal yang menjadi titik permasalahan yang ditimbulkan oleh kaum pemberontak adalah selanjutnya menjadi tanggung jawab sebuah negara. Pemberontakan dapat menimbulkan berbagai akibat maupun dampak bagi keselamatan dari negara yang bersangkutan sehingga menjadi kapasitas sebuah negara untuk menemukan titik tengah dan jalan keluar dari permasalahan tersebut. (Komar Kantaatmadja, Op.Cit., hal 50)


Ada kalanya pemberontakan yang muncul menyebabkan kekacauan (chaos), seperti memiliki perlengkapan persenjataan terlarang, jatuhnya korban jiwa dan pemberontakan tersebut terus-menerus mengalami perkembangan, seperti yang terjadi di beberapa belahan dunia yang berujung kepada perang saudara dengan akibat-akibat diluar perikemanusiaan serta melanggar hak-hak asasi manusia.

Gerakan separatis yang terjadi di berbagai belahan dunia sesungguhnya telah merembet dan mengarah kepada peperangan menyangkut ranah internasional dan menimbulkan gencatan-gencatan senjata serta konflik yang berkepanjangan.

Pihak-pihak pemberontak turut memperhatikan aturan-aturan hukum perang, mengingat kegiatan-kegiatan yang diluncurkan mencapai titik keberhasilan dengan menduduki secara efektif dan membentuk otoritasnya sendiri. (Komar Kantaatmadja, Op.Cit., hal 51)

Kekacauan akibat gerakan pemberontakan tidak menutup kemungkinan akan meluas ke negara-negara lain dan menimbulkan kerugian baik secara materil maupun korban jiwa. Masalah kemanusiaan merupakan masalah universal dalam sistem internasional. Perlindungan di balik hukum domestik semata untuk menghindari tekanan internasional tidak dapat dilakukan begitu saja mengingat dalam sistem internasional, sorotan dari masyarakat internasional tidak dapat dihindari, dan negara yang mengalami gerakan separatis di dalamnya tidak dapat menyelesaikan chaos yang berkepanjangan tanpa adanya turut campur dan bantuan dari dunia internasional. (Komar Kantaatmadja, Op.Cit., hal 52)

Hal ini memunculkan berbagai spekulasi dalam penanganannya, sehingga dunia internasional akan turut mengambil alih dan memberi keputusan. Adapun sikap yang dilakukan adalah dengan mengakui eksistensi keberadaan kaum pemberontak dan menerimanya sebagai pribadi berdaulat yang berdiri sendiri. Langkah ini ditempuh untuk meredam pertikaian-pertikaian.

Gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan wilayah atau kelompok manusia (kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari suatu negara terjadi di beberapa tempat di belahan dunia. Basis pemberontakan adalah terkait nasionalisme atau kekuatan religius, maupun kurangnya politis dan ekonomi suatu kelompok.(Komar Kantaatmadja, Op.Cit., hal 53) Daerah Basque di Spanyol, yang belum merdeka selama berabad-abad lamanya, sebagai bentuk pemberontakan dengan mengembangkan kelompok separatis yang kasar sebagai reaksi terhadap aksi penindasan yang kasar oleh rezim Francisco Franco. (“Perang Saudara di Spanyol” sesuai artikel di website http://warofweekly.blogspot.com/2010/11/kronologis-
perang-saudara-di-spanyol.html pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 08.00 WIB)

Selanjutnya hal tersebut juga terjadi di Ethiopia, di mana para pemberontak Eritrea lebih marah terhadap despotisme dan korupsi daripada sebuah negara Eritrea yang tidak mempunyai sejarah yang panjang. (Ibid)

Sikap pengakuan keberadaan pemberontak ini tidak menutup kemungkinan akan dipandang sebagai tindakan kurang bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi, namun langkah tersebut diambil adalah semata dengan tujuan peredaman konflik dengan tercapainya hak-hak pemberontak serta kesepakatan perdamaian dunia. (Nin Yasmine Lisasih, “Subjek Hukum Internasional”, 2011, Ibid)

Aspek Historis dari Keberadaan Pemberontak

Pemberontak atau gerakan separatis dapat dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional karena memiliki hak yang sama dengan apa yang dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya. Pemberontak dibebankan hak seperti dapat menentukan nasibnya sendiri, dapat memilih sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri, dan dapat menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Para pemberontak sebagai kelompok maupun gerakan yang dapat diberikan hak-hak tersebut sebagai pihak yang sedang dalam keadaan berperang dalam perselisihannya dengan pemerintah yang sah, meskipun tidak dalam artian organisasi kompleks seperti negara. (Keputusan House of Lord tahun 1962, sesuai artikel http://duniaesai.com/:gam-dalam-perspektif-hukum-internasional&catid=40:hukum&Itemid=93 , pada tanggal 26 Februari 2014, pukul 13.00 WIB)

Personalitas internasional terhadap para pihak dalam suatu sengketa sangat tergantung pada pengakuan. Dalam hukum perang, kaum pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional karena memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. (Ibid)

PLO (Palestine Liberalism Organization) atau Gerakan Pembebasan Palestina, adalah salah satu lembaga politik resmi bangsa Arab Palestina yang telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, terdiri atas sejumlah organisasi perlawanan seperti Al Fatah, organisasi ahli hukum, mahasiswa, buruh dan guru. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya dan diakuinya Yasser Arafat sebagai Ketua LPO pada Sidang Umum PBB tahun 1974, yang selanjutnya telah diakui sebagai wakil sah rakyat Palestina. Kasus pemberian perlakuan Yasser Arafat sebagai pemimpin dari suatu gerakan pembebasan merupakan suatu hal khusus yang terjadi pada perkembangan hukum internasional. Manuver politik dilakukan untuk mencapai tujuan kemerdekaan Palestina dengan menyebarkan perjuangan rakyat Palestina ke seluruh dunia, mengakui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan No.338 (mengakui eksistensi Israel), serta melakukan gerakan intifada. (Pada 15 November 1988, )

Adapun negara-negara yang turut mengalami gerakan pemberontakan antara lain:

PLO mengumumkan berdirinya negara Palestina dari markas besar di Aljir,Aljazair dan mendirikan kantor kedutaannya di berbagai negara Timur Tengah dan Indonesia. PLO mendapatkan status peninjau di Sidang Umum PBB pada 1974 (Resolusi Sidang Umum No.3237). dengan pengakuan terhadap negara palestina, PBB mengubah status peninjau sehingga dimiliki oleh Palestina pada tahun 1988 (Resolusi Sidang Umum No. 43/177) , sesuai artikel di website id.mwikipedia.org/wiki/organisasi_pembebasan_palestina wikipedia Organisasi Pembebasan Palestina, pada 27 Februari 2014
  1. Cekoslowakia, menjadi Republik Ceko dan Slovakia;
  2. Ethiopia, pemisahan Eritrea;
  3. Timor Leste, pemisahan Indonesia;
  4. Yugoslavia, menjadi Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, Serbia, Montenegro, dan Kosovo;
  5. UniSoviet, menjadi Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgizia, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. (“Gerakan Pemberontakan”, sesuai artikel di website id.mwikipedia.org/wiki/gerakan_pemberontakan.html pada tanggal 27 Februari 2014)

Daftar Pustaka Makalah Aspek Historis dari Keberadaan Pemberontak

Aspek Historis dari Keberadaan Pemberontak Sebagai Salah Satu Subjek Hukum Internasional Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment