Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Bentuk Pembajakan Karya Cipta Lagu dan Musik serta Pembuktian Terhadap Terjadinya Pembajakan

Bentuk-Bentuk Pembajakan Karya Cipta Lagu dan Musik
Pembajakan hak cipta merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan rumusan Pasal 72 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, maka unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:
  1. barangsiapa; 
  2. dengan sengaja; 
  3. tanpa hak; 
  4. mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual; 
  5. hak cipta dan hak terkait. 

Jika kita menggunakan rumusan hak eksklusif Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan penjelasannya, perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran hak ekonomi Pencipta lagu adalah, antara lain:

a. Perbuatan tanpa izin mengumumkan Ciptaan lagu: 
  1. Menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan umum (seperti dalam konser, pesta-pesta, bar, kafe dan pertunjukan musik hidup lainnya); 
  2. Memperdengarkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang ditujukan untuk umum, misalnya di diskotek, karaoke, taman hiburan, kantor-kantor, mal, plaza, stasiun angkutan umum, alat angkutan umum, dan lain-lain); 
  3. Menyiarkan lagu kepada umum (radio dan televisi yang menyiarkan acara pertunjukan musik/lagu atau menyiarkan rekaman lagu); 
  4. Mengedarkan lagu kepada umum (mengedarkan lagu yang sudah direkam dalam kaset, CD, dan lain-lain atau mengedarkan syair dan notasi lagu yang dicetak/diterbitkan atau mengedarkan syair dan notasi lagu yang dicetak/diterbitkan atau mengedarkan melalui internet, mengedarkan bagian lagu sebagai nada dering telepon, dan sebagainya); \
  5. Menyebarkan lagu kepada umum (sama dengan mengedarkan); dan 
  6. Menjual lagu (sifatnya sama dengan mengedarkan, tetapi lebih ditekankan untuk memperoleh pembayaran dari orang yang mendapatkan lagu tersebut). 


b. Perbuatan tanpa izin memperbanyak Ciptaan lagu: 
  1. Merekam lagu (dengan maksud untuk direproduksi); 
  2. Menggandakan atau mereproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset atau CD lagu atau mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang berupa syair dan notasi); 
  3. Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu (misalnya dari lagu pop menjadi lagu dangdut); 
  4. Mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu); 
  5. Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu dari bahasa tertentu ke  bahasa lainnya).


Berkaitan dengan hak penyanyi dan pemusik sebagai pelaku, yang tergolong perbuatan yang melanggar hak ekonomi mereka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah perbuatan tanpa izin:
  1. membuat rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan; 
  2. memperbanyak rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan; 
  3. menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan. 


Berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi Pencipta lagu, selama ini pelanggaran yang paling banyak mendapat sorotan adalah pembajakan (pembajakan).

Pembajakan dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya. 

Kedua, rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli.

Ketiga, penggandaan perekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa ijin dari artis tersebut atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu Perjanjian Kontrak.

Ketiga bentuk reproduksi tersebut di atas pada umumnya ditemukan dalam bentuk kaset atau compact, walaupun ada kalanya dalam bentuk disc.

Selanjutnya akibat kemajuan teknologi internet, bagi sebagian besar kalangan, kehadiran teknologi internet berupa teknologi MP3 (Moving Picture Experts Group Layer 3) dan situs seperti Napster sangat mencemaskan. Perkembangan teknologi internet merupakan ancaman bagi industri rekaman. Artis musik maupun pelaku bisnis industri rekaman musik dunia menyadari bahwa fenomena napster tidak sesederhana seperti yang diperkirakan, merupakan pembajakan rekaman musik yang rumit tetapi canggih. Ini merupakan kejahatan pada dunia maya (cyber crime).

Di Amerika Serikat dan dalam industri musik internasional, perbanyakan suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1.  Counterfeit
 Counterfeit merupakan pembajakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan langsung sebuah album yang sedang laris, kemasannya direproduksi sebagaimana aslinya.

Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan menggandakan ulang suatu album rekaman, meniru persis bentuk album tersebut mulai dari susunan lagu, ilustrasi cover, sampai ke bentuk kemasan album. Dalam industri musik nasional, counterfeit lebih dikenal sebagai album rekaman aspal (asli tapi palsu).


2. Piracy 
Piracy merupakan bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan  menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah “seleksi” atau “ketikan”. Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan cara memproduksi album rekaman berupa kompilasi dari berbagai album rekaman yang diminati masyarakat, dibuat di pita yang berkualitas dan dijual dengan harga tinggi.(“Biar Tegak Semua Hak”, Vista No. 109, 15 Pebruari 1991, hlm. 58. ) Pirate juga merupakan duplikasi yang ilegal terhadap produk yang telah direkam terlebih dahulu. Produk album rekaman ada yang dikemas dengan baik seperti layaknya album rekaman resmi, ada pula yang dikemas secara sederhana, biasanya diedarkan melalui toko-toko kecil atau kaki-kaki lima dan dikenal dengan istilah “ketikan”. Bentuk pelanggaran ini menjadi momok bagi industri musik, karena dapat mematikan kesempatan penjualan bagi beberapa album sekaligus.

Pembajakan (piracy) terhadap hak kekayaan industri dan intelektual bukan merupakan fenomena yang baru. Pembajakan sudah terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak menggunakan istilah “bajakan”, yang berasal dari terjemahan piracy, namun istilah ini tertera pada Konsiderans Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1987 dan Penjelasan Umum dari Undang-Undang hak Cipta tersebut.

Pembajakan bukan merupakan sinonim dari peniruan yang illegal. Tidak semua peniruan (copying) adalah pembajakan dan tidak semua penyalinan disalahkan atau dihukum. Individu tidak dapat eksis di masyarakat tanpa melakukan peniruan terhadap pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperoleh melalui berbagai upaya, ide dan kebijaksanaan dari yang lainnya. Ini merupakan bagian dari proses belajar Fashion dan selera (taste) dikembangkan melalui peniruan terhadap gaya baru dan trend.

Pembajakan (piracy) dan pemalsuan (counterfeiting) adalah terminologi yang dapat saling dipertukarkan. Pembajakan mempunyai arti yang lebih luas, mencakup semua bentuk penjiplakan atau peniruan yang tidak sah terhadap karya orang lain, terhadap ide atau keterampilan dan kerja. Sedangkan pemalsuan (counterfeiting) mempunyai arti yang lebih sempit, yaitu suatu penyalinan atau peniruan yang disengaja yang diarahkan agar publik itu percaya bahwa peniruan atau pemalsuan itu adalah sesuatu yang benar.


3. Boot Legging 
Bentuk pembajakan ini dilakukan dengan merekam langsung (direct dubbing)  pada saat berlangsungnya pementasan karya musical di panggung (live show). Selanjutnya, hasil rekaman tersebut diedarkan sebagai album khusus “Live Show” dari artis pementas tersebut. Bentuk pembajakan seperti di atas sudah terjadi di Indonesia, ketika Rhoma Irama mengadakan konser di Taman Mini, lagu-lagunya dibajak secara langsung oleh pembajak. Hasil bajakan bootleg yang dilakukan di luar negeri sering diedarkan secara ilegal di Indonesia.

Sejak tahun 1960an, perbuatan piracy, counterfeiting dan bootlegging yang dilakukan terhadap suara rekaman terus menjadi masalah dan mendapat perhatian pada industri musik. Beberapa pengamat merasa khawatir bahwa penyalahgunaan hak cipta jenis-jenis ini dapat membangkrutkan perusahaan-perusahaan rekaman yagn menjalankan usahanya secara sah.(Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, 2003, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jakarta, hlm. 106.)

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi di bidang elektronika ialah tersedianya alat rekam gambar seperti audio dan video, yang dapat merekam lagu dan film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Tujuannya ialah untuk memperoleh keuntungan tanpa membayar pajak dan royalti, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Pelanggaran dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, sebagian atau keseluruhan tanpa izin ini bertentangan dengan undang-undang hak cipta.

Seperti yang kita ketahui bahwa hak cipta dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan Pasal 24 juncto Pasal 55

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta lagu adalah apabila tanpa izin:

1. meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan; 
2. mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut; 
3. mengganti atau mengubah judul lagu; dan/atau 
4. mengubah isi lagu 

Satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sudah sangat tua sifatnya adalah peniruan Ciptaan. Di bidang Ciptaan lagu, banyak fakta menunjukkan bahwa dua buah lagu yang berbeda judulnya, tetapi syairnya memiliki persamaan. Ada lagu yang melodinya persis sama dengan lagu yang sudah ada sebelumnya, tetapi syairnya berbeda sama sekali.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dinyatakan bahwa:

“perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, keaslian merupakan unsur mutlak dari suatu Ciptaan. Sebuah Ciptaan yang merupakan hasil peniruan atas Ciptaan yang sudah ada sebelumnya tidak mendapat perlindungan hak cipta.

Di bidang lagu, untuk mengukur suatu perbuatan telah melanggar hak cipta, Indonesian Composer and Arranger Association telah merumuskan kriteria pelanggaran hak cipta di bidang lagu atau musik. Adapun peniruan atau penjiplakan lagu atau musik yang dianggap melanggar hak cipta adalah apabila sebuah komposisi musik atau lagu:
  1. motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi musik atau lagu yang sudah ada atau diumumkan dan/atau; 
  2. temanya sama dengan tema komposisi musik atau lagu yang sudah ada atau sudah diumumkan dan/atau; 
  3. struktur melodinya mengandung lebih dari 10% secara berturut-turut melodi asli komposisi musik atau lagu yang sudah ada atau sudah diumumkan dan/atau; 
  4. mempunyai kesamaan lebih dari 10% jumlah ruas secara berturut-turut dari komposisi musik atau lagu yang sudah ada atau sudah diumumkan dan/atau; 
  5. liriknya lebih dari 10% secara berturut-turut sama dengan lirik komposisi musik atau lagu yang sudah ada atau sudah diumumkan. 



Pembuktian Terhadap Terjadinya Pembajakan

Pembajakan atau plagiarisme hak cipta khususnya terhadap hak cipta lagu dan musik menjadi masalah serius di Indonesia, bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan terhadap perlindungan hak cipta atas rekaman musik dan lagu. Selain itu Negara juga dirugikan sebesar 1,8 trilyun rupiah per tahun akibat pembajakan tersebut. (http://www.antaranews.com/view/?i=1141901161&c=NAS&s= Akibat Pembajakan Musik, Negara Rugi Rp1,8 Triliun per Tahun Kamis, 9 Maret 2006 17:46 WIB) Pembajakan terhadap lagu dan musik ini bukan hanya terhadap lagu dan musik yang diciptakan oleh orang  Indonesia asli, tetapi juga meliputi lagu dan musik yang diciptakan oleh orang luar negeri.

Memang secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan kepada Kantor Hak Cipta, karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran, namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftar pada Kantor Hak Cipta, hal itu merupakan anggapan bahwa pendaftar dianggap sebagai penciptanya kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya bahwa ia sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.

Seperti kita ketahui diatas, pembajakan merupakan tindakan pengeksploitasian karya cipta lagu dan musik yang dilakukan secara ilegal oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan ekonomis untuk dirinya sendiri. Proses pembajakan dilakukan dengan melanggar peraturan yang sudah ada atau prosedur resmi dalam proses penciptaan lagu hingga sampai kepada konsumen. Karena itu, untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi pembajakan terhadap suatu karya cipta lagu maka kita harus mengetahui proses penciptaan lagu hingga sampai kepada konsumen melalui cara yang legal.


1.  Penciptaan Lagu
Sebuah lagu bisa saja tercipta berawal dari unsur melodi yang dibuat oleh seorang musikus, lalu olehnya atau dengan bantuan orang lain dibuatlah liriknya yang sesuai. Ada kalanya juga seorang musikus menulis terlebih dahulu syair atau kata-kata, kemudian membuat melodinya. Dalam hal terkahir ini, sering seorang musikus membuat lagu (melodi) berdasarkan sajak atau puisi yang sudah ada dan ditulis oleh orang lain.

Setelah melampaui beberapa waktu, Pencipta lagu kemudian merekam lagu (dinyanyikan dengan iringan musik, gitar, piano, atau keyboard) dalam pita kaset. Sangat mungkin kalau Pencipta lagu berkali-kali mengganti kaset rekamannya sampai diyakini oleh Penciptanya sudah optimal.

Sesudah Pencipta lagu mencipta lagu dan direkam dalam pita kaset dengan atau tanpa iringan musik pada saat itu sudah lahir sebuah Ciptaan lagu dan secara otomatis muncul hak cipta atas lagu yang mendapat perlindungan hukum hak cipta. Hal ini sesuai dengan asas hak cipta yang disebut dengan asas perlindungan otomatis (automatical protection). Sejak sebuah karya cipta diwujudkan dalam suatu bentuk Ciptaan, secara otomatis karya tersebut akan memiliki perlindungan hak cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran Ciptaan, asalkan karya cipta itu bersifat asli dan bukan tiruan.


2.  Perekaman Lagu
Kecuali kalau Pencipta lagu sekaligus sebagai pemilik perusahaan rekaman, Pencipta lagu biasanya mendatangi produser rekaman suara dan menawarkan lagunya untuk direkam. Kadang-kadang, produser rekaman suara yang meminta atau memesan lagu pada Pencipta dan sering disertai dengan pembayaran di muka. Di beberapa Negara lain, dikenal lembaga yang disebut dengan penerbit musik (publisher of music) yang berperan mempromosikan lagu-lagu untuk direkam. Lembaga inilah yang mendatangi produser rekaman suara dan menawarkan lagu-lagu baru untuk direkam. Di Indonesia memang dikenal penerbit musik, tetapi perannya bukan mempromosikan lagu-lagu baru, melainkan mengelola lagu-lagu yang sudah pernah direkam, alias lagu lama. Kalau ada produser yang hendak merekam ulang lagu lama, dia cukup berurusan dengan penerbit musik, tidak harus ke Pencipta lagu sepanjang lagu lama itu termasuk lagu yang dikelola oleh penerbit musik.

Kalau produser rekaman tertarik atas lagu yang ditawarkan oleh Pencipta lagu kepadanya, dia akan menerima lagu tersebut untuk direkam dan mengadakan perjanjian dengan Pencipta lagu. Bentuk surat perjanjian antara Pencipta lagu dengan produser rekaman biasanya dibedakan berdasarkan cara pembayaran honorarium Pencipta lagu, yamg terbagi antara lain:

a. Flat pay sempurna atau jual putus 
Dalam hal ini Pencipta menerima honorarium sekali saja. Selanjutnya, produser rekaman yang berhak atas pengeksploitasian lagu. 

b. Flat pay terbatas atau bersyarat 
Dalam hal ini Pencipta pun menerima honorarium sekali saja. Akan tetapi, hak produser untuk mengeksploitasi lagu dibatasi, misalnya pemakaian lagu hanya untuk satu kali atau dua kali saja. Setelah itu, si Pencipta lagu akan kembali mendapatkan hak untuk mengeksploitasi lagu ciptaannya. 

c. Royalti 
Dalam hal ini, pembayaran honorarium Pencipta lagu didasarkan atas jumlah phonogram yang terjual dengan terlebih dahulu ditentukan berapa jumlah uang atau berapa persen yang menjadi hak Pencipta dari setiap keping phonogram yang terjual. 

d. Semi royalti 
Bentuk ini merupakan gabungan antara cara pembayaran flat pay dan royalti. Jadi, Pencipta lagu menerima uang muka dan royalti. Mengenai pembayaran royalti, ada yang dihitung sejak phonogram yang pertama beredar. Akan tetapi, pada umumnya pembayaran royalti dihitung setelah phonogram terjual sejumlah tertentu, yang dianggap sudah mencapai target Break Event Point (BEP). Penentuan BEP yaitu seluruh biaya produksi dan uang muka ditutupi. Biasanya perkiraan BEP ini telah ditentukan sejak awal dalam perjanjian, misalnya apabila angka penjualan phonogram melamapui sekitar 30.000 keping.

Setelah ada kesepakatan antara Pencipta lagu dengan produser rekaman, dimana produser menerima hak untuk merekam lagu secara mekanik (menchanical right), produser akan mencari penyanyi untuk menyanyikan lagu, penata musik untuk menata musik, dan pemain musik untuk lagu tersebut. Sama seperti Pencipta lagu, penyanyi dan pemusik pun membuat kesepakatan atau perjanjian dengan produser rekaman tentang cara pembayaran honorariumnya.

Secara praktik, perjanjian antara penyanyi dan produser rekaman dalam pembayaran honorarium memiliki persamaan dengan perjanjian antara Pencipta lagu dengan produser rekaman suara. Artinya, pembayaran honorarium penyanyi juga ada yang menggunakan sistem flat pay sempurna, flat pay terbatas, royalti, dan semi royalti. Namun pada umumnya pembayaran honorarium di Indonesia menggunakan sisitem semi royalti.

Adapun bentuk perjanjian antara pemusik dengan produser rekaman pada umumnya menggunakan sistem flat pay sempurna. Agak berbeda dengan Pencipta lagu dan penyanyi, biasanya kesepakatan antara pemusik dengan produser rekaman suara tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, tetapi hanya secara lisan yang disertai bukti pembayaran honorarium dalam bentuk kuitansi.

Setelah semua tahapan proses rekaman selesai, hasilnya disimpan pada kaset yang merupakan master rekaman. Pada master rekaman melekat hak produser rekaman yang disebut dengan hak rekaman suara. Hak ini adalah hak khusus yang hanya dimiliki produser rekaman dan masuk ke dalam kelompok hak terkait. Pelanggaran terhadap hak ini juga merupakan salah satu bentuk pembajakan, dimana si pembajak merekam baik secara langsung maupun tidak langsung hasil rekaman yang seharusnya hanya menjadi hak produser rekaman.

3.  Perbanyakan dan Distribusi Lagu
Penggandaan rekaman lagu dalam bentuk kaset, CD, VCD, atau DVD ada kalanya dilakukan sendiri oleh produser rekaman suara dan dia pun bertindak sebagai distributor. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa setelah produser rekaman suara memperbanyak lagu, dia menyerahkan kepada pihak lain sebagai distributor. Dalam kaitan ini terdapat berbagai macam bentuk perjanjian antara produser rekaman suara dan distributor rekaman lagu, antara lain:

a. Jual beli putus 
Dalam hal ini produser yang menggandakan rekaman lagu dalam bentuk kaset atau CD, kemudian kaset atau CD tersebut dijual (putus) kepada distributor dan selanjutnya distributor memasarkannya di wilayah yang menjadi wewenangnya. 

b. Konsinyasi  
Sistem ini sering disebut sebagai titip jual, produk rekaman suara yang diperbanyak produser diberikan kepada distributor untuk dijual atau dipasarkan. Dari setiap produk rekaman suara yang terjual, distributor mendapat komisi atau potongan harga. Kalau produk tidak laku, produk rekaman tersebut dikembalikan kepada produser.

c. Jual beli label 
Dalam sistem ini, produser mencetak sejumlah label untuk produk rekaman suara (kaset atau CD), menjual label itu kepada distributor, dan sekaligus meminjamkan master lagu (master rekaman suara) kepada distributor untuk diperbanyak sesuai dengan jumlah label yang dibeli oleh distributor dari produser. 

Dalam sistem ini, produser dan distributor bekerja sama menggandakan produk rekaman suara, sementara distributor bertanggung jawab untuk memasarkannya. Keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Setelah produk rekaman suara diperbanyak dalam bentuk kaset, CD atau VCD dan berada di tangan distributor, selanjutnya, produk rekaman suara tersebut didistribusikan ke para agen penjualan, dari agen penjualan diteruskan ke pengecer atau toko-toko penjualan, dan kemudian dari pengecer sampailah kepada masyarakat atau konsumen.

Dari uraian di atas tampak bahwa produksi rekaman lagu hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen melampaui proses yang panjang dan berliku-liku. Untuk memproduksi sebuah rekaman lagu sampai pendistribusiannya ke konsumen, produsen pun harus mengeluarkan berbagai macam biaya, antara lain pembelian material kaset, CD, atau VCD, sewa studio, honor atau royalti

Pencipta lagu, honor atau royalti penyanyi, honor penyanyi, honor penata musik, honor pemain musik, honor operator musik, honor penata vocal, honor backing vocal, dan potongan harga kepada distributor, agen penjualan sampai pada pengecer, serta yang paling penting adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

Berdasarkan perhitungan segala pengeluaran biaya inilah kemudian ditentukan harga jual kaset, CD, atau VCD yang perlu ditanggung konsumen. Kalau kemudian banyak anggota masyarakat mengeluhkan mahalnya harga kaset atau CD atau VCD lagu, hal ini sebenarnya terjadi karena dibandingkan dengan harga kaset, CD, atau VCD bajakan. Harga produk bajakan bisa menjadi jauh lebih murah dibanding harga produk orisinal disebabkan para pembajak tidak membayar berbagai biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi produk rekaman suara seperti biaya produksi, pajak, biaya promosi, honorarium atau royalti Pencipta lagu dan artis penyanyi, honorarium penata musik, pemain musik, pembantu vokal, dan biaya-biaya lainnya.

Daftar Pustaka: 


Bentuk Pembajakan Karya Cipta Lagu dan Musik serta Pembuktian Terhadap Terjadinya Pembajakan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment