Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Hak Eksklusif Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Hukum Undang Undang

Hak Eksklusif Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik
Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”


Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan.

Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan suatu ciptaan bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Menciptakan suatu ciptaan diawali dengan mencari inspirasi terlebih dahulu kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan.

Dengan latar belakang tersebut orang lain tidak boleh langsung meniru atau menjiplak suatu ciptaan karena setiap ciptaan selalu ada penciptanya. Kalau hendak meniru sebuah ciptaan maka harus permisi atau minta izin dulu kepada penciptanya.

Munculnya hak eksklusif adalah setelah sebuah ciptaan diwujudkan dan sejak saat itu hak tersebut mulai dapat dilaksanakan. Dengan hak ekslusif seorang pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut.

Sebuah ciptaan yang telah diwujudkan bentuknya oleh seorang pencipta yang sekaligus sebagai pemegang hak cipta dapat mengumumkan dengan cara seperti melakukan pameran atau pementasan sehingga diketahui oleh orang lain.

Di lain pihak apabila pencipta/pemegang hak cipta mengetahui ciptaannya ditiru serta diperdagangkan oleh orang lain maka dia berhak untuk melarangnya dan bahkan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Selain itu sebagai pihak korban berhak pula melaporkan kepada petugas yang berwenang agar pelanggaran hak cipta dapat diproses secara pidana.

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:
  1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik); 
  2. mengimpor dan mengekspor ciptaan; 
  3. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan); 
  4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum; 
  5. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. 


Begitu juga dengan musik atau lagu. Undang-Undang Hak Cipta jelas memberikan perlndungan terhadap lagu atau musik sebagai suatu ciptaan. Hal ini jelas terlihat di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Tentunya, maksud perlindungan terhadap Ciptaan lagu atau musik adalah untuk melindungi hak-hak pencipta lagu, penyanyi, pemusik, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah mencurahkan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya demi lahirnya ciptaan lagu atau musik tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa Pencipta lagu memiliki hak cipta, yakni hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, penyanyi dan pemusik memiliki hak terkait, yaitu hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.


Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta:
  • (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
  • (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.”


Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1.  Hak Ekonomi (Economic Rights)

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk:
  1. Memproduksi karya dalam segala bentuk; 
  2. Mengedarkan perbanyakan karya kepada publik; 
  3. Menyewakan perbanyakan karya; 
  4. Membuat terjemahan atau adaptasi; 
  5. Mengumukan karya kepada publik. 


Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.

Demikian pula dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak, dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan  semata-mata  karena  perbuatan  memberi  izin  saja melainkan pencipta/pemegang  hak  cipta  juga  bertujuan  untuk  memperoleh keuntungan dari perbuatan  tersebut.  Hal  ini  memang  wajar pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.

Aplikasi  dari  hak  ini  adalah  bahwa  pencipta  hendaknya mendapatkan  manfaat  ekonomi berkaitan dengan  pengumuman  atau perbanyakan  ciptaannya.  Demikian  pula  pelaku  atau  penyanyi  dan pemusik  mendapatkan  manfaat  ekonomi  berkaitan  dengan  kegiatan perbanyakan  dan  penyiaran dari  rekaman  suara  dan/atau  gambar pertunjukannya.

Dalam rangka mewujudkan hak ekonomi Pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik, sehubungan dengan hak mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan  Ciptaan/rekaman  suara  dan/atau  gambar pertunjukannya,

Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa:
  • (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 
  • (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; 
  • (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi; 
  • (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah  berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.


Dari ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta tersebut, ada dua hal pokok berkaitan dengan pengalihan hak cipta maupun hak terkait dari pemilik hak kepada pihak lain, yaitu:
  1. Lisensi – apabila orang lain hendak melakukan perbuatan perbanyakan dan pengumuman Ciptaan serta kegiatan perbanyakan dan penyiaran dari rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan, harus mendapat lisensi dari Pencipta atau pemegang hak terkait; dan 
  2. Royalti – penerima lisensi wajib memberi royalti kepada Pencipta atau  pemegang hak terkait. (Ibid., hlm. 168.)


Dalam sebuah karya cipta lagu atau musik, setelah sebuah karya  lagu atau musik selesai dikerjakan, setidak-tidaknya ada melodi (dengan atau tanpa lirik) yang sudah final, orang yang menciptakan karya lagu atau tersebut secara otomatis memiliki hak cipta, baik hak moral maupun hak ekonomi. Mencakup apa saja hak ekonomi Pencipta lagu tidak spesifik diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Yang disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah hak ekonomi Pencipta pada umumnya.

Menurut berbagai sumber kepustakaan, terminologi yang digunakan untuk berbagai hak ekonomi yang dimiliki Pencipta lagu adalah sebagai berikut:
  1. Hak merekam (the mechanical right); 
  2. Hak memperbanyak (the reproduction right); 
    • Memperbanyak secara mekanis (mechanical reproduction);  
    • Memperbanyak secara cetak/tertulis (printing reproduction); 
    • Memperbanyak untuk karya audio visual (synchronization); 
  3. Hak mengalihwujudkan (the adaptation right); 
  4. Hak menyiarkan (the broadcasting and cablecasting right) atau hak mengumumkan (the performing right); 
  5. Hak menjual (the selling right); 
  6. Hak mengedarkan (the distribution right); 
  7. Hak menyebarkan (the publication right); 

Agar lagu yang tercipta samapai kepada umum tersedia bagi masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, Pencipta lagu menyerahkan lagu itu kepada produser rekaman suara untuk direkam. Setelah itu, rekaman lagu akan diperbanyak, kemudian disebarkan kepada masyarakat atau dijual.

Dalam hubungan kerja sama antara Pencipta lagu dan produser rekaman suara ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Ada empat macam bentuk perjanjian antara Pencipta lagu dengan produser rekaman berdasarkan pembayaran honorarium Pencipta lagu, yaitu:
  1. Flat pay sempurna atau jual putus; 
  2. Flat pay terbatas atau bersyarat; 
  3. Royalti; dan 
  4. Semi royalti. 


Akan tetapi, bagaimana substansi yang sebenarnya dari perjanjian antara Pencipta lagu dan produser rekaman adalah sangat bergantung kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Menurut Mertokusumo, pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dari dua perbuatan hukum yang saling berhadapan, yaitu penawaran oleh pihak penawar dan penerimaan oleh pihak penerima. Diantara pihak penawar dan pihak penerima tersebut harus mencapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.(Mertokusumo, Sudikno. Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942, Cetakan II. 1983. Yogyakarta: Penerbit Liberty.) Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Berkaitan dengan pemakaian lagu oleh produser rekaman suara, Pencipta lagu setidaknya menyerahkan empat macam hak ekonominya, yaitu:
  1. Hak merekam lagu; 
  2. Hak memperbanyak rekaman lagu; 
  3. Hak mengedarkan dan memasarkan rekaman lagu, termasuk di dalamnya memasarkan melalui media tertentu, seperti media digital, internet, sistem telepon, dan sistem suara lainnya;dan 
  4. Hak mengumumkan, khususnya memperdengarkan lagu kepada publik. 


Secara praktik, dalam kerja sama antara Pencipta lagu dengan  produser rekaman suara, pada umumnya surat perjanjian sudah disipakan oleh produser   rekaman   suara.   Jadi   Pencipta   lagu   tinggal menandatanganinya saja. Akan tetapi, selalu diberi kesempatan kepada Pencita lagu untuk mempelajari konsep surat perjanjian yang ditawarkan oleh produser rekaman suara untuk ditandantangani. Jadi, penyiapan surat perjanjian semata-mata adalah untuk tujuan praktis.

Terlepas dari bahwa pada umumnya produser rekaman suara selalu menjaga hubungan baik dengan para Pencipta lgu, secara praktik memang bargaining position Pencipta lagu sering lebih rendah daripada produser rekaman suara. Hal itu disebakan produser rekaman cenderung tampil sebagai pengusaha atau investor yang memiliki modal, sementara Pencipta lagu tampil seolah-olah sebagai pekerja. Jadi, hubungan Pencipta lagu dan produser rekaman tidak seimbang.

Dalam kaitan ini, permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan kerja samanya antara lain adalah:
  1. Dalam sistem pembayaran flat pay atau jual putus, produser menghargai sebuah lagu pada umumnya sangat rendah; dan 
  2. Dalam hal pembayaran dengan sistem royalti, produser rekaman suara sering tidak transparan mengenai jumlah produk rekaman suara yang  diproduksi dan yang terjual.


Alasan yang sering diungkapkan oleh produser rekaman suara untuk menghargai suatu lagu sangat rendah karena tidak ada jaminan produk rekaman suara yang diterima oleh pasar dan karena produser sering merugi akibat ulah pembajak. Begitu juga alasan mengapa produksi kaset atau CD sangat sedikit dan yang terjual hanya sedikit juga selalu dikaitkan dengan maraknya pembajakan di Indonesia.

Peranan seorang penyanyi sangat dominan menentukan berhasil tidaknya sebuah lagu di masyarakat. Jika ada sebuah lagu yang populer di masyarakat, kebanyakan orang tidak tahu siapa penciptanya, siapa produser rekaman suaranya dan siapa pemusiknya. Yang diketahui orang adalah siapa yang menyanyikan lagu itu sehingga menjadi hit.

Penyanyi adalah salah satu yang disebut sebagai pemegang hak terkait, yang bekerja sama dengan aktor, pemusik, dan penari yang disebut sebagai pelaku atau penampil. Hak para pelaku ini juga sering disebut sebagai hak penampilan.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, penyanyi sebagai pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  1. Membuat rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya; 
  2. Memperbanyak rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya; 
  3. Menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. 


Menurut WPPT (WIPO Performance and Phonograms Treaty) 1996, yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2004, hak-hak pelaku, termasuk disini penyanyi, adalah hak moral dan hak ekonomi. Inti dari hak moral pelaku adalah hak untuk disebut namanya atau dinyatakan sebagai pelaku atas karya pertunjukannya. Sementara hak ekonomi pelaku, WPPT menjabarkannya dalam empat macam hak, yaitu:
  1. Hak Reproduksi, yaitu hak khusus untuk melarang atau memberi izin penggandaan dalam segala bentuk dan cara, baik langsung maupun  tidak langsung, karya  pertunjukan  yang telah diwujudkan dalam rekaman;
  2. Hak Distribusi, yaitu hak untuk melarang atau memberi izin untuk menyediakan rekaman pertunjukan asli atau salinannya kepada masyarakat baik melalui cara-cara pengalihan pemilikan lainnya, baik yang dikaitkan dengan saat pertama kali dilakukan penjualan atau pengalihan kepemilikan rekaman asli atau salinannya, dengan persetujuan pelaku; 
  3. Hak Sewa, yaitu hak untuk melarang atau memberi izin penyewaan secara komersial rekaman asli karya pertunjukan atau salinannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan nasional. Hal serupa berlaku sekalipun rekaman karya pertunjukan telah diedarkan dengan persetujuan pelaku; 
  4. Hak memberi kuasa untuk disajikan kepada publik, yaitu hak untuk melarang atau memberi izin untuk menyediakan rekaman pertunjukan, baik dengan menggunakan peralatan dengan kabel atau tanpa kabel dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat menikmatinya dari tempat dan waktu yang dipilihnya sendiri.


Setelah Pencipta lagu menyerahkan lagunya ke produser rekaman suara untuk direkam, produser kemudian mencari penyanyi untuk menyanyikannya. Dapat juga terjadi, produser terlebih dahulu menemukan penyanyi dan setelah itu mencari lagu-lagu untuk dibawakan oleh penyanyi tersebut dan selanjutnya direkam.

Jika penyanyi setuju untuk menyanyikan lagu-lagu untuk direkam, pada saat itu si penyanyi telah memberikan haknya kepada produser rekaman suara berupa hak membuat dan memperbanyak rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Tentunya atas penyerahan hak penyanyi kepada produser rekaman suara, penyanyi akan memperoleh imbalan tertentu, yang jumlah dan cara pembayarannya diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

Sama halnya dengan perjanjian antara Pencipta lagu dan produser rekaman suara, bentuk-bentuk perjanjian antara penyanyi dan produser rekaman suara pun dapat dibedakan berdasarkan cara pembayaran honorarium, yaitu:
  1. Perjanjian dengan sistem flat pay sempurna, yaitu penyanyi dibayar hanya dengan sekali dan lunas; 
  2. Perjanjian dengan sistem flat pay terbatas, yaitu penyanyi dibayar lunas sekaligus tetapi dibatasi jumlah produk rekaman suara yang diproduksi; 
  3. Perjanjian dengan sistem royalti, yaitu penyanyi mendapat bayaran berupa royalti dari penjualan produk rekaman suara; 
  4. Perjanjian dengan sistem semi royalti, yaitu penyanyi mendapat bayaran berupa uang muka dan royalti dari penjualan produk rekaman suara, dan uang muka yang diterima akan diperhitungkan sebagai  bagian dari royalti.


Dalam praktik di Indonesia, hubungan kerja sama antara produser rekaman suara dengan pemusik berbeda dengan Pencipta lagu dan penyanyi. Jika hubungan kerja sama antara produser rekaman suara dengan Pencipta lagu dan penyanyi pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian dan pembayaran honorariumnya dapat dilakukan sekali bayar (putus) atau royalti, pada umumnya hubungan kerja sama produser rekaman suara dengan pemusik tidak dituangkan secara tertulis atau dalam suatu perjanjian dan pembayaran honorarium pemusik pada umumnya hanya sekali saja (putus), tidak bersifat royalti.


2.  Hak Moral (Moral Rights)

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan (Penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002).

Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Secara historis, hak moral berasal dari tradisi droit d’auteur (Perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta. Sedangkan Negara

Anglosaxon menganggap hak cipta dan hak terkait sebagai hak kebendaan yang murni dan sederhana yang dapat dibeli, dijual, disewakan layaknya membeli sebuah rumah atau mobil. Perbedaan persepsi inilah yang membedakan perlindungan hukum terhadap hak moral di Negara Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon. Negara Eropa pada umumnya memberikan perlindungan yang kuat sedangkan Negara Anglo-Saxon tidak seketat Negara Eropa Kontinental.

Tidak seperti hak ekonomi, hak moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan. Ada 2 (dua) jenis hak moral, yaitu:
  1. Hak untuk diakui sebagai pencipta 
    Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, dumumkan atau dipamerkan di hadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut. 
  2. Hak keutuhan karya 
    Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang  berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta. Perubahan tersebut dapat berupa: pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.


Sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, hak moral yang dimiliki pencipta adalah sebagai berikut:
  1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya; 
  2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya; 
  3. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 
  4. Dalam informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah;  
  5. Hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya oleh pencipta. 
  6. Hak cipta yang dijual sebagian atau seluruhnya tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. 


Dari hak moral di atas dapat diketahui bahwa hak tersebut sebagian berlaku bagi pencipta terhadap pihak lain, tetapi ada juga yang berlaku bagi pencipta sendiri. Hak moral yang berlaku bagi pencipta adalah yang huruf f, bahwa menjual kedua kalinya hak cipta oleh pemilik yang sama tidak diperbolehkan karena sebagai perbuatan yang tidak wajar atau tidak patut dan dapat merugikan pada para pembelinya.


Dafatar Pustaka Makalah Hak Eksklusif Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik 

Hak Eksklusif Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Hukum Undang Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment