Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 15 September 2015

Hukum Administrasi Negara Pengertian Ruang Lingkup dan Aktivitas

Pengertian Hukum Administrasi Negara 
Analisa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang lama.Analisis kebijakan berbeda dengan periset kebijakan.Analisis kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan yang serba terbatas, waktu, informasi, bahkan pengetahuan.Analisis kebijakan adalah profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pimpinan puncak di berbagai lembaga administrasi publik, pada setiap jenjang.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ilmu hukum acap kali kita temukan banyak istilah untuk menyebutkan suatu cabang ilmu hukum.Hal ini juga terjadi dalam cabang Hukum Administrasi Negara berbeda di beberapa negara, demikian pula di Indonesia belum ditemukan  keseragaman mengenai pemakaian istilah Hukum Administrasi Negara  ini. Di negeri Belanda untuk istilah Hukum Administrasi Negara ini disebut dengan “Administrtiefrecht”, di Jerman disebut dengan istilah “Verwaltungrecht”, di Perancis – Droit Administraif di Inggris dan Amerika Serikat “Administrative  Law”. Sementara itu  di Indonesia belum terdapat juga kata sepakat untuk menerima suatu istilah sebagai terjemahan dari Administrtiefrecht. Sebagai konskwensi logis dari kondisi yang sedemikian itu maka muncullah beberapa istilah untuk cabang ilmu yang satu ini, yakni :                                     

  1. E. Unrechtdalam bukunya Pengantar Hukum  Negara Administrasi yang pada mulanya menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Indonesia, kemudian pada cetakan kedua pada judul yang sama beliau menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, pada cetakan ketujuh digunakan istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia.   
  2. W. F. Prins  dalam bukunya Inleiding in het  Administrtiefrech Van Indonesia menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Indonesia 
  3. Wirjono Projdodikoro  dalah suatu karangan di majalah Hukum bulanan Tahun 1952  No. 1 mempergunakan istilah Tata Usaha Pemerintah. 
  4. Djemal Hoesen Koesoemaadmadja  dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, memakai istilah Tata Usaha Negara dengan alasan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. 
  5. Pradjudi Admosudirjo, dalam prasarananya untuk Musyawarah Nasional PERSAHI bulan Agustus 1972 di  Prapat, menggunakan istilah Peradilan Administrasi Negara. 
  6. Dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal  30 Desember 1972 No. 0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal memakai istilah Hukum Tata Pemerintahan. (Viliztor Situmorang, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2001, hal. 4. Ibid. hal. 5)


Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, maka dalam Rapat Staf Dosen Fakultas Hukum Negeri Seluruh Indonesia pada bulan Maret 1973 di Cibulan, memutuskan bahwa sebaiknya istilah yang di pakai adalah “Hukum Administrasi Negara dengan tidak menutup kemungkinan penggunaan istilah lain. 

Dalam rangka pengertian Hukum Administrasi Negara  ini  maka perlu sekali memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah “Administrasi” dan “Administrasi Negara”  baru kemudian pengertian-pengertian dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri.  

Ptifner-Presthus dalam bukunya “Public  Administrasion” dari apa yang dikemukakannya dalam buku tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi itu adalah : suatu koordinasi dalam arti kerjasama antara pribadi-pribadi dengan golongan-golongan manusia dalam suatu organisasi yang dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebagai haluan Negara. 

Logemen dalam bukunya Over de Theorie an cen stelliostaatrechts, mengatakan bahwa administrasi sebagai lembaga (organisasi) adalah “Schema koordinasi tindakan-tindakan manusa yang serupa dan berulang-ulang”, Dalam bukunya De Staat recht Van Indonesia (tahun 1954) mengatakan : Negara adalah suatu organisasi, yaitu sekelompok manusia, yang dengan bekerjasama dan pembagian tugas mengusahakan suatu tujuan bersama.(Amrah Muslimin,  Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi, Penerbiy Alumni, Bandung, 2000, hal. 37)

Dengan pembagian tugas masing-masing dari mereka bekerjasama itu mempunyai suatu tugas tertentu dengan hubungan dengan keseluruhan.Ini yang disebut dengan suatu “Fungsi” dan khusus mengenai Negara fungsi itu tersebut “Jabatan”tiap-tiap organisasi mempunyai  pimpinan tertinggi yang dipercayakan kepada pejabat-pejabatnya yang tertinggi. Bagi Negara, pimpinan tertinggi itu disebut Pemerintah. Tugasnya adalah menjaga agar semua bagian dari organisasi masing-masing mengusahakan tujuan yang tepat dengan cara yang tepat. 

Dari kutipan-kutipan di atas mengenai perumusan Logemen dapat pula disimpulkan, bahwa administrasi itu adalah suatu organisasi atau kerjasama dalam suatu organisasi berdasarakan pembagian tugas untuk mengejar suatu tujuan bersama, dikendalikan oleh pimpinan tertinggi yang disebut Pemerintah (regering).Jadi Pemerintahan dengan wadah organisasinya adalah identik dengan administrasi. Pada sisi yang lain kita bisa melihat beberapa pengertian dari administrasi, Istilah Administrasi berasal dari Bahasa Latin, yakni Aministrare, yang dapat diartikan : 
  1. Setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan suatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. 
  2. Di Amerika Serikat dengan kata The Aministrare diartikan keseluruhan pemerintah termasuk Presiden. 


Prajudi Admosudirjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Administrasi membagi administrasi atas :(Ibid, hal. 38)
1.  Ilmu Administrasi Publik yang terdiri atas : 
  • Ilmu Administrasi Negara, meliputi
  • Ilmu Administrasi Umum 
  • Administrasi Daerah (Otonom) 
  • Ilmu Administrasi Negara Khusus


2.  Ilmu Administrasi Privat yang terdiri atas : 
  • Ilmu Administrasi Negara 
  • Ilmu AdministrasiNon Niaga ( Victor Situmorang, Op. Cit, hal.  )


Apa yang penulis uraikan di atas adalah sekitar beberapa pengertian dasar dari Administrasi yang bila dilihat dari uraian itu pengertian tersebut dikategorikan kedalam lingkup administrasi Negara, jadi bukan pengertian administrasi dalam pengertian yang sempit yakni kegiatan tata usaha. Dikarenakan pengertian tentang Administrasi Negara ini penulis rasa sudah cukup untuk menjelaskan dan sekaligus mendukung topik dalam bab ini, kini sampailah giliran penulis untuk memberikan balasan tentang hukum  Administrasi Negara itu. 

Mengingat masih mudanya perkembangan hukum Administrasi Negara ini dibandingkan dengan displin ilmu hukum lainnya, maka belum ada suatu definisi atau pengertian tentang apa itu Hukum Administrasi Negara yang dapat diterima secara umum. Meskipun demikian  berikut ini penulis berusaha memberikan beberapa batasan atau definisi yang diberikan oleh para sarjana, diantaranya : 

1.  JHP. Bellifroid mengatakan : Hukum Tata Usaha Pemerintahan atau pun Hukum Administrasi Negara ialah keseluruhan aturan

Aturan tentang apa cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dan badan-badan kenegaraan (openbatichmen) dan majelis-majelis pengadilan khusus yang disertai pengadilan tata usaha memenuhi tugasnya. 

Paham Bellifroid ini kiranya serupa dengan yang dianut dalam Buku-Buku Modern mengenai Tata Usaha Belanda “Nederlands Bestuurecht”, yakni menurut aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan pemerintahan dari Negara dan daerah-daerah  sementara di dalamnya memenuhi tugasnya, sehingga disitu tidak termasuk aturan-aturan untuk memenuhi tugasnya alat-alat perlengkapan perundang-undangan dan pengadilan. 
  • Oppeenheim memberikan batasan  : Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu Gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu mengenggunakan wewenang  yang telah diberikan  kepadanya oleh Hukum Tata Negara. Menurutnya Hukum istimewa yang diadakan untuk mengambarkan Negara dalam keadaan bergerak. 
  • Logemann memberikan batasan  : Hukum Administrasi Negara itu adalah seperangkat dari norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkin para pejabat (ambasragers) melakukan tugas mereka yang khusus. 


Sementara itu Amrah  Muslimin meberikan kesimpulan terhadap pengertian Hukum Administrasi Negara sebagai berikut: (Ibid, hal. 15 )
1.  Secara Juridis 
Hukum Administrasi atau Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Tata Pemerintah sangat erat hubunganya dengan Hukum Tata Negara karena kedua bidang hukum mengenai objek yang sama, yaitu gejala yang disebut Negara.  Hukum Tata Negara mengatur pada umumnya struktur Negara mengatur cara-cara organ-organ Negara bertindak melakukan kewenangannya.Kedua  bidang hukum ini tidak mungkin dipisah secara tajam. 

2.  Secara Sosiologis  
Dalam zaman modern sekarang ini tidaklah lagi dipentingkan perbedaan antara staatrecht dan administrtiefrecht dan tidak dipersoalkan lagi, Hukum Administrasi itu meliputi bidang apa? 

Yang penting bukan hukumnya, akan tetapi administrasinya. Hukum itu adalah alat saja untuk melaksanakan administrasi.Administrasi itu adalah keseluruhan dari norma-norma dan aturan-aturan, mengenai pelaksanaan administrasi negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum. 

Bila Amrah Muslimin melihat Hukum Administrasi dari sisi juridis dan sosiologis, maka Prajudi Admosudirjo mendefinisikan Hukum Administrasi Negara.( Amrah Muslimin, Op. Cit, hal. 32 ) Sebagai, hukum  mengenai Administrasi Negara, dan Hukum hasil ciptaan Administrasi Negara”

Administrasi Negara dalam definisi tersebut mempunyai arti luas, yaitu kombinasi dari pada : 
  1. Tata Pemerintahaan (bestuur, government, administrasion di Amerika Serikat); 
  2. Tata Usaha Negara,;  
  3. Administrasi (administratie, staatbeheer); 
  4. Pembangunan (ontwekkeling), dan;  
  5. Pengendalian Lingkungan. 


Selanjutnya dapat dinyatakan adanya tiga arti daripada administrasi negara, yakni : 
  1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan atau sebagai institusi politik (kenegaraan); 
  2. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan operasional, dan; 
  3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.(Praduji Admosoedirdjo, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Galia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 39 )
Hukum Administrasi Negara

Dengan  beberapa batasan dan pandangan yang diberikan oleh para sarjana tentang Hukum Administrasi Negara diatas yang penulis paparkan, penulis berkeyakinan bahwa prinsip-prinsip dasar dari segi administrasi dan juridis sudah cukup sebagai dalam tulisan ini dalam kaitannya dengan pelaksnaan tugas-tugas ketenagakerjaan sebagai salah satu dari produk dari Hukum Administrasi Negara.  
                                                             
Tentang isi dan ruang lingkup atau lapangan Hukum Administrasi Negara secara gas baru pada tahun 1926 diuraikan secara konkrit oleh Van Vollen Hoven. 

Dalam bukunya yang berjudul : Omtrek Van Het  Administrtiefrecht. Setelah menliadakan peninjauan yang luas tentang pembidangan hukum terutama di negara-negara Perancis, Jerman dan Amerika, Van Vollen Hoven telah menggambarkan suatu skema mengenai Hukum Administrasi Negara di dalam kerangka Hukum seluruhnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebuatan “Rerindu Theorie”, Van Vollen Hoven dalam skemanya itu menyajikan perbandingan seluruh materi hukum tersebut sebagai berikut : 
1.  Straatrecht (material) / Hukum Tata Negara Material, meliputi : 
  • Bestuur (pemerintahan) 
  • Reschtspraak (peradilan) 
  • Politic (kepolisian) 
  • Regeling (perundang-undangan) 


2.  Burgelijkerecht (material/Hukum Perdata Material) 
3.  Strarecht (material/Hukum Pidana Material) 
4.  Administrtiefrecht (material dan formil), meliputi :  
a.  Bestturrecht (Hukum Pemerintahan) 
b.  Justitiefrecht (Hukum Peradilan), yang meliputi :  
  • Staatrechterlijke rechsplenging / peradilan tata negara 
  • Administratief rechsplenging / peradilan administrasi negara  
  • Burgelijke rechsplenging / Hukum Acara Perdata  
  • Staatrecht / Hukum Kepolisian  

c.  Politierecht / Hukum Kepolisian  
d.  Regellarsrecht / Hukum Proses Perundang-undangan (Victor Situmorang. Op. Cit, hal. 23 – 24 )

Kemudian menurut Prajudi Admosoedirdjo, bahwa untuk keperluan studi ilmiah, maka ruang lingkup studi Hukum Administrasi Negara meliputi : 
  1.  Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada Administrasi Negara (Grondbeginelen en grondbegrippen). 
  2. Hukum tentang Administrasi Negara  
  3. Hukum mengenai aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat juridis  
  4. Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara 
  5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi :  
    • Hukum administrasi kepegawaian 
    • Hukum administrasi keuangan  
    • Hukum administrasi perusahaan negara/daerah. (Ibid, hal. 25)

Pada uraian diatas penulis sudah menggambar pengertian hukum administrasi negara dan juga ruang lingkup hukum administrasi negara.Hanya saja dengan menggambarkan kedua pokok bahasan tersebut belumlah dapat ditangkap esensi dari  keberadaan administrasi negara bila tidak diikuti dengan penjelasan perbuatan-perbuatan dan administrasi negara, terutama yang berdimensi yuridis.Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu ciri dari  administrasi negarat itu adalah merupakan suatu “fungsi” aparatur  pemerintahan sebagai suatu organisasi yang melenggarakan kepentingan umum.Bila kepentingan umum ini kita misalkan saja tentang penganan masalah ketenagakerjaan seperti yang dilakukan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja, maka disitu kelihatan bahwa pada pokoknya pelaksanaan tugas penaganan masalah ketenagakerjaan tadi adalah merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip dasar dan Hukum Administrasi Negara.Oleh karena itu mata rantai tentang pengertian atau pemahaman terhadap hukum administrasi negara itu semakin jelas. Berikut ini penulis mencoba memberikan gambaran sampai sejauh mana keleluasaan dart pelaksanaan fungsi aparatur Pemerintah sebagai salah satu esensi dart Hukum Administrasi itu sendiri.  

Agar aparatur pemerintah sebagai dart unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya hams  diberikan keleluasaan.Keleluasaan  ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa  setempat.Hal seperti biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Walikota/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atas dasar kebijaksanaan. 

Disamping keleluasaan tadi, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksana

pembuatan-pembuatannya  itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai 
“onrechtmatig overheaddaat”. Setidaknya pembuatan itu tidak boleh melawan 
hukum baik formil maupun materiil.Tidak boleh melampaui penyelewengan 
kewenangan menurut undang-undang (kompetintie). 
Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah  itu 
secara garis besar dapat dibagi atas : 
  1. Perbuatan membuat peraturan  
  2. Perbuatan melaksanakan peraturan  


Sementara itu menurut Van Poelje perbuatan administrasi negara/ Pemerintah itu adalah sebagai berikut : 
  1. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling) 
  2. Berdasarkan hukum (recht handeling) 
    • Perbuatan hukum privat 
    • Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas : Kemudian Amrah Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutip ada 2 (dua) macam tindakan/perbuatan administrasi negara/pemerintah yaitu :  
      • Tindakan-tindakan / perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.  
      • Tindakan-tindakan / perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum. 


Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi negara ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan itu dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan administrasi negara, yakni : 

1.  Penetapan (bestchiking, administrative direction) 
Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus sepihak (eenzijdig) dan hams bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual dan invidual. 

2.  Rencana (Planning) 
Salah satu bentuk dari perbuatan Hukum Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat. 

3.  Norma jabatan (Concrete Normgeving) 
Merupakan suatu perbuatan hukum (rechtsandeling) dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkrit dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat. 

4.  Legislasi Semu (Pseudo Wetgeving) 
Adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan tetapi di publikasikan secara luas.  



Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan suatu perangkat ketentuan yang membuat sekaligus memberikan cara bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut “negara” dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki bersama. Dalam praktek kehidupan sehari-hari acapkali kita menyebutkan bahwa  peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparatur pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu “Keputusan Pemerintah”.Selanjutnya menurut Hukum Administrasi negara bahwa Pemerintah itu mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatutugas “Penyelenggaraan Kepentingan Umum”.(Ibid, hal. 102)

Daftar Pustaka Makalah Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara Pengertian Ruang Lingkup dan Aktivitas Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment