Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 23 September 2015

Hukum Organisasi Internasional Perkembangan, Klasifikasi Batasan Hukum

Hukum Organisasi Internasional Ruang Lingkup 
Berdasarkan suatu publikasi resmi PBB (1950) telah terdapat 200 organisasi internasional dan diantaranya 60 organisasi internasional yang sangat penting untuk di pelajari. Oleh D.A.Maryan Green pada akhir 1969 terdapat lebih kurang 2400 lembaga internasional dan di antaranya 229 organisasi internasional dalam arti sempit (IGO), sedangkan selebihnya dalam arti luas (NGO).


Pengertian Hukum Organisasi Internasional
G.I.Tunkin menyebut nama lain bagi organisasi internasional dalam arti sempit (IGO) dengan istilah ISO (Interstate Organization) yaitu organisasi antar negara.Penggunaan istilah ini mudah di pahami mengingat negara-negara blok timur dibawah pimpinan Uni Soviet memiliki sistem pemerintahan yang bercorak demokrasi sendiri, dimana segalagalanya berpusat pada negara dan menjadi peserta perjanjian.

Penggolongan pengertian organisasi internasional merupakan alat untuk keperluan praktis penyajian dan uraian semata-mata.Penggolongan manapun sudah pasti tidak akan dapat memuaskan semua pihak karena menurut kenyataannya memang terdapat banyak pendapat yang saling berbeda mengenai pengertian yang dimaksud.

Batasan hukum organisasi internasional

Didalam memahami batasan hukum organisasi internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan organisasi internasional itu sendiri yang sudah lama timbul sejarah beberapa negara mengadakan hubungan internasional secara umum dan masing-masing negara itu mempunyai kepentingan hubungan internasional secara umum itu melibatkan banyak negara (lebih dari 2 negara), berbeda dengan hubungan antar 2 negara yang telah dirintis sejak abad ke-16 melalui pertukaran utusan masing masing atas dasar persetujuan bersama.

Timbulnya hubungan internasional secara umum tersebut pada hakekatnya merupakan proses perkembangan hubungan antar negara, karena kepentingan dua negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara.Dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara melalui organiasi itu akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. Karena bidang-bidang tersebut menyangkut kepentingan banyak negara, maka diperlukan peraturan internasional (international regulation) agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin.

Sejak pertengahan abad ke-17 perkembangan organisasi internasional tidak saja diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang kemudian melahirkan persetujuan-persetujuan, tetapi lebih dari itu telah melembaga dalam berbagai variasi dari komisi (commission), serikat (union), dewan (council), liga (league), persekutuan (association), perserikatan bangsa-bangsa (united nation), persemakmuran (commonwealth), masyarakat (community), kerjasama (cooperation) dan lain-lain.

Pembahasan hukum organisasi internasional ini hanya menyangkut pada organisasi-organisasi internasional tingkat pemerintah karena lebih melibatkan pada pemerintahan negara-negara anggotanya sebagai pihak, oleh sebab itu organisasi internasional dalam pengertian ini dapat disebut sebagai organiasi internasional publik (public international organization).

Organisasi-organisasi internasional yang terbentuk mempunyai banyak kesamaan karena dipengaruhi oleh factor-faktor politik dalam hubungan internasional yang semuanya ini membawa banyak perkembangan yang sejalan dengan organisasi internasional. Banyak juga organisasi internasional yang satu sama lain saling berpengaruh, tidak saja dari segi kelembagaan tetapi juga dari segi tata cara, apakah hal itu menyangkut syarat-syarat keanggotaan, sususan badan-badannya maupun prinsip-prinsip hukum internasional dalam rangka menajalankan tugas dan fungsi organisasi internasional di forum internasional.

Perkembangan kegiatan organisasi internasional itu tidak cukup diwujudkan dalam kegiatan organisasi internasional itu tidak cukup diwujudkan dalam konferensi-konferensi internasional, melainkan lebih didalam bentuk lembaga-lembaga (institutions). Cabang dari hukum internasional yang memusatkan pada masalah lembaga-lembaga tersebut lebih disukai dengan nama hukum institusi internasional (International Institutional Law) daripada dengan nama hukum organisasi internasional (The Law of International Organization) karena hal itu hanya terbatas pada aspek-aspek kelembagaan saja.Sebaliknya hukum oranisasi internasional menyangkut lebih banyak prinsip-prinsip hukum yang dirumuskan oleh organisasi internasional.

Ada juga, seperti Brierly, yang tidak menyebut sebagai hukum organisasi internasional atau hukum institusi internasional. Tidak saja karena ia melihat bahwa organisasi internasional itu mempunyai fungsi legislative, tetapi juga fungsi eksekutif dan administratif sebagaimana juga terdapat dalam suatu negara.

Legislatif internasional pada hakekatnya merupakan proses perkembangan organisasi internasional yang menyangkut bidang yang sangat luas, misalkan kemudahan-kemudahan dibidang pengangkutan dan perhubungan, pengawasan penyakit, pengendalian harga dalam bidang komoditif pertanian dan lain-lain.

Fungsi eksekutif dalam suatu sistem organisasi internasional menyangkut masalah pelaksanaan keputusan yang mengikat secara hukum terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional itu sendiri bukan sebagai badan yang oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Convenant Liga Bangsa-Bangsa. Demikian pula pada waktu Convenant itudirumuskan melalui konferensi perdamaian Paris, ketentuan-ketentuan mengenai hal yang sama banyak dipengaruhi oleh usul-usul pokok yang dicetuskan Wodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat pada masa itu. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa ketentuan mengenai “sistem mandat” yang dianut oleh Liga Bangsa-Bangsa memberikan dorongan serta dukungan berakhirnya sistem penjajahan yang kemudian merupakan salah satu asas dan tujuan dari piagam PBB seperti yang ada sekarang ini.

Dari uraian-uraian terdahulu tiba pada satu kesimpulan bahwa hukum organisasi internasional merupakan bagian atau cabang dari hukum organisasi internasional yang dipersatukan oleh badan PBB dan terdiri dari perangkat norma-norma hukum yang berhubungan dengan organisasi internasional tersebut termasuk badan-badan yang berada dibawah naungannya. (Hasnil Basri Siregar, Hukum Organisasi Internasional, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994, hal 1)

Organisasi internasional dan perkembangannya

Dalam hukum internasional positif, tidak ada satu pasalpun yang memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan organisasi internasional itu. Pada umumnya, bagaimanapun juga organisasi internasional adalah organisasi permanen, yang didirikan atas dasar perjanjian internasional, yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral dan dengan tujuan tertentu.

Selanjutnya Starke dalam bukunya An Introduction to International Law, yang membahas secara terpisah. Ia hanya membandingkan fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara modern, bahwa lembaga internasional mempunyai beberapa persamaan dengan negara modern, meskipun tidak selalu mengikuti garis yang sama dengan konstitusi negara modern. (G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, ha 3)

Ada beberapa analogi, misalnya adanya beberapa organ dengan fungsi legislative, eksekutif, dan yudkatif, dimana organ lemabga internasional ini didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang diadakan oleh negara yang bersekutu didalamnya. Sarjana lain bernama Leonard, secara tidak langsung memberikan definisi dengan hanya mengungkapkan ciri-ciri khusus organsasi internasional, sebagai berikut:

“Organisasi internasional mempunyai arti dan ciri khusus, berbagai hubungan internasional dilakukan melalui badan permanen yang diserahi tanggung jawab dan wewenang tertentu. Melalui badan ini, setiap pemerintah negara anggota dapat menjalankan berbagai kebijaksanaannya dan maksudnya untuk kepentingan nasionalnya. Lebih lanjut dikatakan, bahwa definisi ini memberikan tekanan kepada organisasi-organisasi internasional sebagai alat negara nasional dan mengakui batas-batas organisasi tersebut. Dengan alat ini para ahli kenegaraan dapat memikirkan dan mengatasi semua persoalan yang kompleks hubungan internasional”.

Hukum Organisasi Internasional

Bila ditinjau dari sudut pertumbuhannya, organisasi internasional itu tumbuh berkembang untuk pertama kalinya disebabkan oleh dua hal yang penting. Pertama, karena pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi, sehingga timbul pula keinginan mengatur kegunaannya secara kolektif. Kedua, karena meluasnya hubungan internasional diseluruh permukaan planet bumi, sehingga menimbulkan berbagai kesulitan dari kekomplekan hubungan tersebut.

Tidak mungkin lagi pengaturannya diselesaikan dengan hanya melalui perjanjian bilateral atau melalui saluran diplomatik yang tradisional saja. Maka timbullah pikiran para ahli untuk mendirikan organisasi internasional dan disamping itu disadari pula betapa pentingnya pemngaturan organisasi internasional tersebut. Untuk mencapai cita-cita perdamaian dunia yang mengandung keadilan dan kesejahteraan seluruh umat mnusia caranya ialah dengan jalan persatuan negara-negara guna memelihara perdamaian.

Titik perkembangan organisasi internasional dapat dianggap tumbuh sejak kongres Wina 1815 (The Congress of Vienna and the concero of Europe System) yang berhasil mengadakan suatu deklarasi yang antara lain berbunyinya:

“It was considered by it’s leading participant as the forerunner of a series of regular consultions among the great power which would serve as board meeting for the Europeans Community of Nations”.


Dari deklarasi tersebut, jelas di ketahui bahwa negara-negara sekutu yang menang perang, sepakat mengadakan pertemuan teratur yang diadakan dalam waktu dekat yang akan datang. Sebagai realisasinya antara tahun 1818-1822 telah diadakan 4 kali kongres “Aix-la-Chapple” di Troppau dan Laibach tahun 1820-1821 dan di Verona tahun 1822. Ide mengadakan pertemuan internasional ini telah membuktikan bahwa negara-negara telah menyadari akan perlunya lembaga permanen untuk menyelenggarakan persetujuan multilateral. Walaupun Aliansi Suci telah bubar, tetapi Congress Concero of Europe ini diadakan sampai timbul Perang Dunia I

Beberapa kesulitan dari sistem konferensi ad-hoc semacam ini ialah; Pertama, konferensi ini harus selalu diadakan setiap timbul persoalan baru. Umumnya inisiatif ini diprakasai oleh salah satu negara bersangkutan. Setiap kali konferensi yang selalu harus diadakan ini selalu menimbulkan pula berbagai kesulitan baru dan akibatnya memperlambat kerjasama internasional dalam masalah tersebut. Kedua, para anggota delegasi dari negara bersangkutan dalam membicarakan beberapa persoalannya tidak sebagaimana yang kita kenal dalam Liga Bangsa-Bangsa ataupun PBB, mereka lebih banyak mengemukakan pernyataan kebijaksanaan negaranya masing-masing. Hal ini mengakibatkan konferensi tersebut kaku. Hal ini tampak pula dalam beberapa majelis permanen dalam Liga Bangsa-Bangsa ataupun PBB.

Ketiga, konferensi ini diadakan oleh negara yang mengundang, sehingga disini tidak ada prinsip keanggotaan tertentu yang secara otomatis memeberi hak perwakilan. Keempat, konferensi berpegang teguh secara kaku pada aturan persamaan kedaulatan negara-negara anggota dengan konsekuensinya yaitu semua negara mempunyai hak suara yang sama dan semua keputusan ditetapkan berdasarkan prinsip unanimity (kesepakatan bulat). Sebagaimana diketahui, ada beberapa persoalan yang seharusnya memeperhatikan suara minoritas apabila kemajuan ini dicapai.

Konferensi semacam ini sering tidak dapat memecahkan persoalan hukum yang diajukan. Banyak persoalan hukum yang bersifat politis, menyangkut segi hak dan kewajiban negara menurut hukum internasional. Karena tidak mungkin suatu masalah akan demikian saja dikesampingkan hanya dikarenakan persoalan tersebut mengandung segi hukum.

Pada hakekatnya organisasi internasional dapat dikatakan berkembang dengan pesat mulai abad ke-19. Hal ini terutama ditandai dengan adanya kebutuhan akan lembaga permanen yang fungsi menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dari berbagai hubungan internasional yang bersifat politis, hukum, maupun ekonomi dan sosial. Organisasi yang pertama sekali berdiri sebagai realisasi akan kebutuhan baik secara individu maupun kolektif, ialah organisasi swasta internasional (Privat International Union), misalnya”The World Anti Slavery Convention” tahun 1840

Organisasi swasta internasional yang terkenal diantara lainnya ialah

International of Red Cross (1863), International Paliamentary Union (1873),

International Dental Federation (1900), International Literary and Artistic Association (1878) dan International Chamber of Commerce (1919). Pertumbuhan yang padat ini diawali pada tahun 1910 dengan terbentuknya Union of International Association. Organisasi ini terutama bertugas mengkoordinasi berbagai aktivitas dan menetapkan kondisi para anggotanya. Kondisi ini tidak aka nada, tanpa kepentingan dna pengaturan sebagai berikut:
  1. Mempunya organ permanen 
  2. Objeknya harus untuk kepentingan semua orang/negara, bukan untuk mencari keuntungan 
  3. Keanggotaannya terbuka untuk setiap individu atau kelompok dari setiap negara 


Dari organisasi yang bersifat ini ada juga yang kemudian berkembang menjadi organisasi yang bersifat publik, walaupun tidak secara keseluruhannya, yang akibatnya mendorong pemerintah mengambil tindakan, misalnya mengadakan traktat. Sebagai contoh ialah International of Red Cross yang mensponsori Konvensi Jenewa tahun 1864, 1906, 1929 dan 1947 yang akibatnya dewasa ini dikenal sebagai Konvensi Perlindungan Korban Perang atau dapat pula disebut sebagai Konvensi Palang Merah Internasional. Kemudian International Maritime Comitee mensponsori Konvensi Keamanan di Laut tahun 1914, 1929. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa suksesnya organisasi yang sebelumnya masih bersifat privat internasional, kemudian menjurus kepada organisasi public internasional dalam bidang yang sama. ( Ibid. hal 67)

Klasifikasi organisasi internasional

Penggolongan organisasi internasional dimaksudkan untuk mengetahui fungsi dan tujuan serta ruang lingkup aktivitas lembaga tersebut. Penggolongan ini perlu dikaji meskipun pada hakekatnya sukar dilakukan, terutama disebabkan karena dalam perkembangannya dewasa ini berbentuk rangkap atau mengandung wewenang teramat luas. Disamping itu antara organisasi internasional yang satu dengan yang lain mempunyai fungsi dan tujuan rangkap, bahkan ada kalanya fungsinya saling tumpang tindih (overlapping). Dilihat dari tiga kategri besar yaitu fungsi politis, fungsi administratif dan fungsi yudisial. Dalam hal ini Starke menambahkan fungsi lain yaitu fungsi ekonomi, sosial serta fungsi legislatif.

Suatu bukti bahwa penggolongan itu tidak mudah dilaksanakan jelas terdapat dalam organisasi internasional PBB yang pada kenyataannya bersifat politis, selain Trusteeship Council berfungsi administratif dan Court of Justice berfungsi yudisial serta ditemui Economic and Social Council, dilengkapi dengan organ bawahan lainnya (Specialized Agencies) yang memiliki perbedaan fungsi. Selanjutnya penggolongan berdasarkan ruang lingkup dapat dibedakan dalam organisasi global atau universal dan organisasi regional.

Bowett mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan pada kompetensinya, yaitu organization of limited competence dan organization of general competence. Baik organisasi global maupun regional dibagi atas kompetensinya.

Schwarzenberger menyatakan bahwa berdasarkan fungsinya, organisasi internasional dibagi dalam lima klasifikasi, yaitu sesuai dengan: ( Ibid)

  1. Lamanya yang diharapkan, ad hoc, provisional dan lembaga yang permanen. 
  2. Sifat kekuasaannya: Judicial, conciliatory, governmental, administrative, co-opertaive dan lemabaga legislatif. Jika lembaga memberikan bantuan  secara menyeluruh atau sebagian dari kekuasaannya, maka lembaga tersebut adalah comprehensive, sebaliknya apabila tidak disebut non- comprehensive.
  3. Sifat homogen atau heterogen sasarannya, yakni lembaga memiliki satu atau beberapa maksud dan tujuan sejalan dengan sifat sesungguhnya, juga tujuannya adalah politis dan fungsional yang disebutkan dalam ekonomi, sosial serta kemanusiaan dan kelembagaan. 
  4. Bidang Yuridiksinya: 
    • Personal Scope (ratione persone) menyangkut universal, universalist dan sectional. Terhadap lembaga yang bertujuan hidup bersama-sama, tetapi tidak cukup mencapai objeknya, keadaan negara ini bersama-sama, tetapi tidak cukup mencapai objeknya, keadaan negara ini diistilahkan dengan universalist. Sedangkan apabila negara-negara anggota termasuk diuji kebenaran lembaga-lembaga terbatas tersebut saling berlawanan jajarannya, maka mereka adalah sectional group. 
    • Geographical Scope (ratione loci) berupa: global, regional dan lokal. 
    • Substantive Scope (ratione materie), berbentuk general dan limited. 
    • Temporal Scope (ratione temporis), dimana yuridiksi lembaga pengadilan internasional fungsinya terbatas pada perselisihan yang timbul setelah diadakan perjanjian tertentu. 
  5. Tingkat integrasi: yang mliputi lembaga internasional dan lembaga supra-nasional. 
    Penggolongan  yang  patut  pula  dikemukakan  disini  ialah  organsasi  internasional yang memiliki dan atau yang tidak memiliki kekuasaan supra- nasional. Organisasi Internasional yang memiliki kekuasaan supra-nasional, mampu mengeluarkan keputusan maupun peraturan yang langsung mengikat baik individu, perusahaan negara maupun pemerintah. (Ibid. hal 73 )


Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional

Masalah mengenai apakah organisasi internasional merupakan subjek hukum atau bukan, telah timbul pada waktu lampau. Dalam sejarah dikenal adanya berbagai tuntutan terhadap status hukum dari beberapa organisasi internasional.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pendapat beberapa ahli maupun dalam beberapa konvensi internasional. Mochtar Kusumaatmaja(Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003, hal 8) mengatakan bahwa organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam beberapa konvensi internasional, hal tersebut merupakan semacam anggaran dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini sebenarnya sudah dapat dikatakan bahwa organisasi internasional semacamnya merupak subjek hukum internasional yang bersumber pada konvensi internasional.

Selanjutnya dikatakan, dalam hal ini penting sekali “Advisory Opinion” yang diberikan oleh Mahkamah Internasional pada kasus “Reparation of Injures”. Berdasarkan pendapat itu diatas kedudukan organisasi internasional badan-badan khusus (Specialized Agencies) sebagai subjek hukum menurut hukum internasional. Starke dengan tegas mengakui bahwa subjek hukum internasional itu bukan hanya negara saja, tetapi organisasi internasional pun sebagai subjek hukum internasional.

Hal ini di perbuat dengan mengutip pendapat International Court of Justice mengenai status hukum organisasi internasional. Kutipan tersebut dimuat dalam bukunya sebagai berikut :

“That is not the same thing as saying that it is a state which is certainly is not or that its legal personality and rights and duties are the same as those State. What it does mean is that it is a subject of rights and duties, and that it has capacity to maintain its right by bringing international claims..”

Selanjutnya Starke mengatakan bahwa lembaga internasional tunduk pada sekumpulan peraturan hukum yang dapat dianggap sebagai peraturan atau hukum dasar internasional. (J.G. Starke, Op.Cit, ha 3) 

Berdasarkan beberapa pandangan serta ketentuan yang diuraikan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa organisasi internasional badan-badan khusus (Specialized  Agencies),  merupakan  subjek hukum  internasional,  dimana kedudukannya tidak dapat diganggu gugat lagi sebagai pribadi internasional, juga memiliki hak dan kedudukan sama seperti semua subjek hukum internasional lain dalam tindakannya dalam hukum internasional. (Syahrin, Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1986, hal 89)

Daftar Pustaka Makalah Hukum Organisasi Internasional

Hukum Organisasi Internasional Perkembangan, Klasifikasi Batasan Hukum Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment