Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 27 September 2015

Hukum Perwalian Menurut Islam, KUHP Perdata, Syariat dan Adat

Dasar Hukum Perwalian - Sebelum menguraikan pengertian perwalian ada baiknya terlebih dahulu mengetahui peraturan – peraturan yang mengatur mengenai perwalian tersebut.

Sebelum berlakunya Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia terdapat beranekaragam hukum yang mengatur masalah perwalian yang berlaku bagi berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah yaitu:

  1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir ke dalam hukum adat; 
  2. Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat; 
  3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku hukum  Huwelijke Ordonantie Christin Indonesiers (S.1933 nomor 74); 
  4. Bagi orang – orang Timur Asing lainnya, dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; 
  5. Bagi orang – orang Eropa dan keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. (Yudhi Marza, Tangggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), Tesis pada Mkn, FH.USU, Medan, 2013, hal. 43) 


Ketentuan tersebut diatas berlaku sebelum lahirnya Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan dalam Pasal 66 seperti berikut :
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang – Undang ini, maka dengan berlakunya Undang – Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonantie Christen Indonesiers (S.’ 1933 no. 74), peraturan perkawinan campuran Regeling Op de gemengde huwelijken (S. 1898 no.158) dan peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang – Undang ini dinyatakan tidak berlaku. (Ibid, hal. 44)

Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang telah disebutkan diatas maka terdapat beberapa ketentuan mengenai perwalian yaitu sebagai berikut :

Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perwalian bagi orang – orang beragama Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 107-111. Pasal 107 mengatur bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami usia dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah kawin.

Perwalian menurut Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.

Apabila  wali  tidak  mampu  berbuat  atau  lalai  melaksanakan  tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali. Pembatalan perwalian lama dan penunjukan perwalian baru ini adalah atas permohonan kerabat tersebut. Untuk menjadi wali sedapat – dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain. Syarat menjadi wali adalah harus sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Disamping orang perorangan, Badan Hukum juga dapat menjadi wali.(Darwan Prinst,Hukum Anak Indonesia,Cetakan II,PT. Citra Aditya Bakti,Malang, 2003,hal. 122.)

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pengangkatan wali dapat juga terjadi karena adanya wasiat dari orang tua si anak, yang mewasiatkan kepada seseorang atau Badan Hukum tertentu untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak – anaknya sesudah ia meninggal dunia. (Lihat Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam)

Selanjutnya pasal 109 menentukan, bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum dan memindahkannya kepada Pihak lain.(Lihat Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam) Permohonan untuk itu diajukan oleh kerabatnya, dengan alasan wali tersebut; pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110 mengatur kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, wali wajib memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya kepada anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.(Lihat Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam) Untuk itu wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dalam menjalankan tugasnya wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan – perubahan harta benda anak atau anak – anak itu.

Apabila anak yang berada di bawah perwalian telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka wali berkewajiban menyerahkan seluruh hartanya kepadanya.(Lihat Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam) Dan setelah masa perwalian ini berakhir, Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya, tentang harta yang diserahkan kepadanya. Namun, wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma’ruf kalau wali itu fakir. (Lihat Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam )

Perwalian Menurut Hukum Syariat

Al – Quran dan Hadist dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dalam hal ini Allah berfirman :

“ Dan berikanlah kepada anak – anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.(QS.An-Nisa; ayat 2)

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak – anak yatim tersebut belum cakap hukum, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya. Hal ini sebagaimana kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya.

Allah Berfirman :

“Dan ujilah anak – anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu tergesa – gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu ) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka,maka hendaklah kamu adakan saksi – saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.(QS An-Nisa; ayat 6)

Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta mereka. Dan Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan orang – orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala – nyala (neraka).

Selain itu, dalam berbagai hadis Nabi Saw, juga telah menjelaskan mengenai ketentuan dan dasar hukum mengenai perwalian, Nabi Saw bersabda :

Jauhilah oleh kalian tujuh macam dosa yang membinasakan yaitu : mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim,lari dari medan perang, menuduh berzinah wanita mukmin yang memelihara kehormatannya. (Nashiruddin Al- Bani, Dalam Ringkasan Shahih Bukhari – Muslim , Jilid III, 2008.)

Di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menyatakan tentang kedudukan hukum tentang perwalian. Nabi Saw bersabda : “Sesungguhnya tidak putus wali bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibunya. Saudara perempuan ibu menepati kedudukan ibu (HR.Bukhari). (Chairul Fahmi, Perwalian,  http://www.idlo.int/DOCNews/24DOCF1.pdf, terakhir diakses tanggal 11 Maret 2014 Pukul 22.10 Wib.)

Perwalian Menurut Hukum Adat

Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. (Surojo Wignjodipuro, Pengantar Dan Azas – Azas Hukum Adat, Alumni 1973,Bandung,1973,hal.1)

Adat mengacu pada serangkaian kepercayaan, norma atau kebiasaan yang biasanya di terapkan di komunitas – komunitas penduduk Indonesia. Isinya termasuk deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh komunitas, seperti serangkaian perintah tentang apa yang harus dilakukan oleh anggota komunitas tersebut. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

Menyangkut perwalian yang tidak berdasarkan pada hukum formal melainkan berdasarkan kepada kebiasaan masyarakat tertentu yang menunjuk wali berdasarkan komunitas masyarakat setempat sehingga penunjukan wali tidak memiliki kepastian hukum. Menurut hukum adat, perceraian ataupun meninggalnya salah satu dari kedua orang tua tidaklah menimbulkan perwalian. Hal ini disebabkan oleh karena di dalam perceraian, anak – anak masih berada pada salah satu dari kedua orang tuanya. Demikian juga pada situasi meninggalnya salah satu dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, yang lebih memungkinkan terjadinya perwalian, adalah apabila kedua orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, dan anak yang ditinggalkan itu belum dewasa. Dengan meninggalnya kedua orang tua, anak – anak menjadi yatim piatu dan mereka semuanya tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.


Pada masyarakat yang matrilineal, jika bapaknya meninggal dunia, maka ibunya meneruskan kekuasaannya terhadap anak – anaknya yang masih belum dewasa itu. Jika ibunya meninggal dunia, maka anak – anak tersebut berada dalam pengasuhan keluarga ibunya.

Sedangkan pada masyarakat yang patrilineal pemeliharaan anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena meninggal dunia, berada di tangan kerabat dari pihak ayah (laki-laki).(Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2008,hal. 257-258.) Di Tapanuli misalnya, jika bapaknya meninggal dunia, ibunya meneruskan memelihara anak –anaknya dalam lingkungan keluarga bapaknya. Jika janda itu ingin pulang ke lingkungan sendiri ataupun ingin kawin lagi, maka ia dapat meninggalkan lingkungan keluarga almarhum suaminya tetapi anak – anaknya tetap tinggal dalam kekuasaan keluarga almarhum suaminya. (Bushar Muhammad, Pokok – Pokok Hukum Adat,Cet Kesepuluh,PT Pradnya Paramita,Jakarta,2006,hal.11.)

Pada dasarnya dalam hukum adat Indonesia tidak ada perbedaan dalam hal mengatur pemeliharaan si anak di satu pihak dan hal mengurus barang – barang kekayaan si anak di lain pihak. Pemeliharaan anak tidak hanya sebagai kewajiban si ibu atau si bapak saja, melainkan juga sebagai kewajiban sanak saudaranya yang lebih jauh. Oleh karena itu tidak tampak suatu peraturan hukum adat tertentu siapa yang menggantikan orang tua si anak dalam hal memelihara anak tersebut apabila orang tuanya telah tiada ataupun bercerai.(Yudhi Marza, Op.Cit, hal. 47)

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro:

Penyelesaian soal-soal pemeliharaan si anak pada umumnya erat hubungannya dengan tiga macam corak kekeluargaan dan perkawinan yang ada di Indonesia. Corak keibuan, garis kekeluargaan si ibu dan dalam corak kebapaan garis kekeluargaan si bapak, yang ada peranan penting dalam hal memelihara si anak, sedang dalam corak keibu bapaan garis kekeluargaan si ibu dan si bapak keduanya pada hakikatnya ada peranan yang sama kuatnya. (R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia,Sumur Bandung, Jakarta, 1960,hal. 85)

Perwalian Menurut KUH Perdata

Landasan hukum tentang perwalian dalam KUH Perdata telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418.

Dalam KUH Perdata juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dalam Pasal 332 b (1) ditentukan bahwa : “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Namun jika suami tidak memberikan izin, maka bantuan dari pendamping (bijstand) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.


Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata :
“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan – tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan – tindakan itupun bertanggung jawab pula”.

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Dalam pasal 355 ayat 2

KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali.

Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan oleh pengadilan. (Chairul Fahmi, Op.Cit,hal.5)

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 365 a (1) KUH Perdata bahwa dalam hal badan hukum diserahi perwalian maka panitera pengadilan yang menugaskan perwalian itu memberitahukan putusan pengadilan itu kepada dewan perwalian dan kejaksaan.

Akan tetapi jika pengurus badan hukum tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wali, maka badan tersebut dapat dicabut kewenangannya sebagai wali. Selain itu, pasal 379 KUH Perdata mengatur tentang golongan orang tidak dapat menjadi wali yaitu :
  1. Mereka yang sakit ingatan (krankzninngen); 
  2. Mereka yang belum dewasa (minderjarigen); 
  3. Mereka yang berada di bawah pengampuan (curatele); 
  4. Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian, namun yang demikian hanya anak – anak yang belum dewasa, yang mana dengan ketetapan hakim mereka telah kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian; 
  5. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak – anak atau anak tiri mereka sendiri. 


Daftar Pustaka Makalah Perwalian Menurut Islam

Hukum Perwalian Menurut Islam, KUHP Perdata, Syariat dan Adat Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment