Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 23 September 2015

Hukum Udara Internasional Sifat Tujuan dan Jenis Pelaksanaan

Hukum Udara Internasional

Sifat dan Tujuan / Jenis Hukum Udara Internasional

Prinsip konvensi Paris 1919 yaitu :
  1. Setiap negara mempunyai kedaulatan penuh terhadap ruang udara yang berada diatasnya 
  2. Berisikan hak lintas damai 
  3. Larangan terbang melintasi daerah/area tertentu. Dengan alasan tidak boleh lain dari alasan pertahanan militer atau keselamatan rakyat-rakyat. 
  4. Membangun kerjasama di antara negara-negara untuk mengamankan penerbangan dan navigasi internasional 
  5. Mengatur aturan penerbangan, ber-schedule 
  6. Mengatur aturan penerbangan, un-schedule 


Kesimpulan konvensi Paris 1919 :
  1. Dalam konvensi Paris 1919, disamping menyetujui prinsi - prinsip umum peraturan navigasi udara internasional (dari prinsip satu sampai enam), juga memuat sebagian besar ketentuan operasi penerbangan internasional khususnya bagi bidang keselamatan penerbangan. 
  2. Sebagai hasil pemikiran negara-negara pemenang perang dunia I konvensi bersifat “diskriminatif”. 
    • Hal ini dilatar belakangi dengan kekhawatiran akan bangkitnya negara yang kalah perang 
    • Hasil  konvensi  kebanyakan  tentang  security  approach  belum  terpikirkan pada ketentuan penerbangan komersial.

Dengan hal konvensi Paris ini tidak berlaku karena beberapa negara kuat tidak meratifikasinya dan jumlah negara yang meratifikasi tidak memenuhi syarat. Maka diadakanya lanjutan konvensi Paris 1919 terhadap The Chicago Convention On International Civil Aviation 1944 yang mana konvensi ini merupakan
  • Perjanjian yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara negara-negara peserta. 
  • Konstitusi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional 


Sebab adanya keyakinan dan niat negara-negara untuk menggunakan pesawat sebagai alat transportasi internasional sehingga terdorong untuk segera menetapkan prinsip dan kaidah bersama guna dijadikan landasan beroperasinya sistem angkutan udara sipil internasional, dengan pengertian lain demi keselamatan penerbangan perlu ditetapkan standarisasi internasional yang berkaitan dengan prosedur teknis penerbangan (navigasi) udara. Dan menegaskan prinsip kedaulatan yang utuh dan penuh dari negara-negara atas ruang udara di atas wilayah nasional mereka, diusahakan agar dicapai derajat kebebasan tertentu guna memungkinkan dilangsungkannya jaringan penerbangan sipil internasional secara aman, sehat, dan ekonomis. Hal ini diiringi dengan 4 (empat) prinsip konvensi Chicago 1944 yaitu :
  1. Airspace Sovereignity (prinsip kedaulatan di ruang udara) 
  2. Nationality of Aircraft (prinsip kebangsaan dari setiap pesawat udara) 
  3. Condition to Fufill With Respect to Aircraft or by Their Operators (prinsip adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi baik oleh pesawat udara atau pun oleh operatornya ) 
  4. International Cooperation and Facilitation (prinsip kerjasama dan penyediaan fasilitas internasional) 


Dengan adanya konvesi Chicago 1944, yang merupakan kelanjutan dari  konvensi Paris 1919 membuat suatu kesadaran baru dan semangat kerjasama internasional bagi negara-negara maju dengan hasil :

  1. The Interim Agreement on International Civil Aviation (persetujuan sementara tentang penerbangan sipil internasional). 
  2. The Main Chicago Convetion on International Civil Aviation (dengan berlakunya konvensi Chicago ini, Interim Agreement tidak berlaku lagi). 
  3. The  International  Air  Service  Transit  “2  freedom  Agreement”  (persetujuan international tentang pelayanan transit udara yang mana 2 (dua) kebebasan tersebut adalah: 
    • Transit yang berarti hanya lewat dan tidak turun 
    • Transit yang berarti turun tetapi bukan untuk tujuan tertentu, tetapi hanya untuk mengisi bahan baker, membersihkan pesawat. (Ibid, hal. 25-32)
Tujuan Hukum Ujdara Internasional

Pelaksanaan Hukum Udara Internasional 

Kedaulatan suatu negara di ruang atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan  penuh.  Ketentuan  ini merupakan  masalah  satu  tiang  pokok  hukum internasional yang mengatur ruang udara. Ini dinyatakan dalam Pasal I konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. (Pasal I konvesi Chicago 1944 : Bahwa setiap negara berkedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara diatasnya)


Sifat kedaulatan yang utuh dan penuh dari negara di ruang udara nasionalanya tersebut berbeda, misalnya dengan sifat kedaulatan negara di laut wilayahnya. Karena sifatnya yang demikian maka di ruang udara nasional tidak dikenal hak lintas demi pihak asing seperti terdapat di laut territorial suatu negara.

Sifat tertutup ruang udara nasional dapat dipahami mengingat udara sebagai media gerak amatlah rawan ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan negara kolong. (T. May Rudy, Op.Cit, hal. 32 )

1.  Sipil
Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan, dimana pesawat terbang suatu negara sipil memasuki wilayah udara negara lain tampa izin sebelumnya dari negara yang dimasukinya. Hal ini berarti pada dasarnya wilayah udara suatu negara adalah tertutup bagi pesawat-pesawat negara lain. Penggunaan dan kontrol atas wilayah udaranya tersebut hanya menjadi hak yang utuh dan penuh dari negaranya.

2.  Militer
Ruang udara nasional suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat udara asing baik militer maupun sipil. Hanya dengan izin negara kolong terlebih dahulu baik melalui perjanjian bilateral ataupun multilateral, maka ruang udara nasional dapat dilalui pesawat udara asing. Sifat tertutup ruang udara masional dapat dipahami mengingat udara sebagai media gerak amatlah rawan bila ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan

Hal ini pulalah yang mendorong setiap negara menggunakan standar penjagaan ruang udara wilayahnya secara ketat dan kaku, pelanggaran wilayah udara nasional sering kali ditindak dengan kekerasan senjata. Dari satu sisi penindakan tersebut dapat dibenarkan karena negara penuh dan utuh dalam kasus-kasus demikian. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya mengalami kemajuan, khususnya dalam menghadapi pelanggaran wilayah udaranya oleh pesawat sipil asing.

Atas pertanyaan asas dan norma hukum yang menuju pada pembatasan tindakan, akhirnya secara tegas dinyatakan bahwa asas pertimbangan kemanusiaan yang mendasar (Elementary Consideration of Humanity) sebagai asas yang harus melandasi tindakan negara-nagara kolong dalam menghadapi pelanggaran wilayah udaranya oleh pesawat udara sipil asing. (Ibid, hal. 37.)

Daftar Pustaka Makalah Hukum Udara Internasional

Hukum Udara Internasional Sifat Tujuan dan Jenis Pelaksanaan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment