Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 27 September 2015

Jaminan Pinjam Meminjam dengan Bunga Hak dan Kewajiban Orang Meminjam

Jaminan dalam Pinjam Meminjam
Dalam hal pinjam-meminjam, pihak yang meminjamkan (kreditur) tentunya sangat mengharapkan ia akan memperoleh pelunasan dari debitur pada waktu yang telah ditentukan.

Untuk menjamin kepastian dari pengharapannya itu, maka pada Pasal 1131 KUH Perdata telah ditegaskan, segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.


Namun demikian, para kreditur selalu merasa kurang puas dengan pernyataan itu. Kreditur merasa jaminan seperti itu masih kurang aman, atau kurang cukup untuk menjamin pelunasan hutang debiturnya. Karena menurut anggapan mereka, selain barang debitur dapat habis atau dialihkan kepada orang lain, jaminan itu juga berlaku untuk beberapa orang kreditur. Maka tidak jarang dalam setiap perjanjian pinjam-meminjam uang si kreditur menginginkan agar si debitur menyatakan dengan tegas dan sungguh-sungguh akan kesanggupannya mengembalikan pinjaman tersebut. Malah sering terjadi atas pinjam-meminjam itu terlibat pihak ketiga yang berfungsi sebagai penjamin yang menjamin bahwa debitur akan melunasi pinjamannya.

Tentang hal ini Pasal 1824 KUH Perdata menentukan bahwa penanggungan seperti ini harus dinyatakan secara tegas dan tidak boleh dipersangkakan, namun walaupun demikian pernyataan secara tegas tersebut tidak harus tertulis tetapi boleh secara lisan.

Penanggung (penjamin) tidaklah dapat dituntut secara langsung untuk memenuhi perikatan, yang dalam hal ini membayar hutang-hutang debitur, manakala debitur tidak melunasi/membayar hutangnya, tetapi penjamin dapat meminta kepada debitur supaya disita terlebih dahulu barang-barang milik debitur, dan kemudian dijual untuk melunasi hutang tersebut. Dengan demikian jelaslah tanggung jawab si penanggung (penjamin) merupakan cadangan, dalam hal mana harta benda si debitur tidak cukup untuk melunasi hutangnya atau dalam hal debitur sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Kalau hasil lelang dari milik si debitur tidak mencukupi untuk membayar seluruh hutang si debitur, maka si penjamin diwajibkan untuk membayar hutang tersebut kalau perlu dengan menyita harta benda si penjamin.

Tegasnya, apabila seorang penjamin (penanggung) dituntut untuk membayar hutang-hutang debitur yang ditanggung olehnya, ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan sita terhadap barang-barang si debitur terlebih dahulu.

Si penjamin (penanggung) yang telah membayar hutang-hutang debitur dapat menuntut kembali pembayaran itu dari debitur (yang ditanggungnya). Penuntutan kembali ini dilakukan terhadap hutang pokok ataupun bunga serta biaya-biayanya. Juga ia berhak untuk menuntut atas penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu (Pasal 1839 KUH Perdata).

Selain menyertakan pihak ketiga sebagai penjamin untuk kelancaran pembayaran hutangnya debitur juga dapat menunjuk sejumlah barang bergerak tertentu sebagai jaminan pembayaran itu. Dalam KUH Perdata hal ini disebut dengan gadai. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpihutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpihutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpihutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gadai diletakkan atas benda-benda bergerak milik debitur, dan barang gadai harus berada di bawah kekuasaan debitur. Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata menegaskan bahwa apabila benda dibiarkan berada dalam kekuasaan debitur (pemberi gadai) maka gadai seperti itu tidak sah. Selanjutnya kreditur berhak didahulukan pelunasan pihutangnya dari hasil penjualan barang gadai itu daripada kreditur lainnya. Dengan demikian hal ini merupakan prioritas bagi kreditur, kecuali biaya yang telah dikeluarkan untuk melelang ataupun menyelamatkan barang gadai itu.

Undang-undang tidak membenarkan bahwa setelah debitur tidak melunasi hutangnya maka barang gadai berada pada kreditur, tetapi barang gadai itu harus dijual di tempat penjualan umum (lelang). Segala janji yang bertentangan dengan pasal itu adalah batal menurut hukum (Pasal 1154 KUH Perdata).

Selain barang-barang bergerak yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, debitur juga dapat menyerahkan barang-barang yang tidak bergerak. Jaminan seperti inilah yang disebut dengan hipotik. Menurut Pasal 1162 KUH Perdata, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya pelunasan suatu perikatan.

Suatu perjanjian untuk mengadakan hipotik, seperti juga dengan perjanjian-perjanjian jaminan pada umumnya, merupakan suatu perjanjian acessoir dan harus diadakan dengan akta otentik (notaris), sedangkan yang dapat dibebani dengan hipotik adalah benda-benda tidak bergerak.

Suatu hal yang penting dan yang membuat hipotik itu kuat adalah sifatnya yang melekat yang ditegaskan dalam Pasal 1198 KUH Perdata.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, yaitu tidak membayar hutangnya sebagaimana dijanjikan dalam perjanjiannya (pinjam-meminjam), maka debitur akan mengajukan permintaan kepada hakim supaya hipotik itu dieksekusi.

Pasal 1178 KUH Perdata melarang kreditur (pemegang hipotik) untuk memiliki benda yang dihipotikkan dan segala janji-janji yang seperti itu adalah batal demi hukum. Akan tetapi apakah kreditur berhak membeli barang hipotik itu?

Dalam hubungan ini Subekti berpendapat

“Menurut pendapat kami, ini diperbolehkan, karena membeli sesuatu berdasarkan suatu persetujuan yang pada umumnya menolong debitur, yaitu dalam halnya persil atau tanah yang dihipotikkan itu sukar dijual pada suatu pelelangan umum. Yang dilarang oleh undang-undang adalah suatu tindakan dari kreditur yang secara otomatis memiliki barang-barang jaminan secara langsung.” (Subekti (Subekti II), Jaminan -jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hal. 56.)

Peminjaman dengan Bunga

Pasal 1765 KUH Perdata menagatakan adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabis karena pemakainya. Bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan itu boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang (Pasal 1767 ayat (2) KUH Perdata).

Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka di penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang (Pasal 1768 KUH Perdata).

Dalam pinjam-meminjam yang menjanjikan bunga tidak terlepas dari faktor itikad baik. Faktor ini memberikan penilaian terhadap kejujuran sikap para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Hal ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh H. Ruhulessin yaitu

“Karena asas kebebasan berkontrak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada debitur, maka sudah sewajarnya bila kreditur (pihak yang meminjamkan) memberikan bunga pinjam yang seringan-ringannya. Dengan demikian sebagai alat atau dasar dalam menetapkan bunga yang tinggi. Itulah sebabnya asas kebebasan berkontrak ini perlu diiringi dengan itikad baik, supaya pihak yang meminjamkan tidak seenaknya saja melakukan kehendak atau perbuatan yang merugikan peminjam.” (H. Ruhulessin, Segenggam mengenai Pinjam Meminjam dengan Bunga yang Diperjanjikan, Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 5 Tahun XIII, September 1983, hal. 30.)


Sedapat mungkin pengenaan bunga yang terlalu tinggi sangat dihindarkan karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah negara dan sifat gotong royong masyarakat Indonesia.

Suatu perjanjian  yang tunduk kepada KUH  Perdata  menganut  asas kebebasan berkontrak, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Artinya asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang bila mereka menghendakinya yaitu dengan membuat ketentuan- ketentua khusus di dalam perjanjian yang mereka sepakati.

Namun demikian kebebasan tersebut tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi haruslah tidak merugikan kepentingan umum dan tidak menyalahi aturan yang ada. Apabila kedua pihak tidak menentukan lain di dalam perjanjiannya, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ynag terdapat dalam KUH Perdata bagi perjanjian mereka.

Salah satu masalah yang mempunyai hubungan dengan asas kebebasan berkonrak ini adalah tentang bunga yang diperjanjikan dalam hal pinjam-meminjam uang. Kedua pihak yang bersepakat bebas menentukan besarnya bunga sesuai dengan keinginan dan kesepakatan mereka (Pasal 1765 KUH Perdata).

Karena itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pinjaman uang adalah persetujuan yang berbentuk bebas, sehingga tidak jarang yang kuat ekonominya mengambil kesempatan untuk menekan yang lemah dengan menentukan bunga yang tinggi mengingat posisinya yang diperlukan si lemah.

Dan oleh karena itulah undang-undang yang ada sangat melindungi kepentingan umum, terutama kepentingan kreditur dan debitur sendiri. Jangan sampai ada salah satu yang dirugikan karena adanya kesepakatan mereka.

KUH Perdata di dalam Pasal 1767 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan mesti dinyatakan secara tertulis.

Dari kesimpulan di atas, M. Yahya Harahap menyimpulkan:

“Maka setiap bunga yang tidak tertulis harus dianggap tidak sah, sehingga apabila besarnya bunga yang diperjanjikan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, terhadap bunga tersebut hanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 1768 KUH Perdata, secara analogi:
  1. Kalau besarnya bunga tidak ditegaskan dalam bentuk tertulis, maka bunga yang dapat diminta hanyalah bunga undang-undang atau moratorium interesse yakni sebesar 6% pertahun. 
  2. Atau bunga yang hanya diperjanjika dengan lisan atau sama sekali bunga tidak ada diperjanjikan, dalam hal inipun bunga yang dapat diminta hanyalah moratorium interesse. (M. Yahya Harahap, op.cit, hal. 302.)
Hal yang perlu diketahui dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga adalah bahwa yang telah menerima pinjaman membayar bunga yang tidak diperjanjikan sebelumnya, maka ia tidak boleh menuntut kembali pembayaran itu atau mengurangi jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, maka uang yang kelebihan itu dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok (Pasal 1766 ayat (1) KUH Perdata).

Kesilapan pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak wajib diteruskan pembayarannya, tetapi setiap bunga yang diperjanjikan dibayar oleh si peminjam (Pasal 1766 ayat (2) KUH Perdata).

Hak dan Kewajiban Orang Meminjam

Lazimnya suatu perjanjian adalah bertimbal balik. Artinya, suatu pihak yang  memperoleh  hak-hak dari  perjanjian  itu,  juga  menerima  kewajiban- kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak  yang  dianggap  sebagai  kebalikan  dari  kewajiban-kewajiban  yang dibebankan kepadanya itu. Demikian juga dalam perjanjian pinjam-meminjam ini.

1. Kewajiban Orang yang Meminjam

Tentang kewajiban orang yang meminjamkan, diatur di dalam Bagian Kedua pada Bab XIII KUH Perdata yaitu dari Pasal 1759-1762 KUH Perdata.

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu apa yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUH Perdata).

Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu hakim berkuasa apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUH Perdata).

Kelonggaran tersebut, apabila diberikan oleh hakim, akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya, dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayarn itu. Penghukuman membayar bunga moratoir juga ditetapkan mulai tanggal tersebut dan tidak mulai dimasukkannya surat gugatan.

Kalau orang yang meminjamkan, sebelum menggugat di muka hakim, sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam, maka tidak pada tempatnya lagi kalau hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika perjanjian pinjam uang itu dibuat dengan akta otentik (notaris), maka jika diminta oleh penggugat, hakim harus menyatakan putusannya dapat dijatuhkan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau kasasi. (Subekti I, op.cit, hal. 127.)

Jika telah diadakan perjanjian bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang, akan mengembalikannya bila ia mampu untuk itu, maka hakim mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembalian (Pasal 1761 KUH Perdata).


2. Kewajiban Peminjam

Tentang kewajiban peminjam hanya diatur dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 1763 dan Pasal 1764 KUH Perdata). Kewajiban utama dari pihak peminjam adalah mengembalikan pinjaman kepada pihak yang meminjamkan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 1763 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuai diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

Pada dasarnya kewajiban peminjam yang tercantum dalam Pasal 1763 KUH Perdata seperti yang tersebut di atas merupakan penggolongan atau penegasan kembali dari Pasal 1754 KUH Perdata.

Tentang jumlah dan keadaan yang sama, M. Yahya Harahap menulis

“Menurut hemat kita yang dimaksud dengan pengertian serupa jenis dan keadaannya ialah barang serupa jenis dan kualitasnya karena itu barang/uang yang serupa jenis dan kualitasnya itulah yang dimaksud dengan serupa jenis dan keadaannya, sama artinya misalnya pengembalian beras yang serupa jenis dan kualitasnya.” (M. Yahya Harahap, op.cit, hal. 301.)

Pasal 1764 KUH Perdata menentukan bahwa bila pihak peminjam tidak mungkin lagi untuk mengembalikan barag dari macam dan keadaan yang sama dengan barang yang dipinjam semula maka ia diperbolehkan untuk membayar harga nilai barang tersebut dengan uang.

Dalam hal ini diperhatikan pada waktu dan tempat di mana barangnya harus dikembalikan, sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Seandainya waktu dan tempat ini tidak ditetapkan dalam perjanjian maka harus diperhatikan atau diambil harga barang pada waktu dan tempat di mana diterima pinjaman telah terjadi.

Berdasarkan Pasal 1764 KUH Perdata tadi, keharusan untuk mengembalikan barang yang macam dan keberadaannya sama seperti barang yang dipinjam semula tidaklah bersifat mutlak.

Daftar Pustaka Makalah Pinjam Meminjam

Jaminan Pinjam Meminjam dengan Bunga Hak dan Kewajiban Orang Meminjam Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment