Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 23 September 2015

Kedudukan Interpol sebagai Organisasi Internasional

Kedudukan Interpol sebagai Organisasi Internasional
Interpol adalah salah satu organisasi internasional. Kedudukan Interpol sebagai organisasi internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. Interpol merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB dengan 190 negara anggota. Sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Leroy Bennet, maka Interpol adalah organisasi internasional yang bersifat permanen, dibentuk oleh negara-negara secara sukarela yang memiliki anggaran dasar atau konstitusi yang memuat mengenai tujuan dan struktur organisasi tersebut. Interpol juga memiliki badan perwakilan dan sekretariat permanen yang melaksanakan fungsi administratif , penelitian dan informasi yang berkesinambungan.


Kekuasaan tertinggi dalam organisasi Interpol terletak pada Majelis Umum dan Komite Eksekutif, organ ini memberikan pertimbangan dan mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan pengawasan. Selain itu juga mengadakan pertemuan secara berkala. Departemen-departemen terdapat pada Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan-keputusan dan rekomendasi yang telah disahkan oleh organ tertinggi tersebut serta mempunyai hubungan yang erat dengan masing-masing NCB dari negara anggota dalam rangka melaksanakan kerjasama kepolisian. NCB merupakan badan nasional yang bertanggung jawab sebagai penghubung antara negara anggota dan Sekretariat Jenderal. Berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar, maka struktur organisasi Interpol adalah sebagai berikut :

a) Majelis Umum (General Assembly)
Majelis Umum terdiri dari delegasi-delegasi yang ditunjuk oleh pemerintah negara-negara anggota. Majelis umum adalah badan tertinggi dari

Interpol yang mengambil keputusan-keputusan utama seperti kebijaksanaan umum, sumber daya yang diperlukan untuk kerjasama internasional, metode kerja, keuangan dan program kegiatan. Majelis umum juga memilih pejabat-pejabat organisasi. Secara umum, Majelis Umum mengambil keputusan melalui mayoritas sederhana dalam bentuk rekomendasi atau resolusi. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Untuk lebih memahami fungsi dari Majelis Umum, maka dapat kita lihat dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ICPO-Interpol , yaitu :  (www. interpol.int ,Constitution and General Regulations, diakses pada tanggal 2 Maret 2014)

  1. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam konstitusi. 
  2. Untuk menentukan prinsip-prinsip dan langkah-langkah umum yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Anggaran Dasar. 
  3. Untuk memeriksa dan menyetujui program umum kegiatan yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal untuk tahun mendatang. 
  4. Untuk menentukan peraturan lain yang dianggap perlu. 
  5. Untuk memilih pejabat dalam melaksanakan tujuan seperti yang disebutkan dalam konstitusi. 
  6. Untuk mengambil keputusan dan membuat rekomendasi kepada negara-negara anggota tentang hal-hal yang merupakan fungsi dari organisasi. 
  7. Untuk memeriksa dan menyetujui setiap perjanjian yang dibuat dengan organisasi lain. 



b) Komite Eksekutif (Executive Committee)
Komite eksekutif memiliki 13 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum dari para delegasi negara-negara anggota. Presiden dari organisasi dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Ia memimpin Majelis Umum dan sidang Komite Eksekutif, menjamin pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh organisasi dan melaksanakan hubungan yang erat dengan Sekretariat Jenderal. 3 orang wakil presiden dan 9 anggota luar biasa, yang dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Ketiga belas anggota Komite Eksekutif tersebut dipilih berdasarkan keseimbangan geografi dan harus dari negara yang berbeda-beda. Komite Eksekutif mengadakan pertemuan tiga kali setahun untuk menjamin pelaksanaan keputusan organisasi, menyusun agenda sidang umum, menyetujui program kegiatan dan rencana anggaran sebelum diajukan kepada Majelis Umum dan mengadakan pengawasan terhadap manajemen Sekretariat Jenderal.

Sekretariat Jenderal adalah badan administratif dan teknik yang bersifat tetap dan melalui badan-badan inilah kegiatan Interpol dilaksanakan. Badan ini melaksanakan keputusan yang diambil dalam sidang umum dan Komite Eksekutif melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional, membangun pusat informasi tentang penjahat dan kejahatan serta melaksanakan hubungan dengan lembaga-lembaga baik nasional maupun internasional.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh sekretaris jenderal dan dibantu oleh personil bidang teknik dan administratif, yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan organisasi. Sekretariat Jenderal terdiri dari Kantor Eksekutif dan empat bagian yang masing-masing bertanggungjawab terhadap tugas yang spesifik. (Sardjono,Op. Cit., hal. 17.)
  1. Kantor eksekutif sekretariat jenderal
    Merupakan unit bantuan teknik dan administratif yang membantu sekretaris jenderal dalam melaksanakan tugasnya.
  2. Divisi I (administrasi umum)
    Divisi ini bertanggung jawab terhadap pembukuan keuangan organisasi, memimpin staf, menyiapkan perlengkapan dan pelayanan umum serta menyiapkan Sidang Umum dan pertemuan-pertemuan lain yang diselenggarakan Interpol.
  3. Divisi II (divisi polisi)
    Divisi ini bertanggung jawab terhadap pusat informasi polisi dan penanganan kasus-kasus kejahatan internasional. Divisi ini juga mengatur proses komputerisasi informasi dan sistem arsip elektronik dan menjamin bahwa peraturan-peraturan penghapusan internal diterapkan terhadap file-file, draft pencarian internasional (draft international notice) dan ringkasan kasus-kasus kriminal. Divisi II terdiri dari 4 sub divisi, yaitu :

    Sub Divisi 1, yaitu menangani kejahatan umum (kejahatan terhadap orang dan harta benda, kejahatan terorganisir, terorisme).
    Sub Divisi 2, menangani kejahatan ekonomi dan keuangan (penipuan, pemalsuan uang).
    Sub Divisi 3, menangani kejahatan peredaran gelap narkotika.
    Sub Divisi 4, menangani intelijen kriminal.
  4. Divisi III (Divisi Pelatihan dan Pendidikan)Divisi ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menerbitkan statistik kejahatan, menulis laporan kerja, menerbitkan majalah polisi reserse internasional, mewakili Interpol dalam konferensi-konferensi internasional, serta melakukan penelitian dan analisa terhadap prosedur yang digunakan oleh kepolisian negara anggotanya.
  5. Divisi IV (Divisi Bantuan Teknik)Divisi bertanggung jawab untuk mempelajari, mengembangkan dan menerapkan teknologi komputer dan telekomunikasi yang penting bagi kerjasama organisasi.

d) Biro Pusat Nasional (National Central Bureau)

Pengalaman memperlihatkan bahwa ada tiga faktor utama yang cenderung menghambat kerjasama internasional. Hambatan utama adalah perbedaan struktur kepolisian, yang sering mempersulit negara lain untuk mengetahui departemen manakah yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai suatu kasus. Kedua, adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh tiap-tiap negara. Hambatan yang ketiga adalah sistem-sistem resmi prosedur yang beraneka ragam.

Dalam usaha memecahkan masalah-masalah ini diputuskan bahwa pemerintah dari tiap-tiap negara anggota harus mengangkat suatu lembaga kepolisian permanen untuk bertindak sebagai NCB Interpol untuk melaksanakan kerjasama internasional.

Pengangkatan NCB di setiap negara anggota ditentukan dalam konstitusi ICPO-Interpol yang terdapat pada Pasal 31-33. (Pasal 31-32 Interpol Constitution.) Tugas utama dari NCB adalah menjamin pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Dalam banyak kasus, lembaga yang dipilih adalah lembaga tingkat tinggi dengan kekuasaan luas yang mampu menjawab setiap permintaan dari Sekjen atau dari NCB lain. Staf NCB adalah anggota polisi dari masing-masing negara atau pegawai pemerintah yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang negara yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan NCB dapat dirinci sebagai berikut :
  1. Mengumpulkan dokumen dan intelijen kriminal yang memiliki hubungan langsung dengan kerjasama kepolisian internasional dari sumber-sumber negara mereka dan mengedarkannya kepada Sekjen dan NCB lainnya. 
  2. Menjamin bahwa tindakan-tindakan ataupun operasi-operasi yang diminta oleh NCB negara lain dijalankan di negara tersebut. 
  3. Menerima permintaan-permintaan informasi, pengecekan dan lain-lain dari NCB negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut. 
  4. Mengirimkan permintaan kerjasama internasional atas keputusan pengadilan atau atas permintaan kepolisian negara yang bersangkutan kepada NCB negara lainnya. 
  5. Kepala-kepala NCB menghadiri Sidang Umum Interpol sebagai delegasi dari negaranya dan menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang dijalankan di negaranya. 



e) Penasehat (Advisers)
Untuk membantu kasus-kasus khusus, Interpol dapat berkonsultasi dengan para penasehat yang diangkat oleh Komite Eksekutif. Para penasehat ini bertugas selama tiga tahun dan merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing yang dapat berguna bagi kepentingan organisasi.

f) Komisi Pengawasan Data-data Interpol (The Commission for the Control of INTERPOL’s Files). 
Komisi ini merupakan badan yang independen yang bertugas untuk :  (www.interpol.int , Interpol’s Structure, diakses pada tanggal 2 Maret 2014)

  • Memastikan bahwa pengambilan informasi pribadi oleh Interpol sesuai dengan ketentuan dari organisasi. 
  • Memberikan nasehat kepada Interpol atas setiap kegiatan atau operasi, seperangkat aturan atau hal lain yang melibatkan pengolahan data-data pribadi. 
  • Memproses permintaan atas informasi yang terdapat dalam data Interpol. Badan-badan Interpol di atas yang sangat berperan penting untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam konstitusinya. Interpol menjalankan fungsi-fungsi organisasinya sesuai dengan anggaran dasarnya yang kemudian memberikan kedudukan Interpol sebagai legal person, baik dalam lapangan hukum internasional maupun hukum nasional. 


Sebagai suatu organisasi internasional, Interpol juga mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Sebagai contoh, antara Interpol dan PBB, juga mengadakan kerjasama khususnya mengenai masalah hak asasi manusia dan pencegahan kriminal serta pengadilan pidana.  (Sardjono, Op. Cit., hal. 35.)

Interpol juga dapat berbagi informasi dengan badan-badan yang berada di bawah naungan PBB seperti WHO, UNESCO dan lain-lain. Selain itu, Interpol juga dapat mengirim perwakilan-perwakilan dalam sidang-sidang yang diadakan oleh organisasi privat dengan pokok pembahasan yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian. Hal-hal tersebut di atas mencerminkan bahwa eksistensi Interpol sampai saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat internasional dalam menjalin kerjasama untuk memberantas kejahatan berdimensi internasional.

Sama hal sebagai subjek hukum internasional, sama seperti Negara, tidak semua Negara dapat menjadi subjek hukum internasional. Demikian juga dengan organisasi internasional. Tidak semua organiasi internasional dapat menjadi subjek hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu organisasi internasional haruslah memenuhi pesyaratan tertentu, yaitu: (Bowett, D.W., Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. hal 5)
  1. Harus dapat dibuktikan bahwa organiasi internasional tersebut mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang dapat dilihat dari perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya organisasi tersebut; 
  2. Harus dilihat perkembangan organisasi tersebut dalam masyarakat internasional; 
  3. Bentuk atau susunan organisasi internasional tersebut apakah memiliki secretariat jenderal dan lain-lain; 
  4. Organisasi internasional tersebut tidak boleh bertentangan dengan Piagam PBB. 


Setelah melihat uraian tentang ciri-ciri dari organiasi internasional di atas, maka dapat dikatakan bahwa ICPO adalah salah satu organisasi internasional. Kedudukan ICPO sebagai organisasi internasional telah diakui oleh masyarakat internasional. ICPO merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah PBB dengan 190 negara anggota. Sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Leroy Bennet, maka ICPO adalah organisasi internasional yang bersifat permanen, dibentuk oleh Negara-negara secara sukarela yang memiliki anggaran dasar atau konstitusi yang memuat mengenai tujuan dan struktur organisasi tersebut. ICPO juga memiliki badan perwakilan dan sekretariat permanen yang melaksanakan fungsi administratif, penelitian dan informasi yang berkesinambungan.

Daftar Pustaka Makalah Kedudukan Interpol sebagai Organisasi Internasional

Kedudukan Interpol sebagai Organisasi Internasional Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment