Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 28 September 2015

Macam Macam Hak Kebendaan Menurut KUH Perdata

Macam-Macam Hak Kebendaan Menurut KUHPerdata
Adapun macam-macam hak kebendaan menurut KUHPerdata secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yakni antara lain sebagai berikut :
  1. Hak Milik Pasal 570KUHPerdata 
  2. Bezit  Pasal 529 KUHPerdata 
  3. Hak-Hak Kebendaan di atas kebendaan milik orang lain. (recht op een anders zaak/Jura in re aliena/right over another property) E. Utrecht, Moh Saleh Djindang, Op.cit, hal 288  tidak berhak atasnya, Wildan Suyuthi,2004, Sita Eksekusi Praktik Kejurusitaan Pengadilan, Jakarta, Tatanusa, hal 23



Hak Milik 

Hak milik atas suatu kebendaan merupakan hak yang paling kuat atau paling penuh diantara hak-hak yang lainnya. Hak milik yang bersifat penuh tersebut diakui oleh hukum karena dianggap merupakan bagian dari hak asasi manusia Pasal 17 Universal Declaration of Human Right menyebutkan “everyone has the right to own property alone as well as in association with others” . Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Macpherson yang menyebutkan ”property is not thought to be a right because it is an enforceable claim : it is an enforceable claim because it is thought to be human right”

Hak milik ini dulunya pada zaman kolonial Belanda disebut sebagai Eigendom.

Menurut ketentuan Pasal 570 KUHPerdata menyebutkan “hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan peraturan per undang-undangan”.

Dari ketentuan Pasal 570 KUHPerdata tersebut dapatlah dilihat bahwa suatu hak milik walaupun bersifat terkuat atau terpenuh tetapi tetap bersifat terbatas yakni dibatasi oleh undang-undang, peraturan umum, dan tidak menggangu hak-hak orang lain, selain dibatasi oleh ketiga hal tersebut , hak milik juga dapat dicabut untuk kepentingan umum. Hak kebendaan merupakan hak yang paling lengkap dan paling kuat karena disebabkan oleh 2 unsur yaitu E. Utrecht, Moh Saleh Djindang, Op.cit, hal 288  :
  1. Hak milik adalah hak atas benda sendiri (recht op eigen zaak) yakni benda itu merupakan kepunyaan dari yang berhak. Hak-hak kebendaan lain hanya menjadi hak-hak atas kebendaan orang lain/subjek hukum lain (recht op een anders zaak). 
  2. Hak milik memberikan kepada yang berhak 2 kekuasaan, yakni : 
    • Kekuasaan untuk memungut kenikmatan bendanya , dan . 
    • Kekuasaan untuk mengasingkan seperti menjual, memberi, menghibahkan, menukar dll 


Dahulunya hak milik (eigendom) dipandang sebagai suatu hak yang sungguh-sungguh “mutlak”, dalam arti tak terbatas, tetapi dalam zaman terakhir ini dimana-mana timbul pengertian tentang asas kemasyarakatan (sociale functie) dari hak tersebut. Juga undang-undang Pokok Agraria ( UU No 5 Tahun 1960) menonjolkan asas kemasyarakatan hak milik itu dengan menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang sudah tidak dapat lagi berbuat sewenang-wenang lagi dengan hak milikinya sendiri.Subekti, 1982Op cit , hal 69-70.  Sifat sosial dari hak milik ini dapat dilihat di dalam ilustasi perkara “schoorsteen-arrest” di Perancis, dimana dalam perkara tersebut telah dikalahkan seseorang yang membuat suatu pipa asap di atas atap rumahnya yang ternyata tidak ada gunanya dan hanya dimaksudkan untuk mengganggu tetangganya agar orang ini kehilangan suatu pemandangan yang indah. Hakim menyatakan perbuatan tersebut sebagai “misbruik van recht“ dan memerintahkan untuk menyingkirkan pipa asap tersebut. Ibid. 

Menurut ketentuan Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan bahwa “ hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”. Dari ketentuan Pasal 584 KUHPerdata tersebut maka dapatlah dilihat bahwa hak milik atas suatu kebendaan tertentu hanya dapat didapatkan melalui 5 cara yakni antara lain sebagai berikut :
  1. Pengambilan (contoh : membuka tanah, memancing ikan, dll) 
  2. Perlekatan (netrekking) , yaitu jika suatu benda bertambah besar atau berlipat karena perbuatan alam, (contoh : tanah bertambah besar sebagai akibat gempa bumi, kuda beranak , pohon berbuah, dll) 
  3. Lewat Waktu (verjaring) 
  4. Pewarisan baik karena undang-undang maupun surat wasiat. 
  5. Penyerahan ( “overdracht” atau “levering” ) berdasarkan suatu titel pemindahan hak yang berasal dari seorang yang berhak memindahkan eigendom 


Bezit 

Pengertian tentang bezit di dalam KUHPerdata dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 529 KUHPerdata yang mana Pasal 529 KUHPerdata tersebut menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri”. Sedangkan menurut Prof Subekti yang dimaksud dengan bezit adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Pihak yang menjalankan bezit adalah subjek hukum yang pada kenyataannya mempunyai hak kuasa, jadi merupakan kekuatan nyata atas suatu benda sehingga benda itu kepunyaannya sunguh-sunguh. E. Utrecht, Moh Saleh Djindang Op.cit hal 291

Perkatan bezit berasal dari kata zitten sehingga secara letterlijk berarti “menduduki”. Untuk bezit diharuskan adanya 2 anasir yakni adanya penguasaan atas suatu benda tertentu dan adanya niat atau maksud untuk memiliki benda tersebut. Bezit harus dibedakan dengan detentie yakni suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda tertentu karena adanya suatu hubungan hukum tertentu dengan orang lain yang memiliki benda tersebut. Misalkan dalam hubugan sewa menyewa, Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan “sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. seorang penyewa rumah, yang mana si penyewa dalam hal ini menguasai rumah yang disewakan oleh pihak yang menyewakan, dalam hal ini si penyewa dianggap tidak memiliki maksud untuk memiliki benda yang berada di dalam penguasaannya tersebut yakni berupa rumah. Subekti, 1995, Op.cit 

Sedangkan di dalam sistem hukum common law hak yang serupa dengan bezit adalah apa yang disebut sebagai chattel. Chattel sendiri di dalam sistem hukum common law dibagi menjadi 2 yakni chattel real dan chattel personal.James Schouler,1907,Law of Personal Property, Boston, Little Brown and Company. Hal 4.  James Scholer menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan chattel real adalah “chattels real are interests less than freehold, which are annexed to or concern real estate” Ibid hal 5 . Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan chattels real adalah kepentingan yang kurang penuh bila dibandingkan dengan hak milik atas benda tidak bergerak yang diduduki atau dikuasai dan menyangkut tentang benda-benda bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan chattels personal Ibid hal 6 adalah,”....are, properly an strictly speaking, things movable, which may be carried about byt the owner. And which accompany him at law whereever he may go. Animals, household goods, stock in trade, money and jewels, are chattels personal. So also are bill and notes, certificates of public debt, corporation shares, legacies, laon on collateral,security, and indeed, debts demands, and claims generally”. Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan chattels personal adalah suatu kepentingan atas suatu benda bergerak yang mungkin dibawa oleh si pemilik, dan yang menemaninya dalam hukum kemanapun si pemilik pergi

Dari pemahaman tersebut dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan bezit dan chattels merupakan hak yang dapat berupa hak atas benda bergerak ataupun hak atas benda tidak bergerak.


3.  Hak-Hak Kebendaan di atas kebendaan milik orang lain. (Jura in re Aliena)

Hak-hak kebendaan di atas kebendaan milik orang lain adalah suatu hak yang dimiliki oleh seseorang atas suatu kebendaan tertentu yang benda tersebut merupakan benda milik orang lain. Hak tersebut memberikan kekuasaan/kewenangan bagi pemegangnya untuk mengusai atau mengambil manfaat dari benda tersebut. Keadaan dimana suatu pihak tertentu menguasai benda tersebut secara nyata disebut sebagai detentie.Subekti,1995 Op.cit hal 63 Adanya suatu hak-hak kebendaan di atas kebendaaan milik orang lain itu selalu muncul karena adanya hak yang dimiliki oleh si pemegang hak milik atas suatu kebendaaan untuk memberikan hak yang sifatnya terbatas atas benda yang dimilikinya tersebut. Hak yang dimiliki oleh seseorang atas suatu kebendaan milik orang disebut sebagai jura in re aliena.

Beberapa hak yang merupakan atau tergolong sebagai hak kebendaan di atas kebendaan milik orang lain antara lain sebagai berikut :
a. Hak guna bangunan. 
b. Hak tanggungan 
c. Hak gadai. 
d. Dll 

a.Hak guna bangunan
Hak guna bangunan secara sederhananya dapat dimengerti atau dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mendirikan suatu bangunan di atas tanah hak milik orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

Pokok Agraria yang antara lain menyebutkan bahwa “Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”.

b. Hak Tanggungan
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaima dimaksud dalam undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak tanggungan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari penjualan atas benda yang dibebankan hak tanggungan tersebut.Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan “Apabila debitor cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. 

c. Hak Gadai
Hak Gadai adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan jaminan bagi utang seseorang. Subekti, 1982, Op.cit, hal 77 Hak Gadai sendiri menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata berarti suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.


Dari pengertian gadai yang termaktub dalam Pasal 1150 tersebut maka dapatlah dipahami bahwa benda yang dijadikan objek gadai tersebut haruslah berada di bawah kekuasaan kreditur. Bahkan apabila benda yang dijadikan objek gadai tersebut lepas dari kekuasaan kreditur, maka hak gadai tersebut lepas, kecuali benda itu diambil dari kekuasaan, maka kreditur tersebut berhak menuntut kembali benda yang dijadikan objek gadai tersebut menurut ketentuan Pasal 1977 alinea kedua. Pasal 1152 KUHPerdata.

Daftar Pustaka Macam Macam Hak Kebendaan Menurut KUH Perdata

Macam Macam Hak Kebendaan Menurut KUH Perdata Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment