Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Para Pihak

Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Para Pihak

Setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya atau dengan kata lain konflik merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.


Sebagai gejala sosial konflik adalah suatu proses sosial dimana setiap orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekuasaan. Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 95.

Sebuah konflik akan berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bila mana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik.

Berkenaan dengan itu, berikut ini beberapa tipologi penanganan konflik yang dalam ADR dikelompokkan menjadi beberapa tahapan:Mas Achmad Sentosa & wiwik Awiati, Mediasi dan Perdamaian, Mahkamah Agung RI, 2004, hal. 29
  1. Penghindaran Konflik (Conflict avoidance) 
  2. Pencegahan Konflik (Conflict prevention) 
  3. Pengelolaan Konflik (Conflict management) 
  4. Resolusi Konflik (Conflict resolution) 
  5. Penyelesaian Konflik (Conflict settlement) 


Demikianpun ”kata konflik” dalam ADR bisa dilihat sebagai: ibid 

1. Konflik sebagai persepsi 
Konflik diyakini dan dipahami ada disebabkan kebutuhan, kepentingan, keinginan, atau nilai-nilai dari seseorang berbeda / tidak sama dengan orang lain. 

2. Konflik sebagai perasaan 
Konflik sebagai reaksi emosional terhadap situasi atau interaksi yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan. Reaksi emosional ini diwujudkan dengan rasa takut, sedih, pahit, marah, dan keputusan atau campuran perasaan-perasaan di atas. 

3. Konflik sebagai tindakan 
Konflik sebagai tindakan merupakan ekspresi perasaan dan pengartikulasian dari persepsi ke dalam suatu tindakan, untuk mendapatkan suatu kebutuhan  (kebutuhan dasar, kepentingan dan kebutuhan akan identitas) yang memasuki wilayah orang lain.

Dengan ilustrasi beberapa konflik tersebut, kemudian bagaimana cara pencegahan dan penyelesaian sengketanya, hendaknya kita cermati, bahwa cara terbaik agar sengketa tidak terjadi adalah menjamin bahwa masing-masing pihak mengetahui apa yang diinginkan pihak lain dan menangkap dengan jelas, misalnya perjanjian tertulis diantara para pihak. Di samping itu meningkatkan pengetahuan masing-masing pihak tentang kepentingan orang lain akan dapat menurunkan peluang terjadinya suatu sengketa. Perlu diingatkan bahwa sengketa dapat dengan mudah terjadi, apabila masing-masing pihak tidak salingmengenal antara satu sama lain dan bila mereka memaksakan format bisnisnya yang baru atau bila mereka berasal dari budaya yang berbeda.

Sedangkan cara penyelesaian sengketa menurut Richard Hill ada empat, yaitu : pertama, satu pihak atau lebih sepakat untuk menerima suatu situasi, dimana kepentingan mereka tidak terpenuhi seluruhnya. Kedua, pihak-pihak mengajukan situasi atau persyaratan secara lengkap kepada orang atau panel, yang akan memutuskan kepentingan mana yang harus dipenuhi dan kepentingan mana yang tidak dipenuhi. Pada umumnya, orang atau panel yang tidak memihak tersebut akan merujuk kepada aturan-aturan atau pedoman yang telah ada dan yang telah disepakati oleh semua pihak atau sedikitnya sudah diketahui oleh semua pihak. Ketiga, persepsi satu pihak atau pihak lain berubah, sehingga tidak ada perbedaan kepentingan. Keempat, kepentingan suatu pihak atau kepentingan pihak lain berubah, sehingga tidak ada perbedaan kepentingan.

Cara menyelesaikan sengketa (konflik) yang telah diekspresikan dan dimanifestasikan kedalam bentuk tuntutan, sanggahan atau pembelaan tidak lagi konflik terbatas pada persepsi dan perasaan, tetapi sebagai suatu aksi atau tindakan dengan mendasarkan pada norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan konsensual (melalui consensus), ajudikatif (Pengadilan atau arbitrase), atau kombinasi antara konsensual dan ajudikatif (hibrida).

Dalam proses penyelesaian sengketanya menggunakan opsi atau kombinasi bentuk-bentuk ADR sebagai proses penyelesaian sengketa, tergantung pada tahap atau bentuk-bentuk mana akhirnya keputusan tercapai.

Dari segi pembagian Alternatife Dispute Resolution, dibagi dalam dua bentuk yaitu Alternatif to Litigation terdiri atas negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan alternatife to adjudication terdiri atas negosiasi dan mediasi.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa mediasi merupakan sarana penyelesaian sengketa dan suatu strategi dalam proses penyelesaian sengketa.

Sebagai suatu strategi mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan menggunakan mediasi sebagai sarana dan strategi penyelesaian sengketa maka akan didapatkan keuntungan seperti yang disebutkan oleh Christopher W. Moore, yaitu keputusan yang hemat, penyelesaian secara cepat, hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak, kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan ”Customized”, Praktek dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif, tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga, pemberdayaan individu (Personal Empowermen). Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah, keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan, kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang kalah, keputusan berlaku tanpa mengenal waktu. Rahmadi Usman, Op.cit, hal 83-85

Di samping kelebihan-kelebihan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa, Munir Fuady menyebutkan juga kelemahan-kelemahan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa, yaitu :
  1. Biasa memakan waktu yang lama. 
  2. Mekanisme eksekusi yang sulit, karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak. 
  3. Sangat digantungkan dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketanya sampai selesai. 
  4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya. 
  5. Jika lawyer tidak dilibatkan dalam proses mediasi, kemungkinan adanya fakta-fakta hukum yang penting tidak disampaikan kepada mediator, sehingga putusannya menjadi bias. Ibid, hal 86

Kritik Mendunia Terhadap Peradilan

Yang dimaksud dengan kritik ”mendunia” adalah kritik yang merata di seluruh penjuru dunia. Memang benar, terutama sejak tahun 1960, muncul berbagai kritik yang ditujukan terhadap kedudukan dan keberadaan peradilan. Seluruh pelosok dunia melancarkan kritik atas peran peradilan. Oleh karena itu perlu diperingatkan, kritik yang muncul terhadap peradilan bukan gejala yang tumbuh di Indonesia saja. Tetapi menyeluruh dan merata di seluruh dunia. Apalagi setelah tahun 1980. Kritik yang dilontarkan semakin deras bertubi-tubi. Tidak hanya di negara-negara berkembang. Di Negara-negara industri maju, jauh lebih gencar kritik yang diajukan masyarakat pencari keadilan. Bahkan terutama dari kelompok ekonomi. Kalangan masyarakat Amerika menuding, hancurnya perekonomian nasional, disebabkan mahalnya biaya peradilan. Seperti yang ditulis Tony MC Adams ”Law has become a very big American business”. Pada tahun 1985, total pendapatan pengacara di Amerika, berjumlah $ 64,5 miliar.M.Yahya Harahap, Op.cit, hal 239

Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahalnya biaya berperkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya terjadi di Amerika, melainkan terjadi di semua negara. Kritik tergantung dari berbagai negara terangkum dalam uraian sebagai berikut:

1. Lambatnya penyelesaian sengketa. 
Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya adalah lambat (waste of time). Proses pemeriksaan bersifat sangat formal (formalistic) dan teknis  (technically). Selain dari pada itu, arus perkara semakin deras, sehingga peradilan dijejali dengan beban yang terlampau banyak (overloaded). Kenyataan tentang lambatnya penyelesaian perkara telah dikemukakan oleh J. David Reitzel ”the is a long wait for litigants to get trial”. Jangankan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk memulai pemeriksaan saja, harus antri dan menunggu. Kenyataan itupun telah dikemukakan oleh Heteger Muller ”the advent of litigious society and the increasing case loads and delays that this generate are already matterr of public concern”

2. Mahalnya biaya perkara. 
Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa. Semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Orang berperkara di Pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran (litigation paralize people). 

3. Peradilan tidak tanggap. 
Pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif (unresponsive) dalam menyelesaikan perkara. Hal itu disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan suatu kebutuhan para pihak yang berperkara dan umum atau masyarakat menganggap pengadilan sering tidak berlaku adil (unfair). 

4. Putusan Pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah. 
Sering putusan pengadilan tidak mampu memberi penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. Putusan pengadilan tidak mampu memberi kedamaian dan ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara. Yang muncul dari putusan pengadilan:
  • Tidak bersifat PROBLEM SOLVING di antara pihak yang bersengketa, 
  • Tetapi menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan: 
    • Menempatkan salah satu pihak pada posisi PEMEGANG (the winner), 
    • Dan menyudutkan pihak yang lain sebagai pihak yang KALAH (the losser). 
  • Selanjutnya, dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah, bukan  kedamaian dan ketentraman yang timbul, tetapi pada diri pihak yang kalah, timbul dendam dan kebencian.


Di samping itu ada pula putusan Pengadilan yang membingungkan dan tidak memberi kepastian hukum (uncertanty) serta sulit untuk diprediksikan (unpredictable).

5. Kemampuan hakim yang bersifat generalis. 
Para Hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya pengetahuan dibidang hukum saja, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas diberbagai bidang. 

Sebenarnya masih banyak kritik yang dapat dikemukakan akan tetapi dari deskripsi yang telah diuraikan di atas dapat memberikan gambaran betapa kompleknya permasalahan yang ada di lembaga peradilan tersebut. Meskipun kedudukannya dan kebenarannya sebagai pressure valve and the last ressort dalam mencari kebenaran dan keadilan, kritikan-kritikan tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi dalam sengketa bisnis, dituntut suatu penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta bersifat informal procedure.

Jika kecaman yang diarahkan ke Pengadilan dihubungkan dengan ungkapan – ungkapan yang melekat pada Pengadilan, masih pastaskah mempertahankan Pengadilan sebagai the first resort and the last ressort penyelesaian sengketa bisnis pada masa mendatang? Apakah tidak perlu dicari dan dikembangkan bentuk-bentuk penyelesaian baru sebagai alternatif seperti Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang berada di luar Pengadilan, dimana prinsip dari ADR salah satunya adalah cepat dan biaya murah.

Kritikan yang dilancarkan kepada lembaga Pengadilan memang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Negara-negara industri maju. Tetapi perkembangan masyarakat yang menuntut kecepatan, kerahasiaan, efisien dan efektif serta menjaga kelangsungan hubungan yang telah ada, tidak dapat memberikan win – win solution dan menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan seperti dalam konsep penyelesaian sengketa alternatif mendapat sambutan yang positif, terutama di dunia bisnis.

Daftar Pustaka Makalah Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa

Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Para Pihak Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment