Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat UUD 1945 Pemilihan Umum Sebagai Sarana Sistem dan Tujuan

Pemilihan Umum Sebagai Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat - Seperti dikemukakan Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.(Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, Op.Cit., hal. 328) Rakyatlah yang menentukan corak dan bagaimana cara pmerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menetukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam suatu negara yang kecil, yang jumlah penduduknya sedikit, dan juga dengan luas wilayah yang tidak begitu besar, kedaulatan rakyat yang seperti ini tidak dapat berjalan dengan semurni-murninya atau tidak berkalan dengan sepenuhnya. Apalagi di negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar dan ditambah lagi dengan luas wilayah yang besar pula, sangat tidak mungkin untuk menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang untuk menentukan jalannya pemerintahan. Ditambah lagi dalam konteks masyarakat modern seperti sekarang ini dimana kehidupan sudah sangat berkembang dinamis dan kompleks, masing-masing rakyat memiliki ragam pekerjaan dan spesialisasi yang perbedaannya sudah semakin tajam, termasuk juga perbedaan tingkat kecerdasan antar individual dalam masyarakat. Hal-hal seperti ini menyebabkan kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni, namun dengan tetap dalam kondisi bahwa kedaulatan rakyat itu harus ditegakkan, kompleksitas seperti ini berujung pada pembenaran bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (representation).


Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Di dalam demokrasi perwakilan ini yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah para wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat atau biasa juga disebut parlemen. Para wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan merekalah yang kemudian menentukan corak dan jalannya pemerintahan suatu negara, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka waktu yang pendek maupun dalam  waktu  yang  panjang.  Hal  seperti  yang  dikatakan  Rousseau  sebagai   pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui kehendak hukum (volunte generale).(Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), Visimedia, Jakarta, 2009, hal. 46.)

Agar wakil-wakil rakyat itu benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan oleh rakyat sendiri, yaitu melalui suatu mekanisme yang dinamakan pemilihan umum (general election) yang merupakan pelaksanaan kehendak seluruh rakyat secara politik (volunte de tous). Jadi pemilihan umum adalah tidak lain sebagai cara untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh sebab itu, bagi suatu negara yang mengaku sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (general election) yang demokratis itu merupakan ciri penting dan harus dilaksanakan dalam waktu-waktu yang tertentu. Pengertian pemilu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.(Pasal 1 Angka 1 UU No. 10 Tahun 2008) Dari pengertian ini saja kemudian dapat kita tarik suatu pemahaman bahwa konstitusi memang mengehendaki pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Peserta pemilihan umum dapat bersifat kelembagaan atau perseorangan calon wakil rakyat. Perseorangan apabila calon wakil rakyat itu mencalonkan diri secara pribadi. Akan tetapi yang pribadi itu memerlukan suatu mesin politik untuk mendukung pencalonannya dan sebagai mesin kampanye pencalonannya yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang seperti itulah yang biasanya disebut sebagai partai politik, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan rekrutmen politik, komunikasi politik, pendidikan politik, dan sebagainya. Partai politik sangat terkait erat dengan kegiatan pemilihan umum, bahkan dikatakan bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi yang sangat penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara rutin dan periodik melaksanakan pemilihan umum.(Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal. 170.)

Ada beberapa alasan mengapa sangat penting bagi pemilihan umum untuk dilaksanakan secara berkala.(Jimly Asshiddiqie, Ibid., hal. 171.) Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat tidak akan selalu sama untuk jangka waktu yang panjang dalam artian bahwa kondisi kehidupan rakyat itu bersifat dinamis sehingga aspirasi mereka akan aspek kehidupan bersama juga akan berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin saja terjadi dalam jangka waktu tertentu rakyat menghendaki agar corak dan jalannya pemerintahan harus berubah, hal ini dapat kita pahami dengan melihat proses amandemen UUD 1945 dan dihubungkan dengan teori resultante  dari K.C. Wheare yang menyatakan bahwa kondisi masyarakat pada suatu masa tertentu memiliki aspek pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan konstitusi. Kedua, disamping pendapat rakyat dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika internasional maupun karena dinamika dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dapat juga disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula belum tentu memiliki sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Dan keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur dengan maksud untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun di cabang kekuasaan legislatif.

Untuk menjamin siklus kekuasaan yang besifat teratur itu diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala sehingga demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdi kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien. Jadi, dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang beraturan itulah kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudakan dengan baik.

Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitamasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu puhak, suatu pemerintahan haruslah terbentuk  berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus legitimate, dalam arti bahwa di samping legal, ia juga harus dipercaya. Tentu akan timbul keragu-raguan, apabila suatu pemerintah menyatakan diri bahwa mereka berasal dari rakyat dan dapat disebut sebagai pemerintahan yang demokrasi, padahal pembentukannya tidak berasal dari pemilihan umum. Artinya, setiap pemerintahan yang demokratis yang mengaku berasal dari rakyat, memang diharuskan sesuai dengan hasil pemilihaan umum sebagai ciri yang penting atau pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern. Jimly Asshiddiqie kemudian menegaskan bahwa, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.(Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum…, Op.Cit., hlm. 417.)  Dan melalaui pemilulah rakyat dapat terlibat dalam penentuan atau pengambilan keputusan  mengenai jalannya  pemerintahan  setelah  pemilu.  Karena perlu  ditegaskan lagi bahwa demokrasi itu merupakan suatu sistem politik,(Soehino, Hukum Tata Negara “Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum  di  Indonesia”, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm.74.) dimana di dalamnya mengikutsertakan rakyat atau warga dalam pengambilan keputusan, dan wujud pelaksanaan atau implementasi demokrasi adalah pemilihan umum, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tentang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Dan tentunya pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.)

Affan Gafar mengajukan 5 (lima) parameter untuk sebuah pemilihan umum yang ideal.(Affan Gafar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 251- 255.) Pertama, pemilihan umum yang akan dating haruslah diselenggarakan dengan cara yang demokratis sehingga memberikan peluang bagi semua partai dan calon legislatif yang terlibat untuk berkompetisi secara fair dan jujur. Rekayasa dan manipulasi yang sangat mewarnai penyelenggaraan pemilu masa lampau jangan sampai terulang lagi. Kedua, pemilihan umum haruslah menciptakan MPR/DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang lebih baik, lebih berkualitas, dan memiliki akuntabilitas politik yang tinggi. Ketiga, derajat keterwakilan, artinya bahwa anggota MPR/DPR yang dibentuk melalui pemilihan umum haruslah memiliki keseimbangan perwakilan, baik antara wakil Jawa maupun luar Jawa atau antara pusat dengan daerah. Keempat, peraturan perundang-undangan pemilu haruslah tuntas. Kelima, pelaksanaan pemilu hendaknya bersifat praktis, artinya tidak   rumit dan gampang dimengerti oleh kalangan masyarakat banyak.


Tujuan Pemilihan Umum

Secara menyeluruh melalui uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada 4  (empat) (Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum…, Op.Cit., hal. 418-419.), yaitu :
  1. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
  2. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
  3. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
  4. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.


Harus dimaklumi, kemampuan seseorang dalam melaksanakan apapun adalah bersifat terbatas. Di samping itu pula, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban dan tanggung jawab, bukan merupakan hak yang harus dinikmati. Jadi, sudah seharusnya seseorang tidak boleh menduduki suatu jabatan tanpa ada kepastian berapa lama ia duduk di jabatan tersebut. Dibutuhkan suatu siklus jabatan yang dinamis untuk mencegah kekuasaan yang permanen dan menjadi sumber malapetaka, hal ini dikarenakan dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itulah, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai suatu keniscayaan untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri.

Dalam pemilihan umum, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah. Sementara itu di cabang kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan terlaksananya pemilihan umum yang teratur dan berkala maka pergantian pejabat yang dimaksud juga berjalan secara teratur dan berkala pula.(Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum…, Op.Cit., hal. 419.)

Suatu kewajaran apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif. Pergantian pejabat yang dimaksudkan disini adalah pergantian yang terjadi secara legal atau terjadi menurut ketentuan peraturan perundang- undangan. Dan di dalam negara demokrasi pergantian pejabat pemerintah itu ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik yang kemudian dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan umum kemudian disebut juga bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (elected public officials). Dalam hal tersebut di atas, memungkinkan disini bermaksud bahwa tidak harus selalu berarti ketika terjadi pemilihan umum harus terjadi pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang Presiden di Indonesia atau Amerika Serikat dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud memungkinkan disini berarti bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan yang sama bagi peserta pemilu untuk menang atau kalah. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).

Tujuan ketiga dan keempat dari pemilihan umum itu adalah juga untuk melasanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi para warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan    jalannya  pemerintahan  dan  fungsi-fungsi negara  secara  dengan  benar   dan sebaik-baiknya menurut UUD adalah hak konstitusional warga negara dan merupakan hak yang sangat fundamental. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri. Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat itu secara periodic. Demikian pula di lingkungan kekuasaan eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

Sistem Pemilihan Umum

Dalam menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam keanggotaan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, diperlukan cara sebagai sistem yang kemudian biasa  dipakai atau dipraktikkan di berbagai negara.(Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok…, Op.Cit., hlm. 758.) Di setiap negara itu, sistem pemilihan umumnya berbeda satu sama lain, namun tergantung juga darimana kita melihatnya. Dari sudut kepentingan rakyat, sejauh mana rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya,dan sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, atau apakah rakyat hanya dipandang sebagai anggota yang sama sekali tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat., atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebaga wakil rakyat. Dalam ilmu politik,(M. Hadi Subhan, Op. Cit., hlm. 43.) sistem pemilihan umum diartikan sebagai kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka.

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diubah, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang merupakan undang- undang pertama setelah reformasi yang mengatur bahwa anggota DPR dan DPD mesti dipilih. Seluruh anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanpa terkecuali harus dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Sampai di sini, dapat dipahami bahwa prinsip kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tergambar dengan jelas dan juga sekaligus telah diiringi dengan sebuah mekanisme untuk melaksanakannya, yaitu pemilihan umum. Walaupun demikian, tanpa melihat bagaimana sistem yang diterapkan dalam sebuah pemilihan umum, tentunya penilaian terhadap paras kedaulatan rakyat  belumlah cukup atau lengkap. Sebab, untuk menilai apakah pemilu benar-benar telah dijadikan sebagai media pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem yang digunakan dalam pemilihan umum tersebut.(Khairul Fahmi, Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 3, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 149.)

Kemudian pilihan terhadap sistem pemilu juga akan dapat menjadi ukuran sejauhmana konsistensi penyelenggara negara terhadap penegakan prinsip kedaulatan rakyat yang telah diamanahkan dalam UUD 1945. Semakin sistem tersebut memberikan ruang lebih banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka sistem tersebut akan lebih mendekati hakekat kedaulatan rakyat. Semakin sistem tersebut mempersempit ruang bagi rakyat menentukan pilihannya, maka sistem tersebut akan semakin menjauh dari hakekat kedaulatan yang dikandung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada dua macam jenis utama sistem pemilihan umum, yang pertama yaitu sistem pemilihan umum mekanis dan yang kedua yaitu sistem pemilihan umum organis.(Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, Op.Cit., hlm. 332.) Sistem mekanis merupakan sistem pemilihan umum yang memberikan pandangan bahwa rakyat harus   ditempatkan   sebagai   suatu   individu-individu   yang   sama.   Aliran     Liberalisme,

Sosialisme, dan Komunisme semuanya menganut sistem pemilihan umum ini. Perbedaaanya adalah, pada Liberalisme mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai hubungan kompleks antarindividu yang bersifat kontraktual, sedangkan Sosialisme dan khususnya Komunisme lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam totalitas kolektif itu. Namun dalam semua aliran pemikiran di atas, individu tetap dilihat sebagai penyandang hak pilih yang bersifat aktif dan memandang rakyat (konstituen) sebagai individu-individu, yang  masing-masing  memiliki satu suara dalam setiap pemilihan, yaitu suara dirinya masing-masing secara sendiri-sendiri (one man one votes).

Sementara itu dalam sistem organis, merupakan sistem pemilihan umum yang memberikan pandangan bahwa rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup  bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup. Persekutua hidup ini terbentuk berdasarkan faktor genealogis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan sosial (buruh tani, cendekiawan), dan lembaga sosial (universitas). Masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri dari organ-organ yang memilki kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan hidup. Beradsarkan pandangan tersebut maka persekutuan hisup atau komunitas itulah yang dipandang sebagai pengendali hak untuk mengutus wakil-wakil kepada lembaga-lembaga perwakilan masyarakat.

Dalam sistem pemilihan mekanis, partai-partai politik yang mengorganisasikan para pemilih dan memimpin pemilih berdasarkan sistem biparty atau multi party menurut paham liberalisme dan sosialisme ataupun berdasarkan sistem partai tunggal menurut paham komunisme. Sedangkan menurut sistem sistem pemilihan oraganis, paratai-partai politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh setiap persekutuan hidup atau komunitas dalam lingkungannya sendiri-sendiri. Menurut sistem yang pertama lembaga perwakilan merupakan badan perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya, sedangkan sistem yang kedua lembaga perwakilan itu merupakan badan perwakilan kepentingan-kepentingan yang bersifat khusus dari persekutuan hidup yang bersangkutan. Dalam bentuknya yang paling ekstrim, sistem pertama menghasilkan parlemen, sedangkan yang kedua menghasilkan dewan korporatif. Di beberapa negara, dewan korporatif itu secara organis diangkat, bukan dipilih. Tetapi di beberapa negara lain, misalnya, anggota senat Irlandia (Seinad Eirann) dipilih dalam lingkungan kelompok fungsional dari mana setiap anggota Senat Berasal. Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah, UI-Press, Jakarta, 1997.

Dalam praktiknya, kedua sistem ini dapat dikombinasikan, khususnya di negara-negara yang menganut sistem parlemen dua kamar atau bikameral. Melalui sistem makanis, rakyat dapat langsung memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat melalui pemilihan umum. Sedangkan melalui sistem oraganis, wakil-wakil tersebut diangkat atau dipilih secara demokratis dalam lingkungannya masing-masing. Dengan demikian negara-negara yang menganut sistem parlemen dua kamar biasa menganut penerapan kedua sistem tersebut sekaligus. Di Indonesia yang memiliki struktur parlemen yang terdiri atas DPR, DPD, dan MPR, semua anggotanya dipilih dengan sistem mekanis. Namun di beberapa daerah, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, di samping sistem mekanis untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), sistem organis juga dipraktikkan untuk pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). Anggota MRP itu terdiri atas unsure tokoh masyarakat hukum adat,   golongan perempuan, dan tokoh agama. Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok…, Op.Cit., hlm. 760.

Dalam sistem pemilihan mekanis, sistem pemilihan ini dikatakan dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu : 
  1. Sistem Single Member Constituencies, atau Sistem Distrik, atau disebut  juga Sistem Mayoritas; Ismail Sunny dalam Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok…, Op.Cit., hlm. 761.
  2. Sistem Multi  Member  Constituencies atau  Sistem


Perwakilan Berimbang atau dikenal juga dengan sebutan Sistem Proporsional. Ismail Sunny dalam Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok…, Loc.Cit.

a. Single Member Constituencies
Sistem pertama ini dinamakan sebagai single member constituency atau sistem distrik  (district system). Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-  distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang dikehendaki. Sistem ini juga dinamakan dengan sistem mayoritas (majority system) atau single member constituencies,(Bintan R. Saragih dalam Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok…, Loc. Cit.) yaitu di satu daerah pemilihan ditentukan hanya untuk satu orang wakil (single member). Misalnya, jumlah anggota DPR 500 orang, maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik wilayah pemilihan (daerah pemilihan atau constituencies). Jadi setiap distrik pemilihan diwakili oleh satu orang saja sebagai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu dinamakan sebagai sistem distrik atau single member constituencies.

Sebagian sarjana menamakan sistem ini sebagai sistem mayoritas (majority system) dikarenakan orang-orang yang akan dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu distrik atau daerah pemilihan ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak atau suara mayoritas (majority vote), meskipun hanya mayoritas yang relatif atau mayoritas sederhana (simple majority). Pemilihan umum dilaksanakan satu kali, dimana suara-suara yang tidak terpilih  dari suatu distrik pemilihan, tidak dapat digabungkan dengan dengan suara yang diperoleh dari distrik pemilihan yang lain. Dengan demikian, setiap suara yang tidak mencapai mayoritas, yang berarti juga bahwa calonnya tidak terpilih, maka suara yang diperoleh oleh calon yang bersangkutan menjadi hilang dan tidak dapat diperhitungkan untuk menambah suara bagi calon yang berasal dari partai politik yang sama yang diajukan untuk distrik yang lain. Inilah salah satu yang dianggap sebagai kelemahan utama sistem distrik. Yang memenagkan kursi parlemen hanyalah calon wakil rakyat yang mendapatkan suara mayoritas relatif saja yang tidak lain adalah adalah suara minoritas, sedangkan suara mayoritas yang sesungguhnya diabaikan sama sekali. Dikatakan seperti ini karena misalnya pada suatu distrik pemilihan, calon A mendapat 10.000 suara, calon B mendapat 9.800 suara, dan calon C mendapat 8.900 suara, maka A yang dinyatakan terpilih karena dialah yang mendapatkan suara mayoritas dalam distrik pemilihan tersebut. Namun tentunya dalam distrik pemilihan tersebut yang mendukung A sebagai calon yang terpilih sebenarnya hanyalah 10.000 suara dibandingkan dengan suara yang tidak mendukungnya yaitu 18.700 suara.

Jika ditelaah lebih lanjut maka akan ditemukan baik kelemahan maupun kekurangan sistem distrik ini. Kelebihan sistem distrik adalah: (Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok…, Op.Cit., hlm. 772.)
  1. Hubungan antara pemilih dan wakilnya sangat dekat.
  2. Sistem distrik ini mendorong penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah.
  3. Wakil-wakil rakyat terpilih relative lebih banyak memperhatikan kepentingan  rakyat dan daerah yang diwakilinya, sehingga aspirasi daerah dapat terangkat ke tingkat nasional.
  4. Proses penyelenggaraan pemilu relatif lebih sederhana, lebih efisien, dan relatif memerlukan biaya yang sedikit.


Sedangkan kekurangan sistem distrik ini adalah (Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok…, Loc.Cit.)
  1. Terdapat suara yang terbuang yang berarti ada atau bahkan banyak aspirasi rakyat yang tersisihkan begitu saja karena kalah jumlah.
  2. Sistem ini menyulitkan partai-partai politik yang kecil untuk ikut berperan di medan persaingan politik demokrasi.


b. Sistem Multi Member Constituency atau Perwakilan Berimbang
Sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional disebut juga dengan istilah sistem multi member constituencies,(Bintan R. Saragih dalam Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. hlm. 766.) yaitu sistem di mana persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat yang dibagikan kepada setiap partai politik disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik itu. Misalnya, jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilihan umum adalah 10 ribu orang, dan jumlah kursi di Badan Perwakilan Rakyat ditentukan sebanyak 50 kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan suara 200. Pembagian kursi di lembaga perwakilan rakyat tersebut tergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum itu.

Jika sistem ini digunakan maka dalam bentuk aslinya tidak perlu lagi membagi konstituen dalam distrik-distrik tertentu, namun tentu saja dibagi atas sejumlah daerah pemilihan, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan itu disediakan beberapa kursi sesuai dengan perimbangan jumlah penduduk. Walaupun demikian jumlah kursi untuk suatu pemilihan, dan sesuai dengan jumlah penduduk yang boleh mengikuti pemilihan umum,  tetapi apabila ternyata tidak semua penduduk memberikan suara atau ada sebagian yang tidak sah, maka persentase untuk satu kursi menjadi berubah juga.

Pada kenyataannya, sistem proporsional ini dapat dilakukan denganbanya variasi, tetapi ada dua metode yang dianggap utama dalam praktik yaitu yang dinamakan: Single Transferable Vote (Hare System) dan List System. Pertama, dalam Single Transferable   Vote

(Hare System), pemilih diberi kesempatan untuk memilih piluhan pertama, kedua, dan seterusnya dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Jumlah imbangan suara  yang dibutuhkan untuk pemilih ditentukan, dan segera setelah jumlah keutamaan pertama  dipenuhi, dan jika ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya, dan seterusnya. Calon-calon dari partai politik x mendapat suara sebagai berikut: A untuk daerah I mendapat 19.500 suara, B untuk daerah II mendapat 9.500 suara, C untuk daerah III mendapat 7.000 suara dan D untuk daerah IV mendapat 4.000 suara. Jika didasarkan kepada imbangan suara 10.000 maka hanya calon A dari daerah I yang berhak untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, sedangkan calon-calon lain tidak memenuhi ambang batas suara.

Namun jika yang dipraktikkan adalah Hare System, maka kelebihan suara dari A sebanyak 9.500 dapat dipindahkan kepada calon B, sehingga calon B juga dapat terpilih, karena B akan memperoleh 19.000 suara, kelebihan 9.000 yang diperoleh B ini dapat pula dipindahkan kepada C, sehingga C akan memperoleh 16.000 suara yang berarti masih ada lebihnya 6.000 suara. Suara lebih ini juga dapat dipindahkan kepada calon berikutnya yaitu D, sehingga akhirnya D juga dapat terpilih, sebab jumlah suaranya menjadi 10.000, sesuai dengan jumlah imbangan suara yang dibutuhkan. Dari contoh ini, dapat kita lihat bahwa  calon yang pada mulanya terpilih hanyalah A, namun dengan menggunakan Hare System, maka semua calon dapat terpilih.

Kedua, pada pemilu proporsional dengan sistem daftar atau list system, pemilih diminta memilih dari daftar yang tersedia yang berisi nama-nama calon wakil rakyat yang akan  dipilih dalam pemilihan umum. Rakyat pemilih cukup memilih satu calon dari daftar itu dan calon yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih. Terkadang dalam praktiknya  sistem  daftar  ini digabungkan  dengan  sistem  proporsional  (sistem  pemilihan berimbang). Pemilih dapat memilih tanda gambar partai politik dan/atau memilih calon yang terdapat dalam daftar calon. Dalam praktik, kedua prosedur ini dapat dialternatifkan, yaitu para pemilih dimungkinkan hanya memilih tanda gambar partai poltik saja atau memilih calon saja. Terkadang prosedur dengan stelsel daftar (list system) ini juga dapat digabung dan diintegrasikan, yaitu pemilih diharuskan secara mutlak memilih tanda gambar dan calon sekaligus. Ada juga negara yang tidak memutlakkan penggabungan itu, melainkan mengembangkan prosedur yang lebih terbuka, yaitu tanda gambar dipilih dan nama atau foto calon juga dipilih, tetapi jika pemilih hanya memilih salah satu maka dianggap sudah cukup dan hasil pemilihan itu dianggap sah. Sistem yang bersifat alternatif seperti ini dianggap lebih realistis, apalagi jika di terapkan di negara-negara yang jumlah penduduknya besar. Dalam sistem pemilu  di Indonesia dewasa ini, prosedur inilah yang diterapkan.Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok…, Op.Cit., hlm. 769. 

Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat UUD 1945

Dari uraian di atas maka dapat disajikan beberapa kelebihan dan kekuarangan sistem proporsional atau sistem perwakilan berimbang. Adapaun kelebihan dari sistem ini adalah: Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok…, Op.Cit., hlm. 772. 
  1. Suara rakyat yang terbuang sangat sedikit yang berarti hanya sedikit aspirasi rakyat  yang tidak tertampung  di lembaga perwakilan rakyat.
  2. Partai-partai politik yang kecil berpeluang untuk mendudukkan calon-calonnya di lembaga perwakilan rakyat.
  3. Wakil-wakil rakyat yang terpilih cenderung berorientasi nasional, sehingga dalam rangka pembinaan kepentingan nasional, sistem ini dapat dianggap lebih baik.


Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah: Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok…, Loc.Cit.
  1. Sistem proporsional cenderung mempermudah terjadinya perpecahan partai politik dan memunculkan partai-partai baru.
  2. Wakil rakyat yang terpilih cenderung merasa lebih dekat dengan dan terkait dengan kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat yang diwakilinya.
  3. Banyaknya partai politik mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil. Karena, semakin banyaknya jumlah partai, pembentukan pemerintahan semakin tergantung kepada jumlah koalisi antar partai yang dapat diajak bekerja sama atas dasar kepentingan kekuasaan


Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 22-24/PUU- VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Sistem Pemilu Indonesia.

Pemilihan umum anggota DPR dan DPRD menganut sistem pemilu yang pada pokoknya adalah sistem proporsional dengan variasi list system yang terbuka secara terbatas sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.” Dikatakan pada pokoknya adalah sistem proporsional karena: (i) peserta pemilu adalah partai politik yang dilakukan dengan cara memilih tanda gambar partai politik; namun (ii) para pemilih dapat juga langsung dengan cara memilih foto calon yang bersangkutan atau daftar nama yang disediakan dalam surat suara.(Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok…, Op.Cit., hlm. 774.) Hal ini tergambar melalui ketentuan Pasal 55 UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD yang menyebutkan bahwa daftar nama calon anggota legislatif itu disusun berdasarkan nomor urut yang tentunya ditentukan oleh partai politik dimana calon tersebut berasal.(Pasal 55 UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD.) Apabila kemudian pemilih tidak  memilih daftar nama calon berdasarkan nomor urut tersebut melainkan memilih gambar partai   politik saja maka berlakulah penetapan nomor urut dari calon wakil rakyat apabila para calon yang dipilih tidak mencukupi Bilangan Pembagi Pemilihan yang merupakan hasil bagi dari jumlah suara sah partai politik pada suatu daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang disediakan untuk daerah pemilihan tersebut. Ketentuan ini dapat kita lihat berdasarkan Pasal 214 huruf e UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. (Pasal 214 huruf e UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD.)

Melalui putusannya dengan perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi kemudian dipandang melakukan suatu terobosan penting dalam pelaksanan pemilihan umum yang berkedaulatan rakyat di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya kemudian membatalkan ketentuan Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu tersebut dan menetapkan bahwa sistem suara terbanyaklah yang dipakai untuk menentukan keterpilihah sesorang sebagai wakil rakyat bukan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan karena hal tersebut menciderai aspek kedaulatan rakyat. Lebih jelasnya dalam pendapatnya Mahkamah menyatakan:

“Ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. Inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan  suara  yang  jauh berbeda  secara  ekstrem  terpaksa  calon  yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Jadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini paradigma sistem pemilu di Indonesia kemudian berubah, nomor urut seorang calon wakil rakyat tidaklah kemudian berpengaruh sangat signifikan dalam penentuan keanggotaan pada lembaga perwakilan rakyat. Pasal 1  ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditafsirkan Mahkamah Konstitusi bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Pendapat Mahkmah Konstitusi ini menepis pendapat yang menyatakan bahwa DPR sebagai pembuat undang-undang melalui kebijaksanaannya bebas untuk menentukan suatu sistem pemilu yang digunakan karena diberi kewenangan untuk itu dengan memasukkannya dalam ketentuan undang-undang. Namun menurut Mahkamah Konstitusi hal ini memang benar adanya namun bukan berarti kewenangan tersebut kemudian menyimpangi atau menciderai prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian menggeser peran besar partai politik dan mengembalikan bandul peranan penting rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam memilih wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sistem penetapan suara terbanyak dapat dipandang memberi kemudahan bagi para peserta pemilu dam masyarakat karena baik peserta pemilu maupun masyarakat menjadi bebas menentukan hak pilihnya.(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.) Selain itu penetapan suara terbanyak memberikan keadilan yang substantif dimana seorang calon wakil rakyat memang benar-benar dipilih berdasarkan dukungan rakyat bukan karena campur tangan partai politik yang bersangkutan sehingga prinsip pertanggungjawaban dari calon yang terpilih semakin mengikat kuat secara moral kepada para konstituennya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan perkembangan signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Saldi Isra dalam Suara Rakyat Dihormati, Harian Kompas, 24 Desember 2008, hlm. 1.

Daftar Pustaka Makalah Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat UUD 1945

Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat UUD 1945 Pemilihan Umum Sebagai Sarana Sistem dan Tujuan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment