Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 26 September 2015

Pemberian Bank Garansi Dalam Praktek Jenis Komposisi Perjanjian Kredit

Pemberian Bank Garansi Dalam Praktek Perjanjian Kredit Bank
Bank Garansi diberikan oleh bank dilakukan dengan asas-asas perbankan yang sehat dengan mengacu kepada prinsip kehati-hatian bank yang dikenal dengan prudential banking, dalam arti bank tidak boleh melakukan bisnis yang mengandung unsur spekulatifnya tinggi. pemberian Bank Garansi prakteknya perlakuannya sama dengan pemberian kredit, akan tetapi bentuk kreditnya yang wujudnya bergantung pada suatu keadaan tertentu diwaktu yang akan datang.

Perjanjian Kredit dan Pemberian Bank Garansi

Suatu perjanjian atau persetujuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu persetujuan atau suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), selanjutnya dalam hal ini J.Satrio mengatakan bahwa suatu perjanjian harus ada dua pihak yang saling berhadap hadapan dan sama-sama melakukan tindakan hukum(J.Satrio, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,hal.11.) oleh karena itu kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu yang dituangkan dalam perjanjian mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.(Suharnoko, 2009, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus, Jakarta, Kencana.hal.3-4.) Suatu perjanjian dalam praktek kenotariatan, penandatanganan akta dapat dilakukan oleh seorang penghadap, keadaan demikian belum tentu bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur “dua orang (pihak) atau lebih” perjanjian tetap terjadi walau yang bertindak hanya seorang diri, yakni dalam hal seorang (penghadap) yang selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga bertindak dalam kedudukan pihak lain misalnya, mewakili berdasarkan kuasa. (Herlien Budiono, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. hal.6.)

Dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan : Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu;
  4. Suatu sebab yang halal;

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :
  • Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif).
  • Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).


Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak

yang berjanji, dan kecakapan dari para pihak yang melaksanakan perjanjian.Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari suatu hal tertentu atau pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal yang disepakati untuk dilaksanakan sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum.Untuk itu apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut adalah dapat dibatalkan jika tidak dipenuhinya unsur subjektif dan batal demi hukum jika tidak terpenuhinya unsur objektif. (Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003, hal.94.)

Dalam pemberian fasilitas kredit dan atau Bank Garansi kepada nasabahnya, pertama-tama dimulai dengan permohonan oleh nasabah yang bersangkutan, jika bank menganggap bahwa permohonan tersebut layak untuk diberikan atau terlaksananya pemberian kredit atau Bank Garansi tersebut, terlebih dahulu haruslah diadakan persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau Bank Garansi. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain, dengan demikian maksud pembentuk undang-undang untuk mengharuskan hubungan kredit dibuat perjanjian tertulis, namun untuk lebih jelasnya ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presidium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan atau membuat akad perjanjian kredit. (Sutan Remy Sjahdeini,Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal.180-181.)

Sehubungan dengan itu yang paling penting diadakannya perjanjian kredit adalah filosofi dari keharusan adanya perjanjian kredit atas setiap pemberian kredit atau Bank Garansi kepada nasabahnya. Selanjutnya untuk pemberian Bank Garansi, perjanjian Bank Garansi adalah merupakan hal yang sangat penting karena apabila Bank Garansi tersebut diterbitkan oleh bank kemudian dilakukan klaim oleh pihak penerima Bank Garansi atau pihak ketiga (bouwheer), maka Bank Garansi tersebut akan otomatis berubah menjadi pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada nasabahnya.


Jenis-jenis perjanjian kredit atau Bank Garansi

Secara yuridis formal ada dua jenis perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansiyaitu :

1) Perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi yang dibuat dibawah tangan. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit atau Bank Garansi dibawah tangan adalah perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi yang dibuat diantara mereka dan perjanjian kredit atau Bank Garansi tanpa dihadapan Notaris.Bahkan penerapan dalam prakteknya bahwa dalam penandatangannya yang dipersiapkan oleh bank tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tandatangannya.

(a) Kelemahan;
Ada beberapa kelemahan dari akta perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi di bawah tangan antara lain ; Bahwa apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh debitor, pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses pengadilan, maka debitor yang bersangkutan menyangkali atau memungkiri tanda tangannya, akan berakibat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi yang telah dibuat tersebut, dalam Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa jika seorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tandatangannya diperiksa dimuka pengadilan, yang mana formulirnya telah disediakan oleh bank (form standar atau baku), maka tidak mungkin terdapat kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan bukan tidak mungkin kredit atau pemberian Bank Garansi, bahkan bukan tidak mungkin pelayanan, penandatanganan perjanjian dilakukan walaupun formulir perjanjian masih dalam perjanjian dalam bentuk blangko atau kosong, kelemahan ini pada hakekatnya akan merugikan bank jika suatu saat berperkara dengan nasabahnya.

Sehubungan dengan itu untuk menyempurnakan permulaan pembuktian tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi. (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.624.)

(b) Arsip atau File surat asli
Pada dasarnya merupakan suatu kelemahan dari perjanjian yang dibuat dibawah tangan, dalam arti bahwa apabila akta perjanjian kredit atau Bank Garansi yang dibuat dibawah tangan aslinya hilang karena sebab apapun, bank tidak memiliki arsip atau file asli, hal ini akan membuat posisi bank akan menjadi lemah jika terjadi perselisihan.

(c) Isian blangko perjanjian

Dalam hal perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi dilakukan dibawah tangan, kemungkinan terjadi debitor mengingkari atau memungkiri isi perjanjian, hal ini disebabkan dalam pembuatan akta perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi, form blangkonya telah disiapkan bank, sehingga debitor atau pemohon Bank Garansi dapat mengelak bahwa yang bersangkutan pada waktu menandatangani blangko kosong, sehingga tidak mengetahui isi perjanjian tersebut.

2) Perjanjian kredit atau Bank Garansi yang dibuat dihadapan Notarisdan akta otentik.
Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi notaril (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit atau Bank Garansi oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan Notaris.(H.R.Daeng Naja, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,hal.185.) Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, dari penjelasan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini disebut pejabat umum.

Sehubungan dengan itu bahwa kekuatan pembuktian formil pada akta otentik dijelaskan dalam Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatangan kepada pejabat yang membuatnya, untuk itu kebenaran yang tercantum didalamnya benar dari orang yang menandatanganinya, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantum oleh pejabat pembuat akta yaitu mengenai tanggal yang tertera didalamnya, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004,Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.(Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.73.) Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3917 K/Pdt/1986, dapat ditarik kesimpulan, pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak.(M.Yahya Harahap, Op.cit., hal.567.) Berkaitan dengan yang tersebut diatas bahwa notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. (Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.1.)

Komposisi perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi

Dalam prakteknya komposisi perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi pada umumnya terdiri dari empat bagian yaitu :

a. Judul perjanjian
Dalam prakteknya judul yang dipergunakan oleh bank-bank tidak ada keseragaman antara satu bank dengan bank lainnya,

b. Komparisi 
Yaitu bagian dari suatu akta yang memuat keterangan tentang orang atau pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum, penuangannya adalah berupa :
  1. Uraian terperinci tentang identitas meliputi nama, tempat tanggal lahir, kewarga negaraan, pekerjaan, dan domisili para pihak.
  2. Dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak dan kedudukan para pihak.
  3. Isi perjanjian.
    Yaitu merupakan bagian dari perjanjian kredit atau pemberian Bank Garansi yang di dalamnya dimuat hal-hal yang diperjanjikan.
  4. Penutup.Yaitu merupakan bagian atau dimuatnya hal-hal :
  • Pilihan domisili hukum para pihak.
  • Tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani.
  • Tanggal mulai berlakunya perjanjian
  • Isi perjanjian pemberian Bank Garansi.

Perjanjian pemberian Bank Garansi harus memuat 5 (lima) syarat minimal yaitu :
  1. Besaran atau nominal Bank Garansi yang diterbitkan.
  2. Jangka waktu Bank Garansi.
  3. Klausula covenant.
  4. Biaya-biaya yang harus dibayar nasabah.
  5. Barang jaminan.
  6. Tujuan penggunaan Bank Garansi.
  7. Terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia serta kelaziman perbankan.
  8. Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi hutang terjamin sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran Bank Garansi maupun hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian Bank Garansi tersebut. (http :// herman-notary.blog.com/bank-garansi.html, diakses tanggal 28 Desember 2011.)


Oleh karena itu apabila dikembangkan lebih lanjut, isi dari perjanjian pemberian Bank Garansi yang termuat pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :



  1. Klausul mengenai besaran atau nominal Bank Garansi
    Klausul ini mempunyai arti penting karena merupakan batas maksimum kewajiban bank untuk membayar klaim kepada penerima atau pemegang Bank Garansi.Dan berapa besar klaim yang dibayar oleh bank, maka sebesar jumlah itu yang menjadi fasilitas kredit oleh nasabah bank yang bersangkutan.
  2. Klausul mengenai jangka waktu Bank Garansi
    Klausul ini mempunyai arti penting karena merupakan batas waktu bagi bank untuk menyediakan dana apabila terdapat klaim, batas waktu bagi nasabah adanya jaminan dari bank dan batas waktu pemegang Bank Garansi untuk melakukan klaim kepada bank penerbit Bank Garansi.
  3. Klausul covenant
    Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal,antara lain :
    • Adanya syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah sebelum bank berkewajiban untuk Bank Garansi tersebut kepada nasabah yang selanjutnya menyerahkan kepada bouwheer.
    • Adanya janji-janji nasabah untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian pemberian Bank Garansi masih berlaku
  4. Klausul biaya-biaya yang harus dibayar nasabah
    Klausul ini penting karena hanya dari biaya-biaya inilah bank memperoleh pendapatan dari pemberian Bank Garansi. Tidak adanya pembebanan bunga pada pemberian Bank Garansi karena tidak adanya cash out (pengeluaran dengan tunai) oleh bank kepada nasabah, cash out terjadi setelah adanya klaim dari pemegang Bank Garansi. Adapun biaya-biaya tersebut adalah provisi dan administrasi.
  5. Klausul barang jaminan.
    Klausul ini sangat penting karena apabila terjadi klaim atas Bank Garansi tersebut, bank akan mengeluarkan dana klaim yang harus dibayar kepada pemegang Bank Garansi. Dengan demikian dana yang dikeluarkan tersebut tercover (tertutupi) oleh suatu jaminan yang telah diikat sebelumnya oleh bank dalam suatu perjanjian pemberian Bank Garansi.

Daftar Pustaka Makalah Bank Garansi 

Pemberian Bank Garansi Dalam Praktek Jenis Komposisi Perjanjian Kredit Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment