Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 26 September 2015

Pemberian Bank Garansi Subjek dalam Hukum Hubungan Para Pihak Larangan dan Pembatasan

Larangan dan Pembatasan dalam Pemberian Bank Garansi
Beberapa larangan yang tidak diperbolehkan dalam pemberian Bank Garansi adalah sebagai berikut:

  1. Untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang menerima Bank Garansi maka bank tidak boleh memuat :
    • Syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Bank Garansi tersebut.
    • Ketentuan bahwa Bank Garansi dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.
    • Kata-kata yang dapat diartikan perubahan tanggal berakhirnya Bank Garansi.
  2. Bank dilarang memberikan Bank Garansi untuk kredit yang diberikan atau untuk dana yang diterima oleh bank lain.
  3. Bank dilarang memberikan jaminan :
    • Dalam rupiah untuk kepentingan bukan penduduk.
    • Dalam valuta asing baik untuk penduduk atau bukan penduduk.
  4. Bank asing dilarang memberikan Bank Garansi untuk perusahaan yang di luar Jakarta.
  5. Bank umum dan bank pembangunan pemerintah dilarang memberikan Bank Garansi jangka menengah dan panjang kepada pengusaha non pribumi dalam rangka pengadaan barang modal.

Larangan tersebut bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga kepercayaan terhadap Bank Garansi itu sendiri. (Thomas Suyatno, Op Cit,hal. 127.)

Pemberian ataupun penerbitan Bank Garansi terdapat adanya larangan dan pembatasan.Adanya larangan dan batasan ini bertujuan untuk melindungi serta menjamin rasa kepastian hukum dan kepentingan masyarakat (nasabah) agar bank-bank dalam pemberian garansi selalu berpedoman dan melaksanakan asas-asas perbankan serta untuk menjaga kepercayaan terhadap Bank Garansi itu sendiri.

Bank hanya diperkenankan memberikan Bank Garansi sesuai dengan kemampuan keuangannnya. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa dalam setiap pemberian Bank Garansi selalu terkandung unsur resiko, Bank Indonesia menentukan pembatasan Bank Garansi sebagaiberikut :

  1. Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian Bank Garansi dimaksud tidak melebihi 20 % dari modal. Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri.
  2. Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :
    • Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafid, dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri.
    • Setoran sebesar 100 % dari nilai garansi yang diberikan.
  3. Pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan kewajiban pemenuhan modal minimum ( KPMM ). BMPK yang ditetapkan saat ini adalah :
    • 20 % dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi satu debitur.
    • 20 % dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi suatu debitur grup.

Fasilitas pemberian kredit adalah semua fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik yang langsung dapat digunakan maupun fasilitas yang setiap saat dapat ditarik, serta fasilitas pemberian garansi dan penyertaan bank pada perusahaan yang bersangkutan.Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank, juga sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3 % sebulan dari nilai nominal pelanggaran BMPK. (Widjanarto, Op.cit.,hal. 77-78.)

Subjek Hukum Dalam Pemberian Bank Garansi

Pada dasarnya subjek hukum terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon), namun dalam pemberian Bank Garansi pada prakteknya subjek hukum yaitu :
  • Perorangan dan perusahaan perorangan.
  • Badan usaha dan badan hukum.

Untuk badan usaha ini terbagi 2 yaitu:
  • Badan usaha yang tidak berbadan hukum;
  • Badan usaha yang berbadan hukum

Selanjutnya untuk itu terhadap pemilikan perusahaan dikelompokkan menjadi :
  • Perusahaan swasta yang dimiliki oleh pengusaha swasta;
  • Perusahaan Negara yang dimiliki oleh Negara atau badan usaha milik Negara (BUMN).

Menurut Soenawar Soekowati bahwa, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (legal personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. (Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni Bandung, 1991, hal. 7.)

Selanjutnya mengenai badan hukum R.Subekti mengatakan bahwa badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri,dapat digugat atau menggugat didepan hakim. (Ibid, hal.19.))

Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Bank Garansi

Jika suatu bank bersedia untuk menerbitkan suatu Bank Garansi berarti bank menjamin (menggaransi) untuk memenuhi suatu kewajiban atau prestasi tertentu apabila pihak terjamin dikemudian hari tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan sebagaimana dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Ditinjau dari segi hukum, pola hubungan tersebut di atas pada hakekatnya merupakan perjanjian borgtocht atau perjanjian penangguhan. Perjanjian penangguhan atau borgtocht pengaturannya dapat ditemukan pada KUH Perdata dalam buku ketiga bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Substansi borgtocht atau perjanjian ini adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga, guna kepentingan kreditur berjanji dan mengikat diri akan memenuhi kewajiban debitur, jika si debitur sendiri tidak mungkin atau tidak sanggup memenuhi kewajiban yang diperjanjikan. Mengenai yang demikian ini pengaturannya terdapat pada Pasal 1820 KUH Perdata.

Dalam pemberian Bank Garansi, bank sebagai pihak yang memberikan jaminan yang akan menggantikan kedudukan pihak yang lalai atau yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajiban memberikan prestasinya menurut perjanjian kepada pihak penerima jaminan. Dalam hal ini bank yang mengikat diri untuk memenuhi kewajiban terjamin pada pihak ketiga atau pihak penerima jaminan apabila terjadi wanprestasi.

Melihat dari sudut keterkaitan bank, Bank Garansi merupakan suatu pengakuan atau perjanjian tertulis dimana bank bersedia untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin  dikemudian  hari  ternyata  tidak  memenuhi  kewajibannya kepada  pihak penerima jaminan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi penerima Bank Garansidalam pemberian garansi bank adalah: (H.R. Daeng Naja, Op. cit., hal. 162.)
  1. Memastikan keaslian dan keabsahan Bank Garansi dengan cara menghubungi bank penerbit
  2. Memeriksa masa berlaku Bank Garansi sesuai dengan jangka waktu proyek; dan
  3. Memeriksa dan memahami syarat-syarat klaim untuk memudahkan pihak penerima Bank Garansi melakukan claim apabila diperlukan.

Sedangkan bagi pihak yang dijamin Bank Garansi, hal yang perlu diperhatikan adalah: (Ibid, hal. 164.)
  • Memperhatikan biaya-biaya yang harus dibayar dalam rangka penerbitan Bank Garansi;
  • Dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pihak penerima jaminan sehingga tidak terjadi klaim atas Bank Garansiyang diterbitkan; 
  • Proses penerbitan Bank Garansisama halnya dengan proses pemberian kredit, sehingga pihak yang dijamin perlu menjelaskan usaha tersebut secara terbuka kepada Bank. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa garansi bank diterbitkan oleh perbankan  untuk  meminjam pelaksanaan prestasi  yang  dijanjikan  terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga garansi bank merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (borghtoch) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata.

Akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian jaminan antara penjamin dan penerima jaminan diatur dalam Pasal 1831-1838 KUH Perdata sedangkan akibat-akibat hukum yang muncul antara penjamin dan terjamin ditentukan dalam Pasal 839-1844 KUH Perdata. Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan (penaggungan hutang) dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata menganut sistem terbuka.Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian diantara mereka.Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur suatu hal tertentu.

Dalam pelaksananan perjanjian garansi bank, apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank.Dengan dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan counter guarantee yang telah diberikan terjamin untuk membayar kembali dana yang diserahkan bank kepada pihak penerima jaminan.

Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang bagi terjamin kepada pihak bank maka terjamin harus membayar hutang tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu.Apabila dalam durasi waktu yang telah ditentukan, terjamin tidak melunasi hutangnya maka hubungan hukum antara penjamin (bank) dengan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian kredit biasa.Berdasarkan hal ini, maka diantara terjamin dan bank dibuat akta perjanjian kredit untuk jangka waktu yang ditentukan pihak bank. 

Daftar Pustaka Makalah  Bank Garansi

Pemberian Bank Garansi Subjek dalam Hukum Hubungan Para Pihak Larangan dan Pembatasan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment