Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Pemberlakuan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Menentukan Keabsahan Kontrak Leasing

Pemberlakuan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Menentukan Keabsahan Kontrak Leasing

Untuk  membuat  perjanjian  yang  sah  berdasarkan  ketentuan  hukum, undang-undang menentukan 4 (empat) persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, yakni :
  • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
  • Suatu hal tertentu
  • Suatu sebab yang halal


Persyaratan adanya kata sepakat dan kecakapan bertindak dalam hukum adalah syarat subjektif atau syarat yang melekat pada orang yang membuat perjanjian yang apabila tidak dipenuhi dalam sebuah perjanjian mengakibatkan perjanjian itu dapat dibatalkan (voidable), perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan  kepada hakim melalui pengadilan oleh salah satu pihak. Kemudian persyaratan adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal adalah syarat yang  berhubungan  dengan  objek perjanjian  yang  disebut  juga  dengan  syarat objektif perjanjian yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (null and void), artinya sejak awal perjanjian itu tidak pernah ada dalam perikatan sebab perikatan itu  tidak pernah lahir jadi tidak ada akibat hukum apapun sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan penuntutan atau gugatan.I.G. Rai Widjaja, Merancang Suatu Kontrak, Contrak Drafting dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Megapoin Kesaint Blanc, 2001), hal.55

Masing-masing persyaratan perjanjian tersebut diatur dalam pasal-pasal KUHPerdata. Mengenai sepakat ditentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ” Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1987), hal. 43 Kesepakatan itu harus diberikan secara  bebas dari kekhilafan, paksaan atau penipuan.  Apabila dalam perjanjian kesepakatan itu diberikan secara  tidak  bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Mengenai kecakapan ditentukan dalam Pasal 1329 KUHPerdata yang berbunyi: ”Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika oleh undang- undang tidak dinyatakan tidak cakap.” Cakap   atau bakwaan  menurut hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur 21 tahun. Dalam Pasal 330

KUHPerdata, semua orang adalah cakap dalam membuat perikatan apabila dalam undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Jadi pada dasarnya semua orang adalah  cakap  dalam  membuat  perjanjian kecuali  dinyatakan  tidak  cakap  oleh undang-undang. Sedangkan oleh undang-undang Pasal 1330 KUHPerdata yang dikatakan  sebagai  orang  yang  tidak  cakap  dalam  membuat  perjanjian  adalah

”Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan semua orang yang telah dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu”.

Mengenai suatu  hal tertentu sebagai objek  perjanjian artinya  apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Pasal 1333 KUHPerdata mengatakan bahwa ”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.” Tidaklah menjadi halangan bahwa  jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Berdasarkan pasal ini maka barang yang   perjanjikan   harus   tentu,   setidak-tidaknya   harus   ditentukan   jenisnya sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau dihitung, sebab apabila suatu objek perjanjian tidak tertentu yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, perjanjian yanng demikian tidak sah.I.G. Rai Widjaja, Op.Cit, hal. 49 

Mengenai sebab yang halal atau kausa yang diperbolehkan, maksudnya adalah isi perjanjian harus kausa yang sesuai dengan undang-undang atau hukum sehingga perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang valid atau sah dan mengikat (binding). Menurut Van Brakel bahwa sebab (causa) itu menjadi dasar (untuk membenarkan) keterikatan  debitur dalam perjanjian. Mengenai  suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335-1337  KUHPerdata.  Semua  ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata berlaku bagi semua perjanjian baik perjanjian bernama (nominaat) maupun perjanjian tidak bernama (innominaat). Artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan /atau kesusilaan.

Ketentuan mengenai peraturan leasing yang berlaku di Indonesia saat ini masih  sangat sederhana, disebabkan belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang leasing. Peraturan tentang leasing yang sekaligus menjadi dasar hukum berlakunya  lembaga kegiatan pembiayaan   leasing sebagaimana  dalam kontrak-kontrak pada umumnya adalah sebagai berikut : Achmad Anwari, Op.cit, hal.77 
a.  Peraturan umum (General)
  1. Asas Konkordansi Hukum berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 atas Hukum Perdata Bagi penduduk Eropa
  2. Pasal   1338   mengenai   Asas   Kebebasan   Berkontrak   serta   asas-asas perjanjian umum yang terdapat pada KUHPerdata.
  3. Pasal 1548-1580  KUHPerdata  (Buku  III  Bab  VII)  berisikan ketentuan tentang sewa menyewa sepanjang tidak diadakan penyimpangan oleh para pihak.


b.  Peraturan khusus (Spesifik)
  1. Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Keuangan,  Perindustrian  dan Perdagangan  Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M /SK/2/1974, dan Nomor: 30/ KPB/I/ 1974  tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.
  2. Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.  Kep  650/MK/IV/5/1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Materai Terhadap Usaha Leasing.
  3. Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter No. PEG. 307/DJM/III.1/7/1974 tertanggal 8 Juli 1975 tentang :
    • tata cara perizinan 
    • pembatasan usaha 
    • pembukuan
    • tingkat suku bunga 
    • perpajakan
    • pengawasan dan pembinaan
  4. Surat  Edaran  Dirjen    Moneter  Dalam  Negeri  No.  SE.  4815/MD/1983 tertanggal 31 Agustus 1983 tentang Ketentuan Perpanjangan Izin Usaha Perusahaan Leasing dan Perpanjangan Penggu naan Tenaga Warga Negara Asing pada Perusahaan Leasing.
  5. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.   S. 742/MK.011/19784 tertanggal  21  Juli 1984  mengenai PPh pasal 23  atas  Usaha  Financial Leasing.

Sampai saat ini peraturan-peraturan mengenai leasing masih sangat sederhana sehingga dirasakan kurangnya kepastian hukum bagi para pihak. Para pihak dalam leasing mengadakan perjanjian dengan bersandarkan pada Surat Keputusan Tiga Menteri tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing yang merupakan   peraturan   pertama   mengenai   leasing   yang   dikeluarkan   oleh pemerintah.

Sebagaimana  telah diauraikan di atas kontrak leasing adalah salah satu  dari jenis  kontrak innominaat atau disebut juga dengan perjanjian tidak bernama yaitu kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam praktik atau masyarakat yang  lahir berdasarkan  atas  asas  kebebasan    berkontrak  yang  diatur dalam  pasal  1338

KUHPerdata. Pasal 1338  KUHPerdata yang mengatur asas kebebasan berkontrak berbunyi sebagai berikut:

”Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan  itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Untuk sahnya perjanjian maka pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat- syarat tentang sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Apabila syarat-syarat yang dimaksud pasal 1320 KUHPerdata dipenuhi maka perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang demikian juga terhadap kontrak leasing.

Oleh karena itu, kontrak leasing ini harus tunduk kepada peraturan KUHPerdata khususnya Buku III tentang Perikatan sebagai peraturan yang umum, walaupun ada peraturan-peraturan yang khusus mengatur tentang kegiatan usaha leasing ini, dan semua ketentuan tentang leasing tidak boleh bertentangan dengan isi KUHPerdata.

Namun  di  dalam  praktek  kontrak  leasing  yang  biasanya  dibuat  dalam kontrak baku yaitu kontrak yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak lessor, sehingga  pihak  lesse  tidak  memiliki kesempatan untuk menambahkan pendapatnya  ke  dalam  kontrak  tersebut,  lesse  hanya  cukup  menandatangani kontrak  apabila  lesse  setuju  dengan semua  apa  yang  tertuang  dalam  kontrak. Sehingga  sering  lesse  tidak  memahami apa  yang  tertuang  dalam kontrak  dan sejauh mana batas hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya.

Daftar Pustaka Makalah Pemberlakuan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Menentukan Keabsahan Kontrak Leasing

Pemberlakuan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Menentukan Keabsahan Kontrak Leasing Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment