Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Friday, 25 September 2015

Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab dari segi Hukum Pelaku Usaha

Segi Hukum Kegiatan Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen
Empat variabel penting yang berkaitan dengan manajemen pemasaran kegiatan pelaku usaha, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Di sini penulis hanya akan membahas dua variabel yang sangat relevan dengan penelitian ini, yaitu tentang produk dan tempat.


a. Produk
Produk menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan sebab inilah yang dihasilkan perusahaan dan kemudian ditawarkan kepada masyarakat (pasar). Perusahaan, sekurang-kurangnya harus memperhatikan beberapa hal mengenai produk ini, diantaranya kualitas (mutu) serta harga (mulai dari bahan baku, biaya produksi, sampai pada keuntungan yang diharapkan). Pada umumnya produsen mendapatkan keuntungan melalui kelancaran proses penjualan produknya di pasar. Untuk itu perusahaan berusaha membuat produknya sesuai dengan keinginan pasar/konsumen. Persoalan hukumnya di sini adalah bahwa produk yang diedarkan itu harus aman, tidak mengganggu atau merugikan kesehatan konsumennya. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan adalah salah satu hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak ini mengandung arti bahwa konsumen berhak atas produk yang nyaman dan aman bagi kesehatannya.

Sehubungan dengan hak konsumen ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta menjamin mutu produknya berdasarkan ketentuan standar yang berlaku (Pasal 7 huruf (a) dan huruf (d). Jika akibat dari pemakaian produk tersebut konsumen menderita kerugian, wajib pula pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian, kompensasi, atau penggantian kerugian tersebut (Pasal 7 huruf (f) dan huruf (g)). (Janus Sidabolak, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) hal. 236.)

Demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan suatu produk pangan (makanan dan minuman), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap produk pangan harus disertai dengan label yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :
  1. Nama produk; 
  2. Daftar bahan yang digunakan; 
  3. Berat bersih atau isi bersih; 
  4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; 
  5. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. 


b. Tempat
Yang dimaksud dengan tempat di sini adalah tempat dimana produk dapat diperoleh konsumen. Istilah ini menunjuk pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan produsen pembuat (perusahaan pabrik) untuk mendistribusikan produknya sedemikian rupa sehingga konsumen dengan mudah dapat menemukannya. Untuk tujuan ini produsen pembuat (perusahaan pabrik) menempuh cara/jalan, yaitu mengadakan kerja sama dengan pihak lain, seperti distributor, penyalur, agen, dan pengecer. Dari segi ekonomi, langkah menjalin kerja sama antara produsen pabrik dan distributor dan seterusnya dengan pengecer dapat dijelaskan dengan argumen (motif) ekonomis, misalnya demi efisiensi. Dengan demikian, konsumen cukup berhubungan dengan pengecer apabila membutuhkan jenis barang produk tertentu. Dalam konteks hukum, produsen dipahami sebagai setiap pihak yang ikut serta dalam penyediaan barang dan/atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen. (Ibid, hal. 239.)

Sehubungan dengan perlindungan atas hak-hak konsumen berkaitan dengan pendistribusian dengan produk ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan itikad baik serta meemperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dengan demikian, semua konsumen mempunyai akses dan kesempatan yang sama ke pasar (untuk memperoleh produk).

Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kesehatan manusia dalam menjalankan berbagai aktifitas dalam keseharian dan dapat pula meningkatkan kecerdasan masyarakat, sehingga dalam hal ini masyarakat perlu dilindungi terhadap produksi dan peredaran makanan olahan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama.

Pengusaha atau produsen dalam hal ni adalah orang yang paling mengetahui perihal produk yang dihasilkan. Seorang pengusaha/produsen mengetahui dengan pasti susunan bahan baku yang digunakan untuk barang yang diproduksinya, karena itu pengusaha pulalah yang lebih mudah mengetahui mengapa terjadi cacat pada barangnya itu dan apapula akibat yang dapat ditimbulkan oleh cacat produk itu pada konsumen, begitu pula tentang kejelasan pencantuman informasi batas kadaluwarsa suatu produk .

Pemerintah harus mengambil andil dalam perlindungan terhadap konsumen, hal ini juga menyangkut kepentingan pengusaha-pengusaha, karena suatu persaingan yang tidak jujur dapat mengakibatkan penguasaan pasar yang karena itu mematikan usaha lain. Dapat dikatakan hal ini menyangkut kepentingan umum yang sangat memerlukan keterlibatan Pemerintah dan kewajiban Pemerintah untuk melindungi masyarakat. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Konsumen Dalam Hal Makanan Dan Minuman, (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1993) hal. 56.)

Memenuhi tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperlukan pula dilakukannya pembinaan dan pengawasan meliputi diri pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan, serta konsumen.

Pembinaan dan pengawasan ini diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin dan sebaliknya pemenuhan kewajibankewajiban pelaku usaha sebagai produsen dapat dipastikan.

a. Pembinaan
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  pasal  29  ayat  (1)  menyatakan

“Pemerintah  bertanggung  jawab  atas  pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis terkait.

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk :
  1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. 
  2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 
  3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian  dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. b. Pengawasan


Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh :
  1. Pemerintah 
  2. Masyarakat 
  3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 


Berbeda dengan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat dapat melakukan penelitian, pengujian, dan/atau penyurveian terhadap barang-barang yang beredar di pasar. Aspek pengawasan yang dilakukan masyarakatini meliputi : pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Kaitannya dengan perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluwarsa, masyarakat dapat melakukan survei atas penulisan/pencantuman masa kadaluwarsa produk tertentu yang beredar di supermarket tentang :
  1. Apakah produk tertentu itu memuat/mencantumkan masa kadaluwarsa atau tidak; 
  2. Apakah pencantuman masa kadaluwarsa jelas atau tidak; 
  3. Apakah produk yang sudah melewati masa kadaluwarsa masih dipajangkan di tempat penjualan; 
  4. Dan sebagainya. 


Informasi-informasi tersebut dapat dikumpulkan dan kemudian diteruskan ke pihak pemerintah yang berwenang mengenai hal tersebut, pejabat kepolisian ataupun ke lembaga swadaya masyarakat. Inilah bentuk peran serta masyarakat di dalam pengawasan sehubungan dengan penegakan perlindungan konsumen.

Terhadap produk yang cacat produksi, dalam kenyataannya, konsumen Indonesia masih sering mengalami kasus-kasus yang sangat merugikan dirinya, baik secara materiil maupun immaterial. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Indonesia, dimana kekecewaan yang dinyatakan oleh konsumen karena kulaitas produk yang tidak memenuhi standar. (Adrian Sutedi, op.cit., hal 59.)


Produk disebut cacat bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu sebagaimana yang diharapkan orang dengan memepertimbangkan berbagai keadaan, terutama tentang : 

1. Penampilan Produk 
2. Kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk 
3. Saat produk tersebut diedarkan 

Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklan dan sebagainya. 

Daftar Pustaka Makalah Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen

Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab dari segi Hukum Pelaku Usaha Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment