Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Sunday, 27 September 2015

Pegertian Akta Pecatatan Kelahiran Menurut KUH Perdata

Pengertian Pencatatan Kelahiran Menurut KUH Perdata
Pencatatan kelahiran adalah bukti sah mengenai status anak yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Pencatatan kelahiran adalah akta atau catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak, dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak.


Pada prinsipnya pencatatan kelahiran adalah hanya sebuah catatan administratif dianggap penting karena data yang ada di dalam akta kelahiran dapat digunakan sebagai bukti jati diri bagi si anak, sehubungan dengan hak waris atau klaim asuransi dan pengurusan hal administratif lainnya seperti tunjangan keluarga, paspor, KTP, SIM, pengurusan perkawinan, perizinan, mengurus beasiswa dan lain-lain.

Pada dasarnya aspek hukum pencatatan kelahiran dalam usaha perlindungan anak merupakan suatu wujud dari kekuatan suatu pembuktian tentang status seorang anak yang baru dilahirkan. Dimana dengan status tersebut maka diketahui siapa orang tuanya yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya.

Dengan demikian maka aspek hukum pelaksanaan pencatatan dalam usaha perlindungan anak memberikan suatu keadaan bahwa pencatatan tersebut akan memberikan bukti kedudukan anak baik itu statusnya, maupun juga orang tua dan keluarganya. Sehingga pelaksanaan pencatatan tersebut dituangkan dalam suatu bentuk akta yaitu akta kelahiran.

Sebagaimana disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti. Sampai seberapa jauhkah akta mempunyai kekuataan pembuktian ? tentang kekuataan pembuktian dari pada akta dapat dibedakan antara :

1. Kekuataan pembuktian lahir. 
Yang dimaksudkan dengan kekuataan pembuktian lahir, ialah kekuataan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya, yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuataan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya. 

2. Kekuatan pembuktian formil. 
Kekuataan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan :benarkah bahwa ada pertanyaan. Jadi kekuataan pembuktian formil ini didasarkan atas ada tidaknya pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah itu. Kekuataan pembuktian formil ini memberi tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta 

3. Kekuataan pembuktian materiil. 
Kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan : “ benarkah isi pernyataan di dalam akta itu ? jadi kekuataan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta. (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 122.)

Akta catatan sipil adalah akta otentik karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, dimana dalam hal ini pegawai pencatat sipil, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.


Menurut Pasal 165 HIR (pasal 285 Rbg,) maka akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai pengaturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta  menurut  Pasal  1871  KUH  Perdata hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis. Adapun isi Pasal 1871 KUH Perdata adalah :
  1. Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta. 
  2. Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak ada  hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.


Selanjutnya menurut pasal 1872 KUH Perdata apabila akta otentik yang bagaimanapun sifatnya diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan. Akta catatan sipil sebagaimana diuraikan di atas adalah akta otentik yang sesuai pasal di atas dapat dijadikan sebagai bukti tentang apa yang ada di dalamnya baik itu tentang adanya kelahiran, kematian, pengakuan anak dan juga perceraian.

Sebagai azas berlaku acta publica probant sese ipsa, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya.

Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta catatan sipil tersebut. Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam pasal 1348 HIR.

Kekuataan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja.

Sebagai alat bukti maka akta otentik catatan sipil yang dikeluarkan pejabat, ini keistimewaannya terletak pada kekuataan pembuktian lahir.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata “ Suatu akta otentik yalah suatu akta yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akte dibuatnya “.

Daftar Pustaka Makalah Akta Pecatatan Kelahiran

Pegertian Akta Pecatatan Kelahiran Menurut KUH Perdata Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment