Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 26 May 2016

Perdagangan Senjata Illegal dalam Pendekatan Historis

Pendekatan Historis Dalam Perdagangan Senjata Illegal - Sebuah konsekuensi yang tidak terelakkan dari Perang Dunia I ialah berlebihnya kapasitas industri di segala bidang yang berhubungan dengan produksi orang di Eropa dan Amerika Utara, termasuk produksi small arms and light weapon (SALW). Pada saat sektor-sektor industri militer lainnya tengah berjuang, para produser SALW menghadapi beberapa beban tambahan dalam menyesuaikan produksi senjata yang ditujukan bagi pasar warga sipil. Senjata-senjata dibeli saat fase-fase awal dari kelebihan produksi ini yang kemudian dalam jumlah besar keluar dari jalur pasar legal. Surplus senjata yang berasal dari Perang Duni II juga tampaknya mengarah pada penyebaran yang bersifat illegal. Sumber-sumber tambahan dari senjata yang telah dibeli, sebagai sebuah bentuk pengelakan hukum yang tadinya relatif mudah bahkan negara-negara dengan persyaratan registrasi seolah-olah merupakan perintah, sebelum reformasi hukum pada tahun 1970an menjadikan pengelakan lebih sulit. Sejak saat itu, kebangkitan pasar informal (seperti pasar gelap, kebocoran sistem pengadaan senjata militer, penyelundupan dan transaksi pribadi berskala kecil) kemudian muncul sebagai persoalan dimana-mana.(Pearton Maurice. 1982. Diplomacy, War and Technology since 1830. Lawrence : University of Kansas Press.  http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publication/year_b_pdf/2007/CH2%20Stockpiles.pdf diakses tanggal 26 Agustus 2009)


Diperkirakan terdapat 693 juta SALW dalam sirkulasinya di dunia. Senjata-senjata ini diproduksi di lebih dari 90 negara dan lebih dari 1200 perusahaan secara international terlibat di beberapa aspek perdagangan SALW. Pasar SALW illegal di seluruh dunia diperkirakan bernilai $ 4 Milyar dan pasar illegal diperkirakan nilainya mencapai $ 1 Milyar. Beberapa negara exporter terbesar SALW di seluruh dunia, diantaranya Russia, Amerika Serikat, Italia, Jerman, Belgia dan China. Sedangkan negara-negar importer terbesar diantaranya temasuk Amerika Serikat, Arab Saudi, Siprus, Jepang, Korea Selatan, Jerman dan Kanada.(Consequences of The Proliferation and Misuse of Small Arms and Light Weapon.  http://www.fas.org/asmp/campaigns/smallarms/sawg/2006factsheets/SAWG_Small_Arms_Fact_S  heet_2006.pdf diakses tanggal 25 Agustus 2009)

Persoalan SALW belum mendapatkan perhatian akademis seperti halnya persoalan yang terkait dengan proliferasi nuklir. Hal ini mungkin dikarenakan melihat penyebaran dan karakteristik umum dari senjata ini, SALW jauh melebihi senjata jenis lain yang berjenis nuklir, kimia, atau senjata biologis. Small Arms Survey, sebuah organisasi yang meneliti dan melaporkan seputar isu senjata ini setiap tahunnya memperkirakan 300.000 orang tewas setiap tahun oleh senjata ini, sekitar sepertiga datang dari konflik dan sisanya yang merupakan pembunuhan dan tindakan bunuh diri juga dilakukan oleh senjata ringan berkaliber kecil (SALW).(Ibid. Consequences of The Proliferation and Misuse of Small Arms and Light Weapon.) Korban yang berhasil bertahan dari luka-luka yang mereka alami tetap hidup dengan kondisi yang memilikan. Dampak yang besar ini membuktikan bahwa SALW merupakan senjata pemusnah massal yang sebenarnya.

SALW sangat tepat jika disebut sebagai senjata penghancur manusia (individual destruction) karena setiap tahunnya terdapat ratusan ribu manusia meninggal dan terluka parah akibat penggunaan senjata ini baik dalam daerah konflik maupun daerah non-konflik. Dampak buruk proliferasi dan penyalahgunaan SALW tidak hanya dibatasi zona konflik saja. Pembangunan ekonomi juga sering terkena pengaruh buruk dari adanya kekerasan dan kriminalitas yang kebanyakan dilakukan dengan SALW. Kekerasan SALW juga merampas hak masyarakat dan kelangkaan sumber layanan kesehatan, dan menghambat peluang bagi investasi dan pembangunan kembali selepas masa konflik. SALW juga merupakan jenis senjata pilihan bagi sejumlah besar kelompok ekstrim dan separatis, yang menggunakannya untuk melakukan penyerangan mulai dari pembunuhan pegawai pemerintah sampai kepada penurunan tumpuk pemerintahan.

Dalam pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia maupun Hukum Kemanusiaan Internasional (International Humanitarian Law), pihak yang berperang di banyak daerah konflik sekarang ini menjadikan masyarakat sipil sebagai target. Masyarakat sipil, terutama yang kedudukannya paling lemah, adalah kelompok yang menderita dampak terparah akibat konflik-konflik tersebut. Organisasi-organisasi kemanusiaan dan pasukan penjaga perdamaian melihat upaya untuk mencapai target mereka menyelamatkan jiwa di wilayah yang terkena ‘wabah’ SALW merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, bahkan hampir tidak mungkin.

Pada dasarnya jumlah tebesar SALW pada black market sebelumnya diproduksi dan diperdagangkan secara legal sampai kemudian beralih kepada pasar gelap (illegal). Terdapat tujuh jalur utama dimana peralihan ini terjadi. (Rachel Stohl, The Tangled Web of Illicit Arms Trafficking.  http://www.cdi.org/pdfs/terrorinshadows-sthol.pdf diakses pada tanggal 25 Agustus 2009)


Perdagangan Senjata Illegal
  1. Metode pertama dan yang paling banyak dilakukan berhubungan dengan pengapalan produksi senjata-senjata legal secara langsung menuju dan melalui negara-negara terlarang. Anggota panel PBB yang memberikan sanksi terhadap Angola dan Liberia berhasil menemukan sejumlah pelanggaran atas embargo senjata, baik oleh para negara pemasok maupun pihak yang memperbolehkan senjata-senjata ini diangkut melalui wilayah  mereka. Petugas pemerintah menerima suapan sebagai ganti ijin ekspor bagi kelompok-kelompok tertentu termasuk juga layanan-layanan lainnya. Membayar ‘uang pelicin’ sudah menjadi suatu kebiasaan di negara-negara dimana para petugas pemerintah menerima gaji yang kecil bahkan di luar upah standart.
  2. Rendahnya pemasokan dalam sistem pemasokan (stockpile) dan manajemen mengakibatkan persenjataan milik pemerintah menjadi 
  3. Persenjataan milik negara dapat dijarah selama masa ketidakstabilan berlangsung. Sebagai contoh, pada tahun 1997, lebih dari setengah juta senjata dicuri dari persenjataan militer Albania. Senjata-senjata ini dengan cepat menyebar sampai melewati Balkan. 
  4. Senjata-senjata ini hilang begitu saja dari tangan para prajurit. Dari Amerika Serikat sampai Filipina, senjata-senjata ini secara kebetulan berpindah tempat dan tidak terhitung. Diperkirakan satu juta senjata jenis SALW hilang dan terbesar di seluruh dunia setiap tahunnya dan seringkali berakhir di pasar gelap. 
  5. Para petugas militer (prajurit) bisa saja menjual senjata milik mereka untuk mendapatkan uang. Di negara-negara dimana prajuritnya tidak dibayar dengan pantas, terdapat kelebihan senjata yang belum dikumpulkan dari stok militer, atau prajurit yang merasa simpati terhadap kelompok pemberontak, senjata bisa saja dijual untuk sejumlah uang. Beberapa dokumen menunjukkkan kasus dimana petugas-petugas militer Israel menjual senjata 
  6. Senjata-senjata ini juga sering kali dicuri dari pemilik legal sekaligus juga pemilik illegal. Pemilik-pemilik senjata ini merupakan sasaran empuk bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan senjata secepat mungkin. Perampokan senjata dalam skala kecil saja mampu memasukkan senjata senilai setengah juta US dollar ke dalam pasar gelap setiap tahunnya. 
  7. Hukum (peraturan) pembelian domestik memfasilitasi masuknya SALW ke dalam pasar gelap. Di negara-negara dimana tidak ada batasan tentang berapa banyak senjata yang bisa dimiliki oleh seseorang secara legal pada saat yang sama, fenomena ‘straw purchasing’ menjadi sebuah sesuatu hal yang umum terjadi. Masing individual dapat membeli sejumlah senjata pada satu waktu dan dapat menjualnya kembali secara illegal, atau membawa senjata-senjata ini melewati batas-batas internasional untuk kemudian dijual di negara-negara dimana peraturan tentang senjata lebih ketat. Teknik ini biasa terlihat di Amerika Serikat, 



Meksiko dan Kanada.
Inti persoalan dalam isu ini ialah perdagangan global SALW yang terus meningkat dan secara umum tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Tidak terdapatnya aturan standar yang dapat diterima secara universal dan mengikat secara hukum yang memampukan setiap negara untuk mencegah perdagangan senjata illegal. Kewajiban untuk mengontrol perdagangan senjata terletak pada pemerintah yang dituntut baik dari segi niat baik maupun kemampuan untuk beraksi dalam level pemerintahan jika peraturan yang efektif harus ditetapkan. Rejim ekspor dalam level nasional sering kali menunjukan kekurangan akibat celah-celah peraturan yang mengijinkan transfer kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau kurangnya hukum terkait dengan larangan perdagangan senjata.

Perjanjian-perjanjian regional yang mencakup perdagangan senjata berlisensi, seperti European Union Code of Conduct on Arms Export hanya dapat memberikan rekomendasi kepada masing-masing pemerintah. EU Code hanya menyarankan kriteria yang tepat bagi negara yang telah menandatangani perjanjian tersebuit untuk mempertimbangkan tindakan mereka saat memberikan jaminan lisensi ekspor kepada pengusaha senjata, tetapi gagal untuk mencegah bentuk transfer yang berakhir di tangan para pelanggar HAM. Kesepakatan dan perjanjian internasional yang ada hanya meminta pemerintah beraksi untuk mengawasi transfer senjata di masa mendatang agar tidak keluar kontrol dan mengajukan pengawasan terhadap senjata yang sudah terlanjur menyebar di pasaran. Sebuah aspek penting dan krusial dalam menangani perdagangan senjata illegal harus mencakup pemberantasan atau paling tiak mereduksi permintaan akan senjata.

Perkembangan yang terjadi selama dasawarsa 1900an mendorong masyarakat internasional untuk meninjau kembali rezim pelucutan dan pengawasan senjata, dan ini memungkinkan muculnya isu SALW sebagai masalah kebikajan multilateral. Adanya perubahan yang paling signifikan ialah perubahan dalam matriks konflik selama masa Perang Dingin dimana konfik internal dan komunal mulai memiliki profil yang lebih tinggi dibandingkan dengan konflik antar negara. Konflik komunal bukanlah gejala yang sama sekali baru, tetapi karena profil mereka yang semakin meningkat berarti perhatian yang lebih besar harus diberikan kepada persoalan SALW ini. Selain itu, perdagangan global yang semakin bebas dan konsekuensinya berupa menurunnya pengawasan oleh Pabean serta perkembangan cara-cara untuk menutupi perdagangan internasional illegal seperti melalui pencucian uang telah membuka peluang besar bagi lalu lintas senjata sebagai komoditas yang menguntungkan.

Daftar Pustaka Makalah Pendekatan Historis Dalam Perdagangan Senjata Illegal

Perdagangan Senjata Illegal dalam Pendekatan Historis Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment