Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Pengadilan Niaga Kompetensi, Hakim, dan Undang undang, Kedudukan Dan Pembentukan

Pengadilan Niaga adalah - Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang telah diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004) dimungkinkan dibentuknya badan–badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada dengan cara diatur dalam undang-undang. Demikian juga dalam pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) diberikan peluang dibentuknya pengadilan khusus. Bunyi Pasal 15 UU Kekuasan Kehakiman sebagai berikut: 


Pasal 15
  • Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang. 
  • Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. 

Dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 15 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai peradilan syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan suatu bentuk contoh nyata dari pengadilan khusus. Ada beberapa bentuk pengadilan khusus lainnya, antara lain:
  • Pengadilan Hubungan Industrial yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berada di bawah lingkup peradilan umum. 
  • Pengadilan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-undang No. 3 


Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berada di bawah lingkup peradilan umum. (Denny Kailimang, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU,(Bandung: Alumni, 2001),hal 22.)

Dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2004 tentang Pengadilan Umum, secara tegas juga dinyatakan : Dilingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

Krisis moneter yang melanda Indonesia dipertengahan tahun 1997 menyebabkan banyaknya perusahaan yang collapse dan terlilit utang. Atas tekanan International Monetary Fund (IMF) melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan (Fallisements-verordening staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto staatsblad Tahun 1906 Nomor 348). IMF merasa bahwa peraturan kepilitan merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda selama itu kurang memadai dan kurang dapat memenuhi tuntutan zaman. Oleh karena itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 (Perpu No. 1 Tahun 1998) dan kemudian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Perpu tersebut ditetapkan sebagai Undang-undang. Dengan Perpu No.1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 tersebut, pengadilan niaga untuk pertama kali sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam pasal 281 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 jo .UU No.1 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut: Untuk pertama kali dengan undang-undang ini, pengadilan niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, pembentukan pengadilan niaga tersebut merupakan suatu implementasi dari bentuk pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum.

Kedudukan Dan Pembentukan Pengadilan Niaga 

Pengadilan niaga yang pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Perpu No.1 Tahun 1998 jo. UU No. 1 Tahun 1998 kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup pengadilan niaga sebagaimana dalam bagian Ketentuan Penutup Bab VII Pasal 306 UU Kepailitan yang bunyinya sebagai berikut:

Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa memutus perkara yang menjadi ruang lingkup tugas pengadilan niaga.

Pengadilan niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana pengadilan niaga tersebut berwenang untuk menerima permohonan kepailitan dan PKPU yang meliputi lingkup seluruh wilayah Indonesia. Dalam pasal 281 ayat (2) Perpu No.1 Tahun 1998 jo. UU No.1 1998. Tegas  bahwa  pembentukan  pengadilan  niaga  selain  sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Kemudian dengan Keputusan Presiden No 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk pengadilan niaga pada empat wilayah pengadilan negeri lainnya, yaitu  di  Pengadilan  Negeri  Ujung  Padang, Pengadilan  Negeri  Medan,

Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang. Dengan dibentuknya empat Pengadilan niaga tersebut, pembagian wilayah yurisdiksi relative bagi perkara yang diajukan kepada pengadilan niaga menjadi sebagai berikut :
  • Daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Padang meliputi wilayah provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. 
  • Daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Daerah Istimewa Aceh. 
  • Daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur. 
  • Daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang,  meliputi provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Ibid, hal 24.)


Dengan pembagian kewenangan tersebut, kewenangan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya terbatas daerah hukumnya yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Untuk mengatasi masalah peralihan kewenangan antara pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pengandilan niaga pada pengadilan negeri lainnya, dalam pasal 4 Keppres No. 97 Tahun 1999 ditentukan sebagai berikut:
  • Sengketa dibidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan pengadilan niaga pada pengadilan-pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
  • Sengketa dibidang perniagaan yang termasuk lingkup kewenangan pengadilan-pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh pengadilan niaga. (Ibid, hal 26.)



Kompetensi Pengadilan Niaga 

Dalam Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan secara tegas dinyatakan : Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. 

Hal ini berarti pengadilan niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan PKPU, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan pengadilan niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan  Intelektual. (Ibid, hal 35.)

Selain itu, UU Kepailitan juga mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu pada Pasal 303 UU Kepailitan berbunyi: 

Pengendalian tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausal arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini. 

Hakim Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan atau PKPU pada tingkat pertama dilakukan oleh hakim majelis. Dalam hal menyangkut perkara lain dibidang perniagaan.(Ibid, hal 37.)
Hakim pengadilan niaga diangkat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan niaga antara lain:
  • Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
    Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga; 
  • Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan 
  • Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim  pada pengadilan.(Ibid, hal 39.


Dilihat dari syarat-syarat untuk menjadi hakim pengadilan niaga sebagaimanadimaksud di atas (khusus poin 1), sudah dapat dipastikan haruslah hakim karier. Namun demikian, ternyata UU Kepailitan ini memberikan peluang dimana dimungkinkannya adanya syarat-syarat berikut:
  1. Mempunyai keahlian; 
  2. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan pengadilan niaga; 
  3. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan 
  4. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan. 


Berbeda dengan hakim karier, pengangkatan hakim ad hoc tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atau usul Ketua Mahkamah Agung baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi maupun pada peninjauan kembali.Dalam menjalankan tugasnya, hakim pengadilan niaga dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.

Daftar Pustaka Makalah Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga Kompetensi, Hakim, dan Undang undang, Kedudukan Dan Pembentukan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment