Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Pemberontak Sebagai Salah Satu Subjek Hukum Internasional

Aturan hukum internasional menetapkan tahap pemberontakan dibedakan dalam dua tahap, yaitu:
  1. insurgent (insurgency); dan tahap
  2. belligerent (belligerency).

Pada prinsipnya insurgent merupakan kualifikasi pemberontakan dalam suatu negara namun secara de facto belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Dalam hal ini, kedudukan pemberontak belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyandang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. (Bima Ari Putri Wijata, “Insurgency and Belligerency”, Semarang, 2013, hal 25)

Kualifikasinya sebagai insurgent, pemberontak atau gerakan separatis secara de jure internasional dilihat sebagai gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Diartikan bahwa, kualifikasi insurgent belum dapat disebut sebagai perang saudara (civil war) dalam hukum internasional. (Bima Ari Putri Wijata, Op.Cit., hal 26)

Apabila pemberontakan insurgent semakin memperlihatkan perkembangan yang signifikan, meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan pengorganisasian semakin teratur serta telah menduduki beberapa wilayah dalam satu negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara de facto atas beberapa wilayah. (Bima Ari Putri Wijata, Op.Cit., hal 27) Menurut hukum internasional tahapan tersebut mengindikasikan keadaan pemberontakan telah mencapai tahap belligerent.

Setiap pemberontak (insurgent) tidak dapat disebut sebagai belligerent karena untuk dapat diakui sebagai belligerent sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi syarat-syarat(Ibid) sebagaimana berikut:
  1. Pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahan nya sendiri;
  2. Pemberontak mempunyai kontrol efektif secara de facto dalam penguasaan atas beberapa wilayah;
  3. Pemberontak menaati hukum dan kebiasaan perang (seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil) serta memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus sebagai peralatan militer yang cukup.


Insurgent merupakan awal mula pembentukan belligerent, namun setiap pemberontak (insurgent) tidak dapat disebut sebagai belligerent apabila belum memenuhi ketentuan-ketentuan belligerent. (Bima Ari Putri Wijata, Op.Cit., hal 29)

Di wilayah di mana terjadi tindakan pemberontakan, pemerintah negara yang berdaulat masih memiliki semua hak dan kewajiban sebagai penguasa yang sah. Sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) yang dikeluarkan tahun 1965, dalam hubungannya maka setiap upaya negara asing atau negara lain yang membantu kaum pemberontak, dianggap merupakan tindakan intervensi, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional.

Apabila tahap pemberontakan yang terdapat di dalam suatu negara telah mencapai tahap belligerent, memungkinkan adanya negara lain yang mengakui kedudukan pemberontak. Pemberontakan yang telah dianggap memiliki kapasitas untuk memunculkan konflik, menjadikan beberapa negara mengakui keeksistensiannya, didasarkan pada munculnya pemberontak sebagai dasar mereka untuk berdiri sendiri seiring dengan kehendak sendiri. (Bima Ari Putri Wijata, Op.Cit., hal 30 

Namun dalam pengertian lain, apabila suatu negara memberikan pengakuan terhadap pemberontak sebagai belligerent, sementara pemberontak tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan, maka pengakuan negara asing tersebut dapat dianggap sebagai campur tangan terhadap suatu negara yang sedang menangani pemberontakan di dalam wilayahnya, dan hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional. (Bima Ari Putri Wijata, Op.Cit., hal 32)

Gerakan taliban sebagai contoh insurgent, yaitu gerakan nasionalis Islam Sunni pendukung Pashtun yang secara efektif menguasai hampir seluruh wilayah Afganistan sejak tahun 1996 sampai tahun 2001. Kelompok taliban dibentuk pada tahun 1994 mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Pakistan. Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan kelompok Taliban dikarenakan kejahatannya terhadap warga negara Iran dan Afganistan, dimana Taliban melakukan berbagai aksi pelanggaran HAM di Afganistan. (Susilo, Taufik Adi, Ensiklopedia Pengetahuan Dunia Abad 20, Javalitera, Yogyakarta, 2010, hal 391)

Kelompok tersebut mendapatkan pengakuan dari tiga negara yaitu Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Arab Saudi, serta pemerintah Republik Chechnya Ichkeria yang tidak diakui dunia. (http://id.wikipedia.org/wiki/Taliban diakses pada 29 Februari 2014)

Sementara contoh belligerent adalah Palestine Liberation (PLO) adalah sebuah organisasi Palestina yang didirikan pada tahun 1964, dan memiliki tujuan utama untuk menyuarakan aspirasi rakyat Palestina dalam jumlah besar yang hidup di tenda-tenda pengungsi di Libanon. (Pasal 27 Piagam HAMAS)

Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Pemberontak

Sejak tahun 1967 tujuan utama dari PLO adalah dalam rangka menghancurkan negara Israel, yang ksemudian ditegaskan pada piagam PLO yang diselenggarakan di Kairo pada tanggal 10 Juli-17 Juli 1968 pada peremuan Dewan Nasional Palestina, yang tertuang dalam Pasal 9 Piagam PLO. (http://www.us-Israel.org/jsource/Terrorism/plo.html diakses pada 29 Februari 2014)

PLO telah mendapat pengakuan dari dunia internasional dengan mendapatkan status peninjau di Sidang Umum PBB pada tahun 1974. Dengan pengakuan terhadap Palestina, maka diberikan terhadapnya hak-hak dan privilese tambahan, termasuk hak untuk ikut serta dalam perdebatan umum yang diadakan dalam setiap sesi Sidang Umum, hak untuk menjawab, hak untuk mensponsori resolusi khususnya terkait masalah Palestina dan Timur Tengah, sehingga PLO menjadi belligerent yang diakui keberadaannya. (“Profil Terorist Organization, Palestine Liberation Organization (PLO)”, lihat dalam http://www.start.umd.edu diakses pada 29 Februari 2014)

Keberadaan pemberontak dalam perangkat hukum internasional terdapat dalam Konvensi Wina 1969 yaitu perjanjian yang turut merumuskan atau mengkodifikasikan hukum-hukum kebiasaan internasional dalam bidang kesepakatan maupun perjanjian. Konvensi Wina 1969 mengatur pengembangan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian dan turut mengakui eksistensi hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian, khususnya persoalan-persoalan yang belum diatur sebelumnya dalam Konvensi Wina. (Konvensi Wina 1969, dalam http://kata-sederhana.blogspot diakses pada 29 Februari 2014)

Konvensi Wina 1969 diterima dan diakui oleh dunia internasional sebagai norma-norma yang tidak bisa dikurangi atau dibatalkan dengan alasan apapun juga meskipun negara dalam keadaan perang. Hal ini sesuai dengan pengertian jus Cogens terdapat dalam Bagian V Konvensi Wina paa rumusan Pasal 53 dinyatakan sebagai berikut:
“.....a premptory norm of general international law is norm accepted and recognized by the international community of states as whole as norm from modified only by a subsequent norm of general international law having the same character” (sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan,sebagai norma yang tidak dapat dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru yang mempunyai sifat yang sama). (Isharyanto, “Jus Cogens”, dalam http://isharyanto.wordpress.com/sekelumit -jus-cogens/ diakses pada 29 Februari 2014)

Jus cogens merupakan aturan-aturan dasar hukum internasional umum yang dapat ditafsirkan sebagai public policy dalam pengertian hukum nasional. Pemberontak sendiri merupakan gejolak yang terjadi dalam sebuah negara yang penanganan nya diatur secara nasional. Lord McNair menggunakan Jus Cogens sebagai ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional yang berada dalam suatu kategori hukum yang lebih tinggi dan ketentuan-ketentuan mana yang tidak dapat dikesampingkan atau diubah oleh negara-negara yang membuat perjanjian. Selanjutnya diberi ketentuan yang telah diterima baik secara tegas dan aturan yang lebih penting untuk melindungi kepentingan masyarakat umum internasional, seperti ketentuan-ketentuan mengenai perang agresi, hukum mengenai genocide (larangan untuk membunuh massal), ketentuan-ketentuan mengenai perbudakan, pembajakan, tindakan-tindakan yang tergolong dalam ranah kriminal terhadap kemanusiaan, juga mengenai ketentuan prinsip untuk menentukan nasib sendiri juga mengenai hak-hak asasi manusia. (Ibid)

Dengan kata lain, norma-norma dalam instrumen internasional yang masuk dalam kategori Jus Cogens, yaitu kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, genocida, dan piracy atau piracies.

Selanjutnya premptory norm mewakili prinsip yang paling dasar dari hukum humaniter dalam keadaan berperang. Premptory norm sebagai bagian dari hukum internasional, juga mengikat individu, selain negara, termasuk kaum pemberontak, sehingga implikasinya pemberontak juga merupakan bagian subjek dari Konvensi Wina 1969. (Sesuai artikel di website www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id…2 , pada tanggal 1 Maret 2014, pukul 23.00 WIB)

Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Pemberontak Sebagai Salah Satu Subjek Hukum Internasional Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment