Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Tanggungjawab Negara Dalam Hukum Internasional

Pengertian Tanggungjawab Negara Menurut Hukum Internasional Tentang  - Ketentuan hukum internasional yang mengatur masalah tanggung jawab negara hingga kini belum ada yang mapan, dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman. Para ahli hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental hukum internasional.(M.N. Shaw, International Law, Butterworths, edisi 2, 1986, h. 466, Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 1979, h. 431, seperti dikutip oleh Huala Adolf,1996,) 


International Law Commision (ILC) merupakan sebuah badan PBB yang bertugas mengurusi dan membahas draft tentang ketentuan tanggungjawab negara. Walaupun masih dalam bentuk draft tetapi karena disusun oleh para ahli hukum terkemuka yang mewakili berbagai kebudayaan terpenting di dunia dan mempunyai nilai tinggi serta tergabung dalam panitia hukum internasional, seperti yang tergabung dalam kepanitiaan penyusunan draft tentang tanggung jawab negara dalam ILC, maka ketentuan tanggung jawab negara ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan di dalam hukum internasional. Prinsip tanggung jawab negara lahir dari kewajiban internasional yang bersifat primer (primary rules of obligation), yakni suatu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suatu negara. Setiap negara yang menyandang hak tertentu adalah juga merupakan subjek yang mendukung kewajiban tertentu pula. Kewajiban ini merupakan sisi lain dari hak yang diberikan oleh hukum. (Arif, “pencemaran transnasional akibat kebakaran hutan di Indonesia dalam hubungannya dengan penerapan prinsip tanggung jawab negara” Tesis, 2000, h.47 )

Fungsi dasar dari prinsip tanggung jawab negara ini dalam hukum internasional adalah memberikan perlindungan kepada setiap negara, antara lain dengan cara mewajibkan setiap negara pelanggar membayar ganti rugi kepada negara yang menderita kerugian tersebut.  (Ibid h.48 )

Tentang bagaimana suatu negara yang dirugikan akan meminta sejumlah perbaikan, rehabilitasi atau ganti rugi sangat tergantung pada peristiwa yang

Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 174 terjadi. Kebanyakan negara yang menderita akan meminta sesuatu yang bersifat satisfaction melalui negosiasi diplomati, apabila suatu negara merasa kehormatannya direndahkan sebuah permohonan maaf resmi dari negara yang bertanggung jawab biasanya dipenuhi atas diajukannya suatu keberatan. Sedangkan yang menyangkut dengan perbaikan dan biaya kompensasi lainnya diajukan apabila negara yang dirugikan itu telah menderita berupa material loss or damage. Guna memenuhi ini tidak jarang digunakan jalur hukum yang diajukan kepada internasional arbitral or tribunal.(Ibid h.48-49)

Pembagian tanggung jawab Negara

Secara garis besar tanggung jawab negara dibagi menjadi :

a.Tanggung jawab perbuatan melawan hukum (delictual liability)
Tanggung jawab ini lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayah negaranya atau wilayah negara lain. Hal ini dapat timbul karena :
  • Eksplorasi ruang angkasa
  • Eksplorasi nuklir
  • Kegiatan Lintas Batas Nasional


b. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian
Pertanggungjawaban negara timbul karena suatu negara melanggar perjanjian internasional (treaty) yang dibuat dengan negara lain yang mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.

Kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan adanya tanggung jawab Negara.

Menurut Sharon Williams, ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban negara yaitu : (Sharon Williams, “Public International Governing Trans-boundary Pollution” 13 Univ. of Queensland L.J. (1984), h. 114-118 dikutip oleh Marsudi Triatmodjo, h. 177)
  1. Subjective fault criteria 
  2. Objective fault criteria 
  3. Strict Liability 
  4. Absolute Liability 


Subjective fault criteria menentukan arti pentingnya kesalahan, baik dolus maupun culpa si pelaku untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban negara. Dalam konsep objective fault criteria ditentukan adanya pertanggungjawaban negara yang timbul dari adanya suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Jika suatu negara dapat menunjukkan adanya forcé majeure atau adanya tindakan pihak ketiga, negara yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut.

Konsep strict liability membebani negara dengan pertanggungjawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang terjadi di wilayahnya yang menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan kerugian di wilayah negara lain, meskipun berbagai persyaratan pencegahan pencemaran telah diterapkan. Dalam konsep ini acts of God, tindakan pihak ketiga atau forcé majeure dapat digunakan sebagai alasan pemaaf (exculpate).

Menurut konsep absolute liability tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam strict liability, sehingga dalam konsep ini terdapat total pertanggungjawaban walaupun segala standar telah dipenuhi. (Ibid)


Peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara

Daud Silalahi menyatakan bahwa konsep state responsibility-liability (tanggung jawab negara atas lingkungan) dalam kerangka hukum lingkungan internasional mengacu pada pembahasan the principle of sovereignity dan the freedom highseas. Pelaksanaan kegiatan di dalam suatu wilayah negara terhadap lingkungannya merupakan perwujudan kedaulatan dari suatu negara. Jika kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi negara lainnya (the act injuries to another states) maka timbullah tanggung jawab negara. Prinsip responsibility-liability dikaitkan pula dengan legal strategy, yakni upaya untuk melakukan pencegahan terhadap aktivitas dengan cara menetapkan/mengatur standar permisible injury atau ambang batas dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan (environmental injuries) dapat pula dianggap sebagai ongkos eksternal yang timbul dari kegiatan ekonomi. Adanya kerusakan lingkungan ditetapkan berdasarkan ambang batas atau baku mutu lingkungan. (Daud Silalahi, 1996, Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Penerbit Alumni, ed. 2, cet. 1, Bandung, h. 129-137)

Penetapan permisible level of injury (ambang batas kerusakan dari lingkungan) dilakukan melalui hasil putusan pengadilan internasional, atau penetapan standar perbuatan/tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, dan melalui pelaksanaan fungsi pengaturan oleh badan-badan internasional. Sebagian besar tanggungjawab negara ini didasarkan pada ketentuan larangan injury of one state to another. Jika akibat timbul di luar wilayah suatu negara, pada wilayah yang termasuk common heritage of mankind (wilayah-wilayah yang merupakan warisan bersama umat manusia) maka tanggung jawab yang timbul adalah tanggung jawab internasional. (Ibid)

Pengertian Tanggungjawab Negara

Salah satu prinsip yang terkenal dari hukum lingkungan internasional adalah principles of good neighbourliness. Pada intinya prinsip itu mengatakan kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain. Hal ini patut berlaku pada saat terjadi aktivitas dalam negara yang menggangu negara lain. Ada juga prinsip lain yakni preservation and the protection of environment yang menegaskan bahwa tindakan-tindakan perlu diambil untuk mencegah dampak buruk kerusakan lingkungan bagi kondisi yang baik di masa depan. Kemudian prinsip preventif yang menekankan tindakan pencegahan bagi kerusakan lingkungan. Selanjutnya pelanggaraan prinsip-prinsip ini akan membawa kepada penerapan prinsip berikutnya yakni prinsip ke 21 Deklarasi Stockholm yang menuntut negara pencemar untuk melakukan usaha memperbaiki kerusakan lingkungan yang dibuatnya. Pendekatan yang sama ini bisa juga dilihat dalam artikel 2(1) dari Konvensi ECE tentang Pengendalian Dampak Lingkungan yang menyatakan setiap negara harus mengambil tindakan 
pencegahan untuk mengurangi dampak pencemaran lintas batas. Pada umumnya kewajiban setiap negara adalah mewujudkan langkahlangkah administratif dan legislatif untuk melindungi lingkungan sehingga dapat dikatakan sebagai pemerintah yang baik. (Patricia W. Birnie, Alan e. Boyle,1992, International Law & The Environment, Oxford, hlm. 89-93)

Prinsip kedua yang dikenal luas juga adalah kerjasama antara negara untuk mitigasi resiko kerusakan lingkungan lintas batas. Prinsip ini juga tercantum dalam prinsip ke 24 Deklarasi Stockholm.(Ibid) Prinsip berikutnya adalah polluter pays principle. Pada intinya ini adalah prinsip ekonomi dimana negara dituntut untuk membiayai tindakan yang dibutuhkan agar lingkungan kembali pada kondisi semula.(Ibid) Lalu ada juga prinsip ’balance of interest’ (keseimbangan kepentingan) pihak-pihak yang telah dirugikan. Prinsip ini terdapat di dalam

Article 9 Draft on State Responsibility. Kemudian ada juga prinsip non-diskriminasi (nondiscrimination yang mewajibkan negara untuk mengatasi/menanggulangi akibat-akibat yang diderita oleh Negara lain dengan cara yang sama dengan yang dipergunakan jika akibat-akibat tersebut sudah terjadi di negaranya sendiri. Prinsip ini terdapat di dalam Article 11 dan 15 Draft on State Responsibility.

Ukuran untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang digolongkan sebagai abnormally dangerous (the standard of abnormality) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
  1. Tingkat risiko (the degree of risk). Risiko dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim atau menurut kemampuan teknologi yang telah ada 
  2. Tingkat bahaya (the gravity of harm) sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya. 
  3. Tingkat kelayakan upaya pencegahan (the appropriateness), sudah dilakukan upaya pencegahan secara maksimal; 
  4. Pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatannya (value of activity)  telah dilakukan secara memadai.


Sementara itu merujuk pada the restatement of the law torts in America, menentukan apakah suatu kegiatan termasuk ke dalam kegiatan yang berbahaya (abnormally dangerous) yakni : (M Ramdan Andri GW., Masalah Ganti Kerugian Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata, Beberapa Analisis Atas Teori Pertanggungjawaban (“Liability Theories”), Asuransi, Dan Dana Ganti Kerugian, Jurnal Hukum Lingkungan ISSN 0854-7378 Tahun V No. I/1999, h. )

  1. Kegiatan tersebut mengandung tingkat bahaya yang tinggi bagi manusia, tanah, atau benda bergerak (the activity involves a high degree of some harm to the person, land or chattels of others) 
  2. Kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut mempunyai kemungkinan untuk menjadi besar (the harm which may result from it is likely to be great) 
  3. Risiko tidak dapat dihilangkan meskipun kehati-hatian yang layak sudah diterapkan (the risk cannot be eliminated by the exercise of reasonable care) 
  4. Kegiatan itu tidak termasuk ke dalam kegiatan yang lazim (the activity is not a matter of common usage) 
  5. Kegiatan itu tidak sesuai dengan tempat dimana kegiatan itu dilakukan (the activity is inappropriate to the place where it  is carried on) 
  6. Nilai atau manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat (the value of activity to the community) 


Berdasarkan prinsip pencemar membayar (the polluter must pay) dan asas strict liability dikembangkan prosedur tentang pembuktian yang disebut shifting or alleviating the burden of proofs. Penerapan asas strict liability dapat dilakukan dengan beberapa kemungkinan : (M Ramdan Andri GW., op.cit., h. 5)
  1. Strict liability with contributory negligence defense, yakni strict liability diterapkan kepada tergugat sepanjang pihak korban tidak mempunyai andil kesalahan atas timbulnya kerugian, kesalahan dari pihak tergugat tidak perlu dibuktikan;
  2. Negligence with contributory negligence defense, yakni tergugat bertanggungjawab apabila kerugian itu timbul karena kesalahannya, beban pembuktian ada pada tangan penggugat; 
  3. Comparative negligence, yakni ganti kerugian akan disesuaikan dengan  proporsi dari besarnya andil terhadap timbulnya kerugian.


Masih berkaitan dengan strict liability, Green Paper menyediakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan: (Ibid., h. 6)
  1. Tipe bahaya yang dihasilkan oleh kegiatan tertentu 
  2. Kemungkinan terjadinya kerugian dari suatu kegiatan dan kemungkinan meluasnya kerugian 
  3. Insentif yang akan akan disediakan oleh strict liability berupa pengelolaan risiko dan pencegahan kerugian yang lebih baik; 
  4. Kemungkinan pelaksanaan dan biaya-biaya pemulihan kerugian yang diperkirakan akan terjadi 
  5. Beban keuangan yang harus ditanggung oleh sektor-sektor ekonomi yang terlibat, yang ditetapkan berdasarkan strict liability, dan 
  6. Kebutuhan akan tersedianya asuransi. 


Kalau ditelaah butir-butir prinsip yang ditelurkan oleh konferensi internasional mengenai lingkungan Stockholm 1972 itu, terlihat penuh dengan kompromi antara negara-negara maju dan berkembang, inilah salah satu faktor menurut penulis, justru mengurangi kepastian dan mengikatnya ketentuan internasional mengenai lingkungan ini. Ditambah dengan kenyataan, bahwa dalam prinsip-prinsip itu diakui hak berdaulat setiap negara untuk mengelola sumber-sumber alam dan lingkungannya sendiri sesuai dengan ”sistem nilai-nilai yang berlaku di tiap negara” (Prinsip XXIII), makin menjadi kabur ketentuan internasional ini.

Kunci keberhasilan hukum lingkungan internasional ini terletak pada ”pengaturan kerja sama multilateral dan bilateral antara negara-negara” untuk pengawasan efektif, pencegahan, pengurangan dan peniadaan dampak yang merusak lingkungan (Prinsip XXIV). Kelihatannya Eropa Barat cukup berhasil dalam menciptakan pengaturan kerja sama regional seperti dimaksud ini, sehingga dapat dikatakan menjadi pencetus lahirnya European Environmental Law.

Daftar Pustaka Makalah Tanggungjawab Negara Dalam Hukum Internasional

Tanggungjawab Negara Dalam Hukum Internasional Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment