Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Pengaturan Leasing Sebagai Kontrak Innominat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Pengaturan Leasing Sebagai Kontrak Innominat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yanng berlaku di Indonesia merupakan  undang-undang  produk pemerintah  Hindia  Belanda,  yang diberlakukan berdasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 berbunyi:”Segala badan negara dan peraturan yang  masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Tujuan   adanya   ketentuan   hukum   ini   untuk   mencegah   terjadinya kekosongan    hukum  (  rechtvacuum).  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata terdiri atas 4 (empat) buku yaitu :
  1. Buku I tentang Orang 
  2. Buku II tentang Benda
  3. Buku III tentang Perikatan
  4. Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa


Buku  III KUHPerdata menganut sistem terbuka (open system), artinya para pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan   siapapun, menentukan syarat- syaratnya,   pelaksanaanya   dan   bentuk   kontrak   baik   yang   dikenal   dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Pada prinsipnya kontrak dari aspek namanya dapat digolongkan  menjadi 2 (dua) macam, yaitu  kontrak nominaat dan kontrak innominaat. Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal. 1 

Kontrak  atau  perjanjian  bernama  (nominaat)  merupakan  kontrak-kontrak atau perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata atau kontrak-kontrak yang bersifat umum seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata,  hibah,  penitipan  barang,  pinjam pakai,  pinjam meminjam,  pemberian kuasa,   penanggungan   utang,   perjanjian   untung-untungan,   dan   perdamaian, sedangkan kontrak tidak bernama (innominaat) merupakan kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik dan  di luar KUHPerdata. Artinya, bahwa kontrak-kontrak innominaat berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus,  sebagaimana  yang  tercantum di dalam berbagai peraturan perundang- undangan dan buku III KUHPerdata. Timbulnya kontrak ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sebagai akibat dari sistem terbuka (open system) yang dianut hukum perjanjian  dalam KUHPerdata.Ibid, hal.3

Hal  ini  berarti  bahwa  hukum  perjanjian  memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak  bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yanng satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungannya dengan kontrak innominaat berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak innominaat menurut Salim adalah sebagai berikut. Ibid. hal.5 

a.   Adanya kaidah hukum
Kaidah hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua)   macam, yaitu kaidah hukum kontrak innominaat tertulis dan tidak tertulis.

b.  Adanya subjek hukum
Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam
kontrak innominaat adalah debitur dan kreditur, badan pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa dan lain- lain.

c.   Adanya objek hukum
Objek hukum erat kaitannya dengan objek prestasi. Pokok prestasi dalam kontrak innominaat tergantung pada jenis kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam kontrak  karya  misalnya  yang menjadi pokok prestasinya adalah   melakukan eksplorasi dalam bidang   pertambangan, khususnya emas dan tembaga.

d.   Adanya kata sepakat
Kata sepakat lazim disebut dengan konsensus. Kata sepakat ini merupakan persesuaian   pernyataan kehendak para pihak tentang substansi dan objek kontrak.

e.   Akibat  hukum kontrak
Akibat hukum berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban  dari para pihak.

Dari segi aspek pengaturannya kontrak innominaat ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut Ibid .hal 2
  1. kontrak innominaat yang telah diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan/atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri ;
  2. kontrak innominaat yang telah diatur dalam peraturan pemerintah;
  3. kontrak innominaat yang belum ada undang-undangnya di Indonesia.


Untuk saat ini kontrak leasing sebagai kontrak innominaat yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan   Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M /SK/2/1974, dan Nomor: 30/ KPB/I/ 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, masih tetap berlaku sebagai pedoman dalam kegiatan usaha leasing.

Menurut sejarahnya, leasing pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1977, oleh Bell Telephone Company untuk memasarkan hasil-hasil produksinya,  yaitu  alat  telepon,  karena  pada saat  itu  perusahaaan  sulit untuk mendapatkan  kredit  jangka  menengah  dan  panjang.  Pada  tahun 1952  leasing mengalami perkembangan   yang pesat di Amerika Serikat, yaitu dengan telah didirikannya  United  State  Leasing  Coorporation.  Sekitar  tahun  1960  leasing berkembang di Eropa Barat.  Ibid, hal. 142

Di Indonesia kegiatan leasing diperkenalkan pertama  kali pada tahun 1974, yaitu dengan    keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan   Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/ KPB/I/ 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Di samping ketentuan itu, lembaga leasing juga diatur dalam: Sri Suyatmi dan Sudiarto, Problematika Leasing di Indonesia, (Jakarta : Arikha Media Cipta, 1992), hal. 75 
  1. Keppres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan
  2. Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  1251/KMK.013/1988  tentang Ketentuan dan Tata Cara  Pelaksanaan Lembaga Leasing
  3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (perusahaan leasing)
  4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor   1169/ KMK.01/1991 tentang Ketentuan  Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing)
  5. Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 9  Tahun 2009  Tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan-keputusan itulah yang menjadi dasar hukum berlakunya leasing di Indonesia. Tentunya pada masa mendatang perlu dipikirkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang leasing yang diharapkan  bahwa dengan adanya peraturan-peraturan tersebut akan menjamin kepastian  hukum  para  pihak  dalam  melakukan  kontrak  berdasarkan  prinsip leasing.

Dari ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara    Pelaksanaan Lembaga Leasing, dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian leasing harus dilakukan secara tertulis dan wajib dibuat  dalam  bahasa  Indonesia,  tanpa    ketentuan  harus berbentuk  akta autentik atau akta dibawah tangan. Namun jika dilihat dari kekuatan pembuktiannya, selayaknya perjanjian ini dibuat dalam bentuk    tertulis dengan akta otentik. Dalam perjanjian leasing paling tidak harus memuat : Salim H.S, Op Cit, hal. 149 
  1. jenis transaksi leasing,
  2. nama dan alamat masing-masing pihak,
  3. nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal,
  4. harga perolehan, nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiyaan, imbalan  jasa  leasing,  nilai  sisa,  simpanan  jaminan  dan  ketentuan asuransi atas  barang modal yang dilease,
  5. masa leasing.
  6. ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat, penetapan kerugian, yang harus ditanggung lesse, dalam hal barang modal yang di- lease dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun,
  7. tanggung  jawab para pihak atas barang modal yang dileasekan. Perjanjian  leasing sebagai perjanjian innominaat yang tidak diatur secara khusus  dalam  KUHPerdata,  dapat  juga dikatakan  sebagai  kontrak  baku  atau kontrak standar. Kontrak baku adalah kontrak atau perjanjian yang berkembang dan banyak dipergunakan oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen.  Bahkan  dalam  era  globalisasi,  pembakuan  syarat-syarat  perjanjia merupakan model yang tidak dapat dihindari, bagi para pelaku usaha penggunaan kontrak  baku ini  dapat  menjadi  cara  untuk  mencapai  tujuan  ekonomi  yang efisisen, praktis dan cepat.Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, (Bandung :  Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 2


Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam bentuk formulir tertentu yang telah disediakan terlebih dahulu dan akan diberlakukan   kepada seluruh konsumen yang akan membeli suatu barang atau jasa tertentu. Dalam pembuatan isi perjanjian baku tidak mengikutkan   pihak   konsumen   kerena   dari   segi   tujuannya   adalah   untuk menghemat waktu  dan  biaya  sehingga  lebih  efisien.  Dilihat dari  segi  hukum perdata, perjanjian baku tersebut masih menimbulkan persoalan karena dari awal pembuatan   dan   penentuan   isi   perjanjian   tidak   melibatkan   kehendak   dari konsumen. Ibid, hal. 5   Kontrak-kontrak leasing pada umumnya juga mengikuti ketentuan tentang kontrak baku ini, dimana lessor sebelumnya sudah mempersiapkan isi dan bentuk kontrak leasing berupa formulir-formulir, sehingga lesse tidak dapat menambahkan pendapatnya di dalam kontrak tersebut. Apabila lesse setuju untuk menggunakan lembaga leasing sebagai lembaga pembiayaan terhadap usahanya, maka lesse   hanya tinggal menandatangani kontrak tersebut dan lesse dianggap setuju dengan semua isi kontrak.

Pada hakekatnya leasing merupakan salah satu cara pembiayaan yang mirip dengan kredit bank. Hanya bedanya adalah leasing memberikan bantuan dalam bentuk barang modal, sedangkan bank memberikan bantuan berupa permodalan. Bank-bank di luar negeri maupun di dalam negeri  dengan jeli telah melibatkan diri dalam  bisnis ini.  Sebagian  besar dilakuka n oleh pihak  bank,  baik  secara patungan maupun  pemilikan  total  leasing  bahkan  telah  berkembang  menjadi bisnis transnasional. Zaeni Ashadiye, Op.cit, hal. 106

Di Indonesia bisnis leasing masih terbilang baru, karena pemerintah  baru pertama kali membuka izin bisnis ini pada tahun 1974, dengan mengundang para investor  menanamkan  modalnya.  Waktu itupun jenis  usaha  ini  belum  begitu dikenal   terbatas   pada   masyarakat   pengusaha   yang   menghadapi masalah pemenuhan kebutuhan usahanya.

Bila  dilihat  dan  prospek  kebutuhan  pembangunan,  usaha  leasing  jelas dapat berkembang pesat dan memainkan peranan aktif sebagai lembaga keuangan baru sebagai lembaga keuangan non bank, yang khususnya bergerak dalam bidang penyediaan barang modal, sebagai alternatif sumber pembiayaan suatu perusahaan bisnis dan mempunyai harapan untuk memenuhi kebutuhan pasarnya yang luas bagi pihak-pihak pengusaha. Abdul Kadir Muhamad dan Rilda Murmiati, Lembaga Keua ngan dan Pembia yaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal 143. 

Pada pokoknya ada dua jenis leasing yaitu penyewaan untuk pembiayaan langsung (direct financing lease) dan penyewaan untuk operasional (operating lease). Pada direct financing lease perusahaan leasing bertindak sebagai lembaga keuangan dan memilih penyewa untuk menggunakan peralatan khusus tertentu yang dimilikinya. Perusahaan itu membayar keseluruhan pembiayaan. Modal kemudian akan dilunasi secara angsuran oleh penyewa dalam waktu yang telah ditentukan.

Suatu perusahaan leasing yang murni memanfaatkan dana dari lembaga- lembaga keuangan (bank) yang seterusnya membeli sebagian peralatan (assets) yang didaftarkan sebagai pemiliknya, kemudian disewakan kepada penyewa. Jika kontrak berakhir dan peralatannya telah habis masa berlakunya, penyewa mempunyai hak pilih untuk membelinya atau dapat juga barang itu   dikembalikan lagi kepada perusahaan leasing.

Sedangkan operating lease merupakan penyewaan yang tidak memiliki kriteria untuk pembiayaan langsung. Umumnya  berlaku dalam jangka  pendek. Pemakai   barang   diperbolehkan   menggunakan suatu   barang   modal   selama sebagian waktu dari masa barang itu berlaku. Pada cara ini pengaturan penjualan kepada langganan menggunakan cara penyewa (leasing) yang frekuensi keduanya bertalian satu sama  lain dalam bentuk credit finance. Metode ini antara   lain dipakai dalam penjualan xerox, mesin-mesin computer, dan lain-lain.

Sistem leasing menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, memberikan peluang yang besar dan menarik bagi para pengusaha, karena mempunyai keunggulan sebagai alternatif baru bagi pembiayaan di luar sistem perbankan, misalnya : Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, Op.Cit, hal. 194 
  1. Proses pengadaan peralatan modal   relatif lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama.
  2. Pengadaan kebutuhan modal alat-alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi amat meringankan terhadap kebutuhan mengingat sistem pembayaran cicilan berjangka panjang.
  3. Perencanaan keuangan perusahaan lebih muda h daan sederhana.
  4. Posisi  cash  flow  perusahaan  akan  lebih  baik  dan biaya-biaya  modal menjadi lebih mudah dan menarik.


Batasan perbedaan usaha  leasing  dengan lembaga  keuangan bank  atau non bank sebenarnya jelas. Pada leasing hanya menyediakan baranng modal, sedangka n   lembaga keuangan bank menyediakan dana untuk membeli barang modal tersebut. Fungsi ini sekaligus menentukan daerah operasi masing-masing jenis usaha. Lembaga leasing lebih banyak bersifat perantara dalam mencarikan barang-barang modal dan bukan penyedia dana. Jika suatu perusahaan leasing juga  menyediakan  pinjaman  dana, berarti  sudah  melanggar  daerah  operasi lembaga keuangan lainnya dan ini banyak terjadi dalam praktek, sehingga sering dikritik sebagai  usaha leasing yang tidak murni lagi. Richard Burton Simatupang, Op.Cit, hal.114 

Daftar Pustaka Makalah Pengaturan Leasing Sebagai Kontrak Innominat 

Pengaturan Leasing Sebagai Kontrak Innominat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment