Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Pengertian Arbitrase Definisi Jenis Keunggulan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa Hukum

Pengertian Arbitrase adalah - Di Indonesia, Arbitrase bukan merupakan sesuatu hal yang baru dalam dalam penyelesaian sengketa, meskipun lembaga arrbitrase ini semulanya di peruntukan bagi penduduk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan itu.


Memang dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Bumiputra, baik HIR maupun RBg, tidak mengatur tentang arbitrase.

Namun lewat pasal 377 HIR dan pasal 705 Rbg yang berbunyi “jika orang indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa eropa”. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.cit, hal.11)

Jadi pada pasal tersebut jelas memberikan kemungkinan buat pihak pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan.

Dalam  perkembangannya  Arbitrase  di  Eropa  mempunyai  bentuk  yang sederhana yaitu :
  1. Bahwa pada masa itu orang baru menggunakan arbitrase setelah sengketa lahir. Jadi sebelumnya para pihak tidak dan belum menjanjikan terlebih dahulu bahwa apabila terjadi sengketa maka arbitraselah yang menjadi penyelesaian sengketanya. 
  2. Arbitrase tersebut digunakan untuk menyelesaikan sengketa diantara kerabat, tetangga atau mereka yang hidupnya bersama-sama dan yang berkepentingan agar hubungan mereka terjaga baik. 
  3. Arbitrator yang dipilihnya pun adalah mereka yang telah dikenal baik oleh para pihak dan tidak terikat pada adanya ikatan-ikatan tertentu. 


Dalam Rv, pasal pasal mengenai arbitrase, diatur dalam buku Ketiga tentang Aneka Acara. Pada Bab Pertama diatur ketentuan mengenai putusan wasit (arbitrase) melalui pasal 615 sampai dengan pasal 651.Ibid, halaman 12

Pasal-pasal ini meliputi lima bagian pokok, yaitu :
  1. Bagian Pertama (pasal 615-623) mengatur arbitrase dan pengangkatan arbitrator atau arbiter, 
  2. Bagian Kedua (pasal 624-630) mengatur mengenai pemeriksaan dimuka badan arbitrase, 
  3. Bagian Ketiga (pasal 631-640) mengatur mengenai Putusan Arbitrase, 
  4. Bagian Keempat (pasal 641-647) mengatur mengenai upaya-upaya terhadap putusan arbitrase, 
  5. Bagian Kelima (pasal 647-651) mengatur mengenai berakhirnya acara-acara arbitrase. 


Pada zaman Hindi Belanda, arbitrase dipakai oleh para pedagang sebagai eksportir maupun importir dan pengusaha lainnya. Pada waktu itu ada tiga badan arbitrase tetap yang dibentuk oleh Pemerinta Belanda, yaitu :
  1. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia; 
  2. Badan arbitrase tentang kebakaran; 
  3. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan. Ibid, halaman 13

Setelah itu pada masa penjajahan Jepang yang masuk menggantikan kedudukan Belanda, mengenai berlakunya arbitrase Pemerintah Belanda pernah mengeluarkan peraturan Pemerintah Balatentara Jepang yang menentukan bahwa “ semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah dahulu- Pemerintahan Hindi Belanda-tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer Jepang. Ibid, halaman 14

Setelah Indonesia Merdeka untuk mencegah kevakuman hukum, maka pada masa itu dikeluarkan Peraturan Nomor 2 yang dalam pasal 1 menyatakan “segala badan badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undan-Undang Dasar tersebut”.

Maka oleh itu pada masa tersebut, untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap masih berlaku ketentuan yang ada pada HIR, RBg dan Rv. Mengenai badan peradilannya di beberapa bagian Republik Indonesia yang dikuasai oleh Belanda sebagai pengganti peradilan zaman Jepang, diadakan landrechter untuk semua orang sebagai peradilan sehari-hari dan appelraad sebagai peradilan dalam perkara perdata tingkat kedua. Namun waktu terjadinya Republik Indonesia Serikat, landrechter ini menjadi Pengadilan Negeri, sedangkan appelraad, menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah-daerah yang tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Selanjutnya jika kita lihat ketentuan pada UUD sementara 1950, pasal 142-nya menyatakan bahwa “peraturan undang undang dan ketentuan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RI sendiri, selama dan sekedar peraturan peraturan dan ketentuan ketentuan ini tidak dicabut, ditambah atau dirubah oleh undang undang dan ketentuan ketentuan tata usaha atas kuasa Undang Undang Dasar ini”.

Dari penjelasan yang tadi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa semua peraturan-peraturan yang sudah ada pada masa penjajahan Hindia Belanda dulu selama belum dirubah, ditambah atau diganti masih tetap berlaku. Jadi ketentuan tentang arbitrase yang diatur dalam Rv juga tetap berlaku. Dan secara Institusional sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia mendapatkan momentumnya pada tahun 1977 dengan terbentuknya Badan Arbitrase Nasional pada tanggal 13 Desember 1977 Keadaan ini terus berlanjut sampai dikeluarkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan pondasi bagi Penyelesaian Sengketa Alternatif Non Litigasi.

Dan dalam perkembangannya pada zaman sekarang sudah banyak digunakan khususnya para pelaku usaha yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase ini daripada harus melalui proses Peradilan Umum yang sangat tidak efesian serta memakan waktu dan biaya yang besar.

Penyelesaian Sengketa 

Untuk lebih memahami badan arbitrase dimasa sekarang ini ciri-ciri arbitrase perlu untuk diketahui bagaimana peran badan arbitrase ini. Lembaga arbitrase yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa diantaranya adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa badan arbitrase ini adalah suatu cara atau metode penyelesaian sengketa. 
  2. Sengketa tersebut diselesaikan oleh pihak ketiga dan pihak netral atau arbiter yang secera khusus ditunjuk. 
  3. Bahwa para arbiter mempunyai wewenang yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. 
  4. Para arbiter diharapkan memutuskan sengketa menurut hukum. 
  5. Arbitrase merupakan suatu sistem peradilan perdata artinya bahwa para pihaklah berwenang mengawasinya. 
  6. Keputusan yang dikeluarkan oleh badan arbitrase ini bersifat final dan mengakhiri persengketaan para pihak. 
  7. Keputusan para arbiter mengikat para pihak berdasarkan persetujuan diantara mereka untuk menyerahkan sengketanya kepada arbitrase bahwa mereka akan menerima dan secara sukarela memberikan kekuatan kepada keputusan tersebut. 
  8. Bahwa pada pokoknya proses berperkara melalui badan arbitrase dan putusannya terlepas dan bebas dari campur tangan negara. 


Jenis-Jenis Arbitrase dan Objek Arbitrase

1. Jenis-Jenis Arbitrase

Klausula Arbitrase harus memuat pernyataan apakah arbitrase akan dilakukan secara lembaga/institusional atau ad hoc,  disertai pernyataan atruran-aturan prosedural yang akan berlaku. Jadi secara umum ada dua macam arbitrase dalam praktek :
  1. Arbitrase Ad-Hoc (Volunter arbitrase), 
  2. Arbitrase Instutisional (Lemabaga arbitrase) Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op. cit., halaman19


Arbitrase Ad hoc/valunter arbitrase disebut demikian karena sifat dari arbitrase ini tidak permanen atau insidentil. Arbitrase ini keberadaannya hanya untuk memutus dan menyelesaikan suatu kasus sengketa tertentu saja. Setelah sengketa selesai diputus, maka keberadaan arbitrase ad hoc ini pun lenyap dan berakhir sendirinya. Arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ini ditentukan dan dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa, demikian pula tata cara pengangkatan para arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang waktu penyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yangg baku.Ibid, halaman 20

Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Pada arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Oleh karena jenis arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase, boleh dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan tata cara sendiri baik mengenai pengikatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Dalam hal ini arbitrase ad hoc tunduk sepenuhnya dengan aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Harahap, M. Yahya. 1991. Arbitrase. Jakarta: Pustaka Kartini

Sedangkan,Arbitrase Institusional adalah arbitrase  yang  melembaga  yang didirikan dan melekat pada suatu badan (body) atau lembaga (institusion) tertentu.

Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Pada umumnya, arbitrase instutisional memilki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase instutisional sendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase instutisional sendiri.

Akibat kesulitan yang dialami para pihak dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta dalam merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak, para pihak sering kali memilih jalan penyelesaian melalui arbitrase Instutisional.

Arbitrase instutisional tersebut menyediakan jasa administrasi arbitrase, yang meliputi pengawasan proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter. Karena arbitrase instutisional sangat mendukung pelaksanaan arbitrase, para pihak yang bersengketa dapat dan sering kali sepakat untuk menggunakan jasa-jasa lembaga arbitrase atau arbitrase institusional. Aturan-aturan umum tentang kebebasan dan otonomi para pihak juga diterapkan, bahkan para pihak yang menggunakan lembaga arbitrase dapat menyesuaikan proses arbitrase mereka.

Arbitrase instutisional merupakan lembaga yang menyediakan jasa arbitrase berdasarkan ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya, yaitu :

a. Arbitrase yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaandan yurisdiksinya hanya meliputi Negara yang bersangkutan, misalnya : 
  1. The Indonesian National Board of Arbitration atau Badan Arbitrase nasional Indonesia (BANI) 
  2. The Japan Commercial Arbitration Association 
  3. Nederland Arbitrase Institute 
  4. The British Institute Of arbitrators 
  5. The American Arbitration association 


b. Arbitrase yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaandan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya : 
  1. Court of arbitration of the international Chamber of Commerce (ICC) 
  2. The International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) yang lazim disingkat “Center”. 
  3. Uncitral Arbitration Ruler (UAR) 


c. Arbitrase yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaandan yursdiksinya berwawasan regional, misalnya : Regional Centre For Arbitration yang didirikan oleh Asia-Afrika Legal Consultative Committee (AAALC). 
Di Indonesia, saat ini terdapat dua lembaga arbitrase yang memberikan jasa administrasi arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasiona Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Pendiri Badan Arbitrase Nasiona Indonesia (BANI) diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia guna menyelesaikan sengketa perdata, baik soal-soal perdagangan, industri dan keuangan yang bersifat nasional maupun internasional. Sedangkan pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diprakarsai Majelis Ulama Indonesia, yang mempunyai tujuan yang sama pula yaitu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lainya, yang terutama berdasarkan syariat Islam. Rachmadi Usman, op. cit., halaman 30

2. Objek Arbitrase 
Objek arbitrase merupakan permasalahan yang timbul karena sengketa antara para pelaku usaha, dan yang sering menjadi objek arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa yang menjadi Objek arbitrase adalah hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Hanya saja tidak diberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut. Akan tetapi, jika ketentuan ini dihubungkan dengan Penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka kita akan mengetahui ruang lingkup perdagangan tersebut adalah kegiatan kegiatan antara lain dibidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.(Ibid., halaman 22) Jadi yang menjadi objek dari arbitrase adalah sengketa perdata yang meliputi diantaranya adalah mengenai perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, dalam bidang industri dan sengketa yang menyangkut hak kekayaan intelektual. Dan juga sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Keunggulan dan Kelemahan Arbitrase

Keunggulan Arbitrase
Dalam perkembangan era globalisasi ini banyak sengketa yang terjadi didalam dunia bisnis baik di bidang perdagangan, ekonomi, industri dan bisnis lainnya. Hal ini tidak bisa dihindarkan karena terjadinya beda tafsir, perubahan iklim ekonomi, pembagian untung yang tidak merata dan juga karena kerakusan salah satu pihak. Namun sering perselisihan, pertikaian dan silang sengketa bisnis tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan memuaskan. Proses waktu yang berlarut-larut dan biaya yang mahal sering menjadi kendala yang menjadi penghambat bisnis tersebut, dan ini sering terjadi dalam proses peradilan umum.

Dimana mana termaksud Indonesia, proses peradilan umum itu sangat mahal biayanya, dan memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit. Sehingga banyak parapelaku bisnis atau pengusaha lebih cendrung memperdayakan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketanon litigasi di bandingkan harus melalui proses peradilan umum, karena alasan-alasan dan faktor-faktor yang tadi yang mendasari para pelaku bisnis lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase.

Selain itu pula dengan dikeluarkannya keputusan pengadilan, tidaklah otomatis perkara bersangkutan telah selesai, sebab pihak-pihak kurang puas dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, memang masih ada pengadilan yang lebih tinggi jika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan yakni pada pengadilan tingkat banding, namun lamanya putusan yang dikeluarkan kemungkinannya sangat besar, jadi dari ini tampak gambaran bahwa proses perkara melalui peradilan umum sangat memakan waktu dan berlarut-larut.

Sebagai konsekuensi dari lamanya proses perkara melalui peradilan umum ini, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk itu, misalnya untuk biaya ahli hukum dan ongkos-ongkos lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut semakin bertambah terus. Akibatnya sangat merugikan pihak yang sedang bersengketa, misalnya berkurangnya waktu untuk berusaha (bekerja/bisnis). Ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan produktivitas perusahaannya.

Bertolak belakang dengan proses penyelesaian sengketa non litigasi misalnya oleh lembaga arbitrase, dimana keputusan yang dikeluarkan melalui badan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Secara umum dalam alinea keempat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa dalam lembaga arbitrase mempunyai kelebihan/keunggulan dibanding lembaga peradilan umum.

Kelebihan-kelebihan lembaga arbitrase diantaranya :
  1. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak 
  2. dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administratif. 
  3. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. 
  4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. 
  5. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.Lihat alinea keempat Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 1999


Menurut Munir Fuady, kelebihan yang dimiliki Lembaga Arbitrase, antara lain:
  1. prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relative singkat. 
  2. biaya lebih murah. 
  3. dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum. 
  4. hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks. 
  5. para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase. 
  6. para pihak dapat memilih sendiri para arbiter. 
  7. dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya. 
  8. keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi. 
  9. keputusan umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi) 
  10. keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali. 
  11. proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerrti masyarakat luas. 
  12. menutup kemungkinan untuk dilakukan “Forum shopping”. Munir Fuady, op. cit., halaman 94


Dari uraian diatas tentang dasar pertimbangan mengapa para pihak lebih  memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di bandingkan melalui jalur peradilan umum, pada dasarnya ada tiga (3) hal pokok, yaitu dilakukan dengan cepat, oleh ahlinya dan secara rahasia. (R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Jakata: Intermas, halaman 5)

Kelemahan Arbitrase
Meskipun banyaknya keuntungan yang dimiliki arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, namun didalam prakteknya ada ternyata kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase. (Huala Adolf, 2002, Arbitrase Komersil Internasional, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 18)
  1. bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua para pihak harus sepakat, padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit dan forum arbitrase mana yang dipilih. 
  2. tentang pengakuaan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini, dibanyak Negara, masalah tentang pengakuaan dan pelaksanaan keputusan asing ini masih menjadi soal yang sulit. 
  3. seperti telah dimaklumi, dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada purtusan-putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa yang mengandung argumentasi-argumentasi hukum para ahli-ahli hukum kenamaan. Karena tidak adanya preseden ini, maka adalah logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan. Artinya fleksibilitas didalam mengeluarkan keputusan yang sulit dicapai. 
  4. arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitive terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep yang berbeda di setiap Negara. 
  5. bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitrator mengeluarkan keputusan yang memuaskan para pihak. 
Daftar Pustaka Makalah Arbitrase

Pengertian Arbitrase Definisi Jenis Keunggulan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa Hukum Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment