Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Pengertian Badan Usaha Milik Negara BUMN Definisi Menurut Undang Undang

Pengertian Badan Usaha Milik Negara - Latar belakang pendirian BUMN di Indonesia tampaknya bermacam-macam tergantung dari periode pendiriannya dan kebijaksanaan pemerintah pada saat itu. Beberapa BUMN merupakan kelanjutan dari perusahaan-perusahaan yang didirikan pada zaman sebelum kemerdekaan.


Berbagai landasan pendirian perusahaan negara ini menyulitkan pengendaliannya. Dalam kurun waktu ini kecenderungan menegakkan berbagai badan usaha terasa kuat dan untuk mengatasi berbagai masalah pengendalian ini, maka disusunlah UU No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan dan pengendalian BUMN di Indonesia. Melalui undang-undang ini ditetapkan peranan dan fungsi perusahaan negara dan berbagai badan pengendalian yang penting. Tampaknya telah ada batas bidang usaha perusahaan negara pada waktu itu.

Seperti diketahui bersama pada pertengahan dasawarsa enam puluh terjadi perubahan politik dan sosial penting dalam Negara Republik Indonesia. Orde baru dicanangkan dan iklim politik ekonomi pada masa itu dapat dirumuskan secara singkat sebagai debirokratisasi. Dalam usaha membangun perekonomian, diusahakan peran serta seluruh lapisan masyarakat, dan mengurangi campur tangan pemerintah yang menghambat perkembangan ekonomi. Dalam iklim demikian ini dirumuskan dalam UU No. 9 Tahun 1969. Undang-undang ini merupakan usaha mengelompokkan BUMN dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu : Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), Persero (Perusahaan Perseroan).

Keberadaan perusahaan negara dalam bentuk Persero diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. ketentuan ini mendefenisikan Perusahaan Persero (Persero) sebagai perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatblad 1847 No. 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh negara.

Perkataan BUMN sudah menunjukkan suatu badan usaha yaitu suatu badan yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan usaha diartikan sebagai kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan, atau maksud.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undang-undang Keuangan Negara (UUKN) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Berdasarkan penjelasan dari Departemen Keuangan dan "suasana kebatinan" UUKN di DPR dijelaskan sebagai berikut:

Definisi BUMN  Badan Usaha Milik Negara

Pertama, pengertian BUMN (Pasal 1 angka 5 UUKN) adalah Perusahaan Negara yaitu badan usaha atau seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat, penjelasannya adalah sebagai berikut: Ibid
  1. Istilah Perusahaan Negara (PN) dalam UUKN adalah tidak lain dari BUMN. Istilah PN di dalam UUKN bersifat umum yang perumusannya secara khusus diserahkan kepada UUBUMN.
  2. UUBUMN menggunakan istilah BUMN, bukan PN, dan membatasi kriteria BUMN yaitu kepemilikan negara minimal 51%.
  3. Istilah Pemerintah Pusat dalam pemilikan PN dimaksudkan untuk membedakan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah.


Kedua, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara dipisahkan (Pasal 6 ayat (2) huruf a UUKN) dan Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perusahaan Negara ( Pasal 24 ayat (3) UUKN). Penjelasannya adalah sebagai berikut:49
  1. Pengaturan tersebut diatas merupakan penegasan terhadap prinsip-prinsip yang telah dilaksanakan selama ini.
  2. Dengan demikian pelimpahan kepada Menteri BUMN atau instansi lain masih dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN. Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Keuangan Negara.
  3. Kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham selama ini tidak pernah beralih dari Menteri Keuangan ke Menteri lain.
  4. Kedepan, mengenai keberadaan, kedudukan dan kewenangan Departemen dan Kementerian akan diatur dengan Undang-Undang.


Pengertian BUMN menurut ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, dan 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, penjelasannya adalah sebagai berikut:
angka 1: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
angka 2: Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
angka 4 : Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.


Dari defenisi BUMN tersebut secara sederhana dan ringkas dapat diartikan bahwa BUMN adalah merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha, yang modalnya paling sedikit 51% (limapuluh satu persen) dimiliki oleh rtegara, yang didirikan dengan maksud dan tujuan komersial dan tujuan sosial serta untuk mendukung perekonomian nasional.

Menurut A. Ridwan Halim, pengertian badan usaha mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
  1. Perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahan yang memberikan bentuk, cara kerja, wadah kerja dan bentuk besar/kecilnya tanggung jawab pengurusan/para anggotanya.
  2. Menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang-barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.
  3. Merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.
  4. Wujud Abstrak; pada hakekatnya merupakan organisasi dari suatu perusahaan, yang diketahui hanyalah bentuknya yang tertulis didepan namanya, masalahnya Firma, CV, PN, PD, dan sebagainya. Secara konkrit badan usaha tidak dapat adalah perusahan. Dari unsur-unsur diatas, pengertian badan usaha tidak dapat dilepaskan/dipisahkan dari keberadaannya sebagai perusahaannya, akan tetapi dapat dibedakan perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan secara prinsipil tidak ada. A. Ridwan Halim, menurut kutipan Jujur Hutabarat, Tesis, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengurusan Perseroan, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007), hal. 68.

Badan usaha merupakan wadah atau perwujudan dari bentuk perusahaan. Menurut Polak, suatu perusahaan dianggap ada apabila pihak yang berkepentingan dan terang-terangan serta dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan laba bagi dirinya. Polak, menurut kutipan Jujur Hutabarat, Tesis, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengurusan Perseroan, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007), hal. 68.

Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Algra yang menentukan unsur-unsur perusahaan sebagai berikut:
  1. teratur (regeimating)
  2. Keterbukaan (openlijk)
  3. Kualitas tertentu (in zekere kwaliteit)
  4. Bertujuan untuk memcari laba (winstoogmerk)  Algra, menurut kutipan Jujur Hutabarat, Tesis, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengurusan Perseroan, (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2007), hal. 68-69.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak diberikan defenisi pengertian tentang perusahaan. Dari pengertian badan usaha sebagaimana dijelaskan di atas maka secara sederhana BUMN dapat didefenisikan sebagai badan usaha atau badan yang melakukan kegiatan usaha yang dimi:iki oleh Negara.

Organ-Organ Dalam Badan Usaha Milik Negara

Organ dalam BUMN tidak berbeda dengan organ dalam Perseroan Terbatas, karena pada dasarnya BUMN tiada lain adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara minimal 51% (limapuluh satu persen) dari jumlah seluruh saham perseroan. Adapun organ BUMN yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

Ketentuan Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Dalam Pasal 1 angka 9 UUBUMN menyatakan bahwa: Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya Pasal 1 angka 7 UUBUMN menyatakan bahwa: Komisaris adalah organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa kedudukan dan peranan Direksi BUMN sebagai salah satu organ dalam BUMN, memegang peranan penting dan menentukan karena tanggung jawab pengurusan BUMN sepenuhnya terletak ditangan Direksi. Artinya, maju mundurnya usaha BUMN, berhasil tidaknya BUMN mengemban misinya (misi ekonomi dan sosial) sebagaimana diharapakan oleh pemerintah selaku pemegang saham sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme Direksi BUMN dalam mengurus dan mengelola BUMN yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUBUMN, yaitu:
  1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;
  2. Mengejar keuntungan;
  3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
  4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
  5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.


Didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dinyatakan secara tegas bahwa organ persero adalah "RUPS, Direksi dan Komisaris". Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang ini adalah "Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara".

Masing-masing organ BUMN tesebut memiliki fungsi, tugas dan wewenang seperti diatur dalam Undang-Undang BUMN dan anggaran dasar masing-masing BUMN yang bersangkutan.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS selaku pemegang tertinggi dalam BUMN yakni adalah Menteri yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk mewakili negara sebagai pemegang saham (dalam hal ini sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, kuasa sebagai pemegang saham untuk mewakili pemerintah adalah menteri BUMN sebelumnya Menteri Keuangan). Dalam hal seluruh modal atau saham dimiliki oleh negara maka Menteri BUMN berkedudukan sebagai Pimpinan Rapat Umurn Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada RUPS, dalam persero bertanggung jawab kepada Menteri BUMN selaku pemimpin rapat umum pemegang saham Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang BUMN yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.


Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS''.

Mengenai kewenangan RUPS selaku organ BUMN Persero secara tegas telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa:
  1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
  2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri."


Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka Menteri BUMN dalam hal ini harus dilihat sebagai RUPS hukan sebagai pejabat publik (pejabat negara yang memiliki kewenagan publik) dan berwenang membuat peraturan-peraturan yang mengikat umum dan bersifat memaksa. Kedudukan Menteri BUMN selaku RUPS harus dilihat dari ketentuan hukum privat (perdata) sebagai organ perusahaan (BUMN persero) yang tunduk pada ketentuan hukum perseroan yang berada dalam lapangan hukum perdata.

b. Direksi
Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan persero untuk kepentingan dan tujuan kerseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Ada pandangan bahwa antara Perseroan dengan Direksi terjalin hubungan kepercayaan (fiduciary relationship) yang pada gilirannya telah melahirkan prinsip fiduciary duty bagi Direksi yang mengandung prinsip yang merujuk kepada kemampuan, kecermatan serta ketelitian (duty of skill and car), kewajiban mendahulukan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi (duty of loyaty) oleh sebab itu Direksi harus selalu beritikad baik melaksanakan tugas dengan kepedulian dan sifat kehati-hatian yang tinggi, transparan dan dilandasi loyalitas penuh kepada perseroan.

Sebagai salah satu organ perseroan, Direksi memiliki kemandirian, dan berdasarkan sifat kemandirian inilah Direksi dalam melaksanakan tugasnya berhak menolak keputusan RUPS yang bertentangan dengan kepentigan perseroan. Namun adanya kemandirian pengurusan perseroan menyebabkan Direksi juga tidak terbebas atau terlepas dari tanggung jawab pengurusan dalam hal tindakannya melaksanakan keputusan RUPS ataupun persetujuan Dewan Komisaris menimbulkan kerugian bagi perseroan, mengingat persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris bukan merupakan pemberi kuasa dan juga bukan merupakan tindakan pengurusan. Direksi tidak dapat berlindung di bawah persetujuan RUPS ataupun Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengurusan perseroan.Jusuf L. Indradewa, Aspek Hukum dan Hakikat Keuangan Negara dalam Kaitannya dengan Pengelolaan BUMN, Seminar sehari: Reposisi Keuangan Negara: Pengelolaan Pertanggung Jawaban dan Pemerikasaan BUMN Menuju Good Governance, (Jakarta: Hotel Borobudur, 20 Februari 2003), ha1.22-23,

Direksi BUMN diangkat dan diberhentikan oleh RUPS/Menteri. Direksi BUMN diangkat setelah melalui mekanisme uji kelayakan (fit) dan kepatutan (proper), yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri atau lembaga profesional. Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman jujur, perilaku yang balk, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang BUMN).

Direksi BUMN wajib menandatangani kontrak manajemen (statement of corporate intent) yang diperbaharui setiap tahun. Direksi menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan. Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Selain itu, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap.

c. Komisaris
Komisaris adalah salah satu organ BUMN, yang tugas dan kewajibannya telah ditentukan dalam Undang-Undang BUMN dan anggaran dasar BUMN yang bersangkutan. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS.

Komisaris BUMN diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perushaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam hal seluruh modal perseroan dimiliki oleh negara, maka pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh Menteri selaku RUPS. Hal ini dapat diartikan dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BUMN yang menyatakan: "
  1. Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.
  2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri".


Adapun komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Masa jabatan anggota komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian. Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. 

Daftar Pustaka Makalah Badan Usaha Milik Negara BUMN

Pengertian Badan Usaha Milik Negara BUMN Definisi Menurut Undang Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment