Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 28 September 2015

Pengertian Bank Syariah Definisi Menurut Para Ahli dan Prinsip Operasionalnya

Pengertian Bank Syariah adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Namun, “Bank Islam” (Islamic Bank) adalah Istilah yang digunakan secara luas dinegara lain untuk menyebutkan bank dengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebut bank Islam diantaranya interest free bank, lariba bank, dan shari’a bank.


Secara resmi, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. *Widya Ningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana  Prenada Media, 2007) hal. 4

Istilah Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti “Jalan menuju sumber kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (hadis). *Widya Ningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana  Prenada Media, 2007) hal. 4

Definisi Bank Syariah

Secara teknis yuridis, Harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam Undang-Undang perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah*Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaga yang dimaksud, yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).*Abdul Gofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah, (Bandung, Refika Aditama, 2009) hal.5

Secara Umum fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediary yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Secara umum, ciri khusus dari bank syariah adalah dari sumber utama ketentuannya berasal dari hukum Islam. Dari segi sumber perolehan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah bukan berasal dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (loss and profit sharing). Kharakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi berdasarkan bunga (interest free), adalah diperbolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual-beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan. * Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009 ) hal .36

Islam sebagai agama yang mengarahkan kehidupan manusia kejalan yang lurus (shiratal mustaqin), yaitu arah pembaharuan dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Dalam membentuk kehidupan ekonomi yang lebih baik, secara garis besar ajaran Islam menetapkan:Ibid., hal. 25 

  1. Uang memiliki fungsi hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan selagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar). Dengan demikian, prinsip hukum Islam tidak mengenal harga uang, apalagi dikaitkan antara nilai uang dengan berlalunya waktu. Nilai uang ditentukan dari kemampuannya dalam menukar barang. 
  2. Larangan tetrhadap riba. Dalam Al-Qur’an, larangan riba dapat dilihat dari surat al-Baqarah ayat 278-279: “Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. KAlau kamu tidak memperbuatnya, ketahuilah ada peperagan dari Allah dan Rasul-Nya terhadapmu dan jika kamu bertobat, maka untukmu pokok-pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya”. 
  3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk didalamnya kegiatan ekonomi yang diyakini akan merugikan masyarakat. 
  4. Harta harus diniagakan (berputar) sehingga perbuatan menimbun harta kekayaan sangat dilarang dalam Islam. Bagi harta yang tidak produktif akan dikenai zakat untuk jenis harta tersebut. 
  5. Seseorang hanya memperoleh sesuatu dari apa yang dia usahakan. Tidak seorangpun yang mendapatkan lebih selain dari apa yang diusahakannya, jadi pekerjaan dan risiko dari usaha tersebut yang menentukan imbalan seseorang, bandingkan dengan sistem bunga dimana seseorang dapat memperoleh imbalan yang besar dengan usaha dan risiko yang kecil. 
  6. Transaksi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perbankan, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar saling menguntungkan tanpa paksaan. 
  7. Kewajiban untuk mencatat setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan disaksikan oleh saksi yang bisa dipercaya. 
  8. Zakat diwajibkan sebagai instrument untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan sebagiannya adalah hak orang lain (penerima zakat), dan anjuran untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa kegiatan bank syariah harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dikemukakan:

“Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

  1. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah). 
  2. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. 
  3. gharar, yitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. 
  4. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau 
  5. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainya.” 

Mengenai transaksi dibidang muamalah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam diatas, pada dasarnya setiap kegiatan transaksi diperbolehkan, kecuali terdapat dalil Al-Qur’an ataupun sunnah Rasulullah SAW yang melarangnya (baik secara eksplisit maupun implisit). Ini berarti apabila dalam perkembangan kegiatan muamalah ditemukan suatu transaksi baru yang belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali bila ada sebagian atau keseluruhan unsurnya yang dinyatakan terlarang oleh syariah. Penyebab terlarangnya suatu transaksi adalah dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Adiwarman Karim, op. cit., hal 30-49

a. Haram zat-nya
Suatu transaksi dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan adalah terlarang. Sebgai contoh, permohonan pembiayaan kepada bank dengan akad murabahah untuk pembelian minuman keras adalah haram karena zat-nya.

b. Haram selain zat-nya

  1. Melanggar prinsip “An Taradin Minkum” 
    Tadlis (Penipuan). Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Hal seperti ini dalam istilah fiqih disebut tadlis, dan dapat terjadi dalam 4 hal: Abdullah Saeed, op. cit., hal 67
    • Kuantitas , contohnya pedagang yang mengurangi timbangannya 
    • Kualitas, contohnya penjual yang menyembunyikan cacat barangnya 
    • Harga, contohnya pedagang yang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar untuk menaikkan harga jual diatas harga pasar 
    • Waktu penyerahan, contohnya konsultan yang menjanjikan suatu proyek dalam waktu 2 (dua) bulan padahal ia tahu bahwa tidak mungkin proyek tersebut selesai dalam waktu tersebut.
    • Melanggar prinsip “La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun” 

Prinsip ini melarang transaksi yang menzalimi pihak lain. Praktik-praktik yang dilarang karena melanggar prinsip ini adalah:

  1. Taghir, yaitu larangan melakukan transaksi yang menzalimi karena ketidak pastian akibat tidak jelasnya informasi yang diterima kedua belah pihak sehingga saat transaksi terjadi salah satu pihak akan dizalimi. 
  2. Rekayasa pasar dalam supply (ikhtikar), yaotu bila seorang produsen/ penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produknya naik. Ikhtikar ini biasanya dilakukan dengan melakukan entry barriers, yakni penghambat produsen lain untuk masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar. 
  3. Rekayasa pasar dalam demand (bai’ najasyi), yaitu bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaah terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik, dan ketika harga telah naik ia akan mnjual produknya kembali ke pasar. Hal tersebut biasanya terjadi dalam bursa saham, bursa valas, dan lain-lain. 
  4. Riba, dalam ilmu fiqih dikenal tiga jenis riba, yaitu: 
    • Riba fadl, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi criteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan tunai (spot). 
    • Riba nasiah, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama dengan risiko (al ghunmu bil ghumri) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharaj bi dhaman). Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. 

      Menetapkan keuntungan terhadap waktu yang akan datang, padahal keuntungan tersebut belum tentu (tidak pasti) ada pada waktu yang ditetapkan adalah perbuatan zhalim. Riba nasi’ah dapat ditemui dalam transaksi pembayaran bunga kredit, dan pembayaran bunga deposito, tabungan , giro dan lain-lain. 
    • Riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam (debitur) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena melanggar kaidah Kullu Qardin Jarra Manfa’atan fahuwa riba (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Member pinjaman adalah transaksi kebaikan (tabarru’), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (tijarah). Transaksi yang semulanya untuk kebaikan tidak bisa menjadi transaksi bisnis. 
    • Maysir, yaitu suatu permainan yang mengakibatkan satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan itu. Dalam hal ini dana kedua belah pihak diletakkan dalam suatu kemungkinan untung-rugi yang berdasarkan atas suatu keadaan yang belum pasti, sehingga satu pihak akan menaggung rugi, dan pihak yang menang berhak atas dana kedua belah pihak. 
    • Risywah (Suap) yaitu perbuatan member sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru tergolong suap bila dilakukan kedua pihak secara sukarela. Jika satu pihak meminta suap dan pihak lain memberikan dengan terpaksa hal tersebut disebut pemerasan.

c.  Tidak sah akadnya
Suatu transaksi dapat menjadi haram apabila akad transaksi tersebut tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah bila:

  1. Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, yaitu apabila dalam suatu akad tidak terdapat pelaku, objek, atau ijab qabul atas suatu transaksi. Dalam kaitannya dengan ijab qabul (pernyataan sepakat), kesepakatan tidak sah bila terjadi kesalahan atau kekeliruan objek, adanya paksaan atas kesepakatan (ikrah), atau kesepakatan disertai ancaman (tadlis). Selain itu syarat-syarat khusu suatu transaksi juga harus dipenuhi dalam akad. 
  2. Terjadi Ta’aluq, yaitu pelaksanaan suatu akad tergantung dari berlakunya akad yang lain. Contohnya berlakunya yaitu perjanjian yang menyatakan A akan membiayai pembelian traktor kepada B dengan syarat B akan menjual tanahnya kepada A. 
  3. Terjadi “two in one” (shafqatain fi al-shafqah). Yaitu suatu transaksi yang diwadahi dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang akan dipergunakan. Two in one terjadi bila dalam kedua akad tersebut terdapat kesamaan objek, kesamaan pelaku, kesamaan jangka waktu. Bila satu saja dari ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi maka two in one tidak terjadi dan akad tetap sah. 
Daftar Pustaka Makalah Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah Definisi Menurut Para Ahli dan Prinsip Operasionalnya Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment