Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 28 September 2015

Pengertian Hak Kebendaan Definisi Asas Menurut Hukum Perdata

Pengertian Hak Kebendaan adalah - Hukum mengenal adanya suatu dikotomi atau pembagian hak menjadi 2 yakni hak perseorangan (jus in personam) dan hak kebendaan (jus in rem).Hans Kelsen,,1949, The General Theory of Law and State, Cambridge, Massachussetts, Harvard University Pers. Hak perseorangan secara sederhananya adalah suatu hak yang melekat pada seseorang. Hak seseorang sebenarnya merupakan kewajiban bagi pihak yang dan dalam hal ini hukum memainkan perannya agar menjamin bahwa kepentingan seseorang akan diperhatikan oleh pihak yang lainnya. E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Op cit hal 2. 


Dalam hal ini ketika seseorang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain maka timbullah suatu perikatan antara orang-orang tersebut, dan ketika perikatan Menurut Prof Subekti yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan hak kepada yang satu untuk menuntut sesuatu dari yang lainnya,sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Prof Subekti S.H, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Hal 122 
itu berkaitan dengan untuk memenuhi suatu prestasi Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.  berupa melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu maka disinilah muncul hak perseorangan tersebut, sedangkan mengenai perbuatan prestasi untuk memberikan sesuatu selain terhadapnya melekat suatu hak perseorangan melekat juga padanya suatu hak kebendaan. Jadi perkataan “perikatan” ada kalanya tertuju pada hubungan hukumnya, tetapi kadang kala tertuju pada pasiva dari hubungan hukumnya. Oleh karenanya suatu hubungan hukum dapat melahirkan suatu hak perseorangan dan suatu hak kebendaan.

Jus in rem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu hak atas suatu benda.Hans Kelsen, Op.cit. 
Perbedaan yang paling mendasar dari kedua hak tersebut adalah bahwa hak perseorangan adalah hak yang bersifat relatif, yakni hak yang hanya dapat dituntut kepada orang-orang tertetu saja J. Satrio, 1999, Perikatan Pada Umumnya, Bandung, Alumni, hal 5  yakni kepada subjek hukum yang kepada siapa seseorang melakukan suatu hubungan hukum dengannya, sehingga hak perseorangan tidak dapat dituntut kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum tertentu dengan orang yang memiliki hak tersebut, kecuali seseorang yang kepadanya melekat suatu kewajiban hukum (debitur) yang timbul karena hak dari seseorang tersebut telah menyerahkan kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu dengan pihak yang lain tersebut, atau karena debitur tersebut memiliki suatu hak tertentu terhadap pihak yang lain tersebut.

Sebagai contoh dari hak perseorangan adalah ketika seseorang memiliki suatu utang dengan jumlah uang tertentu kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian utang-piutang, dalam hal ini pihak kreditur memiliki suatu hak perseorangan kepada pihak debitur untuk melakukan sesuatu yakni melakukan pembayaran, dengan demikian pihak kreditur tidak dapat menuntut orang lain bagi pembayaran kepada pihak lain kecuali si debitur berdasarkan suatu hak tertentu terhadap pihak lain telah mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain tersebut untuk melakukan pembayaran utangnya atau kecuali di dalam perjanjian utang-piutang itu melekat suatu perjanjian assesoir berupa perjanjian pertanggungan (bortocht). Menurut Ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata menyebutkan bahwa “ Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.” 

Definisi Hak Kebendaan

Berbeda dengan hak perseorangan yang bersifat relatif, hak kebendaan adalah hak-hak kekayaan yang mepunyai ciri-ciri: bersifat absolut (bisa ditujukan kepada semua orang pada umumnya) dan yang lahir lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan melekat terhadap suatu benda tertentu J.Satrio, Op.cit, hal 6-11. . Oleh karenanya suatu hak kebendaan adalah suatu hak yang dapat dituntut terhadap setiap orang yang berkaitan dengan benda yang dihaki oleh seseorang, karena hak kebendaan itu sendiri adalah hak yang mengikuti kemanapun benda itu berada (droit de suite).

Hak kebendaan yang mengikuti kemanapun benda tersebut berada memiliki sifat yang bertingkat dalam artian bahwa ada suatu hak kebendaan yang tingkatannya lebih tinggi dari hak kebendaan yang lainnya dan begitu pula sebaliknya bahwa ada suatu kebendaan yang tingkatnya lebih rendah dari hak kebendaan yang lainnya. Tinggi rendahnya tingkatan hak kebendaan tersebut akan berimplikasi mengenai luasnya cakupan hak terhadap suatu kebendaan tertentu. Misalnya ada suatu hak kebendaan yang hanya memberikan kepada orang yang memiliki hak kebendaan tersebut sekedar menguasainya atau menggunakan manfaat kebendaan tersebut, dan ada juga suatu hak kebendaan yang selain memberikan hak untuk menguasai benda tersebut dan menggunakan benda tersebut kepada si pemegang hak kebendaan tersebut memberikan juga hak untuk mengalihkan kepemilikan dari benda tersebut.

Hak atas suatu kebendaan dalam hukum common law, dikaji dalam law of property.
Secara etimologi, law of property dapatlah diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang property. Berkaitan dengan pengertian dari property tersebut C.R. Noyes menyebutkan bahwa “the term of property may be defined to be the interest which can be acquired in external object or things. The things themselves are not in a true sense, property, but they constitute its foundation and material, and the idea of property springs out the connection or control, or interest which, according to law, may acquired in them or over them” C.R Noyes, 1936, The Institution of Property, New York, hal 357. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Noyes tersebut maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan property adalah suatu kepentingan yang dapat diberikan atas suatu objek atau benda. Benda-benda tersebut sendiri bukanlah dalam artian sesungguhnya tetapi benda-benda tersebut menentukan pondasi atau material dan ide dari property yang memunculkan hubungan atau kontrol atau kepentingan yang dapat diberikan oleh hukum atas benda-benda tersebut.

Sedangkan C.B Macpherson menyebutkan bahwa Property bukanlah tentang benda itu sendiri melainkan tentang hak atas benda tersebut C.B Macpherson, 1978, Property : Mainstream and Critical Position,Toronto, hal 7

Dari pendapat kedua sarjana tersebut maka dapatlah dipahami bahwa property bukanlah berbicara tentang suatu kebendaan tertentu melainkan berbicara tentang hak yang berada di atas benda tersebut, dan hak dalam hal ini juga dartikan sebagai suatu kepentingan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa property adalah sesuatu yang sama dengan hak kebendaan yang dapat diartikan sebagai suatu suatu kepentingan seseorang, kelompok ataupun asosiasi yang oleh “hukum” atas suatu kebendaan tertentu yang dijamin keberadaannya, dan pelaksanaan dari pada kepentingan tersebut dapat dipaksakan kepada tiap-tiap orang lain dihadapan “hukum” yang memiliki hubungan hukum dengan orang tersebut.

Asas- Asas Hukum Benda

Untuk dapat mengerti dan mengetahui apa-apa saja yang merupakan asas-asas dalam hukum kebendaan maka perlu dipahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan asas itu sendiri. Secara sederhana yang dimaksud dengan asas adalah suatu meta-norma, atau suatu rumusan yang sebenarnya di dalamnya telah terkandung suatu muatan hukum berupa landasan berpikir bagi terbentuknya suatu norma, hanya saja sifatnya masih abstrak dan belum memuat subjek hukum apa yang kepadanya dibebankan objek muatan hukum tersebut.

Suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. Merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. Suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang buta dan lumpuh. Agus Yudha Hernoko, 2009, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Group, Surabaya, hal 21.


Asas atau prinsip dalam bahasa Belanda disebut “beginsel”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai “principle”. Asas dalam dalam bahasa Indonesia sebagaimana termuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dasar yang menjadi suatu tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita, atau hukum dasar. Sedangkan dalam bahasa Inggris sendiri sebagaimana dikutip dari Cambridge Dictionary, kata priciple berarti “a basic idea or rule that explains or control how something happens or works”. Sedangkan asas atau prinsip dalam bahasa latin disebut sebagai “principium” yakni berasal dari kata “primus” yang berarti “pertama” , dan kata “capere” yang berarti “menangkap”, secara leksika berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum yang di dalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum.Ibid  Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan asas hukum, beberapa ahli memberikan batasan atau pengertian sebagai berikut:
  1. Paul Scholten menguraikan asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, per undang-undangan, dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. J.J.H Bruggink, Refleksi tentang Hukum, alih bahasa : Arif Sidharta, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hal 119 
  2. Van Eikema Homes menjelaskan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum yang konkret, tetapi sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada asas-asas hukum. Agus Yudha Hernoko, Op cit, hal 22 
  3. Bellefroid mengemukakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak berasal dari aturan- aturan yang lebih umum. Jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, hal 34 

Asas hukum berfungsi sebagai pondasi yang memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai, dan tuntutan-tuntutan etis.Ibid ,hal 47  Bahkan dalam satu mata rantai sistem , asas, norma, dan tujuan hukum berfungsi, sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia.Bachsan Mustafa,2003, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 49.  Melalui asas hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Pemahaman tentang keberadaan suatu norma hukum (mengapa suatu norma hukum diundangkan) dapat ditelusuri dari “ratio legis”-nya. Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dipahami tanpa mengetahui asas hukum yang terdapat di dalamnya. Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum,Semarang, Citra Aditya Bakti, hal 47 

Adapun di dalam hukum kebendaan dikenal beberapa asas sebagai berikut :Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, 2003, Kebendaan pada Umumnya, Kencana Prenada Media, hal 226 
  1. Asas Hukum Memaksa (dwingend recht) 
  2. Hak kebendaan dapat dipindahkan 
  3. Asas Individualitas (Individualiteit)
  4. Asas Totalitas (Totaliteit). 
  5. Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid). 
  6. Asas Prioritas (Prioriteit) 
  7. Asas percampuran (vermenging). 
  8. Asas publisitas (publiciteit) 
  9. Asas perlakuan yang berbeda antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak. 
  10. Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak. 


1. Asas Hukum Memaksa ( Dwingend Recht)

Asas hukum memaksa dalam hukum kebendaan berarti bahwa hukum yang mengatur tentang benda adalah sesuatu yang bersifat memaksa dan bukan bersifat mengatur, oleh karenanya para pihak yang mempunyai hak tertentu atas suatu benda tidak dapat menyimpangi ketentuan- ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang. Para pihak tersebut juga tidak dapat mengadakan suatu hak yang baru selain yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Hal ini tentunya berbeda dengan hukum perjanjian yang berisfat terbuka (openbaar system) yang mana para pihak yang terlibat di dalam perjanjian dapat saja menyimpangi ketentuan yang ada diatur di dalam undang-undang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian itu, sedangkan dalam hukum kebendaan para pihak yang mempunyai hubungan hukum tersebut tidak dapat menyimpangi atau mengadakan suatu hak yang baru selain dari yang telah ditentukan di dalam undang-undang walaupun para pihak telah menyepakati mengenai hal itu. Berikut adalah beberapa sifat dari asas hukum memaksa (dwingend recht) pada kebendaan :

a.  Hak milik atas suatu kebendaan yang bersifat memaksa
Sifat memaksa dari hak milik atas suatu kebendaan pertama-tama dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 584 KUHPerdata yang menyebutkan :

Pasal 584 KUHPerdata
Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Dari ketentuan Pasal 584 KUHPerdata tersebut dapatlah dipahami bahwa undang-undang telah memberikan batasan bahwa seseorang hanya akan mendapatkan hak milik atas suatu kebendaan tertentu melalui 5 perbuatan hukum sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 584 KUHPerdata tersebut. Selain dari pada kelima perbuatan hukum tersebut maka seseorang tidak akan memperoleh hak milik atas suatu kebendaan tertentu.

Dalam hal ini proses atau perbuatan hukum yang paling sering mengakibatkan seseorang memiliki hak milik atas suatu hak kebendaan tertentu adalah penyerahan.

Penyerahan disini harus dilakukn oleh orang yang mempunyai kewenangan bebas untuk menyerahkan kebendaan tersebut (beschikkingsbevoegd). Sistem levering yang terdapat di dalam Pasal 584 KUHPerdata tersebut merupakan suatu sistem causal, yaitu suatu sistem yang menggantungkan sah atau tidaknya suatu penyerahan pada 2 syarat yaitu :
  1. Sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya levering. 
  2. Levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas  (beschikkingsbevoegd). 


Dengan titel dimaksudkan perjanjian obligatoir yang menjadi dasar levering itu harus sah menurut hukum, jadi apabila dasar titel itu tidak sah menurut hukum baik karena batal demi hukum (null and void) atau dibatalkan oleh hakim (voidable), maka levering tersebut menjadi batal juga, yang berarti bahwa pemindahan hak milik dianggap tidak pernah terjadi. Begitu pula halnya apabila orang yang memindahkan hal milik itu ternyata tidak berhak melakukannya karena ia bukan pemilik maupun orang yang secara khusus dikuasakan olehnya.R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 12-13.  Hal tersebut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata yang menyebutkan “Jual beli ats barang orang adalah  batal  dan  dapat  memberikan dasar  kepada  pembeli  untuk  menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”

b.  Hak Gadai bersifat memaksa.
Sebenarnya di dalam ketentuan KUHPerdata tidak satupun ada Pasal yang menyebutkan secara eksplisit bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang bersifat memaksa. Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, 2004, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 182  Akan tetapi beberapa ketentuan di dalam KUHPerdata yang antara lain

Pasal 1152, Pasal 1152 bis, Pasal 1153, dan Pasal 1154 KUHPerdata menandakan bahwa hak gadai adalah bersifat memaksa. Pasal 1152 ,1152, 1153, 1154 KUHPerdata menyebutkan :

Pasal 1152 KUHPErdata
Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali,maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.

Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

Pasal 1152 bis KUHPerdata.
Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.

Pasal 1153 KUHPerdata
Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.


Pasal 1154 KUHPerdata

Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

Dari perumusan Pasal-Pasal tersebut dapat diketahui bahwa tidak memungkinkan untuk dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai gadai yang diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata. Ibid, hal 183 


2. Hak Kebendaan Dapat Dialihkan.

Asas dalam hukum kebendaan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai suatu benda adalah suatu hal yang dalam hal ini dapat dialihkan kepada orang lain. Jadi dalam hal ini yang terjadi adalah peralihan atas hak kebendaan dari seseorang kepada orang lain dengan segala akibat hukum yang ada. Ibid, hal 180  Peralihan hak atas kebendaan tersebut dilakukan melalui suatu perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomsten). Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian dengan mana suatu hak kebendaan dilahirkan, dipindahkan, dirubah atau dihapuskan. Satrio, J, 2009, Cessie.Tagihan Atas Nama, Yayasan DNC, Purwokerto, hal 43  Dapat dikatakan pula bahwa perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang bertujuan untuk langsung meletakkan atau memindahkan hak kebendaan. Sekalipun istilah “perjanjian kebendaan” sudah umum dipakai dalam literatur hukum perdata, namun demikian istilah itu tidak dikenal dalam KUHPerdata. Ibid,  Perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomsten) memiliki ciri khusus, yakni bahwa walaupun terminologi perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomsten) menggunakan kata perjanjian akan tetapi perjanjian kebendaan tidak melahirkan suatu perikatan tertentu seperti perjanjian lain pada umumya,Pitlo.A,1949, Het Zakenrecht naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Harleem, Tjeenk Willink en zoon.  karena perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomsten) merupakan suatu penyelesaian bagi suatu perjanjian obligatoirnya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak akan ada suatu perjanjian kebendaan tanpa dilatarbelakangi oleh suatu perjanjian obligatoirnya (titelnya).

Mengenai asas bahwa hak kebendaan dapat dialihkan di dalam KUHPerdata dapat dilihat pada ketentuan Pasal 584 KUHPerdata yang antara lain menyebutkan bahwa hak milik atas suatu benda dapat timbul karena adanya penyerahan (levering) berdasarkan titel yang sah dan dilakukan oleh orang yang berwenang bebas terhadap benda terserbut. Sahnya titel dan berwenangnya orang yang mengalihkan benda tersebut merupakan suatu syarat yang memaksa sebagai akibat dari dianutnya sistem kausal dalam sistem penyerahan (levering) di dalam KUHPerdata.R. Subekti, 1995, Op.cit, hal 12-13  Pemindahan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584 KUHPerdata itu di dalam KUHPerdata ada 3 macam, yakni penyerahan nyata (feitelijk levering) Pasal 612 KUHPerdata. , cessie Pasal 613 KUHPerdata. , dan lembaga balik nama. Pasal 616 jo Pasal 620 KUHPerdata 

3. Asas Individualitas (Individualiteit).
Asas ini berarti bahwa apa yang dapat diberikan menjadi kebendaan adalah apa yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah.Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, 2004, Op.cit, hal 180.  Maksudnya adalah bahwa sesuatu yang dapat dikatakan sebagai benda atau diberikan sebagai benda adalah segala sesuatu yang dapat ditentukan sebagai suatu kesatuan atau sebagai suatu jumlah atau ukuran tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1333 misalnya yang menyebutkan “suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dari ketentuan dalam Pasal 1333 maka dapatlah dipahami bahwa ketika seseorang membuat suatu perjanjian mengenai suatu kebendaan (perjanjian obligatoir) tertentu kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomsten) maka sesuatu yang dapat dikatakan sebagai benda atau objek penyerahan (levering) adalah sesuatu yang jelas jenisnya apa, dapat diukur, dihitung, atau suatu hal yang dapat dijumlah. Hal ini juga sesuai dengan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1460 Pasal 1460 KUHPerdata menyebutkan “Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.” , 1461 Pasal 1461 KUHPerdata menyebutkan “Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung, atau diukur.  dan Pasal 1462 Pasal 1462 KUHPerdata menyebutkan “Sebaiknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.  yang mengatur mengenai risiko pada perjanjian jual beli. Di dalam Pasal-Pasal jelas menunjukkan bahwa benda-benda yang dapat dijadikan objek jual beli adalah benda-benda yang dapat ditentukan, dihitung atau ditakar berdasarkan berat, jumlah atau ukuran, atau ditentukan menurut tumpukan.

4. Asas Totalitas.
Asas totalitas (totaliteit) ini berarti bahwa kepemilikan suatu kebendaan berarti kepemilikan menyeluruh atas setiap bagian kebendaan tersebut. Dalam konteks ini misalnya seseorang tidak mungkin memiliki bagian dari suatu kebendaan, jika ia sendiri tidak memiliki titel hak milik atas kebendaan tersebut secara utuh.Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, 2004, Op.cit, hal 180  Maksudnya adalah bahwa sesuai dengan sifat individualitas dari suatu kebendaan tersebut, maka tiap-tiap benda yang menurut sifatnya atau menurut undang-undang tidak dapat dibagi maka penyerahan kepemilikan atas benda tersebut harus dilakukan secara keseluruhan benda itu.

Di dalam asas totalitas ini tercakup suatu asas perlekatan (accessie) karena perlekatan terjadi dalam hal benda pokok (hoofdzaak) berkaitan erat dengan benda-benda pelengkapnya yaitu benda tambahan (bijzaak) dan benda pembantu (hulpzaak). Oleh karena itu seorang pemilik benda pokok dengan sendirinya adalah pemilik benda pelengkapnya.Frieda Husni Hasbullah, 2005, Hukum Kebendaan Perdata,Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan,  Jakarta,Ind-Hill-Co, Hal 36 

Contoh dari asa totalitas ini misalkan saja seseorang memiliki sebuah rumah maka otomatis dia adalah pemilik jendela, pintu, kunci, genteng rumah tersebut.Ibid Asas totalitas ini juga menentukan bahwa penjualan dan peralihan suatu kepemilikan suatu benda dari seseorang kepada orang diikuti oleh peralihan segala embel-embel yang melekat pada benda itu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan jual-beli piutang misalnya, bahwa segala piutang yang dijual dan dialihkan kepada orang lain maka peralihan tersebut diikuti juga dengan peralihan dari segala-segala jaminan yang melekat pada piutang tersebut. Pasal 1533 KUHPerdata menyebutkan “Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan, hak istimewa dan hak hipotek” 

5. Asas Tidak Dapat Dipisahkan (onsplitsbaarheid).
Asas ini merupakan konsekuensi dari asas totalitas (totaliteit), dimana dikatakan bahwa seseorang tidak dimungkinkan melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang bersifat terbatas (jura in re aliena), namun pembebanan yang dilakukan itupun hanya dapat dibebankan terhadap keseluruhan kebendaan yang menjadi miliknya tersebut. Jadi jura in re aliena tidak mungkin dapat diberikan untuk sebagian benda melainkan harus untuk seluruh benda tersebut sebagai suatu kesatuan Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, 2004, Op.cit, hal 180 

6.  Asas Prioritas (Prioriteit).
Asas ini berarti bahwa antara hak kebendaan yang satu dengan hak kebendaan yang lain di atas suatu kebendaan yang sama memiliki tingkatan atau kedudukan yang berjenjang-jenjang (hierarkis). Jika dilihat dari sisi penuh atau tidaknya suatu hak kebendaan maka hak yang memiliki kedudukan yang paling tinggi adalah hak milikPasal 570 KUHPerdata menyebutkan “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.  baru diikuti oleh hak bezitPasal 529 KUHPerdata , dan hak atas kebendaan milik orang lain (jura in re aliena)Pasal 674, 711,720,756, 1150 dan Pasal 1162 KUHPerdata. . Jika terjadi perselisihan mengenai hak-hak kebendaan tersebut maka hak yang kedudukan hierarkinya lebih tinggi lebih diprioritaskan dari pada hak yang kedudukan prioritasnya lebih rendah. Sedangkan apabila di antara hak-hak kebendaan yang kedudukan hierarkinya sama maka diberikan prioritas kepada hak yang muncul lebih awal, kecuali untuk hak bezit karena hak bezit hadir karena penguasaan atas suatu benda tertentu,Pasal 1977 KUHPerdata menyebutkan “Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk dianggap sebagai pemilik sepenuhnya”.  dan akan lepas jika penguasaan itupun lepas.


7. Asas Percampuran (vermenging).
Asas percampuran ini terjadi bila dua atau lebih hak melebur menjadi satu.Frieda Husni Hasbullah, Op.cit, hal 37.  Hal ini berarti bahwa adanya suatu percampuran yakni peleburan 2 hak apabila 2 hak itu dimiliki oleh orang yang sama dan atas kebendaan yang sama. Misalnya jika A menyewa sebuah rumah milik si B, kemudian A membeli rumah tersebut, maka hak sewa tersebut menjadi lenyap. Ibid.

8. Asas Publisitas (Publiciteit).
Asas publisitas berkaitan dengan pengumuman status kepemilikan suatu benda tidak bergerak kepada masyarakat.Mengenai pengumuman ini sekarang diatur di dalam PP no 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  Hak milik, penyerahan dan pembebanan hak atas tanah misalnya wajib didaftarkan pada kantor Pendaftaran Tanah dan ditulis dalam Buku Tanah (register) agar diketahui oleh umum. Sedangkan untuk benda bergerak, tidak perlu didaftarkan artinya cukup melalui penguasaan dan penyerahan nyata. Frieda Husni Hasbullah, Op.cit, hal 37. 

9. Asas Perlakuan yang Berbeda antara Benda Bergerak dengan Benda Tidak Bergerak. Pengaturan dan perlakuan dapat disimpulkan dari cara membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak serta manfaat atau pentingnya pembedaan antara kedua benda tersebut. Cara atau kriteria pembedaannya ditentukan oleh undang-undang.Pasal 506-511 KUHPerdata. 
Sedangkan apa manfaat pembedaannya dapat ditinjau dari sudut penyerahannya, penguasaannya kadaluwarsa dan pembebanannya.Frieda Husni Hasbullah, Op.ci, hal 37.

10. Adanya Sifat Perjanjian Dalam Setiap Pengadaan atau Pembentukan Hak Kebendaan. Asas ini berarti bahwa pada dasarnya dalam setiap hukum perjanjian terkandung pula asas kebendaan dan dalam setiap hak kebendaan melekat pula setiap hukum perjanjian di dalamnya. Sifat perjanjian ini menjadi makin penting adanya dalam pemberian hak kebendaan yang terbatas (jura in re aliena), sebagaimana dimungkinkan oleh undang-undang.Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, 2004, Op.cit, hal 180 

Daftar Pustaka Makalah Hak Kebendaan

Pengertian Hak Kebendaan Definisi Asas Menurut Hukum Perdata Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment