Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Pengertian Hukum Internasional Definisi dan Jenis Subjek Menurut Para Ahli

Pengertian Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas mengenai persoalan-persoalan berskala internasional. Hukum internasional terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Hukum Internasional Publik(“Hukum Internasional” sesuai dengan artikel di website http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional, diakses pada tanggal 22 Februari 2014, pukul 21.00 WIB) dan Hukum Perdata Internasional. (Mochtar Kusumaatmadja, “Resume Hukum Internasional”, 1999, hal 1 40Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., hal 2)

Definisi Hukum Internasional

Selain istilah hukum internasional, masyarakat juga mempergunakan istilah hukum bangsa-bangsa atau hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Istilah tersebut sah, mengingat istilah hukum bangsa-bangsa sudah lazim digunakan masyarakat untuk berbagai hal atau peristiwa yang melintasi batas wilayah suatu negara. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara ditujukan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara-negara yang dikenal sejak munculnya negara dalam bentuk modern sebagai negara nasional.40

Hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah subjek hukum yang saling memiliki keterkaitan, dalam arti masing-masing subjek hukum berdiri sendiri dengan utuh tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hal tersebut secara harfiah memberi gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya. (Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit., hal 3)

Defenisi subjek hukum, yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum (Rechtsbevoegdheid). Subjek hukum adalah setiap sistem hukum baik itu sistem hukum nasional maupun sistem hukum internasional. (“Hubungan Internasional”, sesuai dengan artikel di website http://gozel.wordpress.com/2007/02/01/hubungan-internasional/ pada tanggal 22 Februari 2014, pukul 21.10)

Menurut I Wayan Parthiana, subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban.(I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 58)

Secara umum yang dipandang sebagai subjek hukum adalah :

1. Manusia, individu atau orang perorangan atau disebut pribadi alam (Natuurlijk Person) yaitu hak yang dimiliki sejak dalam kandungan, dan yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum manusia adalah mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum atau sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). (“Subjek dan Objek Hukum di Indonesia”, sesuai artikel di website http://wianalaraswati.blogspot.com/2012/04/subjek-dan-objek-hukum-di-indonesia.html, pada tanggal 22 Februari 2014, pukul 21.20 WIB)

2. Badan hukum, yaitu badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu yang karena sifat, ciri, dan coraknya yang sedemikian rupa dipandang mampu berkedudukan sebagai subjek hukum (Rechtsperson), seperti Bank Indonesia, perusahaan negara, PT, firma, kooperasi, yayasan, dan sebagainya.

Menurut Ian Brownlie, subyek hukum internasional merupakan entitas yang menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan klaim-klaim internasional.(Ian Brownlie, Principles of Public International Law, The English Language Book Society and Oxford University Press, 1977, hal 60) Kemampuan tersebut dapat ditinjau dari dua aspek(Ibid) yaitu:
  1. Dasar Hukum Berdirinya;
  2. Advisory opinion atau berdasarkan Keputusan atau Pendapat “International Court of Justice” (The International Court of justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nation (UN). It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946. The seat of the Court is at the Peace Palace in the Hague (Netherlands). Of the six principal organs of the United Nations, it is the only one not located in New York (United States of America). The Court’s role is to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States and to give advisory opinions on legal questions reffered to it by authorized United Nations organs and specialized agencies.Composed of 15 judges, who are elected for terms of office of nine years by The United Nations General Assembly and the Security Council. It is assisted by a Registry, its administrative organ. Its official languages are English and French.)


Hak dan kewajiban dari subjek hukum internasional berasal dari semua ketentuan baik yang bersifat formal ataupun non-formal dari perjanjian internasional ataupun kebiasaan internasional.(I Wayan Parthiana, Op.Cit., hal 60) Subjek hukum internasional adalah mutlak sebagai pemegang segala hak dan kewajiban dalam hukum internasional, pemegang hak istimewa procedural untuk mengadakan tuntutan di depan Mahkamah Internasional, dan pemilik kepentingan yang diatur secara penuh oleh hukum internasional. (Ibid)

Syarat sesuatu dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional adalah memiliki personalitas hukum internasional dengan kemampuan dan kecakapan tertentu (Subjek Hukum Internasional , “Pengertian Subjek Hukum Internasional”, Status Hukum, Art in the Science of Law, 2013 sesuai artikel di website http://statushukum.com/subjek-hukum-internasional.html), diantaranya adalah:
  1. Mampu mendukung hak dan kewajiban internasional (capable of possessing international rights and duties);
  2. Mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional (endowed with the capacity to take certain types of action on international plane);
  3. Mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional (they have related to capacity to treaties and agreements under international law);
  4. Memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional (the capacity to make claims for breaches of international law);
  5. Memiliki kekebalan dari pengaruh/penerapan yurisdiksi nasional suatu negara (the enjoyment of privileges and immunities from national jurisdiction);
  6. Dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional (the question of international legal personality may also arise in regard to membership or participation in international bodies).(Ibid)

Awal mula dalam pertumbuhan hukum internasional, negara dipandang sebagai satu-satunya subjek hukum internasional.(Hendra Herawan Huzna, International Relation Blog, diakses pada 25 Februari 2014, pukul 14.00 WIB) Sejalan dengan pendekatan dari segi praktis(Pendekatan praktis : pendekatan berpangkal tolak dari kenyataan yang ada, dinamis, tidak secara acak, sesuai website wordpress.com/proposal-penelitian-penerapan-pendekatan, diakses pada tanggal 24 Februari 2014, pukul 08.00 WIB) , masyarakat internasional mengalami peningkatan ditandai dengan adanya perkembangan sejarah, desakan kebutuhan masyarakat umum internasional, maupun oleh keadaan hukum itu sendiri. (Haryomataram, KGPH, Pengantar Hukum Internasional, RajaGrafindo Persda, Jakarta, 2005, hal 78)

Munculnya subyek hukum bukan negara sebagai subyek hukum internasional tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional. Semakin berkembangnya keberadaan sebuah institusi organisasi internasional, serta adanya organisasi-organisasi lain bersifat khusus yang keberadaannya secara fungsional kemudian diakui sebagai subyek hukum internasional yang bukan negara, semakin kompleks subjek hukum internasional tersebut. (Komar Kantaatmadja, “Evolusi Hukum Kebiasaan Internasional”, 1998, hal 1)

Subjek  hukum  internasional  yang  memiliki  personalitas  hukum

  (F. Sugeng Istanto, Studi Kasus Hukum Internasional, Penerbit PT Tatannusa, Jakarta, 1998, hal 17) adalah:

  1. Negara;
  2. Organisasi Internasional;
  3. Palang Merah Internasional;
  4. Tahta Suci Vatikan;
  5. Individu;
  6. Kaum Pemberontak.

Definisi Pengertian Hukum Internasional

1. Negara
Negara  adalah  sekumpulan  orang  yang  secara  permanen  menempati

suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum (binding by law), yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai, serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya(F. Sugeng Istanto, Op.Cit., hal 18)

Negara merupakan konsep hukum teknis berupa organisasi kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan internasional dalam mencapai tujuan bersama (common goals) yang dapat dituntut atau pun melakukan penuntutan, baik alat hubungan dalam negeri maupun luar negeri. (F. Sugeng Istanto, Op.Cit., hal 19)

Brierly mengemukakan keberadaan suatu negara dengan:

A new state comes into existence, when a community acquires no momentarily, but with a reasonable probability of permanence, the essentials characteristically of a State, namely an organized government, a defined territory, and such a degree of independence of control by any other state as to capable of conducting its own international relations(J.L. Brierly, “The Law of Nations”, Oxford University Press, 1963, hal 129) (suatu negara baru itu menjelma apabila suatu masyarakat memiliki, bukan untuk sementara tetapi dengan kemungkinan tetap yang layak, unsur-unsur esensial dari suatu negara, yaitu suatu pemerintahan yang tersusun, daerah yang tertentu, dan taraf kebebasan dari pengawasan negara lain, sehingga mampu untuk melakukan sendiri hubungan-hubungan internasionalnya).

Upaya masyarakat internasional mempersoalkan hak dan kewajiban negara telah ada sejak abad ke-17 dengan landasan kontrak sosial (Jean Jacques Rousseau, dalam “Du Contract Social” dilihat juga di artikel http://abstractive-sense.blogspot.com/2009/11/teori-kontrak-sosial-dari-jj-rousseau.html pada 25 Februari 2014 pukul 10.31 WIB). Kualifikasi sebagai suatu negara tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) Hak dan Kewajiban Negara ; The Convention on Rights and Duties of State of 1933.
  1. The state is a person of international law should phases the following qualifications :
  2. Permanent population (Jus Sanguinis, Jus Soli, Naturalisasi) (Jus sanguinis: penetapan kewarganegaraan melalui keturunan);
  3. Defined territory;
  4. Legal government; and
  5. Capacity to enter into international relations with the other states. (Huala Adolf, Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal 2.)


Jus soli : penetapan kewarganegaraan ditentukan oleh tempat kelahirannya
Naturalisasi: suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga negara asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat setelah mendiami suatu wilayah tersebut dalam waktu yang cukup lama atau melalui perkawinan, (Ibid)

Menurut J.G. Starke, unsur atau persyaratan seperti yang disebut diatas adalah hal yang paling penting dari segi hukum internasional. Ciri-ciri diatas juga membedakan negara dengan unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota federasi atau protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang mandiri. Bahkan hukum internasional itu sendiri boleh dikatakan bagian terbesar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara.(Starke, J. G., Pengantar hukum Internasional I-edisi kesepuluh, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta, 2008, hal 55)

Beberapa literatur dan pernyataan turut menyebutkan bahwa negara merupakan subjek hukum internasional yang utama dikarenakan hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, sehingga yang harus diatur oleh hukum internasional terutama adalah negara. Selain itu, perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama dimana negaralah yang paling berperan menciptakannya. (Nin Yasmine Lisasih, “Subjek Hukum Internasional”, Ibid)

2. Organisasi Internasional
Munculnya organisasi internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang, menjadikan organisasi internasional dianggap sebagai salah satu subyek hukum internasional. Theodore A Couloumbis dan James Wolfe mengemukakan untuk dapat menjadi subjek hukum internasional, maka suatu organisasi internasional harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:
  • Memiliki keanggotaan secara global dan memiliki tujuan yang bersifat umum, sebagai contoh adalah organisasi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) (Dasar hukum dalam sistem PBB : a) Pasal 104: The organization shall enjoy the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercises and the fulfillment of its purposes.b) Pasal 105 : The fulfillment of its functions, and the meaning of it, what kind of it’s reation with immunities);
  • Memiliki keanggotaan secara global dan memiliki tujuan yang bersifat lebih spesifik, sebagai contoh adalah organisasi perburuhan (International Labor Organization), organisasi yang bergerak dibidang finansial (International Monetary Fund), World Bank, UNESCO, etc;
  • Suatu organisasi internasional yang cakupan nya regional, terdiri dari sejumlah kecil (beberapa) negara tetapi maksud dan tujuan pendirian organisasinya bersifat global, sebagai contoh adalah Association of South East Asian Nation yang disingkat ASEAN, Europe Union, etc. (Question and Explanation of International Organization as International Law Subject :a) The Preparation for Injuries Suffered  in the  Service of  The  United Nations  Case 1949 (ICJ Reports, 1949, p.178- 179) ;b) International Court of Justice Advisory Opinion in Interpretation of the Agreement 1951 between WHO and Egypt of 1980)


Dasar hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional adalah pasal 104 piagam PBB. (The organization shall enjoy the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercises and the fulfillment of its purposes ; terjemahannya, organisasi akan menikmati di wilayah masing-masing anggota kapasitas hukum seperti yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan pemenuhan tujuannya.)

3. Palang Merah Internasional
Keberadaan palang merah internasional di dalam hubungan dan hukum internasional sangat unik dan strategis, dimana pada mulanya pembentukannya merupakan organisasi dalam lingkup nasional di negara Swiss yang didirikan oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan.

Kehadiran Palang Merah Internasional menarik simpati dan meluas di berbagai negara, dan kemudian membentuk palang merah nasional di masing-masing wilayah negaranya. Organisasi palang merah dari seluruh negara dihimpun menjadi suatu organisasi internasional dinamakan Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (I Wayan Parthiana, Op.Cit., hal 80)

Palang Merah Internasional selanjutnya menjadi salah satu subjek hukum internasional yang memiliki dasar hukum:
  1. International Committee of the Red Cross (ICRC);
  2. Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.


4. Tahta Suci Vatikan
Tahta Suci Vatikan dipimpin oleh Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta

Suci dan umat Katolik di seluruh dunia. Vatikan menjadi subjek hukum internasional dengan mendapatkan pengakuan secara luas di seluruh dunia berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran disisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri.

Pengakuan vatikan sebagai subjek hukum internasional berbeda dengan negara lain, oleh karena tugas dan kewenangan kenegaraan yang dimilikinya hanya terbatas pada urusan bidang kerohanian dan kemanusiaan serta berorientasi penuh pada kekuatan moral. Wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katolik sedunia telah dipandang secara luas dan mengglobal.

Vatikan telah diakui sebagai subjek hukum internasional dan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara yang sejajar dengan kedudukan perwakilan diplomatik negara lainnya. Berbagai negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. (I Wayan Parthiana, Op.Cit., hal 82)

5. Individu
Individu  dalam  kajian  hukum  normatif  merupakan  subjek  hukum internasional yang utama (Hans Kelsen, 1881-1973) didasarkan pada kapasitas aktif maupun pasif yang dimilikinya. Kapasitas aktif, berarti ilmu hukum memberikan peran terhadap individu sebagai aktor atau pelaku dari ketentuan normatif yang dihasilkan dari hukum internasional. (I Wayan Parthiana, Op.Cit., hal 83)

Individu merupakan satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban hukum terhadap aplikasi ketentuan normatif dan prosedural penuntutan kejahatan internasional. Berkenaan dengan kapasitas aktif tersebut, seorang individu dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan atau tindakannya secara hukum.(Ibid)

Kapasitas pasif berarti individu atau kelompok individu merupakan sasaran atau target dan posisinya sebagai korban dari pelanggaran ketentuan normatif yang ada. Westlake menyatakan, “Kewajiban-kewajiban dan hak-hak negara-negara semata-mata adalah kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjadi isi dari negara-negara itu”.(F. Sugeng Istanto, Op.Cit., hal 35)

Perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama pasca Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 mengukuhkan individu sebagai subjek hukum internasional, diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. (Nin Yasmine Lisasih, “Subjek Hukum Internasional”, 2011, Ibid)

Proses peradilan terhadap penjahat perang dalam Mahkamah Internasional di Nurnberg dan Tokyo, seseorang dianggap langsung bertanggungjawab sebagai individu atas kejahatan perang yang dilakukannya. Selain itu, beberapa hal yang dapat dijadikan dasar hukum invidu sebagai subjek hukum internasional (“Subjek Hukum Internasional”, sesuai artikel di website http://myhepio.blogspot.com/2012/07 diakses pada tanggal 25 Februari 2014, pukul 11.45 WIB), antara lain:
  1. Perjanjian Versailes pada tahun 1919 pasal 297 dan 304;
  2. Perjanjian Uppersilesia pada tahun 1922;
  3. Court of Justice dalam Keputusan Permanent pada tahun 1928;
  4. Perjanjian London pada tahun 1945 (Inggris, Prancis, Rusia, USA);
  5. Konvensi Genocide pada tahun 1948


6. Kaum Pemberontak
Kaum pemberontak pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam  negeri  suatu  negara berdaulat,  dan  oleh  karenanya  penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. (Ibid)

Apabila pemberontakan tersebut memiliki persenjataan dan berkembang sehingga menimbulkan perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan atau bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan akan dipandang sebagai tindakan kurang bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. (Ibid)

Pandangan dari segi hukum perang, kaum pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional karena memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Personalitas internasional terhadap para pihak dalam suatu sengketa sangat tergantung pada pengakuan. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional. (Nin Yasmine Lisasih, “Subjek Hukum Internasional”, 2011, Ibid)

Daftar Pustaka Makalah Hukum Internasional

Pengertian Hukum Internasional Definisi dan Jenis Subjek Menurut Para Ahli Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment