Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Pengertian Jaminan Fidusia Sifat dan Pembebanan Menurut Hukum Undang Undang

Pengertian Jaminan Fidusia adalah manurut asal katanya berasal dari “fides” yang berarti kepercayaan.(Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 113. ) Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusi) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.


Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu fiducia cum creditore dan fiducia cum amico.(Ibid ) Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya fiducia cum creditore contracta, yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa kreditur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. (Ibid, hal. 114.  )

Jika dihubungkan dengan sifat yang ada pada setiap pemegang hak, maka dikatakan bahwa debitur mempercayakan kewenangan atas suatu barang kepada kreditur  untuk  kepentingan  kreditur  sendiri (sebagai  jaminan  pemenuhan perikatana oleh kreditur).

Definisi Jaminan Fidusia

Pasal  1  Undang-undang  tentang  Fidusia  memberikan  batasan  dan pengertian sebagai berikut:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunana bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari defenisi yang diberikan di atas, jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan  fidusia,  dimana  fidusia  merupakan  suatu  proses  pengalihan  hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud fiducia cum creditore contracta di atas. ( Ibid, hal. 123.)

Ruang Lingkup dan Objek Fidusia

Pasal 2 Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:
  1. Jaminan fidusia yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian, bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia. 
  2. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m3 atau lebih. 
  3. Hipotik atas pesawat terbang, dan 
  4. Gadai. 


Adapun yang dimaksud dengan subjek dari Jaminan Fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini terdiri atas pemberi dan penerima fidusia. Antara objek Jaminan Fidusia dan subjek Jaminan Fidusia mempunyai kaitan yang erat, oleh karena benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia menurut Munir Fuady, yaitu:
  1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum 
  2. Dapat atas benda berwujud. 
  3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang 
  4. Benda bergerak 
  5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan jaminan fidusia 
  6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hiopotek 
  7. Baik atas benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri. 
  8. Dapat atas satuan jenis benda. 
  9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda. 
  10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia. 
  11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 
  12. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. (Munir Fuady, Op.Cit., hal.23. )


Sementara menurut H. Salim HS, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, objek Jaminan Fidusia dibagi 2 (dua) macam yaitu :
  1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan, 
  2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani Jaminan  fidusia


Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. (H.Salim HS, Op. Cit., hal.64.)

Sedangkan menurut J. Satrio, bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah:
  1. Benda bergerak 
  2. Benda tidak bergerak 
  3. Khususnya yang berupa bangunan yang tidak dibebani dengan jaminan fidusia 
  4. Dan harus bisa dimiliki dan dialihkan (J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.179.


Berdasarkan uraian tentang objek jaminan fidusia di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa objek jaminan fidusia dengan objek jaminan pada gadai ada perbedaannya. Untuk melihat perbedaan tersebut, perlu diuraikan tentang benda menurut KUH Perdata sebagai berikut :
  1. Menurut Pasal 503 KUH Perdata benda itu dapat dibagi dalam : 
    • Benda yang berwujud, ialah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti : rumah, mobil, buku. 
    • Benda yang tak berwujud, ialah segala macam hak, seperti : hak cipta, hak merek perdagangan. 
  2. Menurut Pasal 504 KUH Perdata benda itu dapat juga dibagi atas : 
    • Benda bergerak, dapat dibagi menjadi : 
      • Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata), seperti : kursi, meja, buku. 
      • Benda bergerak menurut ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda bergerak (Pasal 511 KUH Perdata), seperti : hak memungut hasil atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, piutang-piutang.
    • Benda tidak bergerak, dapat dibagi menjadi : 
      • Benda tidak bergerak menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan (Pasal 506 KUH Perdata), seperti : tanah dan segala yang melekat diatasnya, rumah, gedung, pepohonan. 
      • Benda tidak bergerak karena tujuannya ialah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu (Pasal 507 KUH Perdata), seperti : mesin-mesin yang dipasang di suatu pabrik. 
      • Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak (Pasal 508 KUH Perdata), seperti : hipotik, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak. 

Untuk masing-masing kelompok benda tersebut KUH Perdata telah memberikan lembaga jaminannya sendiri-sendiri, yaitu untuk barang bergerak disebut dengan gadai, sedangkan untuk benda tetap disebut dengan hipotik.

Dalam Pasal 1150 jo. Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan, yang dapat dijadikan objek dari hak gadai ialah semua benda bergerak. Selanjutnya Pasal 1167 KUH Perdata mempertegas lagi dengan menyatakan, bahwa barang-barang bergerak tidak dapat dihipotikkan.

Konsekwensi pembagian benda seperti tersebut di atas dikemudian hari tidak diikuti secara konsekwen, karena kita pernah mengenal lembaga jaminan benda bergerak yang disebut oogstverband dan untuk benda tetap yang disebut credietverband. Bahkan, sekarang kita mengenal lembaga jaminan untuk persil berupa jaminan fidusia dan fidusia untuk benda bergerak. J.Satrio, Op.Cit., hal. 91-92.

Dengan adanya penyebutan secara khusus dan berturut-turut dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata tentang hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutangpiutang atas bawa/tunjuk, dapat dikatakan bahwa gadai dapat diletakkan, baik atas barang-barang bergerak bertubuh (berwujud) maupun yang tidak bertubuh. Juga di dalam Pasal 1158, Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 KUH Perdata dibicarakan tentang menggadaikan suatu tagihan.

Selanjutnya tentang objek jaminan kredit dalam kredit angsuran sistem fidusia merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang antara Perum Pegadaian selaku Kreditur dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil selaku Debitur. Yang bisa dijadikan objek jaminan kredit adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.

Selanjutnya tentang objek jaminan kredit dalam kredit angsuran sistem fidusia merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang antara Perum Pegadaian selaku Kreditur dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil selaku Debitur. Yang bisa dijadikan objek jaminan kredit adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.

Untuk sementara, objek jaminan kredit dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi persyaratan berikut: 
  1. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP; 
  2. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami/pengurus usaha, harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik (KUMK-18); 
  3. Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar milik pemohon kredit yang belum dibaliknamakan (KUMK-19); 
  4. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit; 
  5. Usia dan kondisi fisik kendaraan masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut ketentuan yang berlaku; 
  6. Sistem dan prosedur menaksir kendaraan bermotor harap mengikuti ketentuan perusahaan tentang tata cara penerimaan kendaraan bermotor yang diatur dalam ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian; 
  7. Berplat nomor Polres/Polda setempat; 
  8. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati, harap membuat surat pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan kredit di Perum Pegadaian dari tanggal ....... sampai dengan tanggal ....... (selama jangka waktu kredit). Pada saat kredit dilunasi harap dibuat surat (selama jangka waktu kredit). Pada saat kredit dilunasi harap dibuat surat kepada Ditserse dan Ditlantas Polda setempat. 
  9. Satu perjanjian kredit diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis agunan, asalkan semua agunannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon nasabah atau setidaknya atas nama istri/suami/pengurus usaha yang telah menandatangani form KUMK-18. 
  10. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus dilengkapi dengan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku. 


Sifat Jaminan Fidusia

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Ini berarti Undang-undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atas jaminan kebendaan (Zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.(Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.) Dengan demikian, tidak alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan perbankan obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat “persoonlijk” (perorangan) bagi kreditur.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:
  1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok 
    Keabsahannya, semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok 
  2. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. 



Pembebanan Jaminan Fidusia 

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau jaminan fidusia, maka perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian assessoir (perjanjian ikatan). Maksudnya adalah perjanjian assessoir ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti/ membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang. (Munir Fuady, Op. cit, hal. 19. )


Ada beberapa tahapan formal yang melekat dalam jaminan fidusia, di antaranya adalah: (Muhammad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 417. )
  1. Tahapan pembebanan dengan pengikatan dalam suatu akta notaris. 
  2. Tahapan pendaftaran atas benda yang telah dibebani tersebut oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada kantor pendaftaran fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran. 
  3. Tahapan administrasi, yaitu pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 
  4. Lahirnya jaminan fidusia yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal  dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.


Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari tanggal, juga dicantumkan mengenai (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat: (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. cit, hal. 142. )
  1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia 
    Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, staus perkawinan, dan pekerjaan. 
  2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. 
  3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 
    Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Jika benda selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan, haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut. 
  4. Nilai penjaminan 
  5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. 

Akta jaminan fidusia harus dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang  berwenang. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-undang Jaminan fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris.

Hutang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia adalah: (Pasal 7 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.)
  1. Hutang yang telah ada 
  2. Hutang yang akan ada di kemudian hari, tetapi telah diperjanjian dan jumlahnya sudah tertentu. 
  3. Hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan  suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi.


Misalnya, hutang bunga atas perjanjian pokok yang jumlahnya akan ditentukan kemudian.

Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:
“Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.”

Kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah orang yang secara hukum dianggap sebagai mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9 angka 1 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:
“Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan, maupun yang diperoleh kemudian”.

Hal ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 10 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain:
  1. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia 
  2. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan 


Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting, mengingat bahwa pada umumnya objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya. Terobosan ini akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak, maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya (bezit geldt als volkomen title).

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-undang Jaminan fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. 

Daftar Pustaka Makalah Jaminan Fidusia

Pengertian Jaminan Fidusia Sifat dan Pembebanan Menurut Hukum Undang Undang Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment