Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Pengertian Kebijakan Publik Definisi Menurt Para Ahli Perumusan dan Analisis Publik

Pengertian Kebijakan Publik
Beberapa definisi kebijakan publik menurut para ahli antara lain :

Thomas R Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk menentukan langkah untuk “berbuat”atau “tidak berbuat” (to do or not to do). Define Thomas ini kata Said zanal Abidin adalah hasil gabungan dari definsi yang dibuat David Easton, Lasswell dan Kaplean dan dari Carl Fredich (Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, hal  20-21)


Carl J. Friedrich menyatakan kebijakan adalah serangkain konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Ibid, hal 20-21)

Carl Friedrich merinci apa-apa yang pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya :
  1. Tujuan (goal)
  2. Sasaran (objectives)
  3. Kehandak (purpose)


Amara Raksasataya, kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada tiga unsur dalam mencapai suatu tujuan :
  1. Identifikasi tujuan yang akan dicapai
  2. Strategi untuk mencapainya (Apa yang dimaksud dengan strategi)
  3. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaanya


Jika definisi Amara itu digambarkan dalam skema berupa chart maka akan Nampak sebagai berikut :



Hugo Hegio, dalam said, menyatakan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud mencapai tujuan (goal, end) tentu (a course of action intended to accomplish some end) (Ibid, hal 22-24 )

Perumusan Kebijakan dan Analisis Publik

Perumusan kebijakan berarti penetapan langkah-langkah yang akan atau seharusnya ditempuh untuk mencapai sesuatu tujuan, misalnya Garis-Garis Besar

Haluan   Negara,   Repelita,   Rancangan   Pembangunan      Nasional,   sedangkan “analisis kebijakan”   adalah upaya evaluatif atau upaya “penilaian” bermuatan sorotan kritik dan sumbang-saran terhadap pelaksanaan sesuatu konsep kebijakan yang ditetapkan semula, misalnya evaluasi terhadap pelaksanaan konsep pembangunan nasional dan daerah.

Kegiatan  analisis  kebijakan  juga  bersifat  audit  yang  sering  diiringi tuntutan pertanggungjawaban atas suksesnya tidaknya pelaksanaan sesuatu konsep kebijakan.

Kategori pertanggungjawaban itu, mungkin “politis” ataupun “yuridis” risiko kegagalan bertanggungjawab politis, umumnya risiko terhadap posisi jabatan. Tanggung jawab yuridis bisa berupa tanggungjawab secara hukum “keperdataan”, “pidana” atau secara hokum administrasi Negara.”

Bentuk-bentuk risiko itu misalnya secara politis copot kedudukan, secara keperdataan misalnya membayar ganti rugi mengembalikan asset kepada yang berhak dan secara hukum pidana misalnya masuk penjara, penjara atau kurungan. Secara administrasi Negara dikenakan sanksi hukum administrasi, misalnya dischor (non aktif sementara), on’slage (pecat), turun pangkat, mutasi dan sebagainya.

William N. Dann dalam bukunya “pengantar analisis kebijakan public” seraya menunjuk tulisan Duncan Mac Rac, Jr. mengatakan analisis kebijakan,  melibatkan  berbagai  disiplin  dan  profesi yang tujuannya  bersifat  deskriptif, evaluative dan preskriptif) William N. Dann, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed II, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003, hal 97

Sebagai disiplin ilmu terapan (applied science), analisis kebijakan meminjam tidak hanya ilmu social dan perilaku, tetapi juga administrasi public, hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem dan matematika terapan.

Daftar Pustaka Makalah Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan Publik Definisi Menurt Para Ahli Perumusan dan Analisis Publik Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment