Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Pengertian Koperasi Definisi Jenis Perkembangan Sistem Perkoperasian Di Indonesia serta Peraturan Hukum

Pengertian Koperasi adalah berasal dari bahasa Latin yaitu cum yang berarti dengan, dan aperari yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah co dan operation, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah cooperatieve vereneging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata cooperation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefenisikan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.


Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai peranan penting dalam membantu masyarakat golongan menengah kebawah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Definisi Koperasi Menurut Para Ahli

Dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 pada Pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Bila ditafsirkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965 mengandung unsur-unsur politisnya dibanding unsur ekonominya, juga tampak adanya kecenderungan untuk membawa gerakan koperasi Indonesia ke salah satu aliran politik, yaitu terlihat pada kata menuju sosialisme Indonesia. Sedangkan menurut undang-undang koperasi No.12 Tahun 1976 telah dihilangkan pengaruh-pengaruh gerakan politik ke dalam gerakan koperasi Indonesia kesalah satu aliran politik dan juga undang-undang ini tidak tersurat istilah prinsip koperasi. Selanjutnya Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dalam defenisinya tidak menyebut secara eksplisit adanya unsur sosial dalam koperasi, tetapi secara implisit tersirat dalam prinsip ekonomi dan dalam asas kekeluargaan, juga membuat prinsip koperasi yang tidak tersurat dalam undang-undang koperasi Nomor 12 Tahun 1976.

Menurut Karta Sapoetra menjelaskan koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya oleh mereka. Jadi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.G. Karta Sapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, Koperasi Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 2

Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Koperasi merupakan organisasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti BUMN/D atau organisasi pemerintah. Koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Selain itu, dalam fungsi pencarian atau perolehan dana, koperasi berpegang pada prinsip swadaya artinya diupayakan modal berasal dari kemampuan sendiri yang ada dalam koperasi, namun apabila diperlukan dan dipandang mampu koperasi dapat mengambil dana dari luar.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (Sisa Hasil Usaha) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Dalam himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagan koperasi menjelaskan bahwa ukuran koperasi dapat dilihat berdasarkan omzet per tahun (volume usaha) yang dimuat dalam laporan perkembangan usaha. Berdasarkan omzet ukuran koperasi diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu koperasi besar, koperasi menengah, dan koperasi kecil.
  1. koperasi besar mempunyai omzet (volume usaha) diatas 1.000.000.000 dalam 1 (satu) tahun. 
  2. koperasi menengah mempunyai omzet (volume usaha) antara 500.000.000 sampai dengan 1.000.000.000 dalam 1 (satu) tahun. 
  3. koperasi kecil mempunyai omzet (volume usaha) kurang dari 500.000.000 dalam 1 (satu) tahun. 

Jenis-Jenis Koperasi

Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu maka lahirlah pula koperasi, dapat kita bagi dalam 5 (lima) golongan. Untuk memahami jenis-jenis koperasi yang beraneka macam itu dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:
  1. Koperasi konsumtif adalah koperasi barang konsumsi atau barang kebutuhan sehari-hari dengan tujuan agar para anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan mutu yang baik dan harga yang layak. 
  2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus, untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat, untuk tujuan produktif dan kesejahteraan yang bertujuan untuk membantu keperluan kredit para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan, mendidik kepada para anggota supaya giat dalam menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian pendapatan mereka, dan menambah pengetahuan tentang perkoperasian. 
  3. Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun oleh para anggotanya sendiri. Jenis koperasi produksi yaitu koperasi produksi kaum buruh, anggotanya terdiri atas orang-orang yang tidak punya perusahaan sendiri dan koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing memiliki perusahaan sendiri. 
  4. Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu, baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat umum. Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para  anggotanya. Ada beberapa macam koperasi jasa, antara lain koperasi pengangkutan, koperasi   perumahan,   koperasi   asuransi,   koperasi perlistrikan, koperasi pariwisata
  5. Koperasi serba usaha atau koperasi unit desa dimana yang menjadi anggota KUD itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa itu meliputi perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup  sehari-hari, pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, pelayanan jasa-jasa lainnya, dan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.


Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 16 jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri dari lima jenis, yaitu:
  1. koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. 
  2. koperasi konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi. 
  3. koperasi produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. 
  4. koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya. 
  5. koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya. 


Perkembangan Sistem Perkoperasian Di Indonesia

Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada awal abad ke 19. Ketika itu, negara-negara Eropa yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, kaum buruh sedang berada pada pucak penderitaannya. Untuk membebaskan diri mereka dari tindasan sistem perekonomian kapitalis, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat di sekitarnya, kaum buruh bersepakat untuk menyatukan diri mereka dengan membentuk koperasi.

Koperasi yang pertama berdiri tersebut disebut koperasi Rochdale di Inggris. Awalnya sebagai usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Perkembangan koperasi di Rochdale sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris.

Sejarah koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahnkan dari kehadiran pedagang-pedagang bangsa Eropa di negeri ini. Koperasi yang pertama muncul di Indonesia didirikan oleh R. Aria Wiriatmadja, Patih Purwokerto yang mendirikan bank simpan pinjam untuk menolong para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang yang kemudian koperasi berkembang menjadi bank simpan pinjam dan kredit pertanian di Purwokerto.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadjapatih di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpanpinjam. Untuk memodali koperasi simpan-pinjam tersebut di samping banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas mesjid yang dipegangnya. Setelah beliau mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas mesjid telah dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya.Margono R.M Djojohadikoesoemo, Sepoeloeh Tahoen Koperasi, (Batavia Centrum: Balai Poestaka, 1940), hlm. 9

Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen (koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari cuti melailah ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja. Dalam hubungan ini kegiatan simpanpinjam yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung dan modal untuk itu diambil dari zakat.

Setelah itu koperasi di Indonesia semakin berkembang. Koperasi di Indonesia berkembang sejak zaman penjajahan hingga sekarang ini. Koperasi tumbuh dan menyebar ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Purwokerto. Bahkan koperasi dianggap sebagai bangun usaha ekonomi yang paling sesuai diterapkan di Indonesia dengan asas kekeluargaan dan kegotongroyongannya.

Begitu banyak tokoh pemikir ekonomi Indonesia seperti Mohammad Hatta, Mubyarto, Sri Edi Swasono, Emil Salim yang membahas ide-ide mengenai cooperation yang merupakan ide dasar dari koperasi. Berbagai kebijakan pemerintah pun dikeluarkan untuk mengembangkan koperasi di Indonesia di antaranya adalah diterbitkannya undang-undang koperasi yang berubah-ubah sesuai pemerintahan yang berkuasa. Hal tersebut juga menyebabkan timbul tenggelamnya koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi memang tidak berjalan mulus namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 koperasi mulai berkembang lagi. Sampai akhirnya UU koperasi diperbaharui dengan UU No. 25 tahun 1992 yang masih berlaku hingga sekarang.

Peraturan Hukum Mengenai Koperasi

Secara gamblang telah dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, perekonomian seperti apa yang seharusnya dijalankan di Indonesia. Perekonomian tersebut dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi kemudian mencuat sebagai bentuk usaha yang special, karena bentuk usaha inilah satu-satunya di Indonesia yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Koperasi di Indonesia menganut asas kekeluargaan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan.Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Dengan asas kekeluargaan, telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama. G. Kartasapoetra, dkk, Op. Cit., hlm. 18 

Asas kekeluargaan tersebut memiliki suatu karakteristik khas bangsa Indonesia, yaitu kerjasama atau kegotongroyongan. Di dalam kerjasama atau gotong royong tersebut tercermin bahwa di dalam koperasi telah terdapat kesadaran semangat kerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan semakin kuat dan pelaksanaan kerjanya akan semakin lancar karena para anggotanya dukung-mendukung dan dengan penuh kegairahan kerja serta tanggung jawab berjuang mencapai tujuan koperasi. Ibid. 

Asas kekeluargaan ini merupakan faham yang dinamis, artinya timbul dari semangat yang tinggi untuk secara bekerjasama dan tanggung jawab bersama berjuang menyukseskan tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama dan berjuang secara manunggal untuk mengatasi resiko yang diderita koperasinya sebagai akibat usahanya untuk kepentingan bersama.

Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat dikarenakan koperasi ini telah mendapatkan tempat yang pasti. Namun demikian perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari pada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat, sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.


Daftar Pustaka Makalah Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi Definisi Jenis Perkembangan Sistem Perkoperasian Di Indonesia serta Peraturan Hukum Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment