Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Saturday, 26 September 2015

Pengertian Makanan Kadaluwarsa Definisi Penyebab Penentuan Tanggal dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pengertian Makanan Kadaluwarsa adalah - Perlindungan Konsumen mengisyaratkan jaminan mutu dan kualitas produk yang baik dan aman. Untuk senantiasa menjaga keamanan produk maka diperlukan pengaturan mengenai makanan kadaluwarsa yang seringkali menjadi masalah dalam mengkonsumsi suatu produk.

Sebelum kita uraikan pengertian makanan kadaluwarsa,kita lihat terlebih dahulu pengertian produk makanan, pnegertian produk makanan memang tidak diuraikan dalam UUPK, namun dapat kita lihat dalam pengertian barang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka (4) UUPK yaitu :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Black’ Laws Dictionary kamus hukum menjelaskan bahwa pengeritan produk adalah:

“Something that is distributed commercially for use or consumption and that is use. (1. tangible persobal property, 2. the result of fabrication or processing and, 3. item that has passed through a chain of commercial distribution before ultimate use or consumption)”

Dalam pengertian diatas jika diterjemahkan secara bebas mengandung pemahaman bahwa produk adalah suatu barang yang dihasilkan melalui proses alamiah maupun sesuatu yang dihasilkan melalui pekerjaan kimiawi dan turunannya dan dengan suatu metode pemikiran tertentu yang dipakai, sebelum barang tersebut dapat dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh manusia. Dan pengertian makanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni :

“1. Segala sesuatu yang dapat dimakan ( seperti panganan, lauk pauk, kue); 2. Segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk/mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga/mengatur semua proses di tubuh.”

Definisi Makanan

Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum nasional (BPHN), pengertian makanan adalah “makanan adalah setiap barang yang dibuat, dijual atau dinyatakan sebagai makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk gula-gula atau permen karet, serta semua bahan yang digunakan dalam produksi makanan.”

Pengertian makanan dalam Pasal 1 huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa, yaitu : (Lira Apriana Sari Nasution, Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa”, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2011) hal. 35.)

“Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberi lebel, dan yang digunakan sebagai makanan dan minuman manusia akan tetapi bukan obat.”

Berbagai Pengertian makanan tersebut terlihat bahwa BPHN dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa mengartikan makanan adalah sebagai suatu barang barang yang dikonsumsi oleh manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan membuka saluran hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti kerugian manakala ia dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi pangan yang menimbulkan kerugian baginya. Ini tidak berarti bahwa sebelumnya konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum sama sekali, tetapi harus diakui bahwa perangkat hukum yang ada masih kurang memadai.

Definisi Makanan Kadaluarsa

Makanan kadaluwarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila ia mengkonsumsinya. Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.

Kadaluwarsa jika disimpulkan adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.

Makanan kadaluwarsa selalu banyak kaitannya dengan daya simpan (shelf life) makanan tersebut. Daya simpan adalah kisaran waktu sejak makanan selesai diolah atau diproduksi oleh pabrik sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi dengan mutu yang baik, sesuai dengan harapan konsumen. Dalam hal ini persyaratan makanan yang masih memiliki mutu yang baik merupakan faktor yang penting. Daya simpan inilah yang nanti menentukan waktu kadaluwarsa suatu makanan. Oleh karena itu waktu kadaluwarsa adalah batas akhir dari suatu daya simpan. Batas kadaluwarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penerunan sedemikan rupa sehingga makanan tersebut dipandang tidak lagi pantas dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen.(F. G. Winarno, Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman, Seminar Kadaluwarsa Bahan Makan dan Olahan, (Jakarta: YLKI, 1985), hal. 29.)

Terdapatnya penurunan mutu produk makananan yang masih dalam batas tanggal kadaluwarsa dapat disebabkan oleh bakteri seperti bakteri coli, pathogen, dan salmonellaI. Ketiga bakteri tersebut mengakibatkan produk tersebut menjadi cacat atau rusak.

Tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka ataupun penyimpanannya sesuai dengan seharusnya.

Apabila makanan telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena didalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.

Penentuan Batas Kadaluarsa

Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menuntukan umur simpanan (shelf life) produk. Penentuan umur simpanan didasarkan pada faktor-faktor mempengaruhi umur simpanan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal). Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembapan), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.

Dunia perdagangan mengisyaratkan jangka waktu kadaluwarsa memiliki beberapa istilah. Istilah-istilah lain yang sering digunakan adalah : (Midian Sirait, Pengaturan Tentang Makanan Kadaluwarsa, Makalah Disampaikan Oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada seminar Daluwarsa Bahan Makanan Olahan, 27 November 1985, hal 16-17.)

  1. “baik digunakan sebelum” (best before). “Baik digunkan sebelum” memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjami kelayakan produk untuk dikonsumsi. 
  2. “Gunakan Sebelum” (use by atau expired date), “gunakan sebelum” memiliki makna bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. 
  3. “Batas sebelum penarikan” (pull date). “Batas sebelum penarikan” merupakan cara lain untuk memberikan informasi mengenai “gunakan sebelum”. Kalimat “Batas waktu sebelum penarikan” menandakan tanggal akhir yang dianjurkan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut sehingga masih mempunyai jangka waktu untuk mengkonsumsinya tanpa produk tersebut mulai mengalami kerusakkan. 
  4. “Tanggal dikemas” (pack date), “tanggal dikemas” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk dikemas, baik pengemasan oleh produsen maupun oleh pengecer. 
  5. “Tanggal masuk toko” (sell by date), “tanggal masuk toko” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk memasuki gudang penyimpanan di toko atau tempat penjualan. 
  6. “Tanggal pemanjangan” (display date), “tanggal pemanjangan” merupakan informasi yang berupa tanggal pada saat produk mulai dipajang di rak-rak atau display di toko atau tempat penjualan. 

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan amat penting dan wajib dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha, pencantuman tersebut harus jelas agar dapat dibaca oleh konsumen. Karena apabila tidak ada ataupun tidak jelas tanggal kadaluwarsa tersebut akan menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut. Kerugian tersebut menyangkur diri konsumen misalnya saja sakit, cacat bahkan kematian dan juga kerugian materil.
Efek samping yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluwarsa adalah keracunan. Keracunan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu: perut mulas, mual, muntah, diare dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Menurut Keputusan Diretorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) Nomor : 02240/B/SK/VII/91 Tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label Periklanan Makanan dan Periklanan makananm bagian satu poin dua disebutkan, informasi yang harus dicantumkan pada label suatu produk adalah : (www.google.com Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.0523.0131 Tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu diakses pada 5 Oktober 2011)

  1. Nama makanan/nama produk; 
  2. Komposisi/daftar ingredient; 
  3. Isi Netto; 
  4. Nama dan alamat pabrik/importir; 
  5. Nomor pendaftaran; 
  6. Kode produksi; 
  7. Tanggal Kadaluwarsa; 
  8. Petunjuk atau cara penyimpanan; 
  9. Petunjuk atau cara penggunaan; 
  10. Nilai gizi dan 
  11. Tulisan atau pernyataan khusus. 

Poin g tersebut diatas menekankan akan penting tanggal kadaluwarsa tercantum dalam kemasan dari suatu produk makanan, sebagai persyaratan dalam memasarkan produk untuk sampai ketangan konsumen. Karena akan berbahaya bila tidak ada pencantuman tanggal kadaluwarsa produk yang layak untuk dikonsumsi, sehingga masalah pelabelan sangat penting pula untuk diperhatikan.

Tujuan pemberian label pada makanan yang dikemas agar masyarakat yang membeli dan/atau mengkonsumsi makanan dapat memutusakan akan membeli dan/atau tidak membeli makanan tersebut. Pengaturan mengenai Label telah diatur lebih lanjut dengan dkeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 2 ayat (2) PP Label ditentukan bahwa pencantuman label dilakukan sedemikan rupa sehingga tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat atau dibaca. (Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan )

Label,Pengaruh pengemasan, tempat, suhu, kondisi udara penyimpanan, serta faktor lain dapat berpengaruh pula pada masa simpanan bahan yang akan beimbas pula pada batas kadaluwarsa produk. Kemasan yang baik akan dapat melindungi kepekaan makanan terhadap udara, air dan oksigen. Disamping itu, dapat pula membantu menahan terjadinya kerusakkan, kimia, fisik, dan mikrobiologi. (F. G. Winarno, Pangan, Gizi, Teknologi dan Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 382.)

Secara umum dapat dinyatakan bahwa shelf life suatu bahan makanan dapat diperpanjang dengan cara mengendalikan faktor-faktor dibawah ini :

  1. Interaksi antara komponen dalam bahan makanan; 
  2. Proses pengolahan yang digunakan; 
  3. Pengemasan; 
  4. Distribusi dan kondisi penyimpanan. 

Bahan pangan dapat mengalami kemunduran daya simpan yang disebut kadaluwarsa. Kemunduran daya simpan tersebut sering disebut dengan shelf life loss.

Dalam peraktiknya shelf life loss tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama, yaitu: (F. G. Winarno. Op cit. hal. 383-384)

  1. Tipe pertama, bahan pangan dengan laju penurunan daya simpan yang konstan atau tetap, artinya mutu bahan pangan tersebut menurun terus berbanding lurus dengan lama penyimpanan. Jenis makanan yang termasuk dalam kelompok ini adalah makanan segar, susu kering, berbagai kue, minuman dalam botol, karton yang berbentuk dus, dan sebagainya. 
  2. Tipe kedua disebut dengan degradasi ordo pertama (firt ordo degradation), adalah jenis makan yang pola kerusakkan mutunya tidak konstan, kurva mutu penyimpanan tidak merupakan garis lurus tetapi kuadratik. Tipe ini digunkan pada makanan yang memiliki daya simpan lebih lama misalnya, makanan kaleng, susu ultra, freeze dried, pembungkusan vakumm,dan sebagainya. 
  3. Tipe ketiga meliputi jenis makanan yang memiliki daya simpan yang tinggi, yang lebih laju penurunan mutunya selama penyimpanan mengikuti pola yang  spesifik. Jenis makan tersebut adalah makan beku (daging) dan wine.

Proses produksi memerlukan berbagai perhitungan untuk menjaga kwalitas produk agar tetap baik, dengan memperhintungkan waktu dari berbagai proses produksi, penyimpanan, pengemasan hingga sampai ke tangan konsumen, produsen dapat menentukan jangka waktu yang aman dalam mengkonsumsi produk.

Masalah proses produksi yang sering tejadi dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen adalah cacat produk. Tanggung jawab produk menekankan pada tanggung jawab perusahaan atau penjual yang menjual produknya yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pembeli, pengguna, atau orang lain yang bukan pembeli, tetapi ia memperoleh barang yang rusak / cacat tersebut.

Produk cacat menurut BPHN adalah produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syrat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.

Perlindungan konsumen terhadap produk cacat merupakan hal yang sangat penting, hal ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 karena kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pelaku usaha tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya.

Banyak pelaku usaha menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat ulah pelaku usaha itu sendiri dengan tetap menjual produk yang telah diketahuinya mengandung cacat atau tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan, pada roti misalnya roti yang bungkusnya telah rusak tetap di perdagangkan, padahal tentu hal itu akan mengurangi rasa maupun akan menimbulkan berbagai efek yang dapat merugikan konsumen. Dengan dituangkannya tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK memberikan rasa aman kepada konsumen yang apabila terjadi hal sedemikian, konsumen dapat menuntut kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha senantiasa berhati-hati dalam memperdagangkan produknya, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara pelaku usaha dan konsumen.


C. Tanggung Jawab Produk Bagi Pelaku Usaha
Permasalahan yang dihadapi konsumen di Indonesia, seperti juga yang dialami oleh konsumen di negara-negara berkembang lainnya. Tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut pada penyadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai (reasonable). (Adrian Sutedi, op.cit., hal. 62.)

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Karena dalam perlindungan terhadap konsumen banyak pihak yang dapat terkait, misalnya ada produsen maupun distributor dan menyangkut pula peranan dari masing-masing pihak.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

  1. kesalahan (liability based on fault), 
  2. praduga selalu bertanggung jawab (presumpsition of liability), 
  3. praduga selalu tidak bertanggung jawab  (presumption of nonliability), 
  4. tanggung jawab mutlak (strict liability), dan 
  5. pembatasan tanggung jawab (limitation of liability). (Ibid., hal. 81.)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault), dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.Yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum.

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini menyatakan, tergugat selalu bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat.Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip tanggung jawab mutlak, menurut R.C. Hoeber, prinsip pertanggungjawaban mutlak diterapkan karena:

  1. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks 
  2. Diasumsikan produsen lebih dapat menantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya 
  3. Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati. 

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produk yang merugikan konsumen, asas tanggung jawab mutlak ini dikenal dengan nama product liability. Gugatan product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal : 1. Melanggar jaminan, misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk, 2. ada unsur kelalaian, 3. menerapkan tanggung jawab mutlak, konsumen dapat terlindungi dari beban pembuktian yang akan memberatkan konsumen sendiri. (Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Bandung: PT. Gramedia Eidia Sarana Indonesia, 2006) hal. 78.)

Prinsip selanjutnya adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, hal ini dapat terlihat dengan diterbitkannya klausula eksonerasi oleh produsen, yang tentunya akan merugikan konsumen yang terpaksa untuk tunduk terhadap klausula tersebut. Dan biasanya klausula eksonerasi tersebut lebih menguntungkan pihak produsen. (Ibid )

Setelah membicarakan secara umum tentang prinsip pertanggungjawaban, selanjutnya akan dibahas lebih khusus mengenai product liability (tanggung jawab produk). Perlindungan terhadap konsumen menuntut akan adanya jaminan bagi konsumen sehingga diperlukan tanggung jawab atas produk yang dikonsumsi oleh konsumen,tanggung jawab produk (product liability) diartikan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi. Kemudian, Agnes M. Toar mendefinisikan (product liability) sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Tanggung jawab produk cacat berbeda dengan tanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah kita kenal selama ini. Tanggung jawab produk barang dan jasa meletakkan beban tanggung jawab pembuktian produk itu kepada pelaku usaha pembuat produk (produsen) itu (strict liability). Sudut pandang perlindungan dalam hal ini bergantung pada produk yang telak di produksi. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam perkara ini, menjadi beban dan tanggung pelaku usaha.

Tanggung jawab produk cacat ini berbeda dari tanggung jawab pelaku usaha produk pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain atau dapat dikatakan efek buruk yang timbul akibat dari mengkonsumsi suatu produk, sedangkan tanggung jawab pelaku usaha, karena perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri.

Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya :

  1. pelanggaran jaminan (breach of warranty) 
  2. kelalaian (negligence) 
  3. tanggung jawab mutlak (strict liability) 

Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (khususnya produsen), bahwa barang yang dihasilkan atau dijual tidak mengandung cacat. Pengertian cacat bisa terjadi dalam konstruksi barang, desain, dan/atau pelabelan. Adapun yang dimaksud dengan kelalaian adalah bila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang. Sebagai contoh, kasus biscuit beracun (CV Gabisco) yang terjadi di Indonesia, 1989, juga bermula dari kelalaian dalam waktu menyimpan bahan ammonium bicarbonate di gudang, yang diletakkan berdekatan dengan racun anion nitrit. (Ibid., hal. 81.)

Hukum tentang tanggung jawab produk termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, tetapi diimbuhi dengan tanggung jawab mutlak (strict liability), tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan kepada pihak pelaku usaha . Dalam kondisi demikian terlihat bahwa adagium caveat emptor (konsumen bertanggung jawab) konsumenlah yang harus berhati-hati, telah ditinggalkan dan kini berlaku caveat venditor (pelaku usaha bertanggung jawab)

Dalam KUH Perdata bila seseorang konsumen menderita kerugian ingin menuntut pihak produsesn (termasuk pedagang, grosir, distributor, dan agen), maka pihak korban tersebut akan menghadapi beberapa kendala yang akan menyulitkannya untuk memperoleh ganti rugi. Kesulitan tersebut adalah pihak konsumen harus membuktikan adanya unsure kesalahan yang dilakukan oleh pihak produsen. Bila konsumen tidak dapat membuktikannya maka gugatan konsumen tersebut gagal. Maka diperlukan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) diterapkan dalam hukum tentang (product liability). (Adrian Sutedi, op.cit., hal. 70.)



Daftar Pustaka Makalah Makanan Kadaluwarsa

Pengertian Makanan Kadaluwarsa Definisi Penyebab Penentuan Tanggal dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment