Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Pengertian Negara Pelayan Umum Definisi Perencanaan sebagai Subsistem Manajemen

Pengertian Negara Pelayanan dan Pelayanan Umum
1.   Negara pelayanan (service state)
Public   service   (penyelenggaraan   kepentingan   umum)   adalah   istilah cakupan meliputi seluruh peranan dan fungsi pemerintah baik sebagai legal state (negara hukum) maupun sebagai administrative state (administrasi negara) S.P. Siagian. Administrasi Pembayaran, Jakarta: Gunung Agung, hal 37 


Sebagai   political   state   (semata-mata   Negara   politik)   pemerintah menjalankan   empat   fungsi   politik   pokok   (the   classical   functions   of   go government) yaitu
  1. Maintenance of peace and order (memelihara ketertiban dan ketenangan) yaitu mengatasi gangguan terhadap ketertiban baik gangguan-gangguan yang datang dari warga masyarakat sendiri maupun pertahanan dan keamanan.
  2. Fungsi pertahanan dan keamanan 
  3. Fungsi diplomatic
  4. Fungsi perpajakan


Karena pengaruh dinamika dan perubahan masyarakat, baik yang timbul karena perkembangan kesadaran hukum (rechtsbeustzijn), dan sebagainya, maka warga masyarakat makin sadar  akan hak dan kewajibannya dan semakin berusaha melindungi kepentingan mereka baik terhadap sesama warga negara maupun terhadap kesewenangan penguasa.

Mengenai hal ini, di Indonesia, landasan konstitusional bagi hak perlindungan hukum (rechtsbe rscherming law protection) dan kewajiban masyarakat itu, ialah Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi: segala warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjungi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Berdasarkan kesadaran hukum masyarakat yang demikian pemerintah berkembang kearah pemerintahan menurut hukum (the rule of law) dan tugas pemerintahan pun berkembang kearah protective function (fungsi perlindungan) dan Negara dikembangkan sebagai legal state (Negara hukum)

Dalam bukunya “beberapa catatan hukum tata pemerintahan dan peradilan administrasi  Negara”, Koentjoro  Poerbopranoto,  mengatakan  bahwa  tindakan aktif dan positif daripada tindakan pemerintahan ialah penyelenggaraan kepentingan umum, tugas mana merupakan tugas dari semua aparat pemerintahan termasuk para pegawai negeri sebagai alat pemerintahan. Sehubungan dengan perihal tugas tersebut, Koentjoro menunjuk Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1974    tentang   Pokok-Pokok    Kepegawaian    di    mana    disebut    sebagai  berikut (Koentjoro  Poerbopranoto. Beberapa Catatan  Hukum  Tata  Pemerintahan  dan  Cara Peradilan  Administrasi Negara, Jakarta: Binacipta, hal 36)”pegawai negeri adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945,   Negara   dan   pemerintah   menyelenggarakan   tugas   pemerintahan   dan pembangunan”.

Kepentingan umum, menurut Koentjoro meliputi kepentingan nasional dalam arti kepentingan bangsa, masyarakat dan Negara bahwa kepentingan umum mengatasi kepentingan individu, kepentingan golongan dan kepentingan daerah.

Kepentingan umum atau kepentingan nasional menjadi tugas daripada eksistensi pemerintah Negara, demikian Koentjoro menegaskan seraya menitisir tujuan pemerintah Negara RI yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut;”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social”.

Perencanaan sebagai Subsistem Manajemen

Banyak definisi atau rumusan mengenai perencanaan M. Manullang, mengemukakan batasan yang diberikan Newman yang menyatakan “planning is deciding in advance what is to be done” berarti perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan (William Newman dalam M. Manullang. Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta:Ghalia, tanpa tahun, hal 47)

Louis A Allen menyatakan planning is the determination of a course of action to achieve a desired result. Maksudnya perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan (Ibid)

Mirip dengan rumusan Allen Charles Bettleheim menyatakan : A plan carry consists of the totality of arrangements decided upon in order to carry out a project, dan disebutnya dua unsur yang terdapat pada setiap rencana yaitu:
  1. a project, that is art and which one proposer to achieve dan
  2. the arrangement decided upon in order that this and may be achieved, that is the determination of the means


Dalam setiap rencana terdapat dua unsur yaitu “tujuan dan alat” yang perlu untuk mencapai tujuan itu.(Ibid.) Pengertian perencanan menurut Koont’z dan Cyril O Donnel  di  dalam  bukunya  “principle  of management”  adalah  persiapan  yang diatur dari setiap usaha yang mewujudkan / mencapai tujuan yang telah ditemukan (Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen,, Jakarta: Ghalia, 1985, hal 28)

Sondang  P.  Siagian  mengemukakan  perencanaan  adalah  keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (Siagian. Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung, 1985, hal 108 )

Berdasarkan kedua pengertian / definisi di atas dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah rumusan yang diteliti daripada kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai berbagai aspek serta kegiatan termasuk penggunaan sumber-sumber dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam hal mana kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mencakup:
  1. Struktur organisasi yang hendak diciptakan 
  2. Pengadaan serta penggunaan tenaga kerja
  3. Sistem dan prosedur yang hendak digunakan dan
  4. Alat-alat diperlukan untuk kelancaran kegiatan-kegiatan itu


Dengan titik focus yang sedikit berbeda, walaupun masih sejalan dengan pengertian diatas T. Hani Handoko, mengatakan bahwa perencanaan adalah sebagai  pemilihan  sekumpulan  kegiatan  dan pemutusan  selanjutnya  apa  yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana serta oleh siapa (T.Hani Handoko. Management, Yogyakarta: BPFE, 1984, hal 74)

Pengertian  ini  adalah  pemilihan  sekumpulan  kegiatan  dalam  arti  ada beberapa alternatif yang harus dipertimbangkan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. Alternatif-alternatif adanya beberapa alternatif berarti dalam setiap perencanaan ada skala prioritas, yaitu penentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan alternatif-alternatif tersebut berarti ada  :
  1. Suatu proses pengambilan keputusan yang menentukan skala prioritas 
  2. Sistem dan prosedur kerja
  3. Struktur organisasi
  4. Sumber-sumber yang digunakan

Daftar Pustaka Makalah Negara Pelayan Umum

Pengertian Negara Pelayan Umum Definisi Perencanaan sebagai Subsistem Manajemen Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment