Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 23 September 2015

Pengertian Open Sky Policy (Kebijakan Udara Terbuka) Tujuan dan Pemberlakuan dalam Hukum Penerbangan Internasional

Pengertian Open sky policy (Kebijakan Udara Terbuka) adalah pada awalnya digulirkan oleh Amerika Seraikat (AS) dalam kompetisinya menghadapi Eropa; namun didalam perjalanannya, ternyata negara-negara di Eropa, khususnya Eropa barat, sepakat untuk menjadi suatu uni Eropa yang bersatu (European Union). Pada berbagai negara, open sky policy ini dapat mempumyai arti dan bisa diartikan berbeda, dengan demikian cara menyingkapinyapun akan berbeda pula. Negara-negara dengan ruang udara yang luas seperti halnya Indonesia, tentu akan sangat berbeda dengan Singapura dalam mengartikan open sky policy, serta cara menyingkapinya. Namun demikian, beberapa hal penting yang patut dilakukan adalah bahwa

  1. Open sky policy, baik dari sisi bilateral ataupun multilateral, harus dilihat dari kacamata national interest, dan 
  2. Di penuhinya tuntutan standarisasi yang berlaku secara internasional serta harmonisasinya. (Fadli Soesilo, “system transpotasi udara di Indonesia : kondisi terkini, tantangan, dan peluang dimasa depan” dalam  http://komputasi.inn.bppt.go.id/semiloka06/Fadli_Soesilo.pdf, diakses 19 January 2014.)


Di Indonesia, open sky policy akan benar-benar dilakukan pada tahun 2008, itu menyangkup segala semua kebijakan yang tertera. Hal-hal pokok dalam menjajaki kerjasama open sky policy diantaranya menyangkut rute penerbangan, hak-hak angkut, kerjasama perusahaan penerbangan, pelayanan intermoda, dan ground handling. Selain itu sesasama operator bebas bersaing secara sehat dengan memperhatikan perarturan dan ketentuan yang berlaku. Perjanjian open sky policy di Indonesia akan diberlakukan secara bertahap, bukan full open sky policy. Sebagai misal, untuk angkutan penumpangan hanya pada sampai hak angkut ke lima, yakni hak perusahaan angkutan udara untuk menaikan dan menurunkan penumpang, barang, pos dari atau ke negara mitra ke atau negara ketiga dan sebaliknya. Open sky policy yang diberlakukan di Indonesia diharapkan memunculkan efek berantai terutama pada sektor perdagangan dan pariwisata.

Kerjasama udara dengan negara lain tidak terlepas dari prasyarat faktor keamanan bandar udara. Karena itu, pemerintah menekankan kepada pengelola bandara untuk lebih meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan di bandara.(Pemerintah jajaki open sky dengan Jepang, Harian Kompas, Jakarta 01 September 2004.
hal 14.) Selain keamanan bandara pun, akuntan kargo harus bersiap menghadapi open sky policy diantara lain meliputi penambahan tonase angkutan udara khusus kargo meningkat dari 100 ton per minggu menjadi 250 ton antar negara Asean, adanya penambahan rute domestic maupun internasional, dan perubahan tarif. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya mendukung industri angkutan udara kargo, sebab kargo tidak bisa lepas dari industri.(Tranportasi udara : kargo Indonesia mengarah ke open sky, Harian Kompas, Surabaya 24 april 2006, hal 2.)

Open sky policy yang berlaku di Indonesia sedang dijalankan, sehingga pemerintah Indonesia akan menandatangani kesepakatan open sky ini untuk 13 kota di daerah perbatasan dengan pemerintah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. (Kilas ekonomi : open sky di 13 kota, Harian Kompas, Jakarta 08 Desember 2006, hal 18.) Jika sesuai kesepakatan yang ada antara negara-negara Asean, 2008 nanti akan diberlakukan open sky policy yang berdampak pada terbukanya Indonesia terhadap perusahaan penerbangan asing. Seiring semakin dekatnya jadwal tersebut, beberapa perusahaan penerbangan asing sudah ada yang menanamkan sahamnya di perusahaan penerbangan nasional.

Berbagai persoalan menghinggapi airlines nasional dalam dua tahun terakhir ini. Terdapat berbagai masalah yang timbul seiring makin banyak bermunculannya perusahaan penerbangan baru sejak dilakukannya relaksasi izin mendirikan perusahaan angkutan udara komersial di Indonesia pada tahun 2000.

Open sky policy yang berlaku di Asean mulai 2008 dan secara global pada 2010 merupakan sebuah hal yang tidak bisa dicegah, intermoda pada akhirnya pasti menuju ke arah itu. Dan industri penerbangan nasional mesti siap menghadapi kondisi tersebut karena jika tidak akan terasing dalam industri internasional. Industri penerbangan nasional melakukan konsolidasi agar keuntungan dan peluang yang ada bisa lebih besar dinikmati para pelaku penerbangan nasional. Melihat pertumbuhan penumpang Indonesia yang diperkirakan mencapai 20 persen/tahun, tentunya pangsa pasar dalam beberapa tahun ke depan masih akan cukup besar dan perlu kerja keras agar industri penerbangan nasional bisa lebih besar porsi market sharenya dibandingkan airlines asing yang sebentar lagi akan berlomba-lomba masuk ke Indonesia. (Analysis : Kebijakan ''Open Sky'', Ancaman Penerbangan Lokal?, dalam http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=6386, diakses 27 Desember 2013)

Open Sky Policy merupakan persejutuan Langit Terbuka yang mengijinkan angkutan udara untuk membuat keputusan dalam perjalanan udara dengan kapasitas, penetapan harga, dan secara penuh menjadikan liberal dalam kondisi-kondisi aktivitas penerbangan.(Open Skies Agreements, dalam http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/2006/22281.htm. diakses 26 Desember 2013) Open sky policy (OSP) bisa bilateral dan multilateral. OSP menyebabkan bertambahnya permintaan untuk jasa penerbangan internasional dan menciptakan bisnis untuk perusahaan pengangkutan udara.(Ibid.) Kebijakan dari open sky tersebut, kebanyakan perjanjian sipil yang meliputi :

  1. Kompetisi pasar bebas 
  2. Harga ditentukan oleh kebutuhan pasar 
  3. Kesempatan yang adil dan setara untuk berkompetisi/bersaing 
  4. Pengaturan kerjasama dalam hal pemasaran 
  5. Ketetapan dalam konsultasi dan penyelesaian perselisihan 
  6. Pengaturan undang undang yang liberal. “liberal charter arrangement” 
  7. Keselamatan dan keamanan 
  8. Hak pilihan ke delapan mengenai muatan saja “all cargo”. (Key Open Skies Provisions, Category: Aviation agreements (terjemahan Diantra Safitri), dari Wikipedia, the free encyclopedia, 30 Desember 2006 dalam  http://en.wikipedia.org/wiki/Open_skies diakses 03 December 2013)

Pengertian Kebijakan Udara Terbuka

Tujuan Open Sky Policy (OSP)

Tujuan dari OSP menghapus segala bentuk pelarangan di bidang layanan penerbangan antar negara demi untuk memajukan travel dan perusahaan perdagangan yang sedang berkembang, produktivitas, kesempatan kerja dengan kualitas tinggi, dan pertumbuhan ekonomi. Mereka melakukannya dengan cara mengurangi interferensi pemerintah pada keputusan niaga perusahaan pengangkutan udara, membebaskan mereka untuk menyediakan jasa pelayanan udara yang dapat dijangkau, nyaman, dan efisien. (Open Skies Agreements, Op.Cit.)

OSP memperbolehkan perusahaan pengangkutan udara untuk membuat keputusan pada rute, kapasitas, dan harga, dan pilihan yang beragam untuk menyewa dan kegiatan penerbangan lain termasuk hak-hak codesharing yang tidak terbatas. Kebijakan-kebijakan OSP sangat sukses karena mereka berhubungan langsung dengan globalisasi perusahaan penerbangan. Dengan memperbolehkan akses tidak terbatas perusahaan pengangkutan udara ke negara-negara pelaku/peserta penandatanganan dan akses tidak terbatas untuk menengah dan diluar batas-batas, perjanjian seperti itu menyediakan fleksibilitas operasional yang maksimal untuk partner perserikatan perusahaan penerbangan. (Open Skies Agreements, dalam  http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/2006/22281.htm. diakses 26 Desember 2013)

Pemberlakuan Open Sky Policy dalam Hukum Penerbangan Internasional

Dua puluh lima tahun terakhir telah terlihat perubahan signifikan yang bermanfaat dalam peraturan penerbangan. United States (U.S) mulai mengikuti

Open Sky Policy (OSP) pada tahun 1979 dan pada tahun 1982, telah menandatangani 23 (dua puluh tiga) perjanjian bilateral mengenai layanan udara di berbagai penjuru dunia, kebanyakan dengan negara kecil. Langkah besar diambil pada tahun 1992 ketika Belanda menandatangani OSP pertama dengan U.S, mengesampingkan penolakan oleh masyarakat Uni Eropa.

Ini memberikan kedua negara hak pendaratan yang tidak terbatas di wilayah satu sama lain. Normalnya, hak pendaratan diberikan untuk beberapa penerbangan terbatas setiap/per minggu ke tempat tujuan yang terbatas. Setiap penyesuaian melalui banyak negosiasi, terkadang dilakukan antar pemerintah daripada antar perusahaan. U.S sangat puas dengan posisi independent yang diambil oleh Belanda melawan masyarakat Uni Eropa, yang menciptakan kekebalan anti-trust kepada persekutuan Northwest Airlines dengan KLM Royal dutch Airlines yang dimulai pada thn 1989 (ketika Northwest Airlines dan KLM berbagi saham dalam jumlah besar) dan, pada kenyataannya adalah persekutuan pertama yang masih berfungsi sampai sekarang. Persekutuan lain telah berjuang bertahun tahun lamanya untuk melewati rintangan antar negara sampai sekarang pun. (Civil Transport Open Skies, Category: Aviation agreements (terjemahan Diantra Safitri), dari Wikipedia, the free encyclopedia, 30 Desember 2006 dalam  http://en.wikipedia.org/wiki/Open_skies, diakses 03 December 2013.)


Pada  november  tahun  2000  United  States  (U.S)   menandatangani Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation

(MALIAT) bersama New Zeland, Singapura, Brunei dan Chili. MALIAT diresmikan pada tgl 1 mei 2001 di Washington DC. Samoa dan Tonga juga telah terakses ke dalam MALIAT. U.S sangat menikmati posisi negosiasi keras tapi Komisi Eropa sebagai badan supranasional adalah sedang dalam negosiasi dengan U.S dalam komunitas perjanjian layanan udara atau air service agreement. Negosiasi-negosiasi ini sudah lama melampaui masa waktunya, september 2005. Dan hasilnya diperkirakan sebentar lagi. Isu yang dihadapi adalah :
  1. Cabotage membuka hubungan dan pembicaraan mengenai jaringan di kedua pihak di Atlantis akan menjadi perdebatan sengit. 
  2. Peraturan U.S dalam kepemilikan asing. Hal ini dibuat secara untuk melindungi jasa pengangkutan mereka dan juga untuk memuaskan militer U.S yang mengurus cadangan armada udara sipil. Dengan cara menarik armada komersial untuk melakukan pengangkutan pada saat keadaan darurat negara. Maskapai penerbangan, sebagai quid pro quo, mendapatkan keuntungan dari prioritas pengangkutan untuk anggota pemerintahan dan militer. 
  3. Posisi bebas pajak penerbangan United States America-Eropa Union 
  4. Mungkin juga ada masalah dalam harmonisasi kerangka kebijakan antitrust (untuk melindungi diri masing masing dari ketamakan). (Ibid.)

USA telah menandatangani lebih dari 70 (tujuh puluh) Open Sky Policy bilateral dengan negara-negara dari setiap daerah di dunia dan pada setiap level perkembangan ekonomi, termasuk beberapa perjanjian mengenai operasi kargo. Adanya open sky policy tidak tertutup adanya permasalahan untuk mendapatkan kekuasaan, yang mana sebuah negara bagian mesti dikenal sebagai pemilik hak de facto dan de jure atas wilayah kekuasaannya, tanah, laut dan udara yang ditetapkan dalam batas batas teritori. Setelah sebuah negara bagian menjadi nyata, konsep pelanggaran diterapkan ke setiap batas negara yang dimasuki tanpa izin. Karena itu, apakah itu keinginan pribadi untuk melewati batas negara, kapal yang memasuki atau melewati perairan teritori, atau pesawat yang ingin melewati batas wilayah membutuhkan persetujuan terlebih dahulu.

Kepada yang tidak memiliki surat izin, setidaknya akan dapat ditahan dan diproses oleh pengadilan. Paling buruknya, bisa dianggap tindakan perang. Contohnya pada tahun 1983, Korean air flight 007 kehilangan arahnya diatas wilayah udara Uni Soviet dan ditembak jatuh. Untungnya, kesalah pahaman seperti itu jarang terjadi.

Sejak perang dunia II, mayoritas negara bagian telah menginvestasikan kebanggaan negara dalam penciptaan dan pertahanan perusahaan penerbangan. Transportasi udara berbeda beda dalam bentuk komersil, bukan hanya karena ini mempunyai komponen internasional yang besar, tapi juga karena banyak dari perusahaan penerbangan yang secara keseluruhan atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Demikian, semakin berkembangnya kompetisi internasional, berbagai tingkat perlindungan pun dilakukan. (“The problem, Category: Aviation agreements (terjemahan Diantra Safitri)”, dari Wikipedia, the free encyclopedia, 30 Desember 2006 dalam  http://en.wikipedia.org/wiki/Open_skies, diakses 03 December 2013.)

Daftar Pustaka Makalah Open Sky Policy (Kebijakan Udara Terbuka) 

Pengertian Open Sky Policy (Kebijakan Udara Terbuka) Tujuan dan Pemberlakuan dalam Hukum Penerbangan Internasional Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment