Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Pengertian Pasien Kurang Mampu Pengaturan Hukum Tentang Hak Pelayanan Kesehatan dalam Profesi Kedokteran

Pengertian Pasien Kurang Mampu - Dalam pelayanan kesehatan, pasien berkedudukan sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan kesehatan. Pengertian pasien tidak banyak dibahas di dalam literatur hukum kesehatan maupun literatur hukum kedokteran. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pasien sebagai orang yang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit). *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ketiga (Balai Pustaka, Jakarta, 2001).
Pengertian lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam Pasal 1 Angka (10), dikatakan bahwa “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 1 Angka (4) dikatakan bahwa “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.”

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tidak dijumpai kata pasien, pasien dalam kode etik tersebut diganti dengan kata “penderita”. Menurut Wila Chandrawila Supriadi, Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya dan pasien juga diartikan sebagai orang sakit yang awam mengenai penyakitnya. Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran (Mandar Maju, Bandung, 2001), hlm.27.

Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama dalam buku "Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien”, Pasien adalah orang perorangan yang memerlukan jasa dari orang lain, yang dalam hal ini adalah dokter untuk konsultasi masalah kesehatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.*Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien (Karya Putra Darwati, Bandung, 2010), hlm. 198.  Menurut Amri Amir dalam buku “Bunga Rampai Hukum Kesehatan”, Pasien adalah orang yang sedang menderita penyakit atau gangguan badaniah/rohaniah yang perlu ditolong agar lekas sembuh dan berfungsi kembali melakukan kegiatannya sebagai salah satu anggota masyarakat.Amri Amir, Bunga Rampai Hukum Kesehatan (Widya Medika, Jakarta, 1997), hlm. 17 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasien adalah orang awam yang melakukan konsultasi ke dokter atau dokter gigi atau di rumah sakit mengenai masalah kesehatannya untuk memperoleh jasa berupa pelayanan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jasa yang dimaksud adalah keterampilan yang dimiliki seorang dokter atau dokter gigi untuk mencari solusi kesehatan yang diderita pasien.*Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, loc.cit.  Profesi kedokteran harus tunduk pada kode etik organisasi profesi kedokteran sehingga orang yang menjalankan profesi ini dapat disebut dengan “menyediakan jasa”.

Pengertian pasien kurang mampu tidaklah diuraikan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur-literatur mengenai hukum kesehatan dan hukum kedokteran. Namun kita dapat menemukan definisi mengenai orang tidak mampu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yakni dalam Pasal 1 Angka 6 “Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya”.

Orang tidak mampu secara umum didefinisikan sebagai orang yang berpenghasilan, hanya saja penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluargannya atau singkatnya penghasilannya hanya cukup buat makan sehari-hari. Orang tidak mampu berbeda dengan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Bab I, Pasal 1 Angka 5.

Pasien kurang mampu dapat diartikan sebagai orang awam yang melakukan konsultasi dengan dokter atau dokter gigi mengenai masalah kesehatannya untuk memperoleh jasa berupa pelayanan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung akan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk membiayai biaya pelayanan kesehatan diperoleh. Pasien kurang mampu yang dibahas penulis di dalam skripsi ini adalah pasien yang memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berobat di RSU Imelda Pekerja Indonesia (RSU IPI).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka (5) dikatakan bahwa Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan konsumen dalam Pasal 1 Angka (2) diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasien mempunyai ciri khas yang sama dengan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Unsur-unsur konsumen antara lain: Ibid.

a. Adanya subjek atau orang
Subjek yang disebut dalam konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barangdan/atau jasa. Istilah orang pada konsumen tidak hanya terbatas pada orang secara individual atau natuurlijke persoon tetapi juga termasuk badan hukum atau rechtspersoon. Namun dalam pengertian pasien yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sangat jelas disebutkan bahwa setiap orang yang dimaksud adalah orang individu atau natuurlijke persoon.


b. Pemakai
Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,*Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010), Hlm. 17.  yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.*Ibid.  Sesuai bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) UU Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan konsumen adalah konsumen akhir (ultimate comsumer). Konsumen sebagai konsumen terakhir sebagaimana yang dimaksud penjelasan Pasal 1 Angka (2) tersebut adalah sama dengan konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.*Dalam literatur ekonomi dikenal dua macam konsumen, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. 

UU Perlindungan Konsumen sudah selayaknya meninggalkan prinsip yang sangat merugikan konsumen. Konsumen memang tidak sekadar pembeli (buyer atau koper), tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (consumer transaction) berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannnya.*Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien (Karya Putra Darwati, Bandung, 2010), hlm. 199. 

Dalam pengertian pasien, untuk bisa dimasukkan ke dalam unsur pemakai (jasa), harus ada hubungan hukum antara pasien tersebut dengan dokter. Hubungan hukum antara pasien dengan dokter dan pasien dengan rumah sakit dibedakan ke dalam 4 bentu, antara lain:  Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, op.cit., hlm. 200. 

  1. Rumah sakit dengan perawat yang diatur dalam Perjanjian Kerja (arbeidsovereenkomst), Pasal 1601 KUH Perdata. 
  2. Dokter spesialis dengan rumah sakit yang diatur dengan toelatingscontract. 
  3. Dokter spesialis dengan pasien yang diatur dengan behandelingsvereenkomst. 
  4. Pasien dengan rumah sakit yang diatur dengan  verzorgingsovereenkomst.

Secara yuridis, timbulnya hubungan antara dokter dengan pasien bisa berdasarkan 2 hal, yakni: Ibid. 


  1. Perjanjian (ius contractual)
    Hubungan hukum antara dokter dengan pasien berdasarkan perjanjian mulai terjadi saat seorang pasien datang ke tempat dokter atau ke rumah sakit dan dimulainya wawancara medis dan pemeriksaan oleh dokter. Seorang dokter tidak bisa menjamin bahwa ia pasti akan dapat menyembuhkan penyakit pasiennya, karena hasil suatu pengobatan santa tergantung pada banyak faktor-faktor yang berkaitan (usia, tingkat keseriusan penyakit, macam penyakit yang diderita, komplikasi dan lain-  lain) Ibid. . Dengan demikian, perjanjian antara dokter-pasien secara yuridis dimasukkan ke dalam golongan “perjanjian berusaha sebaik mungkin” (inspanningsverbintenis). Namun, hal ini tidaklah berarti bahwa dokter  tersebut boleh berbuat sesuka hatinya dalam menjalankan profesinya dan hal itu harus berdasarkan standar profesi medis yang berlaku.

    Dari seorang dokter dapat disyaratkan bahwa dapat melakukan suatu tindakan medis ia harus bertindak dengan hati-hati dan teliti; berindikasi medis; tindakan yang dilakukan berdasarkan standar profesi medis; dan adanya persetujuan pasien (informed consent). Ibid. Jika seorang dokter tidak melakukan, salah melakukan atau terlambat melakukan suatu tindakan medis sampai menimbulkan cedera/kerugian kepada pasien, maka ia dapat dituntut berdasarkan wanprestasi seperti yang tercantum di dalam KUH Perdata, Pasal 1243, yaitu:
    “Penggantian dari biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian hanya dapat dituntut, apabila si berhutang sesudah ditagih, tetap lalai tidak memenuhi kewajibannya, atau apabila si berhutang wajib memberi atau melakukan sesuatu, hanya dapat memberikan atau melakukan dalam jangka waktu tertentu, dan waktu mana telah dilampauinya.”

    Prinsip ini mengartikan suatu wanprestasi (breach of contract) jika seorang dokter telah menyanggupi atau menjamin akan kesembuhan pasiennya, namun ternyata telah gagal. Di dalam hal kesanggupan tersebut, maka secara yuridis dikatakan telah terjadi suatu kontrak atau perjanjian akan tercapainya suatu hasil tertentu atau yang dinamakan perjanjian hasil (resultaatverbintenis). Perjanjian semacam ini seolah-olah telah terjadi suatu kontrak di mana dijanjikan suatu hasil khusus akan tercapai dari tindakan medis dokter. Jika gagal, maka unsur wanprestasi yang dimaksud telah terjadi pada pihak dokternya.
  2. Undang-undang (ius delicto).
    Di dalam KUH Perdata, selain gugatan berdasarkan pada wanprestasi, juga dapat berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang diatur dalam Pasal 1365. Dalam Arrest Hoge Raad, 31 Januari 1919 telah merumuskan perbuatan melanggar hukum, “dat onder onrechtmatige daad is te verstaan een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in strijd is met des daders rechtsplicht of industruist, hetzij tegen de goede zaden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van een anders persoon of goed” (sebagai suatu tindakan atau non tindakan yang atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku, atau bertentang dengan susila baik, atau kurang hati-hati dan ketelitian yang seharusnya dilakukan di dalam masyarakat terhadap seseorang atau  barang orang lain). Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, op.cit., hlm. 201.
    Dalam dunia medis, ketidakhati-hatian dan ketelitian tersebut mengacu pada standar-standar dan prosedur profesi medis di dalam melakukan suatu tindakan medis tertentu, yaitu Kode Etik dan Sumpah Dokter yang dengan tegas telah mengatur berbagai kewajiban tersebut. 

c. Barang dan/atau Jasa.
Kata barang dan/atau jasa sering diganti penggunaan terminologinya dengan kata “produk”. Saat ini kata “produk” sudah berkonotasi barang dan/atau jasa. Dalam dunia medis, pelayanan kesehatan digolongkan ke dalam bentuk jasa. Pengertian jasa menurut Pasal 1 Angka 5 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Dalam perundingan ke delapan (Uruguay/Uruguay Round), berlangsung dari tahun 1986 sampai 1994 melahirkan apa yang disebut dengan WTO ( World Trade Organization), pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian WTO mengatur masalah mengenai GATT (the General Agreement on Tariffs and Trade), jasa atau GATS (the General Agreement on Trade in Services) dan hak cipta atau TRIPs (the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).*Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, op.cit., hlm. 203.  Meskipun ketiga perjanjian ini berbeda dalam ruang lingkup dan isinya, namun, ada sejumlah prinsip dasar yang mendasari ketiganya, yakni :Most Favoured Nations; National Treatment; Transparency; Elimination of Quantitative Restrictions; Rectriction to Safequard the BOP; Special and Differential Treatment. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, hanya dua prinsip yang wajib diberlaku pada kebijakan pemerintah menyangkut perdagangan jasa, yaitu Most-Favoured Nations*Perlakuan MFN berarti bahwa negara harus memperlakukan semua mitra perdagangan asing secara setara, oleh karena itu, negara tidak diperkenankan untuk membedakan barang, jasa atau agen (supplier) dengan dasar perbedaan asal (asing). Dalam prinsipnya, doktrin MFN berlaku  dan perlakuan nasional Perlakuaan Nasional berarti memperlakukan perusahaan, produk atau jasa asing tidak kurang setara dari perlakuan terhadap produk dan jasa negara sendiri. Meskipun perlakuan nasional adalah prinsip umum WTO, dalam konteks GATS ini hanya berlaku ketika negara telah membuat komitmen spesifik, dan pengecualian diperbolehkan. 

Jasa yang berlaku dalam perjanjian GATS adalah jasa-jasa kecuali jasa pemerintahan, yaitu “jasa-jasa yang disediakan dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah”; jasa seperti ini telah dijabarkan sebagai jasa yang “tidak disuplai pada dasar komersial, maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia (supplier) jasa”.

Di Indonesia, pemerintah telah memberikan penawaran perdana (intial offer) di sektor jasa untuk diliberalisasikan dalam kerangka WTO. Atas dasar itu, Departemen Perdagangan RI memberikan 7 intial offer antara lain di sektor pendidikan kejuruan; profesi kesehatan; kepemilikan perbankan kepada warga asing yang semula 49% menjadi 51%; diizinkannya profesi pengacara asing beroperasi di Indonesia; jasa konstruksi asing untuk membangun infrastruktur di Indonesia; pembangunan rumah sakit asing dengan kapasitas minimal mempunyai 400 tempat tidur; dan perluasan izin keimigrasian.  Ibid. 

Dalam hal ini, bidang jasa kesehatan menyangkut lima hal, yaitu : tenaga medis termasuk perawat; penyelenggara pelayanan kesehatan; penyedia pelayanan kesehatan; penyedia dana dan fasilitas kesehatan.

d. Yang tersedia dalam masyarakat.
Dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak disebutkan apakah jasa pelayanan kesehatan harus tersedia dalam masyarakat atau tidak. Namun, jika untuk semua jasa dan semua sektor, bahkan ketika negara belum membuat komitmen untuk menyediakan akses bagi perusahaan asing dalam sektor itu. kita lihat dalam praktik di masyarakat, ketersediaan pelayanan kesehatan oleh dokter ataupun oleh rumah sakit sudah menjamur di masyarakat.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Dalam pelayanan kesehatan, unsur ini sangat jelas penerapannya. Seseorang tidak akan menggunakan jasa dokter jika ia tidak sakit (diri sendiri) atau ia memanggil dokter tersebut untuk menyembuhkan keluarga atau tetangga (orang lain) yang sakit.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangankan.
Unsur ini jelas dalam pelayanan kesehatan. Dimana Pasien sebagai konsumen akhir menerima upaya penyembuhan dari dokter atau rumah sakit untuk kesembuhannya, pastinya tidak untuk diperdagangkan kembali.

Dari keenam unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian konsumen adalah sama dengan pengertian pasien.*Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, op.cit., hlm. 205. Pasien menggunakan jasa dokter atau dokter gigi yang tentunya jasa tersebut telah tersedia dalam masyarakat sebelumnya dan tentunya digunakan untuk kepentingannya sendiri atau tidak untuk diperjualbelikan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan ini sendiri diartikan sebagai suatu tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (Liberty, Yogyakarta, 1999), hlm. 24. 

Dalam bidang pelayanan kesehatan, hak pasien sangat penting. Hak pasien harus dipenuhi dengan baik mengingat kepuasaan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Berdasarkan dimensi kualitas layanan kesehatan maka harapan pasien sebagai konsumen pelayanan medis meliputi: Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010), hlm. 27.

  1. Pemberian layanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan; 
  2. Membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan); 
  3. Jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyaman; 
  4. Komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pasien. 

Pada Musyawarah ke-34 Asosiasi Kedokteran Sedunia (World Medical Association) bulan September 1981 di Lisabon, untuk pertama kalinya dideklarasikan hak-hak pasien, yang meliputi hak untuk memilih dokter secara bebas, hak untuk dirawat dokter yang memiliki kebebasan dalam membuat keputusan klinis dan etis tanpa pengaruh dari luar, hak untuk menerima atau menolak pengobatan setelah menerima informasi yang adequate, hak untuk mengharapkan bahwa dokternya akan merahasiakan perincian kesehatan dan pribadinya, hak untuk mati secara bermartabat, dan hak untuk menerima atau menolak layanan moral dan spiritual. Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien (Karya Putra Darwati, Bandung, 2010), hlm. 198.

Hak-hak pasien sangat penting untuk dibahas karena pada kenyataan menunjukkan bahwa adanya ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban, menyebabkan kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak pasien sehingga perlindungan hukum pasien menjadi semakin pudar. Selain itu secara umum ada anggapan dimana kedudukan pasien lebih rendah dari kedudukan dokter, sehingga dokter dianggap dapat mengambil keputusan sendiri terhadap pasien mengenai tindakan apa yang perlu dilakukannya dalam upaya untuk menyembuhkan si pasien.

Anggapan ini ternyata keliru, jika dipandang dari sudut perjanjian karena hubungan antara dokter dan pasien timbul berdasarkan adanya perjanjian dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dalam dunia medis disebut perjanjian terapeutik. Berdasarkan perjanjian terapeutik, kedudukan antara dokter dan pasien adalah sama atau sederajat. Secara hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan sendiri untuk kepentingan dirinya. Pasien tetap mampu mengambil keputusan sendiri yang berkaitan dengan kepentingan dirinya walaupun dalam kondisi sakit. Dengan demikian walaupun dalam kondisi sakit, kedudukan hukumnya tetap sama seperti orang sehat.

Pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya, karena hal ini berhubungan erat dengan hak asasinya sebagai manusia. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan mentalnya tidak mendukung untuk mengambil keputusan yang diperlukan.

Pada umumnya dikenal dua jenis hak asasi atau hak dasar manusia yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individual. Dalam hukum kesehatan terdapat dua azas hukum yang melandasi yakni the right to health care atau hak atas pelayanan kesehatan dan the right of self determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri.*Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran (Binarupa Aksara, Jakarta, 1996), hlm. 37.  Kedua hak tersebut merupakan hak primer atau hak dasar dalam bidang kesehatan. Akan tetapi batasan antara hak dasar sosial dan hak dasar individual agak kabur. Hal ini disebabkan karena hak dasar individual atau hak menentukan nasib sendiri juga terdapat pada hak dasar sosial.

The Right To Health Care menimbulkan hak individual lain yaitu the right to medical care (hak atas pelayanan medis). The Right to Self-Determination (hak menentukan nasib sendiri) terdapat pengaturannya dalam konvensi-konvensi internasional misalnya di dalam International Covenant on Civil and Political Right (1966) Pasal 1 menyatakan : “All peoples have the right to self-determinations......” artinya bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri.....“.

The Right of Self-Determination (TROS) menjadi hak dasar atau hak primer individual, merupakan sumber dari hak-hak individual, yaitu: Danny Wiradharma, op.cit., hlm. 39. 

  1. Hak atas privacy 
  2. Hak atas tubuhnya sendiri 

Berikut ini skema hak-hak yang dimiliki oleh pasien dalam profesi kedokteran berdasarkan pemaparan di atas:

SKEMA 1
Hak-Hak Pasien Dalam Profesi Kedokteran



Sumber: Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran karya Danny Wiradharma hlm. 41.

Di negara kita pengaturan tentang hak asasi manusia di bidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pada Pasal 4  yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak atas kesehatan”.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, negara mengatur bahwa setiap warga negaranya berhak atas kesehatan. Pengaturan hak ata kesehatan bagi warga negaranya ini adalah sama untuk semua warga negara, tidak membedakan status, golongan, ras maupun agama.

Dalam pengaturan perundang-undangan di bidang kesehatan tidak ada pembedaan antara pasien mampu, pasien kurang mampu maupun pasien miskin. Menurut peraturan perundang-undang ketiganya adalah sama status dan kedudukannya dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1), “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”.

Oleh karena itu, maka tidak pembedaan yang signifikan antara hak yang dimiliki pasien mampu dan pasien kurang mampu dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak Pelayanan Kesehtan Pasin

Dalam memperoleh pelayanan kesehatan, seorang pasien mempunyai hak sebagai berikut: 51

a. Hak atas informasi medis
Dalam hal ini pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan penyakit, yakni tentang diagnosis, tindakan medis yang dilakukan, risiko dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya tindakan medis tersebut. Hal-hal yang perlu diinformasikan ini harus meliputi prosedur yang akan dilakukan, risiko yang mungkin terjadi, manfaat dari tindakan yang dilakukan dan alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Selain itu perlu juga diinformasikan pula kemungkinan yang akan terjadi jika tidak dilakukan tindakan yang dimaksud atau ramalan (prognosis) atau perjalanan penyakit yang akan di derita. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai perkiraan biaya pengobatannya.

51 Chrisdiono M. Achadiat, Pernik -Pernik Hukum Kedokteran : Melindungi Pasien dan Dokter (Widya Medika, Jakarta, 1996), hlm. 4-6. 

Prosedur tindakan medis yang hendak dilakukan juga perlu diuraikan alat yang akan digunakan dalam tindakan medis, bagian tubuh mana yang akan terkena dapat dari tindakan medis, efek yang ditimbulkan dari pelaksanaan tindakan medis (kemungkinan menyebabkan cacat/nyeri beserta waktu timbulnya, taraf keseriusan), kemungkinan perlu dilakukannya operasi.

Pihak yang berkewajiban memberikan informasi, tergantung dari sifat tindakan medis, invasif atau tidak. Dokter boleh mendelegasikan pemberian informasi tersebut kepada dokter lain atau perawat dengan syarat dokter atau perawat yang menerima delegasi harus paham mengenai informasi yang akan ia katakan kepada si pasien mengenai penyakit yang di deritanya. Informasi medis yang berhak diketahui oleh pasien, termasuk pula identitas dokter yang merawat. Dokter dapat menahan informasi medis, apabila hal tersebut akan melemahkan daya tahan pasien. 52

b. Hak atas persetujuan tindakan medis atau yang dikenal dengan informed consent

Syarat utama dalam mengadakan perjanjian di bidang medis adalah kesepakatan yang terjadi karena adanya kerjasama antara dokter dan pasien. Sesuai dengan teori bahwa informed consent merupakan hak pasien maka dokter berkewajiban menjelaskan segala sesuatu mengenai penyakit pasien kepadanya dan memperoleh izin/persetujuan untuk melakukan tindakan medis. Tindakan medis yang diberikan kepada si pasien dilakukan setelah memperoleh izin/persetujuan dari pasien yang telah memperoleh informasi tentang penyakitnya dari dokter.

52 Chrisdiono M. Achadiat, op.cit., hlm. 5.

Persetujuan dan informasi kemudian dilembagakan dalam sebuah lembaga bernama lembaga informed consent. Lembaga informed consent ini mendapatkan kekuatan hukum dengan diundangkannya Pemenkes Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik. Dalam Permenkes ini informasi dan persetujuan medis menjadi hak dari pasien yang disusun dalam Pasal 2 Ayat (1), bahwa “Semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan.” Mengenai persetujuan tindakan medis diuraikan lebih rinci pada Pasal 45 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi:

  1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. 
  2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap 
  3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup : 
    • Diagnosis dan tata cara tindakan medis; 
    • Tujuan tindakan medis yang dilakukan; 
    • Alternatif tindakan lain dan resikonya; 
    • Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 
    • Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 


Persetujuan yang diberikan oleh pasien dapat berupa persetujuan tertulis maupun persetujuan lisan. Persetujuan tertulis diperlukan untuk setiap tindakan medis yang mengandung resiko tinggi, ditandatangani oleh pihak yang berhak memberikan persetujuan.(Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran (Mandar Maju, Bandung, 2001), hlm 18-19.) Mengenai pihak yang berkewajiban memberikan persetujuan, secara yuridis adalah pasien sendiri, kecuali bila ia tidak cakap hukum dalam keadaan tertentu. Syarat seorang pasien boleh memberikan persetujuan tindakan medis, yaitu: (Ery Rustiyanto, Etika Profesi Perekam Medis & Informasi Kesehatan, Ed. 1, Cet. 1 (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009), hlm.33.)

  1. Pasien tersebut sudah dewasa
    Batasan usia seseorang dikatakan dewasa masih mengalami perdebatan. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang dikatakan dewasa jika telah berusia 21 Tahun atau telah menikah. Seseorang yang belum mencapai usia 21 Tahun tetapi telah menikah dianggap telah dewasa. 
  2. Pasien dalam keadaan sadar
    Pasien harus dalam keadaan dapat diajak berkomunikasi secara wajar dan lancar. Hal ini mengandung makna bahwa pasien tidak sedang dalam kondisi pingsan, koma atau terganggu kesadarannya karena pengaruh obat, tekanan kejiwaan, atau hal lainnya. 
  3. Pasien dalam keadaan sehat akal
    Pasien tidak mengalami gangguan kejiwaan sehingga dapat memberikan persetujuan dengan sadar. 

Dalam keadaan pasien gawat darurat atau tidak sadar, dokter boleh melakukan tindakan ”atas dasar penyelamatan jiwa”, tanpa memerlukan informed consent.(Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran (Binarupa Aksara, Jakarta, 1996), hlm. 59. ) Leenen mengemukakan suatu konstruksi hukum yang disebut “fiksi hukum” di mana seseorang dalam keadaan tidak sadar akan menyetujui apa yang pada umumnya disetujui oleh para pasien yang berada dalam situasi yang sama.( Ibid, hlm. 59-60. ) Van der Mijn berpendapat bahwa tindakan medis pada pasien tidak sadar bisa dikaitkan dengan Pasal 1354 KUH Perdata, yaitu Zaakwaarneming atau perwakilan sukarela. Ibid, hlm. 60. 

Dokter yang melanggar ketentuan informed consent akan dikenakan sanksi. Permenkes RI Nomor 585 Tahun 1989 tentang Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medis) Pasal 13 menyatakan bahwa terhadap dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan dari pasien atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin prakteknya.

Informed consent tidak membuat dokter terbebas dari tanggung gugat atas kerugian yang terjadi karena tindakan atau akibat tindakan medis yang dilakukan.( Titon Slamet Kurnia, Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia (P.T. Alumni, Bandung, 2007), hlm. 110.) Untuk sanksi perdata digunakan KUH Perdata Pasal 1365 mengenai Onrechtmatigedaad, yakni sanksi dalam bentuk ganti kerugian atas cacat atau luka karena adanya perbuatan yang salah misalnya kelalaian. Oleh karena itu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang tidak menimbulkan kerugian, tidak dapat dijatuhi sanksi perdata. Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran (Binarupa Aksara, Jakarta, 1996), hlm. 60.

Persetujuan tindakan medis di dalam tata hukum pidana merupakan hal yang penting karena dengan adanya persetujuan, maka tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter, perawat dsb) mempunyai dasar hukum yang kuat. Tanpa persetujuan, tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat diduga melanggar hak-hak pasien dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP. Pelanggaran terhadap informed consent dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 351 mengenai penganiayaan, misalnya dokter melakukan operasi tanpa izin pasien atau ahli anestesi yang melakukan bius tanpa izin pasien dapat dikenakan Pasal 89 yaitu tentang perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

c. Hak memilih dokter atau rumah sakit
Pada dasarnya setiap dokter memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan tindakan medis, namun pasien tetap diberikan kebebasan untuk memilih dokter atau rumah sakit yang dikehendakinya. Kebebasan ini dapat dilaksanakan oleh pasien tertentu dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggungnya, misalnya masalah biaya, jika si pasien memilih rumah sakit yang elite/ asing maka otomatis biaya perawatan yang harus ditanggungnya lebih besar dibandingkan jika ia milih rumah sakit yang umum.

d. Hak atas rahasia medis
Keterangan yang diperoleh dokter dalam melaksanakan profesinya dikenal dengan nama rahasia kedokteran (M. Sofyan Lubis, Mengenal Hak Konsumen dan Pasien, Cet. 1 (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009), hlm. 39.) atau rahasia medis dalam literatur lainnya.

Dalam beberapa literatur disebutkan perumusan rahasia medis adalah

  1. Segala sesuatu yang disampaikan oleh pasien baik secara sadar maupun secara tidak sadar kepada dokter. 
  2. Segala sesuatu yang diketahui oleh dokter sewaktu mengobati dan  merawat pasien.

Selain dokter, rumah sakit juga berkewajiban menjaga rahasia medis pasien yang melakukan perawatan di rumah sakit tersebut. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab IX, Pasal 38.

Namun hak ini dapat dikesampingkan dalam hal-hal sebagai berikut :

  1. Diatur oleh Undang-Undang (misalnya UU Penyakit Menular); 
  2. Bila pasien mendapat hak sosial tertentu (misalnya tunjangan atau penggantian biaya kesehatan); 
  3. Pasien sendiri sudah mengizinkan secara lisan maupun secara tertulis; 
  4. Pasien menunjukkan kesan bahwa ia menghendaki demikan (misalnya membawa pendamping ke ruang praktek dokter); 
  5. Bila untuk kepentingan umum atau kepentingan yang lebih tinggi. Menurut etika kedokteran, kerahasiaan medis ini tetap harus dihormati  oleh  dokter  walaupun  pasien  tersebut  telah  meninggal  dunia.  Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996 telah mengatur tentang pelanggaran terhadap hak atas rahasia medis. Pelaku pelanggaran hak ini akan dikenakan Pasal 112 dan Pasal 322 KUHP, disamping sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi perdata yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1365 Angka (1),(2).

Petugas kesehatan seringkali ditempatkan pada posisi yang dilematis, apalagi dengan maraknya tuntutan HAM. Misalnya pada institusi TNI, seorang dokter karena perintah atasan harus memberikan penjelasan dan keterangan perihal penyakit pasiennya. Di satu sisi dokter harus menjaga kerahasiaan penyakit pasien, akan tetapi di sisi lain dokter juga harus menaati perintah atasannya. Dalam kondisi seperti ini Pasal 51 KUHP dapat dijadikan rujukan, menyatakan bahwa “orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan pembesar yang berhak akan itu, tidak dapat dipidana atau istilahnya presume consent.Ns. Ta’adi, Hukum Kesehatan : Pengantar Menuju Perawat Profesional (EGC, Jakarta, 2009), hlm. 28-30. Misalnya seseorang yang memutuskan menjadi anggota TNI karenanya segala data mengenai dirinya harus diketahui oleh atasan/instansinya.

e. Hak atas Pendapat Kedua (Second Opinion)
Adakalanya seorang pasien yang telah memeriksakan kondisi kesehatannya kepada seorang dokter dan memperoleh hasil pemeriksaan menginginkan pendapat dari dokter lain mengenai kondisi kesehatanya. Hal ini pun kerap menyinggung perasaan sang dokter karena dokter menganggap pasien tidak percaya akan kemampuannya dan meragukan hasil kerjanya. Pasien dapat saja meminta pendapat ke dokter yang lain setelah memperoleh pendapat dari dokter pertama. Akan tetapi, jika terdapat perbedaan pendapat antara kedua dokter tersebut maka pasien hanya akan menjadi lebih bingung mengenai kondisi kesehatannya.


Yang dimaksud pendapat kedua adalah adanya kerjasama antara dokter pertama dan dokter kedua dimana dokter pertama memberikan seluruh hasil pekerjaannya kepada dokter kedua. Danny Wiradharma, op.cit., hlm. 39. Kerjasama ini dilakukan bukan atas inisiatif dari dokter pertama tetapi atas inisiatif pasien. Apabila inisiatif datang dari dokter pertama, maka hal ini dinamakan “rujuk”, dimana pasien dirujuk ke dokter yang lebih ahli.

Dalam hak atas pendapat kedua, dokter kedua akan mempelajari hasil pemeriksaan dokter pertama dan bila ia melihat adanya perbedaan pendapat, maka ia akan menghubungi dokter pertama untuk membicarakan tentang perbedaan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Hak atas pendapat kedua ini memberikan keuntungan yang besar bagi pasien. Pertama, pasien tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan pemeriksaan medis. Kedua, kedua dokter dapat saling berkomunikasi dan bersikap lebih terbuka sehingga memungkinkan menghasilkan pendapat yang lebih baik.

f. Hak atas rekam medik (medical record)
Membuat rekam medis menjadi kewajiban dokter dan rumah sakit sejak diundangkannya Permenkes Nomor 749a Tahun 1989 tentang Rekam Medik yang ditegaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi “Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan, maupun rawat inap wajib membuat rekam medik.” Pengertian rekam medik menurut Pasal 1 Butir a Permenkes Nomor 749a Tahun 1989 adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.

Dalam Pasal 10 Permenkes Nomor 749a Tahun 1989 dan Pasal 47 Ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 diatur mengenai kepemilikan dari rekam medik adalah sebagai berikut: M. Sofyan Lubis, Mengenal Hak Konsumen dan Pasien, Cet. Pertama (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009), hlm. 41.

  1. Berkas rekam medik adalah milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan 
  2. Isi rekam medik milik pasien 

Pendapat dari para pakar Hukum Kesehatan, hak pasien untuk melihat rekam medik (inzage recht) termasuk untuk memperoleh salinan dari rekam medik yang isinya adalah milik pasien. Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran (Mandar Maju, Bandung, 2001), hlm.27. Akan tetapi ada bagian-bagian tertentu dalam rekam medis yang bukan milik pasien, yaitu:Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran (Binarupa Aksara, Jakarta, 1996), hlm. 37.

  1. Personal note atau persoonlijke aantekeningan, yaitu catatan pribadi dokter, misalnya mengenai perkiraan tentang hal-hal yang berhubungan  dengan pasien atau rencana-rencana tertentu dalam menegakkan diagnosis/memutuskan terapi.
  2. Catatan tentang orang ketiga, misalnya anamnesis langsung tentang penyakit-penyakit yang kemungkinan terdapat pada sanak keluarga pasien.
Beberapa pendapat mengatakan bahwa rekam medik yang berisi pendapat pribadi dokter ini tidak perlu diperlihatkan kepada pasien.M. Sofyan Lubis, Konsumen dan Pasien Dalam Hukum Indonesia, Ed. 1, Cet. 1 (Liberty, Yogyakarta, 2008), hlm. 16.  Selain hak-hak pasien diatas ada beberapa hak pasien lainnya seperti: hak untuk menolak pengobatan/perawatan; hak untuk menghentikan pengobatan/perawatan; hak untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannyaDanny Wiradharma, op.cit., hlm. 57.  , kemudian hak atas rasa aman, hak pasien menggugat, hak menolak perawatan tanpa izin, hak atas rasa aman, hak mengakhiri perjanjian perawatan,hak mengenai bantuan hukum, dan hak atas twenty-for-a-day-visitor-rights.  Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Cet. 1 (PT.  Rineka Cipta, Jakarta, 2005), hlm. 33-34.

Hak pasien juga diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berikut ini tabel hak pasien yang diatur dalam ketiga UU tersebut:

TABEL 1
Daftar Pasal-Pasal yang Mengatur Tentang Hak-Hak Pasien Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 29 Tahun 2004 dan UU Nomor 44 Tahun 2009
Sumber: Data sekunder yang telah diolah oleh peneliti

70 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab III, Pasal 4 
71 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab III, Pasal 5, Ayat (1). 
72 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab III, Pasal 5, Ayat (2). 
73 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab III, Pasal 5, Ayat (3). 
74 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab III, Pasal 6. 
75 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab III, Pasal 7. 
76 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab III, Pasal 8. 
77 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab VI, Pasal 56. 
78 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab VI, Pasal 57. 
79 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab VI, Pasal 58


80 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Bab VII, Pasal 52.
81 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab VIII, Pasal 32.


Hak selalu berdampingan dengan kewajiban, dimana jika ingin memperoleh haknya maka seseorang harus pula melaksanakan kewajibannya. Seorang pasien bukan hanya dapat menuntut haknya saja tanpa melaksanakan kewajibannya.

Dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan,  seorang  pasien  juga  mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran antara lain:

TABEL 2
Daftar Pasal-Pasal yang Mengatur Tentang Kewajiban Pasien Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 dan UU Nomor 29 Tahun 2004



Sumber: Data sekunder yang telah diolah oleh peneliti

82 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab  III,Pasal 9 
83 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab III, Pasal 10. 
84 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab III, Pasal 11. 
85 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab III, Pasal 12. 
86 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab III, Pasal 13, Ayat (1). 
87 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Bab VII, Pasal 53. 


Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik No.YM.02.04.3.5.2504 Tahun 1997 tentang pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit yaitu: Bahder Johan Nasution, op.cit., hlm. 36.


  1. pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit; 
  2. pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya; 
  3. pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat; 
  4. pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/dokter; 
  5. pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya. 

Kewajiban-kewajiban pasien tersebut secara timbal balik merupakan hak dari dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan.

Daftar Pustaka Makalah Pasien Kurang Mampu 

Pengertian Pasien Kurang Mampu Pengaturan Hukum Tentang Hak Pelayanan Kesehatan dalam Profesi Kedokteran Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment