Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 29 September 2015

Pengertian Pelayanan Kesehatan Pasien Tujuan Bentuk Jenis Syarat Serta Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Dalam Pemberian Pelayanan

Pengertian Pelayanan Kesehatan Pasien - Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Pasien yang mengalami masalah kesehatan akan mendatangi dokter atau rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Harapan pasien dengan pelayanan kesehatan yang diberikan maka masalah kesehatan yang ia hadapi akan terselesaikan atau singkatnya ia akan sembuh/sehat kembali.

Hak Atas Pelayanan Kesehatan (the right to health care) yang merupakan hak setiap orang dalam kaitannya dengan hukum kedokteran merupakan hak pasien. Hak atas pelayanan kesehatan memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh sebagaimana yang diakui dan diatur dalam The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Beberapa pasal yang berkaitan dengan hak atas pelayanan kesehatan dimuat dalam article 3 yang berbunyi: “ Everyone has right to life, liberty, and the security of person” dan dalam Article 5 yang berbunyi: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment...” Ketentuan lainnya juga termuat dalam International Covernant on Civil and Political Rights tahun 1966, yakni pada Article 7 yang berbunyi : “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment... in particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation” dan Article 10 yang berbunyi: “All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person”.

Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia secara tersirat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Berikut ini pengertian pelayanan kesehatan menurut para ahli dan institusi kesehatan adalah: A.A.Maulana, 2013,  http://aamaulana96.blogspot.com/2013/03/sosiologi_16.html?m=1 diakses tanggal 22 Maret 2014 pukul 20.55 WIB.

a. Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo
Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.
b. Menurut Azwar (1996) 
Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalamn suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, keluarga kelompok, dan ataupun masyarakat. 

c. Menurut Depkes RI (2009) 
Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. 

d. Menurut Levey dan Loomba (1973) 
Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan  kesehatan, mencegah, dan mencembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan. Maksud dari sub sistem disini adalah sub sistem dalam pelayanan kesehatan yang meliputi: input , proses, output, dampak, umpan balik.Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, Cet. 1 (Rineka Cipta, Jakarta, 2007), hlm. 97.

  1. Input adalah sub elemen-sub elemen yang diperlukan sebagai masukan untuk berfungsinya sistem. 
  2. Proses adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan sehingga mengasilkan sesuatu (keluaran) yang direncanakan. 
  3. Output adalah hal-hal yang dihasilkan oleh proses. 
  4. Dampak adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah beberapa waktu lamanya. 
  5. Umpan balik adalah hasil dari proses yang sekaligus sebagai masukan untuk sistem tersebut. 
  6. Lingkungan adalah dunia diluar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. 

SKEMA 2
Sub Sistem Dalam Pelayanan Kesehatan
Sumber: Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni karya Soekidjo Notoatmodjo, hlm. 98.

Contoh : Di dalam pelayanan kesehatan Puskesmas.

  1. Input :Dokter, perawat, obat-obatan.
  2. Prosesnya :kegiatan pelayanan puskesmas.
  3. Outputnya :Pasien sembuh/tidak sembuh.
  4. Dampaknya :meningkatnya status kesehatan masyarakat.
  5. Umpan baliknya :keluhan-keluhan pasien terhadaf pelayanan. 
  6. Lingkungannya :masyarakat dan instansi-instansi di luar puskemas tersebut. 

Pelayanan Kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku. Pada hakikatnya pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen/pemakainya. Menurut Gronroos, suatu pelayanan dikatakan mempunyai kualitas yang baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut: Sutopo, Standar Kualitas Pelayanan Medis (Mandar Maju, Jakarta, 2000), hlm. 11. 

  1. Profesionalisme dan keterampilan (profesionalisme and skill); 
  2. Sikap dan perilaku (attitudes and behaviour); 
  3. Mudah dicapai dan fleksibel (accessibility and flexibility); 
  4. Reliabel dan terpercaya (reliability and trustwothiness); 
  5. Perbaikan (recovery); 
  6. Reputasi dan kredibilitas (reputations and credibility. 
Tujuan Pelayanan Kesehatan, antara lain:A. A. Maulana, 2013, Sistem Pelayanan Kesehatan, http://aamaulana96.blogspot.com/2013/03/sistem-pelayanan-kesehatan.html?m=1 diakses tanggal 22 Maret 2014 pukul 20.55 WIB. 

  1. Promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), hal ini diperlukan misalnya dalam peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan. 
  2. Preventif (pencegahan terhadap orang yang berisiko terhadap penyakit),  terdiri dari :
    • Preventif primer
      Terdiri dari program pendidikan, seperti imunisasi,penyediaan nutrisi yang baik, dan kesegaran fisik.
    • Preventif sekunder
      Terdiri dari pengobatan penyakit pada tahap dini untuk membatasi kecacatan dengan cara mengindari akibat yang timbul dari perkembangan penyakit tersebut.
    • Preventif tersier. 
    • Pembuatan diagnosa ditunjukan untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi, pembuatan diagnosa dan pengobatan.
  3. Kuratif (penyembuhan penyakit). 
  4. Rehabilitasi (pemulihan), usaha pemulihan seseorang untuk mencapai fungsi normal atau mendekati normal setelah mengalami sakit fisik atau mental , cedera atau penyalahgunaan.

Bentuk Pelayanan Kesehtan 

Menurut Azwar (1996), Bentuk pelayanan kesehatan adalah:
a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer) 
Pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar dan dilakukan bersama masyarakat dan dimotori oleh: 

  1. Dokter Umum (Tenaga Medis) 
  2. Perawat Mantri (Tenaga Paramedis)

Pelayanan kesehatan primer (primary health care), atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan. Primary health care pada pokoknya ditunjukan kepada masyarakat yang sebagian besarnya bermukim di pedesaan, serta masyarakat yang berpenghasilan rendah di perkotaan. Pelayanan kesehatan ini sifatnya berobat jalan (Ambulatory Services). Diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan.
Contohnya : Puskesmas, Puskesmas keliling, klinik.

b. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (sekunder) 
Pelayanan kesehatan sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan subspesialis, tetapi masih terbatas. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier (secondary and tertiary health care), adalah rumah sakit, tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut (rujukan). Di Indonesia terdapat berbagai tingkat rumah sakit, mulai dari rumah sakit tipe D sampai dengan rumah sakit kelas A. 

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh: 

  1. Dokter Spesialis 
  2. Dokter Subspesialis terbatas 

Pelayanan kesehatan ini sifatnya pelayanan jalan atau pelayanan rawat (inpantient services) dan diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan  perawatan  inap,  yang  sudah  tidak  dapat ditangani  oleh pelayanan kesehatan primer.
Contoh : Rumah Sakit tipe C dan Rumah Sakit tipe D.

c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tersier) 
Pelayanan kesehatan tersier adalah pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan subspesialis serta subspesialis luas. 

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh: 

  1. Dokter Subspesialis 
  2. Dokter Subspesialis Luas 

Pelayanan kesehatan ini sifatnya dapat merupakan pelayanan jalan atau pelayanan rawat inap (rehabilitasi).Diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder.
Contohnya: Rumah Sakit tipe A dan Rumah sakit tipe B.

Jenis Pelayanan Kesehatan

Menurut pendapat Hodgetts dan Casio, jenis pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu: Soekidjo Notoatmodjo, op.cit., hlm. 98.

a. Pelayanan kedokteran 
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.


b. Pelayanan kesehatan masyarakat 
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat (public health service) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit dan sasarannya untuk kelompok dan masyarakat. 

Pelayanan kesehatan masyarakat pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan promotif adalah upaya meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi dan yang preventif mencegah agar masyarakat tidak jatuh sakit agar terhindar dari penyakit. Sebab itu pelayanan kesehatan masyarakat itu tidak hanya tertuju pada pengobatan individu yang sedang sakit saja, tetapi yang lebih penting adalah upaya-upaya pencegahan (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif). Sehingga, bentuk pelayanan kesehatan bukan hanya puskesmas atau balai kesehatan masyarakat saja, tetapi juga bentuk-bentuk kegiatan lain, baik yang langsung kepada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, maupun yang secara tidak langsung berpengaruh kepada peningkatan kesehatan.

Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan berbagai upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan  penyakit,  dan  pemulihan  kesehatan  oleh  pemerintah  dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan terbagi menjadi 2, yaitu: Indan Entjang, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Cet. Ketiga Belas (P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), hlm. 19. 

a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 
UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah & menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. 

b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) 
UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah & menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. 
Syarat-syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah: A. A. Maulana, 2013, Sistem Pelayanan Kesehatan, http://aamaulana96.blogspot.com/2013/03/sistem-pelayanan-kesehatan.html?m=1 diakses tanggal 22 Maret 2014 pukul 20.55 WIB. 

a. Tersedia dan berkesinambungan
Pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia dimasyarakat serta bersifat berkesinambungan artinya semua pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit ditemukan.

b. Dapat diterima dan wajar 
Pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. 

c. Mudah dicapai 
Dipandang dari sudut lokasi untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. 

d. Mudah dijangkau 
Dari sudut biaya untuk mewujudkan keadaan yang harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. 

e. Bermutu 
Menunjuk  pada  tingkat  kesempurnaan  pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan dipihak lain tata cara penyelenggaraanya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

Pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu menurut Somers adalah:* Ibid. penderita,tapi juga latar belakang ekonomi,sosial,budaya,psikologi dan lainnya.

  1. Pelayanan kesehatan yang memadukan berbagai upaya kesehatan yakni peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan, penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit. 
  2. Pelayanan  kesehatan  yang  tidak  hanya  memperhatikan  keluhan 

Dalam sistem pelayanan kesehatan dikenal adanya sistem rujukan. Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 1972, Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan, secara vertikal dalam arti dari unit yang terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horisontal atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.

Salah satu bentuk pelaksanaan dan pengembangan upaya kesehatan dalam Sistem kesehatan Nasional (SKN) adalah rujukan upaya kesehatan. Untuk mendapatkan mutu pelayanan yang lebih terjamin, berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efesien), perlu adanya jenjang pembagian tugas diantara unit-unit pelayanan kesehatan melalui suatu tatanan sistem rujukan. Dalam pengertiannya, sistem rujukan upaya kesehatan adalah suatu tatanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas timbulnya masalah dari suatu kasus atau masalah kesehatan masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal, kepada yang berwenang dan dilakukan secara rasional. Ibid. 

Menurut tata hubungannya, sistem rujukan terdiri dari: Ibid. 

  1. Rujukan internal adalah rujukan horizontal yang terjadi antar unit pelayanan di dalam institusi tersebut. Misalnya dari jejaring puskesmas, puskesmas pembantu ke puskesmas induk. 
  2. Rujukan eksternal adalah rujukan yang terjadi antar unit-unit dalam jenjang pelayanan kesehatan, baik horizontal (dari puskesmas rawat jalan ke puskesmas rawat inap) maupun vertikal (dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah). 


Sistem rujukan menurut lingkup pelayanannya terbagi: Ibid.

  1. Rujukan medik adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Misalnya, merujuk pasien puskesmas dengan penyakit kronis (jantung koroner, hipertensi, diabetes melitus) ke rumah sakit umum daerah. 
  2. Rujukan kesehatan adalah rujukan pelayanan yang umumnya berkaitan dengan upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Contohnya, merujuk pasien dengan masalah gizi ke klinik konsultasi gizi (pojok gizi puskesmas), atau pasien dengan masalah kesehatan kerja ke klinik sanitasi puskesmas. 

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan suatu usaha yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi: Alfred Albert Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran (Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991), hlm 70-71.

  • Pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
  • Pendidikan dan latihan tenaga medis/paramedis. 
  • Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran. 

Personalia RS terdiri dari dokter (umum dan spesialis), perawat, paramedis non perawat, dan tenaga adminstratif serta tenaga teknis.(Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran (Binarupa Aksara, Jakarta, 1996), hlm. 111. ) Berdasarkan pelayanan yang diberikan, RS dapat dibedakan menjadi RS Umum dan RS Khusus. Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit(Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab VI, Pasal 19, Ayat (2). ) Sedangkan Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab VI, Pasal 19, Ayat (3). 

RS Umum (RSU) kemudian dibedakan lagi atas:

a. RSU Pemerintah, dibagi menjadi:(Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab VI, Penjelasan Pasal 24, Ayat (2).  sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.)

  1. RSU Pemerintah kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) subspesialis.
  2. RSU Pemerintah kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspesialis dasar.
  3. RSU  Pemerintah  kelas  C  adalah  rumah  sakit  umum  yang  mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik palin
  4. RSU Pemerintah kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar. 
b.  RSU Swasta, dibagi menjadi:

  1. RSU Swasta Pratama melayani pelayanan medis umum.
  2. RSU Swasta Madya melayani pelayanan spesialistik. 
  3. RSU Swasta Utama melayani pelayanan spesialistik dan sub spesialistik.

RS Khusus juga diklasifikasikan dalam menjadi beberapa kelas, antara lain: Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab VI, Penjelasan Pasal 24, Ayat (3).

  • Rumah Sakit Khusus kelas A adalah Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang lengkap. 
  • Rumah Sakit Khusus kelas B adalah Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang terbatas.
  • Rumah  Sakit  Khusus  kelas  C  adalah  Rumah  Sakit  Khusus  yang  mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang minimal.

Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat.(Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab VI, Pasal 20, Ayat (1).) Rumah sakit publik sebagaimana dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan menjadi rumah Sakit privat.(Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab VI, Pasal 20, Ayat (2), Ayat (3) dan, Ayat (4).) Sedangkan rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab III, Pasal 4.Pelayanan kesehatan secara paripurna adalah Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab I, Pasal 1, Angka 3.  Untuk menjalankan tugas tersebut, Rumah Sakit mempunyai fungsi sebagai berikut: Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab III, Pasal 5.

  • penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 
  • pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
  • penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; 
  • penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; 


Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan(Yang dimaksud dengan ”nilai kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras. ), etika dan profesionalitas(Yang dimaksud dengan ”nilai etika dan profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan rumah sakit dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etika profesi dan sikap profesional, serta mematuhi etika rumah sakit. ), manfaat(Yang dimaksud dengan ”nilai manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. ), keadilan(Yang dimaksud dengan ”nilai keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu. ), persamaan hak dan anti diskriminasi(Yang dimaksud dengan ”nilai persamaan hak dan anti diskriminasi” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak boleh membedakan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dari semua lapisan. ), pemerataan(Yang dimaksud dengan ”nilai pemerataan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit menjangkau seluruh lapisan masyarakat.), perlindungan dan keselamatan pasien(Yang dimaksud dengan ”nilai perlindungan dan keselamatan pasien” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap ), serta mempunyai fungsi sosial(Yang dimaksud dengan “fungsi sosial rumah sakit” adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. ). Oleh karena itu, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit harus berdasarkan azas-azas tersebut karena azas-azas ini menjadi pedoman rumah sakit dan perangkatnya menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Fungsi rumah sakit pada awalnya hanya memberikan pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien melalui rawat inap. Pelayanan kesehatan ini perlahan berubah menjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi kedokteran, peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat. Pelayanan kesehatan di rumah sakit saat ini tidak saja bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif). Keduanya dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Dengan demikian, cakupan sasaran pelayanan kesehatan lebih luas, yang sebelumnya hanya untuk pasien saja menjadi berkembang untuk keluarga pasien dan masyarakat umum.(A.A. Gde Muninjaya, Manajemen Kesehatan, Ed.2, Cet. 1 (EGC, Jakarta, 2004), hlm. 220.)

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan pasiennya. Rumah sakit tidak boleh mendahulukan kepentingan lain selain kepentingan pasiennya. Dalam keadaan darurat, rumah sakit harus mendahulukan kepentingan pasien. Hal ini karena fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk RS) wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.(Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab VIII, Pasal 32, Ayat (1). ) Rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apapun ataupun meminta uang muka.(Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab VIII, Pasal 32, Ayat (2).) Walaupun ada larangan meminta uang muka, RS tetap meminta uang muka terlebih dahulu sebelum memberikan pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Hal ini sangat disayangkan karena rumah sakit yang berazaskan fungsi sosial ini malah berubah menjadi berazaskan komersialis. Rumah sakit juga membutuhkan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah ia berikan kepada pasiennya. Akan tetapi, ada baiknya kalau rumah sakit mendahulukan kepentingan pasiennya sebelum meminta uang muka kepada pasien ataupun keluarga pasien, terutama terhadap pasien yang membutuhkan penanganan medis segera (emergency patient). Dalam memberikan tindakan medis kepada pasiennya, suatu tindakan medis sifatnya tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran (Binarupa Aksara, Jakarta, 1996), hlm. 45-46. 

  1. mempunyai indikasi medis, untuk mencapai suatu tujuan yang konkrit. 
  2. dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran. 
  3. harus mendapat persetujuan dahulu dari pasien. 

Syarat huruf a dan huruf b dapat disebut sebagai syarat legi artis. Pelaksanaan tindakan medis harus memenuhi ketiga syarat tersebut karena ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ibid, hlm. 45. 

Rumah Sakit dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan keselamatan pasiennya. Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.*Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab IX, Pasal 43, Ayat (1). Keselamatan pasien (patient safety) adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman, termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab IX, Penjelasan Pasal 43, Ayat (2). 

Dalam proses perawatan kesehatannya, pasien bisa saja mengalami hal-hal yang membahayakan keselamatannya. Hal-hal membahayakan ini dapat berupa kesalahan medis (medical error), kejadian yang tidak diharapkan (adverse event), dan kejadian yang nyaris terjadi (near miss).Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab IX, Penjelasan Pasal 43, Ayat (3). 


Daftar Pustaka Makalah Pelayanan Kesehatan Pasien

Pengertian Pelayanan Kesehatan Pasien Tujuan Bentuk Jenis Syarat Serta Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Dalam Pemberian Pelayanan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment