Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Tuesday, 15 September 2015

Pengertian Pelimpahan Tugas dan Wewenang Dalam Mensukseskan Pencapai Tujuan

Pengertian Pelimpahan Tugas 

Semakin besar suatu organisasi maka masalah yang dihadapi semakin banyak dan semakin kompleks pula.Akibatnya jika pemimpin menangani seluruh tugas-tugas yang menjadi beban sudah pasti hasilnya kurang efektif dan efisien.

Dalam keadaan demikian maka pimpinan memerlukan bantuan orang lain untuk menangani sebagaian dari tugas-tugasnya yang makin banyak dan makin kompleks tersebut. Tugas-tugas yang diberikan pada bawahannya hendaknya tugas-tugas yang begitu kurang penting dan mempunyai kemungkinan untuk dapat dilaksanakan oleh bawahannya dengan baik.  Dengan demikian berarti perusahaan tersebut mulai memikirkan  masalah pelimpahan tugas dan wewenang. Dalam kenyataannya banyak pimpinan yang enggan melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang karena masalah biaya atau terlalu percaya pada diri sendiri.(Sofyan Assauri, Manajemen Produksi, Edisi Kelima, LPFE-UI, Jakarta, 1991, hal. 47)

Suatu pelimpahan tugas dan wewenang sebanarnya ditujukan terutama agar efektivitas dapat dilaksanakan denga baik. Selain itu sebenarnya pelimpahan tugas dan wewenang meskipun menaikkan biaya, akan  tetapi bila dilaksanakan dengan baik maka tambahan hasil yang dicapai dari pada tambahan biaya untuk melaksanakan tambahan tugas dan wewenang. Hal ini berarti bahwa dengan adanya pelimpahan tugas dan wewenang justru akan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
  • Kemampuan mengkategorikan antara tugas yang penting dan kurang penting. 
  • Tugas wewenang dan tanggung-jawab harus dikemukakan secara tegas dan jelas sehingga tidak membingungkan bagi si penerimanya. 


Suatu pelimpahan wewenang akan  sulit dilaksanakan apabila penerima pelimpahan wewenang tersebut tidak mengetahui secara tegas dan jelas apa yang menjadi tugas–tugas dan tanggung jawabnya (responsibility). Dengan adanya tugas yang tegas dan jelas, maka dalam melaksanakan pelimpahan wewenang perlu diberikan pula wewenang. Seseorang yang diberikan tugas tanpa wewenang akan mendapatkan kendala dan kesulitan dalam melaksanakan tugas tersebut. 

Hal ini penting, sebab tanggung jawab terakhir adalah pada mereka yang memberikan pelimpahan wewenang. Prinsip-prinsip pelimpahan tugas dan Wewenang dengan berjalan dengan baik efektif adalah sebagai berikut:
  1. Unsur delegasi harus lengkap dan jelas 
  2. Manajer harus mendelegar kepada orang yang tepat 
  3. Manajer yang mendelegar harus memberikan peralatan yang  cukup dan mengusahakan keadaan sekitar dan efesien. 
  4. Manajer yang mendelegar harus memberikan insentif agar seseorang mau melaksanakan sesuatu tugas dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya harus diberi insentif atau perangsang. 


Kepercayaan dalam melaksanakan wewenang pimpinan harus dapat menilai bawahannya yang akan diberi pelimpahan tugas dan wewenang tersebut. Apabila pimpinan menilai bawahannya kurang mampu tapi masih diberikan pelimpahan tugas dan wewenang maka pada akhirnya  tugas-tugas tidak akan beres pada hal tanggung-jawab terakhir tetap pada pimpinan yang melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang, maka dapat juga dikatakan, pimpinan harus mempunyai kepercayaan kepada karyawannya dalam melaksanakan yang diperintahkan kepadanya.(Sutarto,  Dasar-Dasar Organisasi,  Cetakan Kesembilan, Gajah Mada  University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 23)


Di dalam struktur organisasi, setiap tingkat dipandang sebagai suatu tujuan yang ada hubungannya dengan tingkat-tingkat yang ada di bawahanya dan di atasnya yang berhubungan dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. 

Masalah organisasi adalah masalah yang sangat penting, karena itu baik di dalam perusahaan besar maupun kecil, masalah organisasi tersebut harus benar-benar di perhatikan, sebab tanpa suatu organisasi yang sehat dan efesien maka pencapaian tujuan perusahaan akan dapat mengalami kekacauan. 

Di dalam menyusun suatu organisasi seorang pemimpim harus benar-benar dapat mengetahui keadaan dari perusahaan tersebut, seperti misalnya menempatkan seseorang pada tempat yang tepat atau lazim disebut dengan istilah : “The right man on the right place”. 

 Pengertian Pelimpahan Tugas
          
Untuk  mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan peranan struktur organisasi bagi perusahaan adalah sebagai berikut : 
  1. Di dalam perancanaan dan pelaksanaan kegiatan akan dapat dilakukan dengan efesien dan efektif.
  2. Berdasarkan pembagian bidang apa saja tugas-tugas dikelompokkan kepada siapa memberi perintah. 
  3. Aliran rantai komando. 
  4. Masing-masing individu akan tahu tentang tugas-tugasnya/batas-batas wewenang serta siapa yang bertanggung jawab/melapor kepada siapa. 
  5. Kesimpang siuran pekerjaan, double pekerjaan kemungkinan besar dapat dihindarkan. 
  6. Merupakan suatu wadah/visual tempat kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan. 
  7. Perumusan tugas pokok yang jelas. 


Dalam membicarakan kebijakan dari telah Adiministrasi Negara, maka kebijakan tersebut sering di hubungkan dengan perbuatan administrasi negara.Sehingga dari keadaan tersebut maka kebijakan sering diurutkan dengan sesuatu objek, seperti kebijakan publik, yaitu suatu kebijakan yang dibuat oleh aparatur pemerintahan terhadap pelayanan kemasyarakatan. (William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal. 78)

Dewey sebagaimana dikutip Dunn dikatakan kebijakan adalah “kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah”. 

Pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam metodologi analisis kebijaksanaan.Sama pentingnya dengan itu, analisis kebijakan adalah untuk merumuskan masalah adalah sebagai bagian dari pencarian solusi. Dengan menanyakan pertanyaan yang benar, masalah yang semula tampak tak terpecahkan kadang-kadang dapat dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan solusi yang tidak terdeteksi sebelumnya, ketika ini terjadi  ungkapan tak ada solusi, tak ada masalah dapat diganti dengan ungkapan sebaliknya, masalah yang dirumuskan dengan baik adalah yang setengah terpecahkan. 

Menghubungkan pengertian kebijakan terhadap pelaksanaan penelitianini amatlah sulit karena luasnya skup kebijakan itu sendiri, seperti kebijakan publik, kebijakan keuangan, kebijakan pemerintahan dan lain-lain kebijakan.Tetapi pada dasarnya dari tujuan pelaksanaan penelitian ini maka dapat dibuat sebuah batasan pengertian kebijakan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah kebijakan yang lebih mengarah kepada tepat tidaknya kebijakan yang dilakukan. 

Quade sebagaimana dikutip oleh Nugroho bahwa asal muasal analisa kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. 

Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah kebijakan, bahkan menciptakan masalah baru.Kita melihat kebijakan Pemerintah untuk melakukan deregulasi perbankan pada tahun 1988 justru berakhir dengan kolapsnya perbankan di tahun 1998.Kita melihat kebijaksanaan pemerintahan di tahun 1999 untuk mengizinkan jajak pendapat di Timor-timur menghasilkan disintegrasi kawasan dan menciptakan konflik akut di antara sesama bangsa Timor-timur sendiri.( Riant Nugroho, Kebijaksanaan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hal. 83 )

Daftar Pustaka Makalah Pelimpahan Tugas dan Wewenang

Pengertian Pelimpahan Tugas dan Wewenang Dalam Mensukseskan Pencapai Tujuan Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment