Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Monday, 28 September 2015

Pengertian Pembagian Benda Menurut KUH Perdata Berwujud, Bergerak

Pembagiannya Benda Menurut KUHPerdata
Di dalam KUHPerdata pembagian benda yang relevan bagi tulisan ini adalah sebagai berikut :
  • Benda berwujud dan benda tak berwujud. Pasal 503 KUHPerdata.  
  • Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pasal 504 KUHPerdata. 



Benda berwujud dan benda tak berwujud 

Pengertian Pembagian benda adalah sesuatu yang penting, karena dengan pembagian tersebut maka hukum akan memberikan perlakuan yang berbeda antara benda-benda yang dibedakan tersebut. KUHPerdata memberikan pengertian benda sebagai barang dan hak-hak yang dapat menjadi objek hak milik.Pasal 499 KUHPerdata  Oleh karenanya dari definisi benda yang diberikan oleh KUHPerdata tersebut dapatlah dipahami bahwa ada perbedaan terminologi antara benda dan barang. Dimana dalam hal ini benda diberikan pengertian yang lebih luas dari pada pengertian barang, yakni selain meliputi barang itu sendiri meliputi juga hak-hak lain. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, disini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek hukum.Subekti, 1982, Op.cit, hal 60.  Ada juga benda diberikan makna yang sempit yakni segala sesuatu yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai jika yang dimaksudkan adalah kekayaan seseorang. ibid 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ada pembagian mengenai benda menjadi benda yang berwujud dan benda tidak berwujud, akan tetapi jika kita melihat perumusan-perumusan yang terdapat di dalam KUHPerdata, sebenarnya benda yang tidak berwujud walau benda tersebut tidak memiliki wujud akan tetapi sebenarnya merupakan hak yang dilekatkan atas benda yang berwujud. Misalnya saja hak guna usahaPasal 508 angka 4 KUHPerdata menggolongkan hak guna usaha sebagai hak (benda tak berwujud) yang tergolong benda tak bergerak. , yang mana menurut terminologi KUHPerdata disebutkan sebagai hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan alas hak lahirnya hak guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.Pasal 720 KUHPerdata

Akan tetapi setelah diundangkannya UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), maka makna hak guna usaha menjadi berubah, dalam terminologi UUPA yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan dan pertenakan. Pasal 28 UUPA

Dengan begitu maka hak guna bangunan Pasal 35 UUPA  sebagaimana yang diatur dalam UUPA termasuk ke dalam benda tak berwujud yang juga digolongkan sebagai benda tak bergerak. Dari pemaparan tersebut maka dapatlah dilihat bahwa kedua hak tersebut merupakan hak yakni benda tak berwujud yang hadir karena adanya hak untuk mengambil manfaat atau memanfaatkan suatu benda tertentu yang memilki wujud yakni tanah (benda tak bergerak).. Dengan demikian dapatlah dilihat bahwa sebenarnya benda tak berwujud ada dan dilekatkan pada suatu manfaat tertentu atas suatu benda tertentu yang memiliki wujud.

Selain dari pada yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa benda tak berwujud itu sebenarnya adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud, maka sifat itu dapat juga dilihat dari penggolongan bagi perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak(Pasal 511 angka 3 KUHPerdata menggolongkan perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak sebagai hak (benda tak berwujud) yang tergolong sebagai benda bergerak. ) sebagai suatu hak ( benda tak berwujud) yang digolongkan sebagai benda bergerak. Dari ketentuan KUHPerdata yang menggolongkan perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak tersebut dapatlah dilihat bahwa hak tersebut merupakan hak yakni benda tak beruwujud yang memberikan manfaat kepada seseorang atas sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perjanjian pinjam-meminjam/pinjam pakai habisPasal 1754 jo 1765 KUHPerdata  atau karena perbuatan melawan hukumPasal 1365 KUHPerdata.  dan atas suatu benda bergerak tertentu. Oleh karenanya dari ketentuan tersebut maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hak-hak yang terkandung di dalam apa yang disebut sebagai surat muatanPasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)  dan konosemen/bill of ladingPasal 506 KUHD menyebutkan “konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaiman penyerahan itu akan dilakukan.  adalah termasuk hak yakni benda tak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak karena di dalam kedua dokumen tersebut terkandung hak bagi orang-orang yang namanya tercantum di dokumen tersebut untuk menuntut pihak tertentu untuk menyerahkan suatu benda bergerak tertentu. Dengan demikian dari pemaparan tersebut semakin terlihatlah bahwa hak yakni benda tak berwujud merupakan hak yang melekat pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud.

Akibat dari pembedaan atau pembagian benda menjadi benda berwujud dan benda tak berwujud adalah mengenai penyerahannya. Di dalam KUHPerdata mengatur 3 cara penyerahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 612, 613, 616 dan Pasal 620 KUHPerdata. Untuk benda-benda berwujud yang tergolong sebagai benda tidak bergerak maka penyerahannya dilakukan dengan penyerahan nyata yakni adanya suatu peralihan secara fisik dari benda tersebut, atau penyerahan kunci apabila benda-benda tersebut berada di dalam suatu gudang.Pasal 612 KUHPerdata menyebutkan “ penyerahan benda-benda bergerak, kecuali yang tidak berwujud dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila benda-benda yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.  Sedangkan untuk benda-benda tak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak yang merupakan piutang atas nama dan benda-benda lain yang tak bertubuh penyerahannya dilakukan dengan pembuatan suatu akta baik berupa akta otentik ataupun berupa akta di bawah tangan kemudian memberitahukan penyerahan tersebut kepada debitur (pihak yang berutang) yang bersangkutan,Lembaga tersebut sering disebut sebagai cessie sedangkan untuk surat-surat piutang atas unjuk penyerahannya dilakukan dengan penyerahan surat tersebut, sedangkan untuk surat piutang atas nama penyerahannya dilakukan dengan penyerahan surat tersebut disertai dengan endosemennya. Pasal 613 KUHPErdata menyebutkan “penyerahan piutang-piutang ats nama dan benda-benda lain tak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas benda-benda itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas nama, dengan memberikannya bersama endosemen surat itu 

Pembedaan cara penyerahan itu dilakukan karena hakikat dari benda tak berwujud tersebut yang tentunya tidak memiliki wujud tertentu sementara penyerahannya tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan benda tak bergerak. Dengan latar belakang seperti itu bisa dibayangkan, bahwa untuk adanya peralihan atas suatu benda yang tidak ada wujudnya, tentunya perlu suatu tanda, yang bisa nampak keluar, bahwa disana ada tindakan penyerahan, maka dalam Pasal 613 disyaratkan bahwa cessie itu dinyatakan melalui suatu akta, bisa otentik bisa di bawah tangan. J. Satrio, 2009, Cessie.Tagihan Atas Nama, Purwokerto, Yayasan DNC, hal 58-59 


Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Pembagian benda selanjutnya yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah pembagian benda antara benda bergerak (roerend zaak) dan benda tidak bergerak (onroerend zaak). Dari berbagai pembagian-pembagian benda sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata, maka pembagian benda yang paling penting adalah pembagian benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak ini karena menimbulkan berbagai akibat-akibat yang penting dalam hukum.Subekti, 1982, Op.cit, hal 63.  Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat James Schouler yang menyebutkan

“Mobility is leading essential quality of personal property, in all systems of jurisprudence, as distinguished from real property. Things real, like lands, trees, and houses have fixed locality; they are immovable so to speak. But things personal, such as money, jewelry, clothing, household furniture, boats,and carriages are said to follow the person of the owner wherever he goes; they need not be enjoyed in any particular place; and hence they are movable. This fundamental division of property into immovables and movables is the primary and most obvious one; and to each class we find that a separate set of legal principles has been universally applied.”James Schouler, 1907, Law of Personal Property, Boston, Little Brown and Company, hal 7. , Op.cit  Pembagian benda ini ada sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHPerdata yang menyebutkan “ Ada benda yang bergerak dan ada benda yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini ”.


a. Benda Tidak Bergerak (Onroerend Zaak)
Suatu benda dikategorikan sebagai benda tak bergerak karena 2 hal yakni, karena sifatnya dan karena tujuan pemakaiannya.Subekti, 1982 Suatu benda yang dikategorikan sebagai benda yang tak bergerak karena sifatnya maksudnya adalah bahwa karena memang benda tersebut bukanlah benda yang dapat dipindah-pindahkan. Adapun yang menjadi barang tak bergerak menurut sifatnya adalah sebagai berikut Pasal 506 KUHPerdata. :
  1. Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya; 
  2. Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510. 
  3. Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
  4. Kayu belukar dari hutan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang ; 
  5. Pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari tanah rumah atau  pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.

Sedangkan yang dimaksud dengan benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lamaSubekti, 1982, Op.cit hal 62 . Adapun yang termasuk benda-benda tak begerak karena tujuan pemakaian antara lain sebagai berikut : Pasal 507 KUHPerdata 
  1. Pada pabrik; barang hasil pabrik,pengilangan,penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku; 
  2. Pada rumah; Cermin, lukisan, dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar, atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku; 
  3. Dalam pertanahan; lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati, sarang burung yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan, ikan yang ada di dalam kolam; 
  4. Runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali; 
  5. Semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya.

Dari penjabaran di atas maka dapatlah dipahami bahwa benda-benda yang tadinya dianggap sebagai benda bergerak dapat berubah menjadi benda tidak bergerak begitu juga sebaliknya ada juga benda-benda yang tadinya tergolong sebagai benda tak tak bergerak dapat berubah menjadi benda bergerak. Proses untuk membuat suatu benda tidak bergerak menjadi benda bergerak disebut sebagai severance, sebagaimana yang yang diungkapkan oleh James Schouler “The act of complete severance is commonly what changes property from real to personal, from immovable to movable”.James Schouler, Op.cit, Hal 3  Sedangkan suatu benda yang tadinya benda bergerak menjadi benda tidak bergerak, misalkan saja batu bata, semen, dan pasir, menurut sifatnya masing-masing adalah benda bergerak, akan tetapi ketika benda-benda tersebut kemudian dibuat menjadi suatu gedung maka benda-benda berubah menjadi benda tidak bergerak, hal tersebut dapat dilihat apabila kita menarik kesimpulan dari Pasal 507 angka 4 KUHPerdata yang menggolongkan runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali; sebagai benda tidak bergerak


b. Benda Bergerak (Roerend Zaak)
Suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, adalah benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkanPasal 509 KUHPerdata.  atau benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Tergolong benda bergerak karena ditetapkan oleh undang-undang ialah misalnya vruchtgebruik dari suatu benda tidak bergerak , liefrenten, penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak, surat-surat sero dari suatu perseorang perdagangan, surat-surat obligasi negara dan sebagainya.Pasal 511 KUHPerdata  Selanjutnya dalam auteurswet dan octrooiwet ditetapkan bahwa hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan (octrooirecht) adalah benda yang bergerak. Subekti, 1982, Op.cit, hal 62 

c. Akibat Hukum dari Pembedaan antara Benda Tidak Bergerak dengan Benda Begerak. Adapun pembedaan benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak mengakibatkan beberapa akibat hukum mengenai pembedaan perlakuan bagi kedua jenis benda tersebut. Sedangkan apa manfaat pembedaannya dapat ditinjau dari sudut penyerahannya, penguasaannya kadaluwarsa dan pembebanannya, Frieda Husni Hasbullah, Op.cit, hal 40  dan juga mengenai penyitaannya.

Mengenai penyerahan misalnya, bagi benda tidak bergerak menurut KUHPerdata penyerahannya harus dilakukan melalui lembaga balik namaPasal 616 jo 620 KUHPerdata  sedangkan untuk benda bergerak penyerahannya dilakukan secara penyerahan nyata (feitelijk levering)Pasal 612 KUHPerdata dan dilakukan oleh orang yang berwenang untuk itu atau oleh orang lain atas kepentingan orang yang berwenangan untuk menyerahkan benda bergerak tersebut. Apabila penyerahan itu dilakukan oleh yang tidak berwenangan maka tentu penyerahan itu menjadi batal demi hukum. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam suatu perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan “jual-beli adalah suatu persetujuan dengann mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”  yang dilakukan oleh bukan orang atas nama orang yang memiliki benda tersebut maka jual-beli tersebut menjadi batal.Pasal 1471 KUHPerdata menyebutkana “ jual-beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntu penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”  Sebenarnya menurut ketentuan mengenai jual-beli tersebut yang batal adalah perjanjian obligatoir-nya bukan mengenai perjanjian kebendaannya (zakelijk oveerenkomsten), akan tetapi karena mengenai penyerahan KUHPerdata menganut sistem kausal, maka tentu apabila perjanjian obligatoir-nya batal demi hukum atau dibatalkan maka perjanjian kebendaanya pun ikut batal. Penyerahan yang menggunakan sistem kausal maksudnya adalah yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnya penyerahan (levering) itu kepada 2 hal yaitu : Subekti, 1995, Op.cit, hal 12 
  1. Sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya penyerahan (levering) 
  2. Penyerahan (levering) itu dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (beschikkingsbevoegd) terhadap barang dilever itu. 


Hal mengenai bahwa KUHPerdata menganut sistem kausal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 584 KUHPerdata yang antara lain menyebutkan bahwa hak milik dapat diperoleh melalui suatu penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.

Sedangkan mengenai pembebanannya menurut KUHPerdata bagi benda tidak bergerak hanya dapat dibebankan melalui HipotekPasal 1162 KUHPerdata  untuk hak-hak atas benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata, sedangkan untuk hak-hak atas benda tidak bergerak berdasarkan Hukum Adat maka menggunakan lembaga credietverbandStaatsblad 1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190  (sejak diberlakukanya UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria maka kedua lembaga tersebut sejauh mengenai tanah menjadi tidak berlaku dan digantikan menjadi hak tanggungan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ), sedangkan pembebanan bagi benda-benda bergerak dilakukan melalui lembaga gadaiPasal 1150 KUHPerdata  (namun sekarang untuk benda-benda bergerak dapat juga dibebankan melalui lembaga jaminan fidusia UU no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. ).

Sedangkan mengenai penyitaan, untuk benda-benda begerak hanya dapat dilakukan melalui lembaga sita hak milik (revindicatoir beslag) Sita hak milik (Rivindicatoir beslag) adalah sita yang diajukan oleh penggugat terhadap penggugat mengenai suatu barang bergerak berdasarkan alasan hak milik penggugat yang sedang berada di bawah tangan si Tergugat. Benda tersebut dikuasai secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum atau Tergugat  dan itupun terbatas untuk benda-benda milik Penggugat pemohon sita Pasal 226 HIR menyebutkan “seorang pemilik barang bergerak dapat secara lisan atau secara tertulis mengajukan permohonan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat pemegang barang itu tinggal atau berdiam, agar barang tersebut disita dari pemegang itu. . Sedangkan untuk benda tidak bergerak penyitaannya dilakukan melalui lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah sita yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan tergugat yang begerak maupun yang tidak bergerak atas gantiu rugi atau hutang piutang yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Penggugat, sehingga sita itu memberikan jaminan kepada Penggugat bahwa kelak gugatannya “tidak √≠llusoir” atau “tidak hampa” pada saat putusan  dieksekusi (dilaksanakan), Wildan Suyuthi,Op.Cit, hal 21., sebenarnya sita ini dapat dilakukan atas benda tidak bergerak dan benda bergerak akan tetapi pembedaan ini penting mengingat bahwa sita hak milik tidak dapat diberlakukan atas benda-benda tidak bergerak.Pasal 227 HIR 

Sedangkan mengenai penguasaannya, bagi benda bergerak berlaku yang namanya bezit,Pasal 1977 KUHPerdata menyebutkan “Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilik sepenuhnya”  sedangkan untuk benda tidak bergerak berlaku daluwarsa.Pasal 1946 KUHPerdata menyebutkan “Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh suatu atau alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat waktunya tertentu dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang” jo Pasal 1963 KUHPerdata menyebutkan “seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harsu dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu” 

Daftar Pustaka Makalah Pembagian Benda Menurut KUH Perdata

Pengertian Pembagian Benda Menurut KUH Perdata Berwujud, Bergerak Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment