Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Thursday, 24 September 2015

Pengertian Pencemaran Lintas Batas Negara dalam Hukum Internasional dan Contoh Kasus

Pengertian Pencemaran Lintas Batas
Kalau dahulu masalah pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan masalah lokal, sekarang menjadi masalah nasional bahkan internasional.(Jur.Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan.Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika,2005) hal 13)


Definisi Pencemaran Lintas Batas

Membicarakan masalah pencemaran lintas batas, khususnya dalam pencemaran udara dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang menerangkan bahwa suatu pencemaran yang terjadi dalam suatu wilayah negara akan tetapi dampak yang ditimbulkannya oleh karena faktor media atmosfer atau biosfer melintas sampai ke wilayah negara lain.

Sedangkan dalam pengertian lain menyebutkan pencemaran lintas batas atau lazim pula disebutkan sebagai transfrointer pollution (Daud Silalahi,Op.Cit,hal.186) adalah :

“Pollution of which the physical is wholly or in part situated within the territory of one state and which has deleterious effects in the territory of another state”. (“Pencemar yang fisik yang seluruhnya atau sebagian terletak dalam wilayah suatu negara dan yang memiliki efek merusak di wilayah negara lain.”)


Menurut ASEAN Agreement on Transboundary Haze Poluution yang dimaksud dengan pencemaran lintas batas adalah :

“Transboundary haze poluution whose physical orgin in situated wholly or in port within the area under the national jurisdiction of one member state and which is transported into area under the jurisdiction of another member state.” (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. http://www.aseansec.org/agr_haze.pdf. diakses 13 Februari 2012.)

(“Polusi asap lintas batas adalah polusi asap yang asal fisik terletak seluruhnya atau sebagian dalam wilayah di bawah yurisdiksi nasional satu

Negara Anggota dan yang diangkut ke wilayah di bawah yurisdiksi Negara lain Anggota.”)

Jadi, dapat diketahui bahwa pencemaran lintas batas ini terdapat pada dua wilayah yang pada satu sisi sebagai locus actus (tempat berlangsungnya peristiwa) didalam defenisi disebut sebagai situated within territory (terletak di dalam wilayah) dan pada sisi lain terdapat wilayah sebagai locus demmy (tempat timbulnya kerusakan/kerugian) dalam defenisi lain apa yang memiliki efek merusak di wilayah negara bagian lain, atau yang disebut sebagai which has deleterious effects in the territory of another state.(Lihat Arif, Pencemaran Transisional Akibat Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Hubungannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara, (Tesisi Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung,2000) hal.43.)

Pencemaran Lintas Batas Negara

Contoh Kasus Pencemaran Lintas Batas

Contoh kasus pencemaran lintas batas yang hingga kini masih menjadi masalah masyarakat internasional adalah kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan yang berdampak hingga kenegara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dari catatan Badan Penanganan Bencana Kalimantan Barat, sejarah bencana kabut asap yang terbesar terjadi pada tahun 1997 juga ditetapkan sebagai bencana nasional. Tercatat kebakaran hutan terbesar dalam sejarah di Indonesia telah menghanguskan hutan sebesar 11,7 Juta hektar. Terluas di Kalimantan 8,13 Juta Ha terbakar, disusul Sumatera 2,07 Juta Ha, Papua Barat 1 Juta Ha, Sulawesi 400 ribu Ha, dan pula Jawa 100 Ribu Juta Ha. Diperkirakan Indonesia mengalami kerugian US$10 miliar. Setelah 1997-sampai sekarang, kebakaran hutan masih terjadi, dan kerugian demi kerugian terus diperoleh. Akibat kabut asap, aktivitas warga hampir seluruh daerah menjadi lumpuh. Seperti pihak sekolah terpaksa meliburkan siswa dalam beberapa pekan sampai kabut asap hilang. Belum lagi jasa transportasi seperti jasa pelayanan penerbangan dan bus harus memarkirkan kendaraannya di sejumlah terminal sampai beberapa pekan lantaran jarak pandang hanya mencapai 100 meter. Sejalan dengan kemunculan kabut asap itu, negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, menyampaikan protes terhadap pemerintah Indonesia yang dinilai tidak serius mengatasi kabut pembawa penyakit itu, karena "mau tak mau" penduduk kedua negara tersebut juga telah menghirup kabut tersebut.(Agus Wahyuni,Cari Pawang Kabut Asap di Kalimantan Barat, http://www.borneotribune.com/sintang/cari-pawang-kabut-asap-di-kalimantan-barat.htmldiakses pada tanggal 21 Desember 2011)

Malaysia dan Singapura mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi Indonesia tidak langsung setuju dengan permintaan Malaysia dan Singapura. Protes Malaysia dan Singapura ini didasarkan pada alasan bahwa kabut asap tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan pariwisata mereka. Pernyataan maaf secara resmi terhadap masalah ini sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Malaysia dan Singapura karena mereka belum merasa puas. Inti ketidakpuasan dari negara-negara ASEAN terutama Malaysia dan Singapura, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang yang merupakan perjanjian tingkat regional pertama di dunia yang mensyaratkan sekelompok negara bekerja sama menanggulangi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan. (Suara Merdeka, Sabtu, 14 Oktober 2006, Gangguan Asap Tanggung Jawab kita. http://www.suaramerdeka.com/harian/0610/14/opi01.htm Diakses pada tanggal 12 Februari 2012)

Negara ASEAN lain sudah meratifikasi AATHP kecuali Filipina. Sampai dengan bulan Juli 2005, tujuh negara ASEAN telah meratifikasi yakni Brunei, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam dan Laos dan Kamboja. Untuk menyelesaikan persoalan pencemaran lintas batas ini sebaiknya diperhatikan  ketentuan  hukum  internasional,  khususnya  hukum  kebiasaan internasional. Prinsip yang berkenaan adalah good neighbourliness.

Daftar Pustaka Makalah Pencemaran Lintas Batas

Pengertian Pencemaran Lintas Batas Negara dalam Hukum Internasional dan Contoh Kasus Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment