Landasan Teori Hukum, Manajemen Keuangan, Kesehatan, Internasional, Ekonomi

Wednesday, 30 September 2015

Pengertian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kewenangan Pemerintah Pusat

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah, dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sementara itu, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada asas Umum penyelenggaraan Negara, yang di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan “Asas – asas umum pemerintah yang layak”. Di negeri Belanda, asas – asas umum pemerintahan yang layak ini sudah diterima sebagai norma hukum  tidak  tertulis,  yang  harus  ditaati  oleh  penyelenggara pemerintahan, terutama  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  dalam  membuat  keputusan  Tata  Usaha

Negara.Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) , 2005  Sebelumnya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, asas  – asas  ini sudah  mulai  diterima,  walaupun  secara  formal  belum  diakui sebagai sesuatu norma hukum tidak tertulis yang harus ditaati oleh penyelenggara pemerintahan,  baik  di  pusat  maupun  di daerah. Secara  yuridis  formal,  hal semacam ini baru diakui di Negara kita, dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas. Kemudian dalam Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa asas – asas tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas dimaksud disebut dengan “Asas Umum Penyelenggara Negara”, yang dirinci antara lain:
  1. Asas kepastian hukum;
  2. Asas tertib penyelenggaraan Negara;
  3. Asas kepentingan umum;
  4. Asas keterbukaan;
  5. Asas proporsionalitas;
  6. Asas profesionalitas;
  7. Asas akuntabilitas;
  8. Asas efisiensi;
  9. Asas efektivitas.


Hal  ini  sekarang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  “good  governance”  (tata pemerintahan yang baik). Ibid, hlm 27 

Dalam  menyelenggarakan  fungsi  –  fungsi  pemerintahan,  terutama  dalam penyelenggaraan otonomi, daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu.

Hak – hak daerah tersebut antara lain :
  1. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahannya;
  2. Memilih pemimpin daerah;
  3. Mengelola aparatur daerah;
  4. Mengelola kekayaan daerah;
  5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
  6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
  7. Mendapatkan sumber – sumber pendapatan yang lain yang sah; dan
  8. mendapatkan  hak  lainnya  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang  –undangan.


Di  samping  hak  –  hak  tersebut  di  atas,  daerah  juga  dibebani  beberapa kewajiban, yaitu:
  1. melindungi  masyarakat,  menjaga  persatuan,  kesatuan  dan  kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
  5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
  6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
  7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
  8. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
  9. Menyusunan perancanaan dan tata ruang daerah;
  10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
  11. Melestarikan lingkungan hidup;
  12. Mengelola administrasi kependudukan;
  13. Melestarikan nilai sosial budaya;
  14. Membentuk  dan  menerapkan  peraturan  perundang–undangan  sesuai dengan kewenangannya; dan 
  15. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.


Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiyaan  daerah,  yang dikelola  dalam  sistem pengelolaan  keuangan  daerah. Sesuai dengan asas – asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien , efektif, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang – undangan.  Ibid hlm. 30 

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Menurut UU No. 32 Tahun 2004,   urusan   pemerintahan   yang   sepenuhnya   tetap   menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah :
  1. Politik luar negeri
  2. Pertahanan
  3. Keamanan
  4. Yustisi
  5. Moneter dan fiskal nasional; dan 
  6. Agama


Di  dalam  penjelasan  UU  No.  32  Tahun  2004,  dijelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan urusan pemerintahan di bidang :
  1. Politik luar negeri adalah urusan pengangkatan pejabat diplomatik dan menunujuk  warga negara untuk  duduk  dalam  jabatan  lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya;
  2. Pertahanan, adalah misalnya mendirikan atau membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga Negara, dan sebagainya;
  3. Keamanan,   adalah   misalnya   mendirikan   dan   membentuk   kepolisian Negara , menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum Negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan Negara, dan sebagainya;
  4. Moneter dan fiskal nasional, adalah misalnya mencetak uang, menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter / fiskal, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya; 
  5. Yustisi,  adalah  misalnya  mendirikan  lembaga  peradilan  ,  mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan Lembaga Permasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman   dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesty, abolisi, membentuk undang – undang , peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya;
  6. Agama, adalah misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara  nasional, memberi  hak  pengakuan  terhadap  keberadaan  suatu agama, menetapkan   kebijakakan dalam penyelenggaraan kegidupan keagamaan, dan sebagainya.


Di samping itu, bagian tertentu urusan pemerintahan lainnya yang berskala nasional, yang tidak diserahkan kepada daerah.

Selain  enam  urusan  pemerintahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  sisanya menjadi wewenang pemerintah daerah. Dengan demikian, urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tidak terbatas. Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan apa saja selain enam bidang yang telah dikemukakan di atas, asal saja daerah mampu menyelenggarakannya, dan punya potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menyelenggrarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan  tugas  pembantuan.  Tugas  pembantuan  pada  dasarnya merupakan keikutsertaan  daerah  atau  desa,  termasuk  masyarakatnya  atas  penugasan  atau  kuasa dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu. Pemberian tugas pembantuan harus disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Di samping itu. Terdapat bagian urusan pemerinahan yang bersifat concurrent, yaitu  urusan pemerintahan  yang  penanganannya  dalam  bagian  atau  bidang tertentu,  dapat  dilaksanakan bersama  antara pemerintah  pusat  dan  ada  bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada pula bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten / kota. Untuk mewujudkan pembaian urusan yang concurrent secara proporsional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten / kota, disusunlah kriteria yang meliputi eksternalistis, akuntabilitas, dan  efisiensi,  dengan mempertimbangkan  keserasian  hubungan  pengelolaan urusan pemerintahan antara tingkat pemerintahan (Penjelasan Umum UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah )

Selanjutnya dijelaskan kriteria – kriteria berikut ini :
  1. Kriteria eksternalitas yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak / akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemmerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, urusan pemerintahan tersebut  menjadi  wewenang  provinsi,  dan  apabila  nasional,  menjadi wewenang pemerintah pusat.
  2. Kriteria akuntabilitas yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung / dekat dengan dampak / akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.
  3. Kriteria efisiensi yaitu pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personel, dana dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya, penanganan suatu bagian urusan dipastikan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila dilaksanakan oleh daerah provinsi, dan / atau daerah kabupaten / kota dibandingkan apabila ditangani oleh pemrintah pusat. Oleh karena itu, bagian urusan tersebut diserahkan kepada daerah provinsi dan / atau kabupaten / kota. Sebaliknya, apabila suatu bagian urusan akan lebih berdaya guna bila ditangani oleh pemerintah pusat, bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh pemerintah pusat. Untuk pembagian bagian urusan  harus  disesuaikan dengan  memerhatikan  ruang lingkup  wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran daya dan hasil guna tersebut didasari dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya risiko dihadapi. 
  4. Keserasian  hubungan  adalah  bahwa  pengelolaan  bagian  urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interindependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan mempehatikan cakupan kemanfaatan.


Pembagian urusan pemerintahan, sebagaimana diuraikan di atas, ditempuh melalui mekanisme penyerahan atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan  –  urusan  pemerintahan  yang akan  diatur  dan  diurusnya.  Berdasarkan usulan tersebut, pemerintah pusat melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberi pengakuan atas bagian urusan – urusan   yang akan dilaksanakan oleh daerah. Sementara itu, terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi urusan pemerintah pusat, dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada daerah.

Walaupun berdasarkan otonomi luas yang dimiliki oleh daerah, daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang apa pun di luar urusan yang merupakan urusan pemerintah pusat. Namun, dalam pelaksanaannya harus mendapat  pengakuan  dari  pemrintah  pusat  terlebih  dahulu. Pengakuan ini diberikan oleh pemerintah pusat setelah melakukan verifikasi terhadap  bagian urusan yang diusulkan oleh daerah. Hal ini berbeda dengan undang – undang sebelumnya, yaitu UU No. 22 Tahun 1999, di mana dalam undang – undang tersebut dinyatakan bahwa penyerahan suatu urusan kepada daerah tidak memerlukan pengakuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. 

Mengingat begitu luasnya otonomi yang dimilki oleh suatu daerah dan begitu banyak urusan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, UU No. 32

Tahun 2004 membagi semua   urusan tersebut atas dua kelompok, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
  1. Perlindungan hak konstitusional;
  2. Perlindungan    kepentingan    nasional,    kesejahteraan    masyarakat, ketenteraman  dan ketertiban  umum  dalam  rangka  menjaga  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian internasional.


Hal ini berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan dasar, kesehatan, perumahan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. Sementara itu, urusan yang terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Dengan demikian, urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah  dan  berpotensi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, urusan wajib yang  menjadi  kewenangan pemerintahan  provinsi  merupakan  urusan  skala provinsi yang meliputi :
  1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; 
  3. Penyelenggaraan ketertiban umum dak ketentraman masyarakat;
  4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. Penanganan bidang kesehatan;
  6. Penyelenggaraan pendidikan , dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten / kota;
  8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten / kota;
  9. fasilitas  pengembangan  koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah,  termasuk lintas kabupaten / kota;
  10. pengendailan lingkungan hidup;
  11. pelayanan petanahan termasuk lintas kabupaten / kota;
  12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  14. pelayanan  administrasi  penanaman  modal  termasuk  lintas  kabupaten  / kota;
  15. penyelenggaraan  dasar  lainnya  yang  belum  dapat  dilaksanakan  oleh kabupaten / kota; dan
  16. urusan  wajib  lainnya  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang  –undangan. 


Sementara itu, menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) UU no. 32 Tahun 2004, urusan wajib yang menjadi urusan pemerintahan daerah untuk kabupaten / kota merupakan urusan yang berskala kabupaten / kota yang meliputi:
  1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  5. penanganan bidang kesehatan;
  6. penyelenggaraan pendidikan;
  7. penanggulangan masalah sosial;
  8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  9. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  10. pengendalian lingkungan hidup;
  11. pelayanan pertanahan;
  12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 
  13. pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
  14. pelayanan administrasi penanaman modal;
  15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
  16. urusan  wajib  lainnya  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang  –undangan.



“Ketertiban umum” dan “ketentraman masyarakat” yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut di atas, termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat” (Linmas).

Urusan  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten  /  kota  yang  bersifat  pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, seperti pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Dari hal ini jelas bagi kita, betapapun luasnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  tertentu,  tetap  ada  hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan  wewenang,  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya alam, dan sumber daya lainnya.

Menurut ketentuan pasal 15 UU No. 32 Tahun 2004, hubungan di bidang keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah meliputi:
  1. pemberian sumber – sumber keuangan, umtuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  pemerintah daerah; 
  2. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah;
  3. pemberian pinjaman dan / atau hibah kepada pemerintah derah.



Sementara itu, hubungan dalam bidang keuangan antar-pemerintah daerah meliputi:
  1. bagi  hasil  pajak  dan  nonpajak  antara  pemerintah  daerah  provinsi,  dan pemerintah daerah kabupaten / kota;
  2. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
  3. pembiayaan bersama atas kerjasama antardaerah;
  4. pinjaman dan / atau hibah antarpemerintah daerah.



Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang meliputi:
  1. kewenangan, tanggung jawab dan ketentuan standar pelayanan nasional;
  2. pengalokasian  pendanaan  pelayanan  umum  yang  menjadi  kewenangan daerah; dan
  3. fasilitasi    pelaksanaan    kerja    sama    antarpemerintah    daerah    dalam penyelenggaraan pelayanan umum.


Selanjutnya pasal 17 UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan hubungan dalam bidang   pemanfaatan   sumber   daya   alam   dan   sumber   daya   lainnya   antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang meliputi: 
  1. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  2. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  3. pengendalian lingkungan dan tata ruang, serta rehabilitasi lahan.


Kemudian, dijelaskan juga hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintah daerah, yang meliputi:
  1. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  2. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antar pemerintah daerah; dan
  3. pengelolaan perizinan bersama dalm pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.


Hubungan sebagaimana diuraikan di atas diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Kewenangan pemerintah daerah terhadap wilayah lautnya diatur dalam pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa daerah berwenang mengelola sumber daya di wilayah lautnya. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan / atau di dasar laut sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di  wilayah lautnya meliputi:
  1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut; 
  2. pengaturan administrasi, antara lain perizinan, kelaikan dan keselamatan;
  3. pengaturan tata ruang;
  4. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah, atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat;
  5. ikut serta dalam pemulihan keamanan;
  6. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.


Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya di wilayah paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan / atau ke arah perairan  kepulauan. Apabila wilayah laut antara dua provinsi kurang dari 24 mil laut, kewenangan mengelola sumber daya di bawah laut dibagi sama jaraknya atau diukur  sesuai  prinsip  garis  tengah  dari  wilayah  antara  dua  provinsi  tersebut. Sementara itu, untuk kabupaten/kota memperoleh sepertiga wilayah kewenangan provinsi.  Ketentuan ini  tidak  berlaku  bagi  nelayan  kecil  dalam  melakukan penangkapan ikan. Mereka dapat melakukan penangkapan ikan sejauh m sanggup. Mengenai pengelolaan sumber daya di wilayah laut ini, selanjutnya diatur dengan undang – undang. (Abdullah Rozali Loc cit 22-26)

Daftar Pustaka Makalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengertian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kewenangan Pemerintah Pusat Rating: 4.5 Posted By: Rarang Tengah

0 comments:

Post a Comment